Pemerintah kapitalis mendukung penghancuran bumi !!!, Sosialisme: Solusi dari penghancuran bumi oleh pemerintahan kapitalis !!!

Tulisan ini merupakan pernyataan sikap Komite Pusat PRP

 

Salam rakyat pekerja,

Belum lama ini telah terjadi perhelatan akbar mengenai Pertemuan Para Pihak XV (COP XV) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) yang berlangsung dari tanggal 7-18 Desember 2009, di Kopenhagen, Denmark. Sebanyak 192 negara bertemu dalam konferensi tersebut untuk membahas mengenai perubahan iklim yang dampaknya mulai dirasakan negatif oleh penduduk bumi. Namun konferensi tersebut dicurigai hanya akan merugikan negara berkembang dan miskin saja. Hal ini dikarenakan adanya upaya negara-negara maju yang tidak mau menurunkan kadar emisi di negaranya masing-masing dan memaksa negara berkembang dan miskin untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Penolakan terhadap rencana negara-negara maju tersebut pun dilakukan oleh para demonstran yang menginginkan agar negara maju bertanggung jawab dengan menurunkan kadar emisinya di negaranya masing-masing. Namun upaya penolakan dari para demonstran tersebut ditanggapi dengan penangkapan sekitar 260 aktifis yang dilakukan oleh kepolisian Denmark.

Keinginan negara maju untuk mempertahankan sikapnya tentunya didorong agar dapat menjaga kepentingan para pemilik modal yang berinvestasi di negaranya tersebut. Seperti diketahui, bahwa buangan emisi karbon disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Sementara penggunaan bahan bakar fosil yang terbesar hanya dilakukan oleh industri-industri maju. Artinya jelas, bahwa penolakan negara-negara maju tersebut hanya dikarenakan agar pemasukan negara maju, yang berasal dari beroperasinya industrialisasi di negara mereka tidak diganggu gugat.

Krisis Ekonomi semakin menjerat leher rakyat Indonesia!,Solusi krisis tidak menjawab kebutuhan rakyat!

Tulisan ini merupakan pernyataan sikap Komite Pusat PRP

 

Salam rakyat pekerja,

Beberapa hari belakangan ini, media massa di Indonesia memberitakan mengenai tindakan bunuh diri yang dilakukan sebagian rakyat di Indonesia. Sebut saja peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh Lindasari pada tanggal 15 Desember 2009 dengan melompat dari lantai 27 Apartemen Istana Harmoni. Kemudian Yani yang nekat melompat dari lantai 11 Apartemen Gading Viem River City pada tanggal 30 Nopember 2009. Lalu Reno yang melompat dari lantai 5 di sekat sebuah restoran Jepang, serta Ice Juniar yang melompat dari lantai 5 pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Sebelumnya bahkan ada Richard Kurniawan yang melompat dari lantai 11 Mangga Dua Square pada tanggal 4 Desember 2009.

Kejadian bunuh diri dengan melompat dari ketinggian bukan hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga terjadi di Surabaya. Anita beserta anaknya, Andika Putra, juga melompat dari lantai 4 Darmo Trade Center (DTC) pada tanggal 5 Nopember 2009. Tingginya angka bunuh diri yang dilakukan sebagian rakyat di Indonesia seharusnya menjadi pertanyaan yang serius, mengapa mereka mengambil tindakan nekad untuk mengakhiri hidup mereka.

Pada umumnya tindakan bunuh diri tersebut disebabkan oleh terlilitnya masalah perekonomian yang juga dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang menjerat kehidupan mereka kemudian harus diakhiri dengan sangat tragis.

Membongkar Jejak Sejarah Korupsi di Indonesia (Diambil dari : www.networkedblogs.com)

Oleh : Herdiansyah Hamzah*

“Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia (Selo Sumardjan dalam pengantarnya untuk buku ‘Membasmi Korupsi’ karya Robert Klitgaard, 1998.)”

Persoalan “korupsi”[2] belakangan ini, telah menjadi materi perbincangan umum di tengah masyarakat kita. Semakin meluasnya praktek korupsi, terutama dikalangan pejabat pemerintahan, menjadikan masyarakat mencoba meraba-raba dan mencari akar persoalan sesungguhnya, betulkah korupsi sudah menjadi budaya yang tidak mampu dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari?.

Terlebih lagi, kasus-kasus korupsi yang menghambur-hamburkan uang Negara tersebut, tidak mampu diselesaikan secara tuntas oleh aparatur hukum kita. Wajar saja kemudian jika proses hukum yang cenderung lemah tersebut, semakin membuat masyarakat kita tidak percaya dengan penegakan hukum terhadap praktek korupsi.. Jika kita merujuk kepada kamus Indonesia-Inggris maupun Inggris-Indonesia, maka akan kita dapati arti korupsi sebagai sesuatu yang busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya, pengertian korupsi dalam delik, terbatas hanya kepada penyuapan saja, yang kemudian menjadi luas dalam Encylopedia Amerikana, yang menyebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam. Ada korupsi dalam bidang politik dan keuangan materiil.

Tetap Oposisi: Lawan Reformasi Neoliberal

(Tulisan ini adalah Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat PRP pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan Kongres Hari Ibu)

Jakarta, 10 Desember 2009

Pipa-pipa menancap di tubuh pertiwi kita

Asap-asap dari pabrik-pabrik

Mengotori pertiwi kita, Pak!

Limbah-limbah membuat sungai-sungai

dan kali-kali tercemar…. ……..

Kami terpaksa tutup hidung, Pak!

Pertiwi kita menangis

Pertiwi kita butuh kamu, Pak!

(Fitri Nganti Wani, putri Wiji Thukul, “Pulanglah, Pak!”)

Kawan-kawan seperjuangan,

Hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember, hari kemarin kita memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia 9 Desember, dua minggu yang akan datang kita memperingati Hari Kongres Ibu 22 Desember, dan dua minggu yang lalu pula kita telah memperingati Hari Internasional Kekerasan terhadap Perempuan 24 Nopember. Hari-hari yang kami sebutkan itu berbeda dalam perspektif waktu dan ruang, namun mempunyai pertautan pada ujung yang sama di Indonesia, yakni kebrutalan mafia kekuasaan yang dipimpin oleh seorang patron ekonomi-politik untuk merepresi gerakan oposisi. Soeharto adalah patron ekonomi-politik yang berhasil menyusun mafia kekuasaan Orde Baru, yang melakukan pelanggaran HAM sejak Tragedi 1965 sampai dengan penembakan mahasiswa tahun 1999, melakukan korupsi secara sistemik, membiarkan brutalitas militer merajalela terhadap perempuan dalam situasi konflik di Papua, Aceh, Jawa, Timor Leste, dan mengukuhkan ideologi koncowingking (peran domestik) untuk depolitisasi perempuan Indonesia. Presiden SBY maupun presiden sebelumnya ternyata tidak ada yang secara tuntas menyelesaikan pelanggaran HAM di masa Soeharto. Sekali pun membentuk KPK untuk memberantas korupsi dan membuka akses perempuan ke ranah politik, namun pada dasarnya membiarkan berbagai macam pelanggaran HAM di masa Orde Baru, korupsi, dan kekerasan terhadap perempuan hanya tersentuh secara tebang pilih lalu kasusnya mengambang tanpa kabar.