MEMBEDAH INDUSTRI PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI

Oleh: Bustamin Nanda*

 

Industri Perguruan Tinggi

Bustamin Nanda/Anggota PRP Makassar dan Anggota Front Mahasiswa Demokratik Makassar

Kompetisi global sudah melanda dunia pendidikan. Setiap tahun, saat kelulusan SMA dan SMK bersaing untuk mendapatkan institusi pilihan, perguruan tinggi pun berlomba-lomba mempromosikan diri dan menjaring calon-calon mahasiswa potensial. Potensial bisa berarti mampu secara akademis atau finansial. PERGURUAN tinggi dari luar negeri pun tidak mau kalah, dan gencar berpromosi. Begitu pula perguruan-perguruan tinggi swasta (PTS) melakukan berbagai upaya pemasaran dan menjadikan dunia pendidikan tinggi seperti bisnis dan industri. Kini beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) tidak mau ketinggalan dengan membuka jalur khusus atau ekstensi.

Perguruan tinggi negri membuat langkah lebih cepat dari perguruan tinggi suwasta dengan menggunakan negara sebagai alat yang berkuasa dalam proses pendidikan di negeri ini, memperkenalkan perguruan tingginya dengan berbagai macam fasilitas dan akreditasi lebih tinnggi, bekerja sama dengan perusahan-perusahaan besar. Sudah sangat jelas orientasi pendidikan kita. Baik itu perguruan tinggi negri ataupun perguruan tinggi swasta sudah jelas-jelas mengejar keuntungan (profit) dalam bidang pendidikan dan berorientasi pada perusahan-perusahan yang bermodal besar.

Berpihak ke Mana Pendidikan di Indonesia?

Oleh: Videlya Esmerella*

Pendidikan adalah kekuatan pokok dari suatu Negara untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya. Apabila pendidikan suatu negara hancur pastilah, negara tersebut akan mudah diombang-ambingkan oleh negara lain yang ingin menjajah dan menguasainya. Begitu pentingnya

pendidikan bagi masyrakat sehingga tak heran setiap negara berlomba-lomba memajukan pendidikan untuk membangun bangsanya lebih maju dan berharkat serta berwibawa.

Paulo Fraire dalam bukunya “Pendidikan sebagai Proses” menyatakan pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai perubahan, sehingga dengan pendidikan tersebut, seorang manusia dapat menemukan jati dirinya. Dalam konteks bangsa Indonesia, polemik tentang masalah pendidikan sudah berlangsung sejak bertahun-tahun, berawal dari tahun 1997, ketika itu terjadi pergolakan politik yang hebat di negara ini, dengan ditandai jatuhnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto, oleh mahasiswa.

Rakyat Bersatu, Hancurkan Rezim Neoliberal! Lawan Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan! Tuntut Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan BerVisi Kerakyatan!

(Tulisan ini merupakan pernyataan sikap FOR indonesia dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional)

Hari pendidikan nasional telah tiba. Potret pendidikan Indonesia terlihat kembali dengan jelas. Di bawah rezim neoliberal SBY-Boediono, keadaan pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Di mana-mana, dapat kita jumpai dengan mudah: anak-anak yang berkeliaran di jalanan dan tak dapat bersekolah, sekolah-sekolah ambruk, biaya kuliah mahal, dan bahkan ada pelajar yang bunuh diri karena gagal ujian nasional. Keadaan-keadaan tersebut tentu saja menunjukkan bahwa pemerintahan rezim neoliberal SBY-Boediono telah gagal dalam memenuhi salah satu hak asasi rakyatnya, yakni pendidikan. Lihat saja, berbagai  kebijakan pendidikan yang menyengsarakan rakyat begitu banyak dihasilkan selama rezim ini berkuasa. Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang BHP yang jelas merupakan bentuk komersialisasi pendidikan disahkan oleh rezim ini. Belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia tetap diabaikan oleh rezim ini sehingga Ujian Nasional pun terus dipaksa untuk diberlakukan. Selain itu, kurikulum yang digunakan pun masih merupakan kurikulum yang hanya mendukung keberadaan sistem kapitalisme dan neoliberalisme. Kenyataan-kenyataan tersebut tentu tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa selama 32 tahun kediktatoran kapitalis Soeharto berkuasa, pendidikan di Indonesia memang dirancang untuk menjerat rakyat dan bukan untuk membebaskan rakyat.

Sistem Pendidikan Pasar, Cara Melawan Dan Solusinya

oleh : Muhammad Haedir*

Pendidikan merupakan hal yang paling menentukan dalam kemajuan suatu bangsa, semakin maju pendidikan suatu bengsa, semakin maju pula bangsa tersebut.

sementara pendidikan suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi-politikyang ditrapkan[1] oleh negara tersebut, dengan kata lain baik buruknya suatu sistem pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan siapa yang bermain dalam pembuatan kebijakan pendidikan suatu negara.

Jika ideologi suatu negara tersebut adalah ideologi kapitalisme yang mengedepankan indiviualisme maka sistem pendidikannyapun akan diarahkan untuk itu, sebaliknya jika sistem ideologinya adalah sebuah ideologi kolektif yang mengedepankan kepentingan sosial diatas kepentingan individu maka sisitem pendidikannyapun akan diabdikan untuk kepentingan sosial.

Mari kita mulai melihat sistem pendidikan indonesia dan sebaiknya kita mulai dari mengkaji sejarah sistem pendidikan indonesia, karena dengan itu, kita akan melihat dengan terang kelemahan-kelemahan sistem pendidikan yang pernah diterapkan di masa lalu dan mencoba menawarkan solusi untuk itu. Agar kita tidak terjebak pada keslahan-pedalahan sejarah.

Mengungkap orientasi sistem pendidikan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

1. Awal perkenalan masyarakat indonesia pada sistem pendidikan fomal dan kebangkitan gerakan rakyat indonesia melawan kolialisme

Pergerakan kaum liberal di belanda akhirnya mengalami kemengannya, dengan merebut struktur kekuasaan negara monarki dan merubahnya menjadi struktur negara monarkhi parlementer (konstitusional).

Hal ini diakibatkan oleh semakin menguatnya tenaga-tenaga produktif (alat kerja dan tenaga erja) yang semula berbasis pertanian (dimana tanah dikuasai oleh kerajaan) manjadi sebuah negara yang yang berbasis industri yang banyak dikuasai oleh para pedagang borjuis yang berwatak liberal.

Pada akhirnya perubahan ini berakibat pada perbubahan mendasar di negeri nusantara, kaum borjuis yang telah berkuasa akhirnya merubah sistem kolinialnya di Hindia Belanda (Nusantara-Indonesia) dari sebuah sistem kolinal yang primitif menjadi sebuah sistem kolonial yang lebih modern yang menggunakan alat-alat modern (mesin-mesin) perbuahan tersebut tentunya membutuhkan tenaga ahli untuk menjalankannya. Disinilah kaum borjuis belanda menerapkan sebuah program yang di Indonesia disebut politik etis (politik balas budi)[2]. Sebuah program pemerintah kolonial untuk mendapatkan tenaga kerja murah.

Salah satu isi dari program tersebut adalah bagaimana membekali masyarakat indonesia dengan pengetahuan secukupnya untuk dapat dipekerjakan di kantor-kantor (industri-industri milik borjuasi belanda) hindia belanda, disinilah pertama kali masyarakat indonesia mengnal pendidikan formil sekitar abad 20.

pendidikan pada masa kolonial ini sangat diskriminatif, yang dibolehkan bersekolah lebih tinggi adalah hanya anak-anak bangsawan saja. Sementara anak petani tidak dibolehkan untuk bersekolah lebih tinggi agar tenaga mereka dapat digunakan secepatnya untuk menjalankan mesin-mesin, selain untuk mencegah perlawanan dari anak petani yang selama ini ditindas dalam sistem kolonialisme yang mereka terapkan.