Finansialisasi dan Krisis Kapitalisme

Oleh: Muhammad Ridha (Pengurus Komite Pusat PRP)

Dalam komentar pada bulan November 2008, pihak IMF, melalui direktur pelaksananya Dominique Strauss-Kahn, menyebutkan bahwa kita hidup dalam masa krisis finansial terbesar di AS semenjak depresi 1930-an. Namun sayangnya, pernyataan ini mengabaikan dua hal penting. Pertama, krisis ini tidak lagi hanya menyentuh masalah AS semata. Krisis pada saat itu juga menyentuh wilayah lain seperti Eropa, Jepang, dan berbagai negara yang dikenal sebagai negara “emerging market”. Sebuah gelombang penghancuran yang besar dan massif telah menghantam banyak negara di dunia seperti Islandia, Hungaria, Ukraina dan Pakistan. Kedua, kondisi itu tidak lagi dapat dilihat hanya sebatas sebagai krisis finansial; kejatuhan ekonomi saat itu juga menerpa bagian lain yang sering kali disebut sebagai “ekonomi riil.” Terpaan ini sangat terasa sekali pada sektor-sektor seperti konstruksi, otomotif dan konsumsi barang-barang publik. Output manufaktur turun drastis di negara-negara seperti Amerika Serikat, Zona Eropa, Jepang, dan bahkan Cina. Tiga besar industri otomotif Detroit (Chrysler, Ford dan General Motor) mencatat kerugian pada pelaporan keuangan mereka di pertengahan tahun 2008 hingga mencapai $28,6 miliar yang tentu saja mengancam mereka menuju kebangkrutan. Perdagangan bebas terbayang-bayangi jurang kehancuran mereka sendiri.[1]

Membongkar Akar Korupsi

Oleh: Muhammad Haedir*

“Bumi ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah mampu untuk memenuhi keserakahan manusia!”. (Mahatma Gandhi)

Fenomena korupsi merupakan fenomena yang hangat dibicarakan belakangan ini di berbagai media, terungkapnya berbagai kasus korupsi menjadikan isu ini menjadi headline di media-media baik nasional maupun lokal, selain efek yang ditimbulkannya. tidak hanya di Indonesia di Negara-negara Maju semisal Amerika Serikatpun masih sering terjadi praktek korupsi.

Banyak (bahkan hampir semua ahli) berpandangan bahwa praktek korupsi lahir akibat moral pemimpin yang rendah sehingga memungkinkan praktek korupsi marak terjadi, pandangan semacam ini seolah beranggapan bahwa individu memiliki kemampuan berkehendak, sehingga apapun yang individu kehendaki akan terwujud, apabila sesorang telah menanamkan pada dirinya untuk tidak korupsi, maka dia tidak akan korupsi, pandangan ini menolak interfensi lingkungan yang kuat terhadap moralitas dan kesadaran seseorang.

Kerja Perempuan dari Perspektif Teori Nilai Kerja: Suatu Kajian Teoritis Dani Radja

Oleh: Dani Radja

The labour of women and children was, therefore, the first thing sought by capitalist who used machinary – Karl Marx (1867)

Hubungan kelas proletariat dan perempuan sangat erat, setidak-setidaknya demikianlah yang dinyatakan oleh Karl Marx dalam karyanya Kapital, Jilid I. Marx lah yang mengatakan bahwa ketika revolusi industri pertama kali dilansir di Inggris pada abad ke-19, perempuan (dan anak) adalah target pertama kapitalis untuk dijadikan operator-operator mesin. Dan sampai sekarang hal ini masih berlangsung!

Tulisan ini bermaksud untuk meletakan fondasi teoritis kerja perempuan berdasarkan teori nilai kerja sebagaimana yang diuraikan Marx dalam Kapital, Jilid I. Feminisasi proletariat sebagai proses peningkatkan rasio perempuan dalam kelas pekerja merupakan  suatu tuntutan logis, keniscayaan, yang inheren dalam kapitalisme.

Kenaikan Harga BBM Hanya Akan Menyengsarakan Rakyat

Oleh: Zaki Hussein*

Pemerintah tampaknya sudah bulat akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini terlihat dari pernyataan Presiden SBY saat membuka sidang kabinet di Jakarta tanggal 22 Februari lalu. “Saya sudah ambil keputusan…harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat,” ungkap SBY seperti dikutip oleh Antaranews.com (22/2).

Sampai saat saya menulis tulisan ini, jumlah kenaikannya belum bisa dipastikan. Namun, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR pada 28 Februari, pemerintah mengusulkan dua opsi kenaikan BBM bersubsidi. Opsi pertama adalah menaikkan harga eceran premium dan solar sebesar Rp1500 per liter, sementara opsi kedua memberikan subsidi tetap sebesar Rp2000 per liter untuk premium dan solar.

Minyak Bumi dan Imperialisme Amerika Serikat*

Oleh: Mohamad Zaki Hussein**

Minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama manusia saat ini. Karenanya, siapa yang mengontrol cadangan minyak bumi terbesar, dia secara relatif mengontrol dunia. Sementara itu, konsumen minyak bumi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, Amerika sudah tidak mampu memproduksi minyak bumi sendiri untuk memenuhi konsumsi dalam negerinya, sehingga ia mulai mengimpor minyak bumi dari negara-negara lain. Pada tahun 1970-an, situasi bertambah parah, karena produksi minyak bumi Amerika sudah mencapai batas maksimalnya. Sejak itu produksi minyak bumi Amerika mengalami penurunan sampai sekarang. Amerika pun tambah bergantung pada impor dari luar (Heinberg, 2005).

‘Negara Memandang Hutan Sebagai Tumpukan Uang’

oleh: Mohamad Zaki Hussein [1]

Sumber Gambar: http://tydagor.wordpress.com/2011/04/05/diskusi-tentang-air-bersih/

Pada 26 Mei 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani Letter of Intent (LoI) tentang “Kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.” LoI ini sempat menuai protes dari sebagian kalangan, karena dianggap akan merugikan ekonomi Indonesia dan sarat dengan kepentingan asing. Berikut wawancara kami dengan Andri G. Wibisana, pengajar hukum lingkungan di Fakultas Hukum UI yang juga menjadi Ketua Paguyuban Pekerja UI.

Menurut anda, apa kepentingan Norwegia dengan LoI ini?

Sepertinya Norwegia berharap bahwa bantuan keuangannya atas proyek penghentian deforestasi kelak akan sangat berguna bagi dia apabila bantuan ini dapat diakui sebagai salah satu kegiatan yang termasuk REDD+. Persoalannya, saat ini REDD+ sendiri masih belum diakui sebagai mekanisme penurunan gas rumah kaca (GRK) menurut rezim Protokol Kyoto.

Namun trennya, negosiasi-negosiasi yang ada cenderung menyetujui REDD+, setidaknya secara prinsip. Persoalannya biasanya pada isu pengukuran, metodologi, dan monitoring. Jadi, isu-isu teknis. Tapi, hampir semuanya setuju bahwa pencegahan deforestasi harus pula dianggap sebagai kegiatan mitigasi GRK.

Implementasi Sistem Kesehatan: Belajar dari Sistem Kesehatan Kuba*

Oleh: Ede Surya Darmawan**

Pengantar

Makalah ini diawali dengan pertanyaan yang masih relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu: Mungkinkan sebuah negara miskin (seperti  Indonesia) mampu memberikan pendidikan yang bermutu dan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi bagi warga negaranya? Adakah satu negara yang begitu tinggi memberikan perhatian bagi pengembangan sumber daya manusianya, walaupun secara ekonomi negara itu menghadapi kesulitan?

Pertanyaan-pertanyaan itu seolah mendapat  jawaban ketika kami (Delegasi Indonesia) melakukan kunjungan ke Kuba pada bulan Juni 2004 lalu. Tulisan  ini dibuat khusus untuk  seminar yang dilaksanakn FIKES UHAMKA dan sebagai pelengkapnya dapat merujuk pada opini bertajuk  Pendidikan di Negara Miskin yang telah dimuat di Republika pada tanggal 3 Juli 2004 lalu yang ditulis bersama dengan Prof. Samsuridjal Djauzi (Dosen FKUI) dan tulisan bertajuk Memperkuat Layanan Puskesmas diterbitkan dalam Harian Suara Pembaruan 11 Juli 2004. Lebih jauh, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang alternatif dalam pilihan kebijakan publik bidang kesehatan bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berbenah karena telah memiliki pemimpin baru, pemerintahan baru, dan tentu saja harapan baru. 

SOSIALISME KOMUNITARIAN DI BOLIVIA (Diambil dari : Buletin SADAR)

Oleh: Roger Burbach *

Ketika presiden Bolivia, Evo Morales, diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua bulan Januari silam, ia menyatakan bahwa Bolivia adalah negara plurinational* yang akan membentuk “sosialisme komuniter.” Pada pidatonya, Wakil Presiden Álvaro Garcia Linare, membayangkan sebuah “cakrawala sosialisme” untuk Bolivia, dengan bercirikan “kesejahteraan, mewujudkan kemakmuran komunal, dengan menarik akar budaya lokal…” Proses tersebut “tak akan mudah, dapat memakan waktu puluhan—bahkan ratusan—tahun, namun jelas bahwa gerakan sosial tidak dapat mencapai kekuatan sejati tanpa menanamkan cakrawala sosialisme dan komunitarian.” [1]