Politik Korupsi Bertanggung Jawab Atas Kemiskinan Rakyat Indonesia!, Bangun Gerakan Kontrol Rakyat Pekerja Melawan Korupsi!

Salam rakyat pekerja,

Akhir-akhir ini media massa selalu saja menggembar-gemborka n isu cicak versus buaya (konflik-katanya- antara KPK versus POLRI). Gonjang ganjing Cicak vs Buaya ini telah menyerap perhatian rakyat Indonesia hingga menjadi gerakan simbolis pendukungan terhadap keberadaan institusi KPK.

Jelas bahwa melawan korupsi di Indonesia bagai memblejeti mafia tikus got yang merajalela dalam fenomena urban kota. Ruwet dan tak ada habis-habisnya, karena korupsi berkembang biak dalam satupadan dengan kapitalisme.

Dalam masa perpolitikan di Indonesia saat ini, usai Pemilu yang dimenangkan sebuah mafia kekuasaan di bawah rezim SBY dan neoliberal, terjadilah penangkapan dan pencopotan jabatan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Penangkapan dan penahanan kedua pejabat KPK ini menuai tanggapan protes dari organisasi masyarakat —yang dinisiasi oleh kelompok pemantau korupsi— karena terdapat indikasi pemberangusan peran KPK disebabkan upayanya untuk mengusut kasus Bank Century. Kasus Bank Century sendiri diduga dibobol untuk biaya kemenangan mafia rezim SBY dalam Pemilu 2009.

Bahkan setelah diperdengarkan rekaman transkrip scenario pembukaman terhadap institusi KPK di Mahkamah Konstitusi, kekuatan dukungan publik terhadap upaya penyelamatan institusi semakin lebih besar lagi. Yang menarik dari rekaman tersebut disebutkan upaya skenario antara pemilik modal dan pejabat negara agar mengkriminalisasika n pimpinan KPK. Dalam hal ini sangat terlihat kekuatan pemilik modal untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan rakyat Indonesia dengan cara berkolaborasi dengan para penguasa yang pro terhadap pemilik modal. Korupsi jelas merupakan kontradiksi yang inheren di dalam kapitalisme. Di satu pihak, korupsi memuluskan proses ekspansi modal dan akumulasi capital, tetapi di lain pihak, korupsi menyebabkan proses yang tidak efisien di dalam pelayanan kebutuhan publik (rakyat pekerja), sehingga korupsi merupakan model penghisapan rakyat pekerja dalam demokrasi ala kapitalisme.

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja

(Disampaikan pada Aksi Nasional Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Bertepatan dengan Pelantikan Presiden RI Hasil Pemilu 2009)

Buruh Indonesia ber-Oposisi Terhadap Rezim SBY

Jakarta, 20 Oktober 2009

Kawan-kawan Rakyat Pekerja di seluruh Indonesia,

Pemilu 2009, baik pemilihan anggota legislatif maupun presiden dan wakilnya, telah memenangkan Partai Demokrat (PD) untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik kembali sebagai Presiden RI. Kali ini Rezim SBY telah membentuk Koalisi, baik di dalam legislatif maupun eksekutif, yang telah mendapat sambutan dari PD, PAN, PKS, PPP, dan PKB, dimana kemudian kelima partai politik ini telah menandatangani kontrak politik Koalisi. Jumlah kursi Koalisi di DPR ini sebanyak 380 kursi, dimana dari PD sebanyak 180 kursi. Sedangkan Golkar belum secara resmi menyatakan bergabung ke dalam Koalisi, namun kemenangan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, dalam Munas di Pekanbaru lalu karena adanya intervensi SBY —yang mengincar perolehan suara Golkar sebesar 106 kursi di DPR. Adapun PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Hanura tidak menyatakan oposisi, tetapi juga belum menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap rezim SBY. Namun, tanda-tandanya telah jelas, bahwa partai-partai politik yang sikap politiknya “belum jelas “ itu pada dasarnya merapat ke SBY.

Dengan mengantongi suara 65 persen, SBY mendapat legitimasi dukungan publik sangat kuat untuk menguasai DPR, dan terlebih-lebih eksekutif. Teranglah partai-partai politik itu takut untuk kehilangan kesempatan dan fasilitas ekonomi politik jika harus menempatkan diri sebagai oposan rezim.

Besarnya kekuasaan SBY di DPR dan eksekutif mengantarnya bangkit sebagai rezim, dengan tanda-tanda menguatnya sistem presidensial yang dapat dipastikan akan mengendalikan DPR. Tanpa ada partai politik yang berani menyatakan oposisi, tak akan ada yang berani melawan kehendak politik eksekutif untuk memperkuat kekuasaannya, baik di DPR, Eksekutif, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang belakangan ini tampak dipecah-belah dari dalam.

Pernyataan Sikap Bersama

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Partai Sosialis Malaysia (PSM), dan Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)

Bangun Persatuan Kelas Pekerja Asia Tenggara!

Kaum buruh tidak mempunyai tanah air. Kita tidak dapat mengambil dari mereka apa yang tidak ada pada mereka.

(Karl Marx, 1848)

Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu kembali berkumandang sentiment-sentimen anti Malaysia setelah munculnya kasus dugaan klaim Malaysia terhadap tarian pendet. Kedua belah pihak, Pemerintah Indonesia dan Malaysia pun saling mengomentari persoalan itu. Disisi lain muncul aksi-aksi di Indonesia yang mengusung isu anti Malaysia. Kejadian tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya sentiment-sentimen Chauvinis tersebut telah muncul beberapa kali akibat kasus-kasus seperti perebutan daerah seperti Pulau Sipadan Ligitan, Blok Ambalat, Pulau Jemur; klaim budaya seperti Tarian Reog dan juga Lagu Rasa Sayang-sayange.

Kepentingan Kelas Borjuasi dibelakang Sentimen Chauvinis

Meningkatnya sentimen anti Malaysia maupun anti Indonesia sesungguhnya adalah ekspresi kepentingan politik kelas borjuasi yang berkuasa di kedua negara. Jika kita perhatikan sensasi yang dihembuskan di media massa sebagai alat untuk membakar kebencian rakyat ke dua bangsa adalah selalu menyangkut soal HAK KEPEMILIKAN PRIBADI dan AKSES TERHADAP MODAL. Mulai dari kasus sengketa pulau-pulau dan perairan yang mengandung sumber gas dan mineral (Ambalat, Sipadan-Ligitan) hingga kisruh hak paten kebudayaan (sic) dalam persaingan bisnis pariwisata.

Pernyataan Sikap Perhimpunan Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

Nomor : 004/B/PS-PRPMKS/X/2009

Tentang

Dukungan Solidaritas atas Perjuangan Pekerja PT. Aneka Boga Makmur untuk Bekerja Kembali

Kecaman Terhadap Tindakan Pimpinan PT. Aneka Boga Makmur yang Menghalang-Halangi Pekerjanya untuk Berserikat

Partai-Partai yang ada hari ini telah gagal, kini saatnya rakyat pekerja memiliki partainya sendiri, partai yang diisi dan dipimpin oleh rakyat pekerja sendiri, untuk Sosialisme

Salam Sosialisme,

Pekerja PT. Aneka Boga Makmur merupakan pekerja yang dirumahkan beberapa bulan yang lalu dengan alasan kontrak mereka habis, padahal diantara mereka ada yang telah dikontrak selama enam tahun berturut-turut yang seharusnya menurut peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku dinegeri ini tidak lagi berstatus kontrak dan secara otomatis menjadi pekerja tetap.

Karena kasus tersebut, pekerja mengadukan nasib mereka ke GSBN-KASBI untuk diadvokasi dan untuk itu mereka diajak untuk berjuang bersama-sama dalam serikat buruh (GSBN-KASBI). Dan atas kasusnya (GSBN-KASBI) telah menyurat ke Perusahaan tersebut untuk berunding. Tapi ditanggapi dengan melakukan teror kepada pekerja. Pada tanggal 13 oktober kemarin, mereka dipanggil oleh pihak perusahaan dan akan dipekerjakan kembali dengan syarat mereka harus menandatangani surat pengunduran dari organisasi serikat pekerja mereka, dan pekerja peusahaan tersebut menolak.