SELAMAT DATANG PEMILU PRESIDEN BORJUIS 2009 (diambil dari buletin SADAR)

Oleh Achmad R. Hamzah*

Pertarungan memperebutkan kursi nomor satu untuk periode 2009-2014 di negeri yang bernama indonesia baru saja dimulai. Dipastikan tiga calon akan bertarung untuk memperebutkan kurang lebih 170 juta suara yang tersebar di seluruh Nusantara. Adalah pasangan JK-Wiranto, SBY-Boediono dan Mega-Prabowo berlomba demi sebuah pasangan kursi. Kursi yang akan membawa mereka untuk menahkodai sekitar 240 juta rakyat yang bernaung di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Janji-janji manis ditebarkan dengan romantisme ibarat orang pacaran. Senjata beserta pelurunya telah mulai diluncurkan. Perang isu tak terelakkan lagi. Meskipun masih berkutat dengan isu-isu konservatif yang tidak menyentuh persoalan mendasar yang dialami oleh rakyat semisal isu Sipil-Militer, Jawa -Luar Jawa, primordialisme suku, agama dan isu-isu basi lainnya. Namun isu ini mampu menyihir dan mengilusi rakyat. Bayangkan saja, beberapa hari yang lalu, ribuan rakyat Sulsel, tak terkecuali bagi mereka yang termasuk rakyat pekerja ikut mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu pasangan calon, hanya karena termakan isu “Sikampotta, Saribattang, Sibola” (jika diartikan kira-kira artinya sekampung, sahabat, dan serumah).

Pada pemilihan presiden kali ini, kemunafikan kaum borjuis memang terlihat jelas. Dengan membawa isu ekonomi kerakyatan, mereka bermaksud memperlihatkan dan mencoba meyakinkan kepada rakyat bahwa keberpihakan mereka ada pada wong cilik seperti buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota. Padahal entah sadar atau tidak sadar sampai kapanpun, kaum borjuis tidak mungkin akan meletakkan keperbihakannya pada kelas rakyat pekerja.

Negara buruh yang pertama Komune Paris (Diambil dari www.prp-indonesia.org)

Komune Paris merupakan pemerintahan pertama yang dikuasai oleh kelas buruh. Marx melukiskannya sebagai “hasil perjuangan kaum produsen melawan kelas penghisap, sebuah bentuk politik yang akhirnya ditemukan yang dibawahnya kita dapat menjalankan emansipasi ekonomis kaum buruh.”

Selama 72 hari kelas buruh memerintah kota Paris. Walau tidak bertahan lama, Komune Paris menjadi sebuah perkembangan yang sangat potensial untuk perjuangan buruh, yang memberikan pelajaran baik positif maupun negatif tentang bagaimana kita membangun sebuah masyarakat sosialis.

Marx menarik sejumlah kesimpulan yang mahapenting setelah menyimak Komune Paris, dan kesiumpulan-kesimpulan tersebut terbit dalam pamfletnya yang gemilang berjudul “Perang Sipil di Perancis”. Seperti dia tulis kepada seorang kawan: “Dengan perjuangan di Paris itu, perjuangan kelas buruh melawan kelas kapitalis dan aparatus negaranya telah masuk tahapan baru. Tidak peduli hasilnya yang sementara, kita telah mendapati sebuah titik tolak baru yang sangat berarti dalam sejarah dunia.”

Komune membuktikan kemampuan kelas pekerja untuk mengambil alih kekuaasan dan memerintah secara demokratis dan kolektif demi kepentingan rakyat luas: kaum buruh, kaum miskin, kaum tertindas. Komune menjadi sebuah emansipasi sementara – sebuah pesta rakyat tertindas – di mana kaum pekerja memperlihatkan keberanian, akal daya dan kreativitasnya.

Sebelum tahun 1870 Perancis dikuasai selama 20 tahun oleh Louis Napoleon, seorang tiran badut yang bercita-cita menghidupkan kembali kejayaan pamannya, Napoleon Buonaparte. Si badut yang menamakan diri Napoleone III itu, mengepalai sebuah rezim yang korup dan represif bernama Kekaisaran Kedua.

“Kaisar” ini menjalankan sederetan perang dan petualangan. Tetapi begitu dia menghadapi negara Jerman di bawah Otto von Bismark, dia kalah. Tentara Perancis dihancurkan dalam waktu beberapa hari dan si Napoleone III ditangkap. Kemudian terbentuklah “Pemerintah Pembela Bangsa” dibawah Adolphe Thiers dengan tujuan menyelesaikan perang secepat mungkin serta mejaga kestabilan sosial di bawah kekuasaan borjuis.

Akan tetapi kaum pekerja Paris mempunyai rencana lain. Saat itu Paris terkepung oleh tentara Jerman dan dibela terutama oleh Garda Nasional yang dalam garis besar terdiri atas buruh bersenjata. Rakyat pekerja Paris telah mewarisi tradisi perjuangan dan radikalisme yang kuat dari Revolusi Perancis tahun 1789. Tradisi itu mengilhami perjuangan mereka pada tahun 1870.

Pemerintah Thiers yang bermarkas di Versailles, agak jauh dari Paris agar selamat dari kaum buruh, menyerah kepada Jerman di bulan Januari 1871. Tidak hanya karena tentara Perancis kehabisan tenaga, tetapi juga karen Thiers cs merasa takut dihadapan kebangkitan kaum buruh bersenjata di Paris. Bagi mereka, tugas utama adalah menaklukkan kaum pekerja.

Pada tanggal 18 Maret, Thiers mengirimkan pasukan ke Paris di bawah kepemimpinan Jendral Lecomte ke Paris untuk merebut meriam-meriam Garda Nasional, sebagai langkah pertama dalam upaya melucuti semua persenjataan rakyat pekerja. Pasukan itu didukung oleh polisi pula. “Kami akan menggebuk mereka” bual si Jendral Lecomte.

Indonesia: Kesuksesan Peluncuran Buku Revolusi Permanen Awal Diskusi Sejati mengenai Trotsky (diambil dari www.marxist.com)

By In Defence of Marxism

Dengan kerja keras dari aktivis-aktivis Indonesia, akhirnya buku Revolusi Permanen karya Leon Trotsky diterbitkan pada Maret 2009.

Dengan kerja keras dari aktivis-aktivis Indonesia, akhirnya buku Revolusi Permanen karya Leon Trotsky diterbitkan pada Maret 2009. Ini adalah penerbitan buku karya Trotsky pertama kalinya di Indonesia. Penerbitan buku ini adalah sebuah bagian penting dari pertumbuhan gerakan kiri di Indonesia untuk menemukan orientasi revolusioner melalui pembelajaran sejarah dan menganalisa ide-ide para aktivis pendahulunya. Kemunculan buku Revolusi Permanen dalam bahasa Indonesia ini akan membuka ruang belajar bagi gerakan kiri untuk memahami sejarah dan teori-teori yang selama ini tidak didapatkannya dalam bahasa Indonesia.  

Peluncuran buku Revolusi Permanen pertama kalinya diselenggarakan di Gedung IKA Brawijaya-Malang, pada 3 Maret 2009. Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) mempelopori peluncuran buku ini dengan menghadirkan dua narasumber: Jesus Syaiful Anam dari Hands Off Venezuela (HOV) Indonesia dan Romo Robertus Wijanarko, dosen Universitas Brawijaya. Lebih dari 50 orang mahasiswa dan buruh memadati gedung itu.

PILPRES 2009 DAN PROSPEK PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU

Oleh : A. Muhammad Fajar Akbar, S.H.*

Dalam beberapa bulan terakhir kita dihipnotis oleh pemberitaan mengenai sengitnya pertarungan politik nasional, bisa dikatakan hampir setiap waktu dan tempat kita dapati aroma pertarungan elit politik negeri kita. Mulai dari internet, berita dan iklan di media-media hingga perang baliho dan spanduk di jalan-jalan berlangsung tiada henti. Ya, liberalisasi politik yang ditopang dengan kemajuan teknologi informasi telah menyeret perhatian dan opini mayoritas rakyat Indonesia ke panggung elektoral. Walau tetap ada suara-suara dari kalangan kritis yang mempersoalkan pelaksanaan pemilu yang dianggap banyak menyimpang dari aturan yang sebenarnya, kalangan ini mempersoalkan banyak hal, seperti DPT, pelanggaran kampanye, penggelembungan suara, dan sebagainya. Namun, suara-suara ini seakan tertelan oleh hingar-bingar di atas panggung elektoral.

Namun di sisi lain, meski demikian kita harus jujur dan objektif bahwa momentum pemilu yang telah berjalan 3 kali selama orde reformasi belum memberi injeksi kesadaran politik kepada mayoritas rakyat kita, walau dilihat dari sisi yang paling moderat sekalipun, yaitu tingkat partisipasi politik rakyat. Menangnya golput dalam pemilu 2009 yang total mengumpulkan lebih dari 49, 6 juta suara yang jauh melampaui partai pemenang pemilu yaitu Partai Demokrat menjadi bukti nyata masih rendahnya partisipasi politik rakyat dan bahkan kalau mau jujur inilah bentuk pasifisme massa yang sudah akut, bukannya mereka a-politis tetapi anti politik. Sebuah kenyataan yang bertentangan dengan semangat demokratisasi yang acapkali digembor-gemborkan elit-elit politik negeri ini.