Joint Statement by Working People Association and Congress of Indonesia Unions Alliance Stop the Massacre of Palestinian People!

The recent attacks on Gaza by the Israeli government could have been predicted with knowledge of the history of Zionism. A short history: on 25th January 2006 Hamas was elected to power in a democratic election of the Palestinian people, yet the Israeli government refused to recognize this democratic result. It refuses to turn over the Palestinian tax revenues and has deliberately blocked all trading with the Palestinian people living in shortage, alongside continuous violence to the Palestinian people, killing and wounding hundreds of innocent civilians. Various peace offers by Hamas, the Palestine Authority or the International Community have been rejected by the Israeli government.

This new operation – called Operation Cast Lead – has caused the death of more than 770 people and over 3250 people wounded, of whom around 200 killed are children. The Israeli attacks are claimed to be targeted against the Hamas center of activity but has destroyed hospitals, the Islamic University and hundreds of civilian homes. The Israeli government has even destroyed schools run by the United Nations, and killed a UN aids worker, injuring two others.

The atrocity of the attacks and the ignorance of any international calls for ceasefire cannot be understood separately from the full support of the George W. Bush regime, support which is clearly demonstrated by the US procedure to veto almost all UN Security Council resolutions against Israel. The US support is reinforced in the form of $3 billion USD annual aid since 1985, not to mention the billions of US dollars received in the form of military aid. Meanwhile a survey by Richard Cohen of the Washington Post stated that 60% of the Democrat Party’s fund and 35% for the Republican Party came from Political Action Committees that are pro-Israel.

Proposal Kongres II PRP Januari 2009

Pendahuluan

Pergolakan politik yang terjadi 10 tahun yang lalu yang ditandai dengan kejatuhan Soeharto ternyata tidak cukup kuat untuk menghasilkan perubahan mendasar di Indonesia. Perubahan yang dihasilkan, ternyata, hanya terbatas pada penghuni struktur kekuasaan – namun gagal mengubah watak kekuasaan itu sendiri. Sepuluh tahun perjalanan “reformasi” masih diwarnai dengan kekuasaan politik yang berpihak pada mereka yang kaya, pengorbanan terhadap kehidupan rakyat kecil demi kepentingan segelintir orang yang tanpa malu-malu mengisi pundi-pundinya sendiri.

Bukannya menjadi semakin terbuka dan aspiratif terhadap kebutuhan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan, struktur kekuasaan Indonesia belakangan ini justru menunjukkan kembali penguatan politik yang biasa dikenal sebagai “sayap kanan”. Peta politik Indonesia sekarang bukan sekedar politik yang pragmatis. Yang terjadi justru semakin menonjolnya ciri politik konservatif, sayap kanan, yang antara lain ditunjukkan oleh menguatnya kelompok-kelompok paramiliter (yang biasa disebut “vigilantes”), ditonjolkannya agama sebagai alasan untuk berkonflik, dan diterapkannya agenda-agenda imperialisme baru (yang biasa dikenal dengan nama “neoliberalisme”) secara agresif.

Sekalipun pemerintahan SBY-JK berkeras untuk mencegah perdebatan politis, bahkan dengan mengumandangkan kembali seruan-seruan anti politisasi, sesungguhnya sebuah politisasi yang kuat sedang dijalankan sendiri oleh rejim yang berkuasa di negeri ini, sebuah politik berbasis kelas – yakni memperkuat posisi kaum konservatif dan pro-imperialis di negeri ini.

Sementara itu, kondisi gerakan perlawanan terhadap politik anti-rakyat ini justru sedang mengalami penurunan yang cukup parah. Berbagai kelompok politik yang dulu berperan cukup aktif dalam memaksa turunnya Soeharto, kini kehilangan signifikansinya dalam mencegah merajalelanya penggusuran, pemotongan kesejahteraan buruh, pemiskinan kaum tani dan nelayan dan penghancuran aktvitas ekonomi rakyat secara riil. Bisa dikatakan gerakan perlawanan rakyat terhadap upaya pemiskinan yang gencar dilancarkan oleh rejim ini lebih banyak menuai kegagalan daripada keberhasilan.

Namun, di balik banyaknya kegagalan ini, gerakan rakyat ternyata menyimpan sebuah potensi yang sangat besar. Diterimanya aksi massa sebagai metode dasar bagi perlawanan rakyat sudah merupakan satu point tersendiri. Belum lagi, ternyata, kegagalan demi kegagalan yang dialami tidaklah mematahkan semangat untuk belajar dari kegagalan itu.

Semangat massa rakyat untuk belajar inilah yang membuahkan beberapa perkembangan menarik. Perkembangan yang paling signifikan didapat dari kenyataan bahwa rejim ini sekarang melindungi dirinya dengan memasang berbagai UU. Dengan adanya bermacam UU anti-rakyat, rejim ini memasang wajah konstitusional dan membangun legitimasi untuk melakukan represi. Mencermati perkembangan ini, rakyat mulai memperhatikan bahwa badan-badan pembuat UU ternyata dipenuhi oleh mereka yang berkepentingan untuk menegakkan politik sayap kanan konservatif, dan meraup keuntungan dari imperialisme gaya baru yang disebut neoliberalisme itu.

Berangkat dari sini, rakyat kemudian menyadari bahwa tanpa menjadi kekuatan penentu perundang-undangan, peraturan yang ada akan terus merugikan rakyat. Kesadaran ini kemudian mendorong berbagai elemen organisasi rakyat untuk mulai memikirkan dengan serius kemungkinan perjuangan politik – dalam makna memperebutkan posisi pembuat kebijakan di negeri ini. Ada satu perkembangan kualitatif di sini, di mana rakyat tidak lagi bersabar dengan hanya sekedar menjadi “kelompok penekan” atau “lobbyist” yang berada di luar arena pembuatan kebijakan.

Perkembangan yang lain dilandasi oleh kesadaran ini, yakni ketika rakyat mulai mencari jalan untuk mencapai posisi kekuasaan sebagai pembuat keputusan. Pada titik inilah rakyat mulai berpikir untuk menyatukan kekuatan berbagai organisasi yang selama ini tidak sanggup berbuat apa-apa ketika berjuang sendirian. Pembicaraan dan diskusi mulai diselenggarakan untuk menemukan jalan agar perbedaan-perbedaan, yang selama ini menghambat persatuan, dapat diselesaikan. Isu-isu penting, baik yang menyangkut persoalan ideologi, politik maupun organisasi, mulai diperdebatkan secara terbuka. Konsep-konsep yang dahulu dianggap mapan kini mulai dipertanyakan dan diolah kembali.

Perkembangan inilah yang menjadi landasan misi unifikasi yang diemban oleh Perhimpunan Rakyat Pekerja pada awal pendiriannya. Sejak Pertemuan Nasional I di Solo pada bulan Mei 2004, PRP telah bekerja keras untuk mewujudkan unifikasi. Kongres I pada tahun 2006 telah memberi mandat pada Sdr. Irwansyah untuk melakukan kerja-kerja dalam rangka mendekatkan kekuasaan pada kelas pekerja melalui partai kelas pekerja dan menjadikan sosialisme sebagai landasan gerak. Setelah Komite Pusat bekerja selama 3 (tiga) tahun maka waktunya KP PRP untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan merumuskan strategi dan arah perjuangan kedepan.

Tujuan Kegiatan
 Laporan pertanggungjawaban KP PRP (2006-2008)
 Merancang wujud persatuan di era konservatisme dan
neoliberalisme.
 Memetakan potensi-potensi gerakan rakyat yang tengah
berjuang menghadapi kebijakan yang anti rakyat.
 Menetapkan strategi dan program perjuangan PRP
 Memilih pengurus KP-PRP

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal	:	Sabtu-Senin, 24-26 Januari 2009
Tempat	:	Wisma Nusa Bangsa Parung, Bogor

Peserta:
Secara keseluruhan jumlah peserta Kongres II PRP ini berjumlah 125 orang yang terdiri dari:
- Anggota PRP dari berbagai daerah: Aceh, Medan, Asahan,
Palembang, Padang, Bengkulu, Jakarta, Tangerang, Bandung,
Purwakarta, Indramayu, Karawang, Yogyakarta, Solo, Surabaya,
Jember, Sumbawa, Kupang, Makassar, Palu, Watampone,
polman, dan Samarinda.
- Peninjau dari serikat buruh, serikat tani, serikat nelayan dan
akademisi.

Susunan Acara

Hari Pertama	Sabtu, 24 Januari 2009
11.00 – 12.00	Registrasi Peserta
12.00 – 13.00	Makan Siang
13.00 – 13.15	Pembukaan
13.15 – 14.15	Pembahasan AD/ART
14.15 – 14.30	Break
14.30 – 17.30	Pembahasan AD/ART lanjutan
17.30 – 18.00	Kesimpulan Hari Pertama
18.00 – 19.00	Ishoma
19.00 – 22.00	Pembahasan AD/ART lanjutan
Hari Kedua	Minggu, 25 Januari 2009
08.00 – 09.00	Sarapan
09.00 – 10.00	Pembahasan tentang strategi taktik PRP
10.00 – 10.15	Break
10.15 – 12.00	Lanjutan tentang pembahasan strategi taktik PRP
12.00 – 13.00	Ishoma
13.00 – 14.00	Presentasi tentang Pembangunan Partai Kelas Pekerja
14.00 – 14.15	Break
14.15 – 17.30	Diskusi tentang Pembangunan Partai Kelas Pekerja
17.30 – 18.00	Kesimpulan Hari Kedua
Hari Ketiga	Senin, 26 Januari 2009
08.00 – 09.00	Sarapan
09.00 – 10.00	Laporan pertanggungjawaban
10.00 – 10.15	Break
10.15 – 12.00	Pembahasan Laporan pertanggungjawaban
12.00 – 12.30	Kesimpulan dan Penutup
12.30 – 13.00	Makan Siang
13.00 – 15.30	Pemilihan Pengurus KP-PRP
15.30 – 16.00	Break
16.00 – 16.30	Pengukuhan Pengurus KP-PRP
16.30 – 17.00	Penutupan Kongres dan Ramah-tamah

Penyelenggara
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)

Penanggung Jawab : Irwansyah, Sekretaris Jenderal PRP
Ketua Panitia : Narendro
Sekretaris : Alfa Yulianto
Bendahara : Fitri
Seksi Acara : Fandris Firdaus
Seksi Konsumsi : Sinnal Blegur
Seksi Keamanan : Ruth Indiah Rahayu
Seksi Perlengkapan : Rizki
Seksi Transportasi n Akomodasi : Didin
Seksi Dokumentasi : Rini Kusnadi
Seksi Kepesertaan : Mika Hutagaol

Anggaran
Terlampir

Penutup
Demikianlah proposal kegiatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 06-Januari-2009

Hormat kami,

Irwansyah
Sekretaris Jenderal PRP