Tinggalkan komentar

MOMEN GERAKAN RAKYAT PASCA PEMILU LEGISLATIF (diambil dari www.Prakarsa- Rakyat.org)


Oleh Muhammad Amin*

Pemilihan umum legislatif pada 9 April 2009 kemarin baru saja usai dan berlangsung cukup aman, meskipun terdapat daerah yang mengalami gangguan keamanan seperti Abepura, Papua. Hasil perhitungan cepat (quick count) pun mulai dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei semisal LP3ES, Cirus, LSN, LSI. Hasil perhitungan cepat dari beberapa lembaga tersebut menempatkan partai Demokrat sebagai pemenang pemilu, disusul PDIP, Golkar, dan PKS yang bercokol di urutan keempat. Dari hasil perhitungan cepat itu pula ditemukan angka golput yang sangat signifikan, bahkan jauh di atas perolehan suara partai demokrat, yaitu sekitar 38,2 %. Tingginya angka golput ini oleh sebagian besar pakar diakibatkan oleh faktor ideologis, yang memang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009 ini, dan faktor teknis misalnya DPT yang amburadul, terbatasnya waktu.

Secara kualitatif pemilu yang diselenggarakan di bawah pemerintahan SBY-JK ini jauh lebih buruk dibanding pemilu yang diselenggarakan di masa Habibie (1999) dan Megawati (2004). Artinya ini adalah satu indikasi kegagalan pemerintahan SBY-JK, meskipun kemudian sangat jarang bahkan tidak sama sekali diberitakan oleh media.

Meskipun hasil quick count ini bukanlah hasil resmi -karena hasil resmi akan dilkeluarkan oleh KPU pada 9 Mei 2009 nanti- tapi dengan hasil perhitungan cepat ini setidaknya memberikan data awal untuk kemudian mulai membaca pergerakan politik borjuis paska pemilu legislatif 2009. Kekuatan borjuis nasional yang dulunya didominasi oleh faksi Golkar mulai berpindah ke tangan Demokrat. Faksi Megawati yang meskipun dilanda masalah internal yang cukup berat tetap mampu survive dan bercokol di urutan kedua. PKS yang semakin mantap di urutan keempat, serta kekuatan baru (meskipun diisi oleh orang-orang lama) Gerindra, dan Hanura yang masing-masing menempati nomur urut delapan dan sembilan.

Para elit politik pun mulai membicarakan koalisi. Megawati mulai mendekati Wiranto dan Prabowo, SBY yang mulai membuka pintu hatinya bagi siapa saja yang ingin berkoalisi dan masih banyak lagi pembicaraan-pembicaraan serius. Tentu saja hal ini adalah gambaran awal yang menunjukkan polarisasi kekuatan borjuasi nasional.

Pesta demokrasi borjuis kali ini memang mengalamai banyak kendala, mulai dari tidak valid-nya DPT, banyak kertas suara yang cacat atau rusak, hingga distribusi logistik pemilu yang kurang maksimal, turut memberikan sumbangan berarti bagi tingginya angka golput. Idealnya memang, bahwa tingginya angka golput dikarenakan oleh faktor ideologis yang merupakan pernyataan sikap dari rakyat terhadap sistem yang ada, baik itu sistem pemerintahan, pemilu, politik secara umum dan juga bahkan terhadap kebijakan yang menyangkut ekonomi dan masalah rakyat. Lebih lanjut, golput ideologis dan terorganisir adalah sebuah langkah awal yang jitu untuk memandulkan proses regenerasi borjuis kapitalisme.

Namun terlepas dari faktor teknis, adalah kesempatan bagi kelompok gerakan rakyat untuk segera menyikapi fenomena angka golput yang tinggi ini. Dengan terus membongkar perubahan-perubahan serta kebaikan-kebaikan palsu yang ditawarkan oleh para elit politik. Kasus pelanggaran HAM 1998-1999, kasus Lumpur Lapindo, kapitalisasi pendidikan (BHP), BBM yang dinaikkan sampai tiga kali, penggusuran yang semakin marak di daerah-daerah, SKB 4 Menteri, pengaminan sistem kerja kontrak dan outsourcing adalah petunjuk-petunjuk kecil tentang keberpihakan para elit politik yang memegang kendali demokrasi di Indonesia.

Tingginya angka golput ini merupakan momen yang sangat tepat bagi gerakan rakyat untuk memenangkan perang opini publik yang selama ini dikuasai oleh kaum borjuis. Jika para borjuis mengatakan golput bukan solusi, maka gerakan rakyat harus menyatakan bahwa golput merupakan pernyataan sikap dari rakyat dimana yang diinginkan adalah perubahan mendasar.

Selama belum ada blok politik yang menjadi rival sejati bagi blok politik borjuis, maka niscaya yang ada hanyalah ilusi semata. Perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang substansial, melainkan perubahan yang formalistis belaka. Borjuis tetap berjaya sementara kaum rakyat (pekerja) semakin terpuruk dalam keproletariatannya.

Terkait dengan buruknya pelaksanaan pemilu, sampai sekarang tidak ada satupun elit negara yang meminta maaf serta mau bertanggung jawab atas semua ini. Mereka hanya sibuk membicarakan koalisi dan bagi-bagi kekuasaan untuk lima tahun ke depan. Untuk pestanya sendiri saja, mereka memperlihatkan sikap acuh tak acuh, bagaimana dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan serta kesejahteraan rakyat.

Pemilu Presiden tinggal menghitung minggu. Sekali lagi tokoh-tokoh yang kemungkinan besar akan bertarung adalah tokoh-tokoh yang secara ideologi dan kelas berpihak pada kepentingan kapitalisme. Sudah saatnya rakyat sebagai empunya negeri, bangkit melawan. Kelas-kelas revolusioner harus mulai mengkonsolidasikan diri dan membentuk blok politik alternatif. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatakan sikap dengan memilih untuk tidak memilih pada Pemilu Presiden 2009.

* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Assyariah Mandar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi.

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: