2 Komentar

PILPRES 2009 DAN PROSPEK PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU


Oleh : A. Muhammad Fajar Akbar, S.H.*

Dalam beberapa bulan terakhir kita dihipnotis oleh pemberitaan mengenai sengitnya pertarungan politik nasional, bisa dikatakan hampir setiap waktu dan tempat kita dapati aroma pertarungan elit politik negeri kita. Mulai dari internet, berita dan iklan di media-media hingga perang baliho dan spanduk di jalan-jalan berlangsung tiada henti. Ya, liberalisasi politik yang ditopang dengan kemajuan teknologi informasi telah menyeret perhatian dan opini mayoritas rakyat Indonesia ke panggung elektoral. Walau tetap ada suara-suara dari kalangan kritis yang mempersoalkan pelaksanaan pemilu yang dianggap banyak menyimpang dari aturan yang sebenarnya, kalangan ini mempersoalkan banyak hal, seperti DPT, pelanggaran kampanye, penggelembungan suara, dan sebagainya. Namun, suara-suara ini seakan tertelan oleh hingar-bingar di atas panggung elektoral.

Namun di sisi lain, meski demikian kita harus jujur dan objektif bahwa momentum pemilu yang telah berjalan 3 kali selama orde reformasi belum memberi injeksi kesadaran politik kepada mayoritas rakyat kita, walau dilihat dari sisi yang paling moderat sekalipun, yaitu tingkat partisipasi politik rakyat. Menangnya golput dalam pemilu 2009 yang total mengumpulkan lebih dari 49, 6 juta suara yang jauh melampaui partai pemenang pemilu yaitu Partai Demokrat menjadi bukti nyata masih rendahnya partisipasi politik rakyat dan bahkan kalau mau jujur inilah bentuk pasifisme massa yang sudah akut, bukannya mereka a-politis tetapi anti politik. Sebuah kenyataan yang bertentangan dengan semangat demokratisasi yang acapkali digembor-gemborkan elit-elit politik negeri ini.

Liberalisasi Politik dan Menguatnya Faksi Politik Reaksioner

Tak dapat dipungkiri bahwa era reformasi telah menghembuskan angin demokratisasi yang cukup kencang. Momentum pemilihan umum yang menggunakan sistem pemilihan langsung dan banyaknya jumlah partai politik yang berpartisipasi menunjukkan hasrat berdemokrasi semakin tinggi. Walaupun sekali lagi kita harus memandangnya secara kritis, bahwa banyaknya partai yang turut ramai dalam “pesta” demokrasi belum menunjukkan perbaikan menyeluruh dalam sistem perpolitikan nasional dan demokratisasi di Indonesia. Ini juga tak menunjukkan kembalinya tradisi partai “ideologis” yang pernah mewarnai perpolitikan nasional kita di awal-awal kemerdekaan hingga pemilihan umum pertama di era Orde Lama. Suatu masa yang dikenal demokrasi kerakyatan-nya. Pembumihangusan karakter politik ideologis selama 32 tahun rezim Orde Baru masih belum mampu untuk dibangun kembali. Memang banyak partai peserta dalam setiap momentum pemilu tapi sama sekali tak mewakili ideologi tertentu. Jadi, sulit bagi kita untuk berharap mereka berbicara tentang masa depan Indonesia 30 atau 50 tahun ke depan seperti apa, juga tak mungkin kita temui sebuah terobosan perubahan radikal yang ditawarkan untuk melepaskan Indonesia dari keterpurukan sejak krisis moneter menghantam tahun 1997.

Memang tak bisa kita pungkiri bahwa tergusurnya Seoharto dari kursi empuk kekuasaannya sebelas tahun silam adalah “kemenangan kecil” rakyat Indonesia. Tapi kemenangan itu telah dibajak oleh kaum reformis gadungan, yang terlalu pengecut untuk bertarung secara ideologis dengan kekuatan pro status quo yang dimotori borjuis nasional eks cendana dan borjuis bersenjata (militer). Jangan lupa pula, kekuatan modal asing yang masih bercokol di negeri ini, tentu tak mau kehilangan pengaruh. Justru kekuatan asing inilah yang getol mempropagandakan demokrasi liberal di Indonesia. Kedua kekuatan modal inilah yang kemudian melakukan perselingkuhan politik menentang arus perubahan revolusioner massa rakyat. Perselingkuhan elit-elit politik komprador dan kekuatan kapitalis asing yang mengangkangi prestasi rakyat pada 21 Mei 1998 itu, merestorasi kekuasaan ala orde baru sambil berlindung dibalik baju demokrasi.

Sirkus politik yang mereka perankan dalam pemilu 2009 bisa jadi sekedar euforia demokratisasi belaka. Oleh karenanya wajar kalau pertarungan diantara partai-partai tersebut tak ubahnya permainan sandiwara dengan alur yang takkan mencapai titik klimaks, tapi cenderung kompromistik. Walau demikian, ruang-ruang demokrasi yang telah terbuka dalam liberalisasi politik ini bagaimana pun tetap menjadi material maju dalam fase transisi demokrasi negeri ini. Sebuah gerak dialektis yang telah menjadi keniscayaan sejarah perjalanan bangsa kita yang pernah mengalami masa-masa suram dalam perjalanan demokrasinya.

Menurutku, sebuah liberalisasi politik mesti harus didudukkan secara objektif, dimana liberalisasi politik akan selalu menjadi ajang pertarungan faksi politik pro status quo (konservatif/pro orde baru/komparador asing) dengan faksi politik pro perubahan (moderat dan progresif). Meskipun Liberalisasi politik yang berbaju demokratisasi telah nyata dirasakan, namun tetap saja kekuatan politik status quois (yang dimotori partai-partai besar seperti Golkar, PDI-P, dll) tak menghendaki bangkitnya kekuatan politik alternatif yang menginginkan perubahan yang radikal, tetapi tetap memberi ruang bagi kekuatan politik yang mengusung perubahan moderat sebagai bukti adanya demokratisasi. Regulasi dalam Undang-undang Partai Politik cukup menguatkan argumen ini. Betapa tidak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menetapkan syarat-syarat yang tetap saja menguntungkan status quois.

Dampak Liberalisasi politik setengah hati ini pun mesti dilihat dari sudut ekonomi dan politik. Secara ekonomi, bisa kita lihat realitasnya, hingga detik ini mayoritas mesin politik masih mengandalkan kekuatan modal eks orde baru, misalnya Golkar, Demokrat, Hanura hingga yang paling trend Gerindra serta mayoritas mesin politik lainnya. Kita bisa menebak bahwa faksi modal terkuat dari eks orde baru adalah faksi modal militer atau paling tidak memiliki koneksi yang cukup intim dengan borjuis bersenjata ini. Faksi modal inilah yang mendominasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2009. Faktor ekonomi inilah yang berpengaruh secara politik. Secara politik, dengan kemenangan faksi-faksi modal eks orde baru dalam pemilu legislatif, maka bisa ditebak pula bahwa figur-figur militer tidak akan puas hanya mendominasi di pemilihan legislative, tetapi juga akan mendominasi tahapan pemilu berikutnya setelah pemilu legislatif yaitu pemilihan presiden. Hasilnya, 3 pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang muncul, tak lupa memamerkan sosok militer eks orde baru di dalamnya. SBY (capres incumbent), Wiranto (cawapres JK), dan Prabowo (cawapres Megawati).

Yang menarik serbuan opini publik dan media yang menyoroti masa lalu mantan perwira tinggi TNI tersebut tak mampu menjegal pencalonan mereka. Padahal SBY tak memiliki nilai rapor yang baik selama 5 tahun kepemimpinannya, di luar itu dia dianggap terlibat dalam kasus penyerangan kantor PDI tanggal 27 Juli 1997, Wiranto (yang gagal dalam Pilpres 2004, yang saat itu menjadi Capres) tak bisa meloloskan diri dari stigma pelanggar HAM yang terlanjur melekat pada sosoknya, karena dituduh terlibat dalam operasi militer di Timor-Timur, Prabowo sekali tiga uang, sosok yang dikenal kontroversial karena dituduh pernah melakukan percobaan kudeta di tahun 1998 adalah aktor di balik penculikan dan penghilangan paksa aktivis di tahun 1997 dan 1998 yang dilakukan oleh tim mawar Kopasus. Padahal kampanye menuntut penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu itu telah dimulai saat era Reformasi bergulir 11 tahun silam dan telah melewati 3 kali pemilihan umum. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, segenap gerakan pro demokrasi Indonesia.

Selain kekuatan modal, yang memungkinkan mereka membangun kekuatan politik, tentu ada faktor lain yang menjadikan sosok-sosok kontroversial dari eks TNI ini tetap memiliki popularitas tinggi di mata publik. Menurutku, ini tak lain disebabkan oleh paradigma media yang semakin liberal kapitalistik. Publikasi sosok ini (meski dengan pemberitaan yang bernada negatif) tetap saja memberikan sumbangsih terhadap bertahannya popularitas ketiga mantan perwira TNI tersebut. Semakin banyak media yang sahamnya dikuasai oleh elit politik borjuis yang memiliki koneksi dengan para pelanggar HAM tersebut.

Di luar itu masih ada hal yang lain dan inilah yang menurutku menjadi penyakit bawaan dalam tubuh perpolitikan nasional kita. Faksi politik borjuis sipil masih terlalu pengecut berhadapan dengan tuntutan-tuntutan massa yang semakin progresif dari hari ke hari memaksa mereka menjadikan tentara sebagai tameng ampuh merontokkan perang manuver dan perang posisi (meminjam istilah Gramsci) yang dilancarkan gerakan pro demokrasi selama era reformasi. Perjalanan pemerintahan Mega-Hamzah di periode 2001-2004 menjadi buktinya. Pemerintahan ini justru sangat militeristik terhadap gerakan pro demokrasi, yang salah satunya adalah gerakan perjuangan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemilu legislatif dan pemiihan presiden 2009 kembali menyodorkan wajah militer kepada rakyat. Kekuatan reaksioner lama yang penuh dengan berbagai kasus pelanggran HAM yang belum terselesaikan dengan perlahan tapi pasti menapaki kursi kekuasaan nasional. Sungguh kenyataan yang penuh ironi, betapa tidak di tengah gencarnya kampanye penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dilancarkan oleh gerakan pro demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, melalui kampanye pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), ratifikasi ICC (Internasional Crime Court), ratifikasi Kovenan Sipil Politik, dan lain-lain, belum mampu menjerat eks petinggi TNI. Berhasilnya partai-partai konservatif yang dimodali eks perwira militer meraih kursi di parlemen serta komposisi pasangan capres/cawapres dalam pilpres 2009 yang tak lupa menghadirkan sosok-sosok pelanggar HAM membuat kita tak perlu berharap banyak akan adanya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam masa jabatan pemerintahan 5 tahun ke depan.

Munculnya figur-figur mantan perwira tinggi militer dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden berdampak langsung pada tenggelamnya isu-isu HAM dalam setiap kampanye politik elit. Mayoritas kampanye hanya berisi isu-isu ekonomis yang dianggap sebagai persoalan fundamen masyarakat Indonesia saat ini, apalagi momentum elektoral 2009 dilaksanakan saat krisis ekonomi kapitalisme sedang dalam kondisi yang akut. Memang tak dapat dipungkiri bahwa masalah pokok rakyat kita adalah ekonomi dan isu ekonomis menjadi jualan yang paling laris di pasar pemilu, tetapi isu-isu lain tak bisa dinafikan begitu saja. Dosa historis yang dibawa oleh

Yang kita butuhkan sekarang adalah otokritik yang jujur dan objektif. Mungkin ada baiknya jika kawan-kawan pejuang HAM yang selama ini getol memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu mulai memikirkan sebuah formatur gerakan yang baru. Sebuah format gerakan yang tak hanya berupaya menjerat para pelanggar HAM tersebut secara normatif/hukum. Apalagi sulit berharap pada mekanisme penyelesaian yang berdasarkan aturan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Bab VIII pasal 43 ayat (1) dan (2) yang mensyaratkan penyelesaian melalui pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Pembentukan Pengadilan ad Hoc oleh Presiden ini didasarkan pada usulan DPR. Kalau mau objektif, jalan ini hampir mustahil karena DPR diisi oleh partai-partai politik yang sangat pengecut ketika berhadapan dengan TNI. Apalagi diseretnya beberapa mantan petinggi TNI yang sekarang menjadi elit politik masih dianggap akan menciderai nama baik dan wibawa institusi pertahanan negara ini secara khusus serta pemerintahan secara umum.
.
Yang paling terbaru adalah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal ini menyangkut pembentukan pengadilan HAM ad hoc, yang dibentuk atas rekomendasi DPR dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc, barulah proses penyidikan dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR tidak hanya berdasarkan pada hasil penyelidikan Komnas HAM, tetapi juga harus menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung. Namun, lagi-lagi kepitisan MK tersebut dianggap kontroversial, termasuk oleh Jaksa Agung serta elit-elit politik senayan yang memang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Jaksa Agung bahkan beralasan bahwa tidak mungkin dilaksanakan proses penyidikan sebelum Pengadilan HAM ad hoc resmi terbentuk.

Benang kusut yang sulit untuk diurai kembali dan karena itu, kita harus mulai berpikir untuk menjegal para pelanggar HAM tersebut tak sekedar melalui mekanisme prosedural normatif, tetapi melalui kampanye politik tandingan dengan melibatkan para korban pelanggaran HAM tanpa terkecuali.

Momentum Pemilu dan Pilpres semestinya menjadi ruang yang besar bagi para korban untuk bersuara menuntut keadilan. Cukup sudah sejarah memberi pelajaran bahwa isu rekonsiliasi nasional yang berhembus kencang saat pemilihan Umum tahun 2004 tak lebih sebagai tipuan kaum konservatif dan reaksioner untuk memberi mimpi-mimpi indah keadilan bagi korban. Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dan para pejuang HAM tak boleh lagi termakan oleh isu seperti itu, karena terbukti tidak ada itikad baik di dalamnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memang sempat memberi harapan (walau sisi rekonsiliasi tetap dikedepankan dibanding sisi kebenarannya), tapi kemudian undang-undang ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2006 karena secara substansial bertentangan dengan UUD 1945.

Kita tak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama, memandang persoalan HAM semata-mata dari kacamata normatif hukum, tetapi para korban dan keluarga korban harus sudah mulai berani berbicara politik. Toh, pada dasarnya kita semua sepakat bahwa kasus pelanggaran HAM berkaitan langsung dengan kekuasaan negara.

Bagaimana Kita Harus Bersikap

Pemilu memang diidentikkan sebagai “pesta” demokrasi, dimana makna hura-hura justru lebih mononjol dibanding sisi perdebatan ilmiah yang programatik, seperti yang disinggung di atas, bahwa inilah dampak tidak adanya pertarungan ideologis diantara partai-partai yang ada. Opini umum diseret untuk menerima mekanisme apapun yang ditawarkan oleh penyelenggara, termasuk melapangkan jalan bagi eks perwira TNI pelanggar HAM untuk turut dalam “pesta”. Intensitas kemunculan sosok Prabowo misalnya bisa menjadi pelajaran. Setiap hari wajah sang mantan perwira TNI ini menghiasi layar televisi dan lembaran-lembaran koran membuat orang terhipnotis dan mulai melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukannya di masa lalu. Parahnya lagi, sejumlah aktivis justru merapat karena kekuatan uangnya

Ya, liberalisasi politik dan euforia elektoral telah menurunkan kampanye isu-isu Transisional Justice (keadilan transisional) dalam beberapa tahun terakhir. Isu penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu justru mengalami penurunan setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Isu KKR memang menjadi isu yang bernilai jual tinggi bagi funding internasional. Isu ini mampu melahirkan program-progam HAM dalam beberapa tahun sejak KKR masih dalam bentuk RUU hingga penetapannya, tetapi, menguap lenyap tak berbekas setelah Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang ini. Kawan-kawan pejuang HAM di tingkat LSM/NGO seakan kehabisan akal (dan mungkin juga kehabisan uang) untuk melanjutkan kampanye penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus 65/66, tanjung priok 1984, talangsari 1988/1989, penyerangan kantor PDI 27 Juli 1997, serta penculikan dan penghilangan paksa aktivis 97/98, Trisakti, Semanggi 1 & 2, Aceh, Timor-timur, Ambon, Poso, dan lain-lain.

Akibatnya, dosa-dosa masa lalu eks petinggi TNI yang sekarang bertarung dalam elektoral 2009 ikut hilang tertelan gelombang euforia pemilu. Padahal para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masih dengan setia menanti walau dalam sejuta ketidakpastian akan adanya penyelesaian terhadap kasus-kasus mereka.

Bagi kawan-kawan yang masih memiliki kepedulian terhadap pejuangan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, baik aktivis gerakan, aktivis LSM/NGO, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, saya menawarkan beberapa langkah awal yang masih sangat sederhana dan membutuhkan diskusi yang lebih panjang. Adapun langkah-langkah yang saya maksud, yaitu :

1. Kita sudah harus mulai mengaktifkan diskusi-diskusi wacana politik di tingkat organisasi-organisasi korban dan kawan-kawan yang selama ini mengaku pejuang HAM harus meluangkan waktu untuk memfasilitasi itu, Yakinkan kepada korban bahwa mereka bisa dan harus bicara politik. Rasionalisasinya sederhana, jika para mantan jenderal pelanggar HAM itu berusaha meloloskan dirinya dengan berlindung di balik retorika politik, maka para korban dan keluarga korban pun harus berani mengangkat wacana dan isu-isu politis untuk menjegal langkah mereka. Jangan ragu bicara politik, karena hasil pemilu 2009 sudah pasti takkan berpihak pada korban dan keluarga korban serta segenap gerakan pro demokrasi negeri ini. Itu berarti serangan dalam kampanye penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu mau tidak mau akan mengarah langsung kepada pucuk pimpinan kekuasaan politik nasional dalam 5 tahun ke depan, pasangan manapun yang terpilih.

2. Mari membangun aliansi strategis dengan organisasi-organisasi gerakan pro demokrasi Indonesia tanpa terkecuali. Alasannya, bahwa perjuangan demokratisasi sejati di Indonesia adalah kepentingan dan tanggungjawab semua unsur, termasuk korban dan keluarga korban. Jangan ada lagi sektarianisme. Melalui aliansi ini, kita dapat membangun blok politik dalam rangka melakukan konsolidasi dan kampanye tandingan secara lebih konsisten. Pengalaman yang ditunjukkan oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) (terlepas dari segala kelemahannya) menjadi pelajaran penting bagi penyatuan ini.

3. Selain itu kita harus memassifkan kampanye lewat media dengan berbagai aksi-aksi simpatik. Dengan menyatukan seluruh elemen organisasi gerakan pro demokrasi di dalam satu wadah penyatuan, maka kampanye media dapat lebih efektif, karena kuantitasnya jauh lebih besar. Terbitan internal aliansi kita pun harus secara reguler diterbitkan, agar menjadi media propaganda alternatif jika media-media borjuis melakukan sabotase terhadap kampanye kita.

Tulisan ini hanyalah tawaran sederhana yang mungkin masih sangat abstrak bagi semua, tetapi memang selalu saja kita memulai sebuah kerja yang besar hanya dari sebuah langkah kecil.

* Ketua Kota PRP Komkot Makassar, Volunteer LBH Makassar Divisi Sipol

Iklan

2 comments on “PILPRES 2009 DAN PROSPEK PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU

  1. alhamdulilah…
    Selamat akhirnya golput berhasil memenangkan jumlah suara terbanyak!
    Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Partai Golput,
    baik yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maupun yang tidak.
    Lho, maksudnya? Gak Jelas? :|

    Sudah saatnya kita ganti sistem!
    Sistem yang lebih “pro rakyat” dan lebih “berbudi”…
    Ayo kita ganti secepatnya, “lebih cepat lebih baik”…
    Mari kita “lanjutkan” perjuangan dakwah untuk menegakkannya!
    Sistem Islam, petunjuk dari Sang Maha Pencipta!

    Lihatlah dengan hati dan fikiran yang jernih!
    Aturan Sang Maha Pencipta diinjak-injak
    dan diganti dengan aturan yang dibuat seenak udelnya!
    Dan lihat akibatnya saat ini, telah nampak kerusakan
    yang ditimbulkan oleh sistem sekulerisme dan turunannya
    (seperti: kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dsb) di depan mata kita!

    Banyak anak terlantar gara2 putus sekolah.
    Banyak warga sekarat gara2 sulit berobat.
    Banyak orang lupa gara2 ngejar2 dunia.
    Dan banyak lagi masalah yang terjadi gara2 manusia nurutin hawa nafsunya.

    Lihat saja buktinya di
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/12/kemungkaran-marak-akibat-syariah-tidak-tegak/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alwaie/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/
    dan banyak lagi bukti nyata yang ada di sekitar kita!

    Untuk itu, sekali lagi saya mohon kepada semua pihak
    agar segera sadar akan kondisi yang sekarang ini…
    dan berkenan untuk membantu perjuangan kami
    dalam membentuk masyarakat dan negeri yang lebih baik,
    untuk menghancurkan semua bentuk penjajahan dan perbudakan
    yang dilakukan oleh manusia (makhluk),
    dan membebaskan rakyat untuk mengabdi hanya kepada Sang Maha Pencipta.

    Mari kita bangkit untuk menerapkan Islam!
    mulai dari diri sendiri.
    mulai dari yang sederhana.
    dan mulai dari sekarang.

    Islam akan tetap berlaku hingga akhir masa!
    Dan Islam akan menerangi dunia dengan cahaya kemenangan!
    Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan (-_-)
    terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

    wassalamu alaikum wr. wb.

  2. Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: