Tinggalkan komentar

PERNYATAAN SIKAP PRP KOMITE KOTA MAKASSAR


Nomor : 001/B/PS-PRPMKS/IV/2009

TENTANG

TOLAK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

TENTANG

PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN

TOLAK PENGGUSURAN PEDAGANG KECIL

NEO-LIBERAL HANCURKAN KEHIDUPAN RAKYAT PEKERJA

SOSIALISME SOLUSINYA DAN PARTAI KLAS PEKERJA ADALAH ALAT MENCAPAINYA

Jika kita melihat judul besar dari rancangan peraturan daerah (RANPERDA) tersebut, maka segera kita akan berpikir bahwa RANPERDA tersebut bertujuan untuk melindungi pasar tradisional, tapi mari kita lihat pasal-pasal yang terkandung didalamnya, tidak ada sama sekali dari peraturan tersebut yang dapat melindungi pedagagn kecil, malah peraturan tersebut memiliki potensi untuk di karetkan dan digunakan sebagai alat legitimasi untuk menggusur.

dalam peraturan tersebut tidak ada kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan pasar tradisional, sehingga RANPERDA tersebut bisa saja dikaretkan dan dikatakan bahwa mereka yang berjualan dipinggir jalan dapat juga disebut pasar dan wajib mengurus izin usaha.

Parahnya bahwa peraturan tersebut mengandung sanksi yaitu bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam RANPERDA tersebut dianggap tidak akan ada aktifitas didalamnya yang tentunya dapat digusur.

Peraturan daerah tersebut pada dasarnya hanya akan memberikan perlindungan bagi pasar-pasar modern (seperti mall) yang belakangan ini berkembang pesat di kota makassar.

modal yang hadir sudah pasti akan bersaing dan akan menghancurkan faktor-faktor produksi yang dimilki oleh masyarakat sebelumnya, untuk itulah mengapa DPRD kota Makassar memiliki inisiatif untuk membuat PERDA yang menyangkut pasar tersebut, yaitu untuk melindungi para pedagang besar di mall-mall dari gangguan pasar tradisional yang dianggap menggangu dan menjadi pesaing dari pasar-pasar modern.

Hal ini adalah efek dari kebijakan Neo-Liberalisme yang diterapkan di Indonesia sejak 10 tahun belakngan ini. Neo-Liberal merupakan sebuah bentuk perdagangan bebas dimana pasar dibiarkan bebas tanpa interfensi dari Negara. Tidak hanya bebas pada perdagangan barang-barang kebbutuhan tapi juga bebas pada perdagangan barang-barang modal, yang pada dasarnya hanya akan menguntungkan para pemilik modal baik nasional maupun internasional.

Untuk itulah dibutuhkan sebuah regulasi untuk mendukung kebijakan Neoliberal tersebut. Peraturan daerah yang menyangkut pasar tersebut merupakan salah satu produk hukum (Regulasi) untuk melegitimasi Kebijakan Neoliberalisme. Dimana negara hanya akan melindungi mereka yang memiliki modal besar Baik modal internasional dan modal nasional yang bergerak dibidang pasar moderen.

Maraknya pembangunan pasar-pasar moderen belakangan ini adalah salah satu mengapa peraturan daerah tersebut dibutuhkan untuik mematikan potensi pasar tradisional untuk berekmbang, karena pasar tradisional selama ini dianggap sangat menggangu dan menjadi salah satu pesaing dari pasar-pasar modern selain.

Selain itu, pasar tradisional yang selama ini semraut dan sangat jorok adalah salah satu alasan pemerintah untuk menggusur dan membuat perda tersebut, Kita tahu bahwa selama ini pemerintah kota sedang berusaha mendatangkan pemodal-pemodal besar untuk menanamkan modalnya di Makassar. Inilah mengapa sebuah kota yang semraut penting untuk ditata sedemikian rupa untuk menarik para investor menanamkan modalnya ke kota makassar, walaupun dengan cara menggusur dan menghancurkan perikehidupan rakyat.

Penting untuk dicatat bahwa yang membuat dan akan mengesahkan rancangan peraturan tersbut adalah DPRD Kota Makassar yang kita tahu bahwa hampir semua diantara mereka adalah pengusaha, dan membutuhkan sunitkan modal Internasional untuk berkembang (watak pemodal nasional kita yang sering menetek pada pemodal internasional).

Untuk itulah, sebuah peraturan pastilah akan dibuat untuk mengakomodasi kepentingannya, dan tidak ada jalan lain selain membangun sebuah perimbangan kekuatan politik antara kekuatan politik klas pekerja dengan kekuatan politik pengusaha yang selama ini banyak diakomodasi kepentingangnnya oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga-Lembaga Negara Linnya yang tentunya dipilih melalui partai-partai borjuis yag ada selama ini.

Tidak ada jalan lain selain bagaimana mendekatkan klas pekerja pada kekuasaan, untuk itu pembangunan sebuah partai klas yang berisikan dan dipimpin sendiri oleh klas pekerja dan kelompok-kelompok masyarkat lain yang sadar klas adalah sebuah kebutuhan hari ini.

Makassar, 29 Juni 2009

Perhimpunan Rakyat Pekerja

Komite Kota Makassar

Sekretaris Kota                                                            Ketua Kota

Muhammad Haedir                                         A. M.Fajar Akbar, S.H.



Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: