1 Komentar

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja


Nomor: 101/PI/KP-PRP/i/ VII/09

(Disampaikan pada Rapat Koordinasi Departemen Pendidikan dan Propaganda se-Jawa)

Situasi Nasional Pasca Pilpres dan Agenda Pemulihan Krisis Neoliberal:

Pusatkan Propaganda Kita pada Kebijakan Anggaran Daerah yang Mendukung Pemulihan Krisis Neoliberal

Bandung, 23 Juli 2009

Kawan-kawan seperjuangan,

Saat ini musim sedang pancaroba menjelang kemarau. Menyebabkan wabah demam merajalela. Tubuh kita diserbu virus-virus yang namanya semakin beragam. Hanya satu yang mampu menyelamatkan kita, yaitu membangun kemampuan daya tahan melawan.

Seperti musim itu pulalah realitas ekonomi-politik yang dihadapi rakyat pekerja saat ini, sesudah Pemilu anggota legislatif maupun presiden-wakil presiden, dimana kita dipaksa untuk turut serta melaksanakan kebijakan pemulihan krisis neoliberal. Siapa pun presiden yang terpilih di negeri kita, dapat dipastikan akan membentuk kabinet dengan program dan anggaran yang melaksanakan Komunike G-20, yakni konsensus kapitalis internasional untuk pemulihan krisis.

Dari sekian agenda kebijakan kapitalis internasional untuk pemulihan krisis, terdapat tiga hal yang patut kita cermati dan diperkirakan akan menjadi kebijakan nasional pemerintahan yang baru terpilih di negeri kita. Ketiganya ialah:

Pertama, pemenuhan permintaan lapangan kerja.

Konsensus untuk pembukaan lapangan kerja yang padat karya ini tampak memberi harapan terhadap nasib rakyat pekerja di seluruh Indonesia. Tetapi untuk Indonesia, yang tetap diandalkan sebagai daerah eksplorasi sumberdaya alam dan pasar konsumsi, pembukaan lapangan kerja ini telah diarahkan untuk melanjutkan restrukturisasi kapital yang telah dijalankan sejak krisis ekonomi tahun 1997, melalui konflik-konflik di daerah dan otonomi daerah. Kita harus kritis dalam menempatkan konflik di daerah dan otonomi daerah sebagai modus penataan ulang (restrukturisasi) penempatan kapital pada industri pertambangan.

Restrukturisasi kapital di Jawa telah dimulai sejak dimunculkan Tragedi 1965, yang sebenarnya adalah penghancuran kekuatan politik rakyat pekerja. Setelah itu Jawa diorientasikan sebagai basis industri hilir yang mengedepankan manufaktur, perakitan (assembling) dan jasa. Industri hilir ini dimaksudkan untuk menghasilkan barang konsumsi tingkat tinggi, sekaligus masyarakat Indonesia dijadikan konsumen yang strategis untuk itu. Kaum perempuan rakyat pekerja dipaksa menjadi konsumen sekaligus “agen kecil ritel” untuk penjualan barang konsumsi sampai ke tingkat desa. Untuk peningkatan daya beli mereka, maka dibuatlah program pemberdayaan perempuan, seperti keluarga berencana, peminjaman modal untuk usaha kecil, dan sebagainya.

Tetapi modus retruskturisasi kapital saat ini telah berubah. Relokasi industri dialihkan lebih gencar ke arah eksplorasi pertambangan. Bencana Lapindo merupakan contoh pengusiran penduduk untuk eksplorasi pertambagan –yang nahasnya malah menunai bencana. Kita juga telah mendengar, rencana eksplorasi pertambangan di sepanjang pantai selatan Jawa dan di sebagian pantai utara. Demi restrukturisasi kapital ini, pemerintah daerah (melalui program pemekaran dan otonomi Daerah) diperkuat sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur industrialisasi ini.

Maka kita dapat memprediksikan, bahwa pemulihan krisis neoliberal di Indonesia adalah melalui pembangunan insfrastruktur jalur transportasi dan distribusi yang menghubungkan areal eksplorasi pertambangan dengan kota-kota pelabuhan atau persinggahan (penggudangan) . Khusus di Jawa, kita telah mendengar rencana pembangunan jalan tol di pantai utara (mengikuti jalur “Jalan Pos” – Daendels) dan di pesisir pantai selatan.

Memang, pembangunan infrstruktur ini akan membuka lapangan kerja, tetapi bersifat sementara untuk kepentingan restrukturisasi kapital pada industri pertambangan. Karena itu, karakter kerjanya tidak bersifat tetap, yang artinya memperkuat pola outsoursing dan kerja buruh borongan.

Kedua, memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat.

Program perbaikan tingkat konsumsi masyarakat, diperkirakan akan melanjutkan program yang telah berjalan, yakni pemberian kredit melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, BLT (Bantuan Langsung Tunai), program pelayanan kesehatan, dana bantuan pendidikan melalui BOS (Biaya Operasional Sekolah), dan kredit bantuan lainnya untuk pembiayaan reproduksi sosial masyarakat. Dana untuk perbaikan tingkat konsumsi tersebut sepenuhnya berasal dari hutang. Dan dalam rangka pemulihan krisis neoliberal ini maka negara miskin, seperti Indonesia, diwajibpaksa untuk mampu membayar hutangnya.

Darimana dana untuk pembayaran hutang? Dalam analisis tingkat konsumsi, dana itu digali dengan cara menaikkan pajak pembelian barang konsumsi, terutama barang-barang tersier yang runyamnya masyarakat dibuat sangat tergantung padanya, seperti barang elektronik untuk hiburan, alat komunikasi, kosmetik, serta alat-alat gaya hidup lainnya. Prioritas yang menjadi sasaran adalah kaum perempuan. Dan dengan demikian kaum perempuan rakyat pekerjalah yang pada dasarnya mendapat beban terbesar untuk pembayaran hutang. Kaum perempuan rakyat pekerjalah yang paling diwajibpaksa untuk memelihara sirkulasi uang tetap berjalan, melalui belanja pemenuhan kebutuhan reproduksi sosial.

Sementara anggaran daerah/nasional untuk pembangunan, justru abai terhadap kepentingan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Sebaliknya anggaran daerah lebih besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur industrialisasi.

Ketiga, pembayaran hutang reguler.

Untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan tingkat konsumsi masyarakat, pemerintah diwajibkan untuk hutang dan sekaligus mampu mengembalikan dengan lancar. Saat ini hutang Indonesia telah mencapai USD 146,8 miliar (Rp 1.505 triliun, pada kurs Rp 10.255) pada Maret 2009, dimana hutang sebesar itu menjadi jaminan untuk membuka lebar-lebar terhadap eksplorasi industri pertambangan, antara lain migas, emas, uranium, baja, dan sebagainya.

Kawan-kawan seperjuangan,

Dengan membaca dan menganalisis gambaran umum situasi ekonomi-politik internasional yang masih mengalami krisis dan situasi nasional pasca pilpres ini, maka Komite Pusat PRP menyerukan kepada Komite Kota, Kabupaten, dan Wilayah untuk menghubungkan gambaran umum ini dengan data-data empirik di masing-masing lokal. Medan eksploitasi dalam upaya pemulihan krisis neoliberal ini berada di lokal atau daerah, sehingga tidak tertutup kemungkinan pertarungan ekonomi-politik akan lebih gencar berada di sana. Maka, tugas politik kader PRP di tingkat Kota atau Kabupaten dan Region menjadi signifikan untuk dapat membaca gerak kapital di daerah dan melakukan propaganda untuk memblejeti dan melawan kekuasaan kapital ini.

Untuk itu Komite Pusat mewajibkan Komite Kota/Kabupaten dan Wilayah untuk melakukan:

Pertama, membaca perkembangan titik-titik konsentrasi modal yang berhubungan dengan pembangunan jalur transportasi serta pengadaan alat transportasi. Kader PRP harus mencari data-data kebijakan pembangunan dan anggaran serta regulasi daerah.

Kedua, membaca pemekaran pemerintahan dan komando daerah militer sehubungan dengan perkembangan titik konsentrasi modal.

Ketiga, memusatkan propaganda pada anggaran daerah (hutang) untuk PNPM Mandiri, BLT, BOS, Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan sebagainya. Kader PRP harus mampu melawan argumen dan retorika, bahwa dari dana hutang untuk pembangunan nasional daerah ini adalah dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional.

Keempat, memusatkan pengorganisiran pada industri transportasi, pabrik otomotif, industri pembangunan jalan-jalan, pemukiman/properti, dan industri pendukungnya, seperti metal, logam, baja, dok kapal, dan lain-lain.

Kelima, dengan demikian Komite Kota/Kabupaten dan Wilayah harus mampu mencari data, membaca, serta menganalisis guna merumuskan strategi dan taktik, sehubungan dengan agenda kita untuk melawan konsensus bersama (Komunike G-20) antara kapitalis internasional dan pemerintah borjuasi nasional.

Kawan-kawan seperjuangan,

Pembacaan Situasi Nasional pasca-pilpres dari Komite Pusat ini harap ditindaklanjuti sebagai arahan untuk segera menata ruang-ruang propaganda dan pendidikan secara lebih terstruktur dan progamatik. Melalui Rapat Koordinasi antar DPP teritorial Jawa ini, kami mendorong langkah-langkah Komite Kota/Kabupaten dan Wilayah agar dapat terarah dalam membaca serta menganalisis titik-titik konsentrasi musuh di lokal masing-masing.

Kokite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

Ketua Nasional                                                          Sekretaris Jenderal

(Anwar Ma’ruf)                                                           (Rendro Prayogo)

Iklan

One comment on “Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja

  1. An outsourced IT workér whose ¡t job was given to an H1B livés out oƒ his cár for 10 months before finally deciding to try one of those no fá× loans and can now work from home trading Fx. Good to hear a success storý from the realm of joblessness

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: