Tinggalkan komentar

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA


Nomor: 102/PS/KP-PRP/ e/VII/09

Mengecam keras tindakan aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Utara!!

Tindak tegas aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Utara!!

Salam rakyat pekerja,

Paradigma kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat ternyata masih belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Kepolisian yang seharusnya dapat menjadi sandaran bagi masyarakat umum untuk menegakkan hukum dan menghormati segala bentuk Hak Asasi Manusia, terkadang justru sebaliknya, mereka sendirilah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Arogansi kepolisian dalam menangani sebuah kasus yang melibatkan rakyat pekerja terkadang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, yang seharusnya menjadi panduan dan pegangan bagi setiap aparat kepolisian.

Hal ini terbukti dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap para pekerja LBH Jakarta yang berusaha mendampingi saksi yang masih berusia di bawah umur dalam kasus pembunuhan Fahri. Pada tanggal 27 Juli 2009, W (14 tahun) dan N (21 tahun), yang statusnya sebagai saksi dalam kasus tersebut, harus menjalani pemeriksaan hingga jauh malam di markas POLRES Jakarta Utara. Permintaan pihak LBH Jakarta untuk menghentikan proses BAP pada pukul 11.00, dengan alasan saksi harus sekolah, dan kemudian meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pun ditolak oleh pihak kepolisian. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap fair trial dan hak-hak saksi. Selain itu, perlakuan aparat kepolisian tersebut juga telah melanggar Konvensi Anak (CRC) dan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Karena permintaan pihak LBH Jakarta yang mendampingi saksi tersebut, maka akhirnya pihak LBH Jakarta yang bernama Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik) dan M Haris Barkah (Asisten Pengacara Publik) juga harus ditahan karena dianggap telah menghalangi pemeriksaan terhadap saksi. Hal ini jelas tidak masuk akal, karena LBH Jakarta hanya berusaha untuk melindungi hak-hak W dan N sebagai saksi dan memberikan kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan sebelum kembali diperiksa. Penahanan terhadap saksi tersebut juga menjadi sangat aneh, karena sebenarnya status hukum mereka sebenarnya hanyalah saksi.

Karena terjadi penahanan terhadap pekerja LBH Jakarta, maka pimpinan LBH Jakarta beserta beberapa orang staffnya mendatangi POLRES Jakarta Utara untuk meminta penjelasan mengenai dasar penahanan pekerja LBH Jakarta. Pihak kepolisian pun tidak mampu menjelaskan status hukum penahanan pekerja LBH Jakarta tersebut. Setelah beberapa lama bernegosiasi dengan pihak kepolisian POLRES Jakarta Utara, pimpinan LBH Jakarta beserta staffnya diusir dari POLRES Jakarta Utara dengan alasan Kapolres hendak istirahat dan pemeriksaan akan dilakukan esok hari pada tanggal 28 Juli 2009. Alasan tersebut jelas tidak dapat diterima oleh pihak LBH Jakarta karena dengan begitu seharusnya saksi dan pekerja LBH Jakarta dapat dibebaskan dan dapat datang kembali keesokan harinya. Namun permintaan untuk melepas saksi dan pekerja LBH Jakarta tersebut dibalas dengan tindakan kekerasan oleh pihak Kepolisian Jakarta Utara, sehingga menyebabkan Asfinawati (Direktur LBH Jakarta) terjatuh akibat didorong punggungnya. Kejadian ini pun sebenarnya disaksikan oleh pihak SPK dan Provost dari POLRES Jakarta Utara, namun mereka tidak melakukan tindakan apa pun, bahkan mereka mendiamkan perilaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Wakasat POLRES Jakarta Utara.

Pihak LBH Jakarta pun kemudian menghubungi Komisioner Komisi Kepolisian Nasonal (KOMPOLNAS), Pandupraja, untuk datang ke POLRES Jakarta Utara pada dini hari tersebut, untuk bertemu dengan Kasatreskrim POLRES Jakarta Utara yang diketahui masih di ruangannya pada saat itu. Namun Komisioner KOMPOLNAS tersebut dihadang oleh anggota Provost yang berjaga dan tidak diperbolehkan untuk menemui Kasatreskrim POLRES Jakarta Utara.

Tindakan dari pihak aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Utara tentu saja merupakan tindakan arogansi yang ditunjukkan pada rakyat pekerja. Dalam hal ini, aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Utara telah melakukan pelanggaran fair trial, hak-hak saksi, hak atas bantuan hukum, konvensi anak, UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta hak setiap orang atas bantuan hukum. Selain itu, tindakan kriminalisasi terhadap Tommy Albert Tobing dan Haris Barkah merupakan serangan dan ancaman terhadap eksistensi pekerja bantuan hukum dan pembela hak asasi manusia. Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Standard dan Prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia, yang baru saja diterbitkan, ternyata langsung dilanggar oleh aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Utara. Hal ini kembali menegaskan pihak kepolisian, khususnya POLRES Jakarta Utara, masih terjebak dalam paradigma lama yang memakai cara-cara kekerasan dan arogan dalam menangani menangani kasus-kasus yang melibatkan rakyat pekerja.

Tindakan arogan ini tentu saja biasanya hanya ditunjukkan kepada para rakyat pekerja. Seolah-olah rakyat pekerja tidak memiliki hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pihak kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sementara perlakuan berbeda akan didapatkan jika pihak kepolisian memeriksa para pemilik modal yang jelas-jelas telah menyengsarakan rakyat pekerja di Indonesia. Hal ini kemudian menunjukkan keberpihakan pihak kepolisian terhadap para pemilik modal dan mendiskriminasikan rakyat pekerja dalam menangani berbagai kasus. Kepolisian memang sejak lama telah menjadi alat pelindung para kapitalis dalam melancarkan agenda-agenda Neoliberalisme di Indonesia. Bahkan untuk melindungi dan memastikan berjalannya agenda-agenda Neoliberalisme, kadang kala pihak kepolisian tidak segan-segan menggunakan tindakan kekerasan terhadap rakyat pekerja yang berusaha melindungi hak-haknya.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

  1. Mengecam keras tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan pimpinan POLRES Jakarta Utara pada saksi kasus pembunuhan Fahri dan para pekerja LBH Jakarta.
  2. Menuntut pada Kepala Kepolisian RI untuk menindak tegas Kapolres Jakarta Utara, Wakapolres Jakarta Utara, Kasatreskrim POLRES Jakarta Utara, dan Wakasatreskrim POLRES Jakarta Utara sebagai orang-orang yang bertanggungjawab langsung terhadap seluruh pelanggaran- pelanggaran diatas.
  3. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk mematuhi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta aturan-aturan yang berlaku, sehingga hak-hak korban dan saksi serta pendamping bantuan hukum dapat dipenuhi hak-haknya.
  4. Kapitalisme- Neoliberalisme telah gagal dalam mensejahterakan dan melindungi hak-hak rakyat pekerja, maka hanya dengan SOSIALISME lah kepentingan rakyat pekerja akan terlindungi dalam mencapai kesejahteraan.

Jakarta 29 Juli 2009

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

Ketua Nasional                                               Sekertaris Jenderal

ttd                                                                              ttd

Anwar Ma’ruf Rendro Prayogo

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: