Tinggalkan komentar

Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam penegakan hukum! Kapolri harus bertanggungjawab terhadap kekerasan pihak kepolisian!


 (Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

 Salam rakyat pekerja,

Pada tanggal 22 Juni 2009, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) memberlakukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Artinya, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) hendak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia setiap warga Negara. Dapat dikatakan, POLRI akan menjalankan fungsi mengayomi dan melindungi masyarakat.

Namun kenyataannya sangat berbeda jauh dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut. Barubaru ini, pada tanggal 9 Agustus 2009, telah terjadi tindakan brutal yang dilakukan kepolisian terhadap para petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Para petani yang hendak melaksanakan protes karena PTPN memaksakan memulai operasinya di atas tanah yang sedang berkonflik, terpaksa harus menjadi korban kebrutalan polisi. Beberapa warga bahkan menderita luka serius dan seorang petani ditembak dari jarak dekat serta mendapat pukulan popor senapan berkali-kali oleh aparat kepolisian.

Tindakan brutal kepolisian ini bukan hanya terjadi sekali saja. Di beberapa daerah lain tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian juga terjadi. Contoh saja tindakan kekerasan aparat dan pimpinan Polres Jakarta Utara terhadap para pekerja LBH Jakarta beberapa waktu yang lalu. Juga di Aceh, beberapa kali proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian menyebabkan meninggalnya sang tersangka atau korban. Tentu saja penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa

Perlakuan ini juga dilakukan oleh aparat kepolisian di beberapa daerah yang lainnya, sehingga menimbulkan korban luka atau bahkan korban meninggal. Penegakan hukum dengan menggunakan kekerasan tentunya sangatbertentangan dengan peraturan Kapolri yang baru saja dikeluarkan. Namun yang menarik, tindakan penegakan hukum dengan menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan korban jiwa, hanya dilakukan kepada rakyatpekerja.

Sementara kepada para pemilik modal dan pejabat yang melakukan penyuapan dan korupsi, akan diperlakukan dengan sangat baik. Tindakan atau perlakuan yang ditunjukkan oleh kepolisian bisa sangat berbeda jika menghadapi para koruptor yang jelas-jelas telah merugikan dan menyengsarakan negeri ini. Beberapa kali, pihak kepolisian pun melindungi kepentingan pemilik modal dengan menjadi penjaga keamanan aset modalnya. Mereka dengan sigap dan brutal akan menghalau segala gangguan yang akan merugikan kepentingan para pemilik modal termasuk gangguan dari rakyat yang ingin menuntut hak-haknya. Artinya di beberapa wilayah Indonesia, pihak kepolisian juga masih menjadi “anjing penjaga” kepentingan para pemilik modal.

Kapitalisme-Neoliberalisme telah menyebabkan kebobrokan dalam institusi kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan-ketertiban serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Kenyataannya saat ini, institusi kepolisian seakan-akan telah menganggap rakyat lah yang harus diperangi demi menjaga kepentingan-kepentingan para pemilik modal. Maka dari itu, gerakan perlawanan rakyat harus mulai dibentuk dan disatukan untuk menghancurkan sistem kapitalisme-neoliberalisme, sehingga dapat mengembalikan peran dan fungsi kepolisian ke posisinya semula yang dicita-citakan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.

Secara tidak sadar, aparat kepolisian pun sebenarnya merupakan rakyat pekerja yang juga dirampas kesejahteraannya oleh para pejabat kepolisian dan para kapitalis. Seharusnya aparat kepolisian dapat berjalan bersama-sama dengan rakyat pekerja lainnya untuk menuntut kesejahteraan dan melawan para penguasa yang jelas-jelas lebih berpihak kepada para kapitalis. Hanya dengan SOSIALISME lah kesejahteraan dan hak-hak rakyat pekerja dapat dijamin oleh Negara, termasuk kesejahteraan para aparat kepolisian.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

 Mengecam keras tindakan brutal dengan menggunakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia

  1. Menuntut seluruh aparat kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat pekerja di seluruh Indonesia.
  2. Mendesak Kapolri dan jajaran pejabat kepolisian lainnya untuk bertanggung jawab terhadap tindakantindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparatnya kepada rakyat pekerja di seluruh Indonesia
  3. Kepada seluruh elemen gerakan perlawanan rakyat untuk bersatu, termasuk aparat-aparat kepolisian yang tertindas, demi memperjuangkan SOSIALISME untuk kesejahteraan seluruh rakyat pekerja di Indonesia

Jakarta 10 Agustus 2009

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Ketua Nasional Sekretaris Jenderal

Ketua Nasional                               Sekretaris Jenderal

 ttd.                                                    ttd.

 (Anwar Ma’ruf)                                        (Rendro Prayogo)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: