Tinggalkan komentar

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja


Nomor: 109/PI/KP-PRP/e/ VIII/09

Tentang Situasi Nasional Usai Pemilihan Presiden 2009

(Disampaikan Saat Peringatan HUT RI ke-64 Tahun 2009)

 

Indonesia Menggugat Neoliberalisme

Jakarta, 16 Agustus 2009

Kawan-kawan seperjuangan,

Saat ini kita berdiri di sini bukan untuk mengenang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Atau sedang merayakan Kemerdekaan RI berbentuk lomba-lomba dan karnafal. Bukan kawan-kawan. Kita berdiri di sini untuk meneguhkan, bahwa Imperialisme belum pernah melepaskan Indonesia dari lilitannya, walaupun pernyataan kemerdekaan sudah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Lihatlah Marikun, Marihot, Muhammad, Mariyati, Maemunah, Maisaroh, yang tinggal di rumah-rumah kontrakan berukuran 3 X 3,5 meter luasnya. Mereka mati-matian “mengejar” uang, karena untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosial di dalam rumah tangganya, tak bisa dibayar dengan kelapa. Mereka tak pernah masuk daftar undangan upacara memperingati Kemerdekaan Indonesia di mana pun, karena identitas kelas dan gendernya. Meskipun mereka dimintai sumbangan untuk penyelenggaraan lomba-lomba dalam rangka mobilisasi massa rakyat pekerja memeriahkan Tujuhbelas-Agustusan.

Upacara Tujuhbelas-Agustusa n adalah replika simbolis puncak kemenangan perjuangan massa dan bersenjata melawan kolonialisme. Kita menyelenggarakan upacara bukan untuk mengenang para pahlawan yang disemayamkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi untuk mengasah ingatan terhadap mereka yang hancur lebur sejak imperialisme Kumpeni, Sistem Tanam Paksa, Sistem Pembangunanisme, dan neoliberalisme.

Kami hendak menyitir pidato Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat, perihal imperialisme di Indonesia, yang disampaikan di depan Pengadilan Kolonial pada tahun 1930 di Bandung. Dikatakannya, bahwa imperialisme tua datang ke Indonesia antara abad ke-17 dan 18, berupa kumpeni dagang Belanda yang memberlakukan sistem monopoli dalam persaingannya dengan Inggris dan Portugis. Meski kumpeni dagang ini ambruk pada tahun 1800-an, tak berarti sistem monopolinya ikut serta mati. Sistem Tanam Paksa diciptakan untuk pemulihan krisis kapitalisme kumpeni, yang kita mengetahuinya lebih kejam menggorok leher rakyat. Rakyat dipaksa dengan metode kekerasan menyerahkan tenaga dan tanahnya untuk penanaman komoditi ekspor kolonial.

Kami kutip pernyataan Soekarno dalam Indonesia Menggugat mengenai Imperialisme modern:

“……..kini sudah melar jadi raksasa imperialisme modern yang empat macam “saktinya”: Pertama, Indonesia tetap hanya menjadi negeri pengambil bekal hidup. Kedua, Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal untuk pabrik-pabrik di Eropa. Ketiga, Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing. Keempat, Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan-ribuan jumlahnya. Bukan hanya milik Belanda, tetapi juga modal Inggris, modal Amerika, juga modal Jepang, dan lain-lain. Sehingga imperialisme di Indonesia kini jadi internasional karenanya. Terutama “sakti” yang keempat inilah, yang membikin Indonesia menjadi daerah eksploitasi dari kapital asing, menjadi lapang usaha bagi modal-modal kelebihan dari negeri-negeri asing, adalah yang paling hebat dan makin lama, makin bertambah hebatnya.” 

Saat ini, ketika kita berdiri upacara di sini, harus diingat bahwa empat sakti imperialisme modern yang digambarkan Soerkarno itu, tidak mati sekalipun naskah proklamasi kemerdekaan telah dibacakan di Gedung Joeang pada 17 Agustus 1945. Tetapi, sekali lagi, empat sendi imperialisme modern itu tidak ikut enyah dari bumi kita.

Mengapa demikian?

Kawan-kawan seperjuangan,

Dalam setiap upacara peringatan kemerdekaan seperti ini, Pembukaan Konstitusi (UUD) 1945 merupakan ritual yang wajib dibacakan. Seharusnya pembacaan itu selalu mengingatkan kita, bahwa pondasi bangunan Republik Indonesia adalah Sosialisme. Namun anehnya saat ini kita malah tabu untuk menyatakan Sosialisme sebagai tujuan dari pendirian Negara Indonesia.

Memanglah Sosialisme tidak disukai oleh kaum borjuasi yang menjadi jongos Imperialisme modern. Berbagai cara dipergunakan untuk mengenyahkan kekuatan rakyat anti-imperialisme yang bercita-cita untuk mewujudkan Sosialisme. Kontradiksi antara kaum borjuasi dan kelas pekerja, berebut arena negara terus menerus terjadi sejak negara kita ini diproklamasikan. Dalam pertarungan kelas itu, kacung (jongos) imperialisme memenangkan pertarungan di arena negara. Rezim Orde Baru adalah kacung kapitalisme internasional yang membantai kekuatan Sosialisme —termasuk Soekarno— pada tahun 1965.

Imperialisme modern di masa Orde Baru adalah pembangunanisme yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Argumennya, jika ada pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi penetesan kesejahteraan ke bawah. Pembangunan sektor industri dipusatkan pada manufaktur dan jasa yang beroritentasi ekspor. Negara berfungsi sebagai institusi yang menggunakan alat represi seperti militer, polisi, pengadilan, dan penjara untuk mengontrol kekuatan rakyat pekerja.

Krisis yang dialami negara-negara akhir dekade 1970-an, melahirkan Konsensus Washington yang ditandatangani Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1980, dimana berisi kebijakan pemulihan krisis. Kebijakan itu ialah kembali ke zaman ekonomi liberalisme. Inilah kapitalisme dalam bentuk baru yang disebut neoliberalisme, dimana menghendaki peran negara lemah sedangkan peran pasar sangat kuat dalam mengatur monopoli dan ekspansi.

Di Indonesia, kebijakan neoliberal untuk pemulihan krisis kapitalisme internasional itu dijalankan melalui deregulasi dan debirokratisasi pada pertenghan dekade tahun 1980-an. Ketika krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada tahun 1997 sebagai akibat kebijakan neoliberal, sehingga terjadi PHK massal serentak di mana-mana sedangkan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Hal lainnya yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan bunuh diri menjadi realitas yang umum, dimana merupakan kehancuran sendi-sendi kehidupan rakyat pekerja.

Runyamnya kawan-kawan, untuk pemulihan dari situasi krisis itu kaum borjuasi yang memimpin negeri ini menyerahkan dirinya diiatur oleh rezim neoliberal untuk keluar dari krisis. Mulanya yang direformasi adalah Paket 5 Undang-undang Politik dan UUD 45, yang dinyatakan otoriter, sebagai landasan prosedural untuk mempersiapkan perubahan yang membuka pintu monopoli dan ekspansi konsorsium perusahaan internasional di negeri kita. Kemudian susul menyusul disahkan paket undang-udang privatisasi perusahaan pelayanan publik, undang-undang penanaman modal yang memperbolehkan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam/agraria 90 tahun lamanya, dan undang-undang tenaga kerja yang membuka praktek outsourcing.

Tampilnya Rezim Partai Demokrat

Kawan-kawan sepejuangan,

Secara sistematis melalui pembuatan perundang-undangan politik dan ekonomi, Indonesia dapat diubah dalam tempo 10 tahun terakhir ini menjadi institusi negara penyokong rezim neoliberal. Pemilu merupakan mekanisme buat ajang pertarungan faksi-faksi borjuasi menjadi kacung rezim neoliberal.

Pemilu 2009 sejak dari pemilihan anggota legislatif sampai dengan pemilu presiden telah dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan perolehan suara yang mencolok. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Partai Demokrat akan memperoleh 148 kursi (26,4%), Partai Golkar 107 kursi (19,1%), dan PDIP 95 kursi (17%). Di bawah tiga besar kekuatan borjuasi ini adalah partai-partai borjuasi peringkat kedua, ialah PKS memperoleh 56 kursi (10%), PAN 47 kursi (8,4%), PPP 37 kursi (6,6%), PKB 28 kursi (5%), Partai Gerindra 26 kursi (4,6%), serta Partai Hanura mendapatkan 16 kursi (2,8%).

Camkanlah, Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif dan presiden akan membangun “Blok Partai Demokrat” yang didukung PKS, PAN, PPP, dan PKB, sehingga blok ini menguasai sekitar 56,4 persen kursi di parlemen. Apakah ini artinya? Artinya sebagai kacung rezim neoliberal “Blok Partai Demokrat” akan bebas hambatan dalam memenangkan agenda rezim neoliberal memulihkan dirinya dari krisis. Sedangkan 43,4 persen kursi sisanya dimiliki oleh “Blok Partai Golkar” yang berkomplot Hanura dan “Blok PDIP” dengan Gerindra. Seharusnya blok-blok partai yang terakhir ini menempatkan diri sebagai oposisi —jika kita mengacu pada pengertian demokrasi— namun tampaknya blok-blok partai yang trakhir ini hendak bermain aman dan nyaman sehingga disangsikan menjadi oposan.

Perolehan jumlah kursi mayoritas di lembaga legislatif ini harus kita baca sebagai bentuk monopoli di dalam parlemen yang akan datang. Ini sungguh menandaskan, bahwa Partai Demokrat berwujud rezim, berupa monster, yang akan menggebuk kekuatan yang melawan ekspansi penanaman modal di Indonesia.

Meskpun kita semua mengetahui bahwa kemenangan Partai Demokrat itu bukan mewakili 171 juta orang yang mempunyai hak pilih. Sebab hanya 105 juta suara yang terhitung, sedangkan yang Golput kali ini mencapai 38,6%. Tingkat Golput yang semakin meningkat dari pemilu ke pemilu (1999 sebanyak 10%, 2004 sebanyak 20% dan 2009 sebanyak hampir 40%) adalah petunjuk yang jelas, bahwa semakin banyak rakyat yang telah menyimpulkan pemilu ini tidak signifikan menciptakan perubahan yang adil dan sejahtera bagi diri mereka. Seharusnya rezim ini mengakui, bahwa pemenang pemilu 2009 yang sesungguhnya adalah kelompok Golput. Tetapi kekuatan ini dihilangkan arti politiknya, pun mereka belum menjadi kekuatan yang terorganisir. 

Menjadi teranglah. Pemilu 2009 ini ibarat pasar pemenangan merek dagang partai politik borjuasi memperoleh kursi di parlemen untuk menjalankan resep pemulihan krisis kapitalisme global yang melanda dunia sejak pertengahan tahun 2008. Pemilu dan kemenangan Partai Demokrat telah dirancang secara sistematis oleh rezim neoliberal untuk menciptakan rezim kacungnya. Kita mengetahui, rezim kacung neoliberal ini berharga murah, dibandingkan keuntungan yang bakal dikeruk perusahaan mutinasional, lembaga keuangan internasional, dan negara-negara G-8 (negara kapitalis) dari ekspansi serta eksploitasi sumberdaya alam maupun tenaga kelas pekerja. Watak imperialis modern yang telah digambarkan Soekarno saat menggugat kolonialisme, bahwa Indonesia menjadi negeri eksploitasi dari kapital asing dan negeri pasar penjualan, sampai saat ini tidak mati di bumi kita.

Inilah kawan-kawan mengapa kemerdekaan negara Indonesia belum dapat mewujudkan Sosialisme yang bersendikan kekuatan kelas pekerja. Imperialisme dalam berbagai bentuk barunya, sekalipun mengalami krisis demi krisis, berupaya untuk menggagalkan terwujudnya Sosialisme di Indonesia. Mereka memainkan faksi-faksi borjuasi untuk melawan rakyat pekerja —yang sejatinya satu bangsa dan bahasa.

Pemulihan Krisis Neoliberalisme

 Kawan-kawan seperjuangan,

Menyimak pidato tentang RAPBN tahun 2010 oleh Presiden SBY tanggal 3 Agustus 2009 lalu, rezim akan menerapkan kebijakan countercyclical, yakni membalikkan ekonomi yang sedang krisis melalui perangsangan fiskal dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, memperkuat daya tahan sektor swasta, dan membuka kesempatan kerja yang menyerap dampak PHK melalui pembangunan insfrastruktur padat karya. Total rencana belanja negara untuk tahun 2010 mencapai Rp 1.009,5 trilun (meningkat Rp 3,8 triliun dari tahun anggaran 2009), dimana dialokasikan untuk prioritas:

  1. Belanja kenaikan anggaran PNS dan TNI/Polri,
  2. Melanjutkan program bantuan masyarakat
  3. Melanjutkan pembangunan infrasruktur transportasi
  4. Pembangunan pertanian, energi dan proyek padat karya,
  5. Mendorong revitalisasi industri dan pemulihan sektor swasta,
  6. Reformasi birokrasi
  7. Meningkatakan anggaran alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI
  8. Mempertahankan anggaran pendidikan 20%,
  9. Pengelolaan sumberdaya alam dan antisipasi perubahan iklim.

Kebijakan countercyclical dan alokasi belanja negara tahun 2010 itu menjadilah terang bila dihubungkan dengan Komunike G-20 dalam pertemuan di London bulan April tahun ini. Sebagaimana diketahui, Forum G-20 beranggotakan negara-negara yang dililit hutang dan negara-negara yang menciptakan hutang. Yang menggelikan, delegasi Indonesia yang pergi ke sana menyatakan bangga karena telah berhasil menjadi anggota G-20 dan mempengaruhi negara kapitalis untuk memperbesar pengucuran dana hutang.

Indonesia dapat diterima sebagai anggota G-20 tetap karena berkat kepatuhan melaksanakan kebijakan neoliberal sejak reformasi tahun 1998. Keadaan ekonominya bertumbuh, angka produk domestik brutto (PDB) cukup besar, yang diperoleh dari ekspor perusahaan swasta nasional dan swasta asing (dominan). Namun angka pertumbuhan ini diperoleh dari pertumbuhan ekonomi makro yang berlandaskan hutang dan penggenjotan konsumsi yang besar —baik oleh pemerintah, swasta, maupun rumah tangga..

Masuknya investasi asing serta peningkatan hutang luar negeri dan ekspor sudah pasti akan meningkatkan PDB., tetapi tak berarti meningkatkan pendapatan rakyat pekerja. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbareng dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, akan mendegradasi kehidupan rakyat pada tingkat kemiskinan massal. 

Kawan-kawan seperjuangan,

Pemimpin G-20 sepakat mengalokasikan USD 1,1 trilun ke berbagai program untuk memperbaiki kredit keuangan, perdagangan internasional, serta stabilitas pemulihan krisis ekonomi global. Program-program tersebut termasuk USD 500 miliar untuk IMF, USD 200 miliar untuk membantu pemulihan perdagangan dunia, USD 250 miliar untuk fasilitas overdraft IMF, USD 100 miliar untuk membantu pengembangan bank internasional dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Perjanjian ini juga dicapai untuk menciptakan regulasi global yang lebih besar terhadap penjamin dana dan agen kredit, untuk membersihkan pajak perbankan. Pemimpin negara G-20 juga menyepakati dibentuknya forum kerjasama untuk pemulihan krisis kapitalis bekerjasama dengan IMF.

Sebagai anggota G-20, Indonesia serta merta melaksanakan konsensus tersebut dalam tahun anggaran tahun 2010. Karena itu pada tahun anggaran 2010, Indonesia yang dipimpin rezim Partai Demokrat akan menerapkan kebijakan countercyclical yang ditekankan pada perbaikan sistem keuangan. Itu artinya apa kawan-kawan? Artinya anggaran nasional kita disusun untuk pemulihan krisis neoliberal. Rezim neoliberal yang menciptakan krisis global ini, meminta negara-negara jongosnya untuk melaksanakan program pemulihan krisis, dimana dapat kita analisa pada alokasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tahun anggaran 2010, yang kategorinya mencakup:

  1. Penataan biaya konsumsi masyarakat melalui program bantuan jaringan pengaman sosial, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan lain-lain, serta kenaikan gaji pegawai negeri sipil, TNI/Polri.
  2. Pembukaan lapangan kerja padat karya pada proyek pembangunan infrastruktur jalur transportasi, yang menghubungkan wilayah-wilayah industri pertambangan, perkebunan (terutama sawit), dan migas, dengan pelabuhan, bandara, dan pusat kota. Proyek pembangunan infrastruktur jalur transportasi ini merupakan proyek padat karya yang diasumsikan untuk mewadahi korban PHK massal.
  3. Pemulihan sektor swasta yang terkena dampak krisis neoliberal untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang saat ini ditagetkan 5%.
  4. Penempatan industri strategis pada eksplorasi pertambangan dan perkebunan berjangka panjang, sedikit menyerap buruh, dan padat investasi.
  5. Birokrasi diperkuat untuk mempersiapkan regulasi-regulasi yang melegitimasi ekspansi dan monopoli kapitalis di wilayah industri strategis.
  6. Anggaran pertahanan dan keamanan serta Alutsista TNI diperbarui.

Mari kita baca seksama. Dalam rencana anggaran nasional itu, dialokasikan untuk peningkatan biaya konsumsi masyarakat berupa kenaikan gaji pegawai sipil, militer dan polisi, serta program bantuan masyarakat. Ini harus dimengerti sebagai usaha untuk tidak adanya kemacetan belanja barang-barang konsumsi pemenuhan rumah tangga. Kita mengetahui kawan-kawan. Kita tidak buta. Bahwa pembayaran cicilan hutang Indonesia ke lembaga keuangan internasional dipungut dari pajak pembelian barang-barang konsumsi. Keberlangsungan produksi barang-barang konsumsi ini juga harus dijaga agar perputaran kapital tidak terhenti di pasar.

Perempuan rakyat pekerja yang lazimnya dibebani tugas melaksanakan proses reproduksi tenaga kerja di dalam rumah tangga, pada saat ini mendapat beban untuk pemulihan krisis neoliberal. Mereka menjadi sasaran program bantuan pemerintah untuk masyarakat, contohnya program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari PNPM Mandiri dan BLT. Cukup menarik, bahwa perempuan penerima program ini didaftar dengan menggunakan nama perempuannya dan bukan nama suami atau nama keluarga. Tetapi ini harap tidak dibaca sebagai pengistimewaan terhadap perempuan yang menandakan adanya emansipasi. Tidak kawan-kawan. Kaum perempuan rakyat pekerja menjadi sasaran program bantuan tersebut agar dalam posisinya sebagai penanggung jawab rerproduksi sosial mampu berbelanja konsumsi secara berkelanjutan. Pembangunan daya beli masyarakat, sebagaimana yang disebut dalam rencana anggaran nasional tahun 2010 harus dibaca sebagai pembangunan kehendak berkonsumsi dengan frekuensi yang tinggi. Ini tak beda dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian fasiltias belajar mengajar anak-anak di sekolah, pada akhirnya hanyalah agar sekolah tersebut tetap mampu membeli buku-buku pelajaran yang setiap tahun berubah dan berganti. 

Sedangkan suami dari perempuan rakyat pekerja yang di PHK, akan diserap ke dalam proyek padat karya pembangunan jalur transportasi klasifikasi “jalan negara” untuk mendukung industri strategis, yakni pertambangan dan perkebunan sawit. Di wilayah luar Jawa pengkaplingan tanah dan eksplorasi oleh industri strategis ini mulai berlangsung. Pengambilalihan tanah melalui penggusuran dengan harga teramat murah, pengusiran penduduk dari tanah yang dianggap milik negara, terjadi secara besar-besaran. Petani miskin itu dijanjikan akan diberi pekerjaan sebagai buruh di perusahaan-perusaha an multinasional tersebut. Bahkan pemekaran-pemekaran daerah di beberapa kabupaten di Sulawesi memungut sumbangan rakyat petani miskin sebesar, contohnya, Rp 100.000 per kepala keluarga di Kabupaten Donggala. Pemekaran daerah juga mengambil alih tanah petani miskin. Kini tinggal menanti proses petani miskin menjadi buruh, dan kemudian buruh di perkotaan besar menjadi proletar.

Yang aneh kita pahami adalah kejadian pesawat udara milik TNI yang berturut-turut jatuh sepanjang semester pertama tahun 2009, dimana menewaskan prajurit dan perwira tinggi. Dalam tahun rencana anggaran nasional tahun 2010, dialokasikan kenaikan dana belanja untuk Alutsista . Itu artinya sistem pertahanan dan keamanan memperoleh prioritas sejalan dengan pemulihan krisis neoliberal, untuk menjaga industri strategis dan mengontrol potensi perlawanan rakyat pekerja, yang diobrak-abrik hidupnya itu.

Gerakan Rakyat Pekerja

Kawan-kawan seperjuangan,

Terang sudah, bahwa rencana anggaran nasional tahun 2010 yang akan dijalankan oleh rezim Partai Demokrat lima tahun ke depan adalah untuk pemulihan krisis neoliberalisme. Rezim ini seterang-terangnya berjaya di atas porak-porandanya kehidupan rumah tangga rakyat pekerja. Sekarang hendak pula mencincang porak-porandanya sendi-sendi tulang rakyat pekerja sebagai alat untuk memulihkan krisisnya. Cobalah, apa yang saat ini masih ada di kalangan kelas pekerja dan petani gurem?

Sayang sungguh sayang. Perlawanan serikat-serikat buruh selama Pemilu legislatif dan presiden menurun cepat. Serikat-serikat buruh terpecah-pecah ke dalam permainan politik kelas borjuasi yang menggunakan politik pecah belah, seperti halnya terjadi sejak zaman imperialisme tua hingga yang modern.

Pasti ada yang berpendapat bahwa serikat buruh atau elit-elit pimpinan serikat buruh yang berafiliasi dengan partai politik menjelang pemilu yang berlalu adalah menjalankan hak warga negara. Alasan tentang hak politik warga negara inilah yang acapkali diyakini sebagai kebenaran dalam demokrasi. Tidak kawan-kawan. Pandangan ini sungguh menyesatkan kelas pekerja, karena sepertinya mereka kehilangan ingatan terhadap kontradiksi kelas antara serikatnya dengan partai politik borjuasi nasional. Sepertinya mereka lupa, bahwa di dalam perjuangan kelas tidak mungkin berafilisasi dengan dan dipimpin oleh kelas borjuasi. Sepertinya mereka lupa, bahwa setelah pemilu usai mereka akan kembali kepada kenyataan hidupnya tentang PHK, outsourcing, kerja kontrak, privatisasi, dan mobilisasi buruh ke dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayah industri strategis.

Pembacaan terhadap serikat-serikat buruh yang begitu gampang berafiliasi dengan partai politik atau berpindah arena menjadi politisi di dalam partai politik borjuasi, merupakan pertanda belum adanya perang kelas yang signifikan. Problem perburuhan masih dipandang sebagai masalah normatif dan bukan persoalan kelas. Karena itu masih banyak serikat buruh yang berpandangan, bahwa persoalan perburuhan dapat diselesaikan melalui perubahan perundangan di arena parlemen.

Serikat buruh tidak sendirian. Serikat tani, nelayan, kelompok perempuan, serta gerakan rakyat dan sosial lainnya juga mengalami keterpecahan. Khusus kelompok perempuan, keterpecahan itu terbuka pada saat menjelang pemilihan presiden. Politik pecah belah dari kelas borjuasi terhadap serikat-serikat dan kelompok-kelompok gerakan rakyat pekerja menyebabkan mereka tak mampu menandingi mesin propaganda raksasa kekuatan mainstream dari kelas borjuasi, bahkan nyaris tak mampu untuk membangun keadaran kritis pada rakyat pekerja ketika seluruh dunia mengalami krisis kapitalisme global. Juga ketika panggung politik tak ubahnya dari sandiwara atau parodi kaum elit yang membodohi rakyat pekerja dengan berbagai manuver mereka, serikat-serikat dan kelompok-kelompok gerakan tak mampu “memetik buah ranum” angka golput, yang sedemikian tingginya (38,6%), menjadi kesadaran umum untuk melakukan gerakan politik alternatif.

Sadar atau tidak sadar, politik devide et impera ala kelas borjuasi Indonesia terhadap serikat-serikat dan kelompok-kelompok gerakan rakyat pekerja menyebabkan kelemahan dari gerakan yang berlawan, yaitu pertama, kekalahan di medan elektoral, dimana rakyat terus dikangkangi oleh partai-partai politik borjuasi, sementara di saat yang menentukan gerakan rakyat tidak mampu berjuang dengan partai politik yang dapat berperan siginifikan di panggung utama; kedua, kekalahan di medan kesadaran rakyat, karena kalangan gerakan rakyat hingga kini tidak mampu mengatasi media-media pengendalian kesadaran yang berpihak pada kepentingan struktur kapitalisme. Sementara itu kekalahan ketiga, mulai disadari ketika di medan gerakan sosial pun kemampuan gerakan rakyat mulai semakin melemah, bahkan telah terlihat indikasi bahwa kebangkitan represi dan intimidasi terhadap kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Satu demi satu kasus, dimana kalangan gerakan rakyat mengalami pembatasan atas ruang geraknya. Mulai dari penangkapan, pembubaran, kriminalisasi, hingga pemberangusan serikat sebagai fenomena yang marak mulai kita lihat sebagai pola yang nyata tegas menandai relasi negara terhadap gerakan rakyat pekerja di masa bertemunya 2 (dua) krisis: krisis kapitalisme dan krisis politik nasional.

Kawan-kawan seperjuangan,

Setelah pemilu usai dan kita berdiri di sini untuk menegaskan, bahwa imperialisme belum sirna dari muka bumi kita, ada yang senantiasa tak boleh kita lupakan. Kita tak boleh melupakan hutang Indonesia pada luar negeri ini telah mencapai Rp 1.700 triliun. Pemilu yang hanya untuk memenangkan rezim Partai Demokrat itu pun didanai dari hutang. Negeri kita memang diciptakan untuk tergantung pada hutang, seperti halnya rumah tangga-rumah tangga kaum buruh, petani, nelayan gurem, dan rakyat pekerja lainnya pun makin tergantung hidupnya pada hutang/tukang kredit. Untuk membayar cicilan bunga dan pokok sebesar Rp 450 triliun setiap tahun merupakan lubang yang mengubur hidup-hidup seluruh rakyat pekerja.

Saatnya kekuatan rakyat pekerja mengarahkan pengorganisiran pada industri yang memimpin segi kontradiksi di dalam pemulihan krisis neoliberal. Industri-industri itu ialah yang berhubungan dengan transportasi, industri pelayanan publik seperti listrik, air, energi, telekomunikasi, yang semuanya ini diprioritaskan untuk mendukung eksplorasi industri strategis dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat pekerja. Saatnya gerakan buruh, tani gurem, nelayan gurem, dan perempuan ditingkatkan sebagai alat perang kelas. Saatnya pula, mulai membangunan persatuan perjuangan politik yang terorganisir secara baik dan memiliki kapasitas politik memadai untuk menghadapi berbagai tantangan. Yaitu suatu partai yang dapat dikenali rakyat secara terbuka dan diterima sebagai simbol kepemimpinan yang memiliki wibawa untuk memberi arahan bagi rakyat pekerja yang berlawan

Saatnya kawan-kawan, kita mewujudkan Sosialisme sebagaimana dahulu dicita-citakan oleh gerakan rakyat Indonesia melawan kolonialisme.

Karena itu, Jangan Pernah Lelah Perjuangkan Sosialisme!

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja

Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global

Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

 

Ketua Nasional                     Sekretarsi Jenderal

ttd                                            ttd

Anwar Ma’ruf                          Rendro Prayogo

 
Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: