Tinggalkan komentar

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja


(Disampaikan pada Rapat Koordinasi Departemen Pendidikan dan Propaganda teritorial Sulawesi dan Kalimantan)
Reorganisasi Batas-batas Regional untuk Pemulihan Krisis Kapitalisme

Makassar, 10 September 2009

Kawan-kawan seperjuangan,

Sulawesi dan Kalimantan mempunyai kisah yang berbeda dengan Jawa ataupun Sumatera mengenai reorganisasi batas-batas regional setelah krisis moneter dan politik tahun 1997 dan 1998. Reorganisasi batas-batas itu kerap disebut “pemekaran” atas nama good governance, demokratisasi, dan otonomi daerah. Menurut Lorraine V. Aragon yang meneliti persaingan elit di Sulawesi Tengah, penggunaan “pemekaran” mengacu kepada padanan istilah botani yang menyatakan mekarnya bagian-bagian baru secara alami dan organik, karena masyarakat ini mengalami pendewasaan seperti sebatang tanaman yang sehat. Tetapi desentralisasi pemerintahan yang terjadi sekarang tak sama dengan good governance dan demokratisasi, melainkan berhubungan dengan insentif-insentif bagi upaya rent-seeking politis terhadap sumber-sumber alam, yang mendorong perubahan terhadap peta-peta adminsitratif. Teranglah, reorganisasi batas-batas regional itu bukan sesuatu yang alami dan biologis karena melibatkan sekaligus menciptakan unit-unit pendanaan politis yang pada gilirannya membuka ajang pertarungan elit-elit lokal.

Reorganisasi batas-batas regional merupakan kisah yang mewarnai perubahan geo-historis di Sulawesi dan Kalimantan, baik yang didahului oleh konflik atas nama etnis dan agama maupun tidak. Komite-komite Kota/Kabupaten PRP yang berada di Provinsi Sulawesi Barat (Komite Kabupaten Polewali Mandar), Sulawesi Tengah (Komite Kota Palu dan Komite Persiapan Kabupaten Sigi), dan Kalimantan Timur (Komite Kota Samarinda dan Komite Persiapan Kabupaten Kutai Timur), berada di tengah ajang reorganisasi batas-batas yang pelik dan memberi dampak pengambilalihan pemilikan alat produksi rakyat. Runyamnya, rent-seeking di tingkat kabupaten dan diskriminasi sosial berinteraksi dengan pemilihan umum (pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden) yang kompetitif. Di Kabupaten Poso, persaingan elit berubah menjadi politik identitas keagamaan dan kemudian ke politik identitas etnis ketika para eksekutif menemui kemungkinan- kemungkinan yang akan memperkaya dari desentralisasi pemerintahan. “’Pemekaran” Provinsi Luwu Raya dan Sulawesi Barat, kompleks kekuasaan politik dan ekonomis, serta kontrol atas sumber-sumber alam strategis berbaur dengan persepsi yang berbeda-beda mengenai sejarah dan identitas —yang dihubungkan dengan afilliasi keagamaan atau tradisi adat-istiadat suatu clan. Sehingga timbul pemeo rakyat yang menyatakan “sekarang gubernur banyak, provinsi tak ada, hilang pula tanah rakyat”. “Pemekaran” di Kalimantan Timur dan Tengah berhubungan dengan desentralisasi di sektor kehutanan tahun 1998-2004. Karena aktor kabupaten dari hulu sungai tergantung ikatan-ikatan pribadi dan klientalis dengan pejabat di berbagai lembaga negara, dengan pengelola keuangan luar, dan kepentingan kayu, mereka sangat rentan terhadap perubahan-perubahan legal-adminsitratif dan politis.

Kawan-kawan seperjuangan,

Reorganisasi batas-batas regional-lokal dan rent-seeking merupakan dua aspek yang saling berhubungan dalam menangguk akumulasi kapital. Tetapi kita telah ditipu oleh istilah “pemekaran” demi peningkatan pelayanan kepada rakyat, yang sebenarnya adalah reorgansiasi batas-batas tanah dan sumber alam untuk digadaikan kepada para kapitalis. Rent-seeking merupakan cara yang digunakan oleh kapitalis (bisa berbentuk Trans-National Corporation atau Multi-National Corporation —TNC/MNC) untuk menggunakan secara eksploitatif dan monopoli atas tanah serta sumber alam untuk jangka tertentu ataupun tidak terbatas, dengan memberikan konsensi fasilitas dan pembagian uang/saham yang relatif kecil kepada aktor-aktor politik maupun kepala daerah, dimana untuk itu selanjutnya mereka menciptakan regulasi demi kepentingan ini. Rent-seeking acap dikacaukan dengan investasi modal untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dalam negeri. Tetapi kita telah menyaksikan kepala daerah-kepala daerah berkompetisi menggadai tanah dan sumber alam kepada kapitalis tersebut.

Runyamnya, ketidakbecusan penyelenggaraan negara di satu pihak dan kompetisi untuk memperoleh konsensi dari kapitalis di lain pihak, mendorong privatisasi/ swastanisasi perusahaan air dan listrik, yang sejatinya untuk pelayanan kebutuhan dasar rakyat, dijual atau digadaikan pula kepada perusahaan kapitalis. Air dan listrik diistimewakan untuk mendukung industri strategis yang berpola rent-seeiking, ketimbang untuk pelayanan rakyat. Privatisasi air dan listrik juga hendak diintegrasikan ke dalam otonomi daerah sehingga masing-masing daerah akan berhubungan langsung dengan kapitalis pebisnis air dan listrik, dan hal ini akan berimplikasi pada tarif yang berbeda-beda secara regional ataupun lokal. Pengaturan ini terlihat jelas pada Rancangan Undang-Undang Ketenagakistrikan yang telah disahkan DPR pada 8 September 2009 kemarin.

Kawan-kawan seperjuangan,

Krisis kapitalisme setelah 1997 terjadi kembali pada 2008 telah kita ketahui —sebagaimana ditegaskan dalam Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat PRP tertanggal 16 Agustus 2009 dengan judul “Indonesia Menggugat Neoliberalisme”, untuk pemulihan krisis kapitalisme glonal tersebut rezim Partai Demokrat, pemenang Pemilu 2009, diberi beban untuk membangun sarana infrastruktur pendukung industri strategis dalam pola rent-seeking tadi. Proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana APBN dipergunakan untuk pembukaan dan pembangunan jalur-jalur transportasi di sekitar reorganisasi batas-batas regional yang telah “selesai” dibentuk berdasarkan rent-seeking dengan perusahaan kapitalis TNC/MNC. Tak heran jika Kementerian Dalam Negeri saat ini berupaya membuat peraturan untuk menghentikan upaya “pemekaran” daerah karena periodesasi pemulihan krisis kapitalisme memasuki tahap pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur ini pun tak akan lepas dari penindasan kepada rakyat dalam berbagai bentuknya, seperti pengambilalihan tanah dan perubahan corak produksi rakyat dari produsen kecil menjadi buruh di teritorial Sulawesi dan Kalimantan. Belum lagi timbulnya persoalan pertumbuhan industri lainnya sebagai mata rantai pembukaan jalur transportasi yang berhubungan dengan perubahan pola konsumsi, migrasi penduduk, dan kehancuran-kehancur an tatan sosial lainnya. Sedangkan dalam banyak contoh di Sulawesi dan Kalimantan pemerintah daerah tidak mampu menanggapi problem-problem ini.

Itulah sebabnya, Komite Pusat PRP mengajak kepada Komite-komite Kota/Kabupaten dan Wilayah di seluruh Indonesia, khususnya saat ini di depan Rapat Koordinasi Departemen Pendidikan dan Propaganda teritorial Sulawesi dan Kalimantan, untuk melakukan intervensi terhadap politik daerah/lokal. Intervensi terhadap politik daerah/lokal ini bisa dilakukan dalam bentuk mobilisasi rakyat pekerja di tingkat pemerintahan terendah (desa) untuk mengikuti rute penyusunan anggaran tahunan (APBD) dan Pilkada. Bukankah seperti yang telah kita tahu, bahwa di dalam penyusunan anggaran yang dialamatkan untuk memperbaiki kebutuhan reproduksi sosial rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan melalui PNPM Mandiri, Jamkesmas, BOS, BLT, dan sebagainya, diambilkan dari dana utang kepada kapitalis yang harus dibayar oleh rakyat pekerja itu sendiri? Pun dalam setiap Pilkada yang terjadi adalah mobilisasi massa untuk pemenangan aktor-aktor yang akan memuluskan proses rent-seeking kepada perusahaan kapitalis. Tentu, dalam latihan politik ini, Komite Kota/Kabupaten harus menawarkan perspektif rakyat pekerja, baik terhadap penyusunan anggaran —yang abaikan kepentingan kelas pekerja atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan— maupun terhadap proses Pilkada. Komite Kota/Kabupaten pun harus mampu membangun propaganda yang menciptakan rute politik independen dalam Pilkada dan bukan menjadi tim sukses kandidat dari sebuah partai politik borjuasi.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pembangunan insfrastruktur jalur transportasi untuk mendukung industri strategis, Komite Pusat PRP menyerukan kepada Komite-komite Kota/Kabupaten dan Wilayah untuk mempergencar propagada, dengan menguliti habis-habisan gerak kapital di dalamnya yang dijaga militer dan menghancurkan penghidupan rakyat pekerja. Gerakan massif terhadap pembangunan infrastruktur harus menjadi fokus PRP saat ini.

Kawan-kawan seperjuangan,

Dengan membaca dan menganalisis gambaran umum situasi ekonomi-politik internasional yang masih krisis dan situasi nasional pasca-pilpres ini, maka Pimpinan Komite Pusat PRP menyerukan kepada Komite-komite Kota/Kabupaten teritorial Sulawesi dan Kalimantan untuk giat menghimpun data-data empirik di masing-masing lokal. Mengapa lokal? Karena otonomi daerah dan rent-seeking ada di sana, sehingga pertarungan ekonomi-politik berpusat di sana. Maka, tugas politik seluruh kader PRP pada tingkat Kota atau Kabupaten menjadi signifikan untuk dapat membaca gerak kapital, gerak aktor politik borjuasi, gerak “pemekaran”, gerak militer di daerah, dan melakukan propaganda untuk memblejeti dan melawannya.

Untuk itu, Pimpinan Komite Pusat PRP memberikan arahan dan mewajibkan kepada Komite-komite Kota/Kabupaten dan Wilayah di seluruh Indonesia untuk melakukan sebagai berikut:

Pertama, membaca perkembangan titik-titik konsentrasi modal yang berhubungan dengan pembangunan jalur transportasi serta pengadaan alat transportasi. Kader harus mencari data-data kebijakan pembangunan dan anggaran (APBD) serta regulasi daerah.

Kedua, membaca ”pemekaran” pemerintahan daerah dan Komando Daerah Militer sehubungan dengan perkembangan titik konsentrasi modal tersebut.

Ketiga, memusatkan propaganda pada anggaran daerah (melalui hutang) untuk PNPM Mandiri, BLT, BOS, Jamkesmas, dan sebagainya. Kader PRP harus mampu melawan argumen, bahwa dari dana hutang untuk pembangunan nasional dan daerah tersebut adalah dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional.

Keempat, memusatkan dan memprioritaskan pengorganisiran rakyat pekerja pada industri transportasi, pabrik otomotif, industri pembangunan jalan-jalan, semen, pemukiman/properti, dan termasuk pula industri-industri pendukungnya, seperti industri dok/galangan kapal, bengkel kereta api, baja/besi, metal, logam, dan lain-lain.

Kelima, dengan demikian Komite-komite Kota/Kabupaten dan Wilayah harus mampu mencari data, membaca, dan menganalisis guna merumuskan strategi dan taktik Kota/Kabupaten dan Wilayah sehubungan dengan agenda kita untuk melawan konsensus bersama antara kapitalis internasional dan pemerintah borjuasi nasional.

Keenam, secara rutin paling tidak atau minimal satu bulan sekali melaporkan secara tertulis bahan-bahan dan analisis dari tugas-tugas yang dilakukan tersebut di atas (poin Pertama sampai Keempat) kepada Komite Pusat PRP. Laporan-laporan tersebut tidak hanya berguna bagi KP-PRP, tapi sudah pasti akan berguna bagi PRP secara keseluruhan dalam mengemban mandat Kongres, yakni membangun Partai kelas pekerja untuk mengakhiri kapitalisme dan mendirikan Sosialisme.

Kawan-kawan seperjuangan,

Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat PRP pada pembukaan Rakor DPP teritorial Sulawesi dan Kaliamantan ini, harap ditindaklanjuti sebagai arahan untuk melakukan pembesaran dan perluasan organisasi PRP melalui penataan ruang-ruang Propaganda-Rekrutme m-Pendidikan secara lebih terstruktur dan programatik. Seruan-seruan dan arahan dalam Pidato Politik ini tidak hanya berlaku bagi Komite-komite Kota/Kabupaten pada teritorial Sulawesi dan Kalimatan, tapi berlaku pula bagi Komite-komite Kota/Kabupaten dan Wilayah PRP di seluruh Indonesia.

Selamat melakukan Rapat Koordinasi dan Jangan Pernah Lelah Perjuangkan Sosialisme.

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: