Tinggalkan komentar

Tolak UU Kawasan Ekonomi Khusus!


(Diambil dari www.prp-indonesia.org)


Pada tanggal 15 September 2009, Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (RUU KEK) telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang. Pengesahan UU KEK sangat diharapkan oleh pemerintah agar dapat mengundang para pemilik modal ke daerah-daerah yang nantinya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Setelah pengesahan UU KEK tersebut, ternyata telah ada 22 daerah yang mendaftar dan mengajukan proposal untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini tentunya dapat dianggap menjadikan daerahnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus merupakan impian dari para pimpinan daerah tersebut. Para pimpinan daerah tersebut tentunya meyakini, bahwa KEK akan menjanjikan kemajuan ekonomi daerahnya masing-masing.

Pertanyaannya adalah benarkah KEK akan memajukan perekonomian daerah? Apakah KEK akan mensejahterakan rakyat di daerah tersebut? Kenyataannya adalah mungkin akan sangat berbeda jauh seperti bayangan dari pimpinan daerah tersebut. KEK jelas hanya akan menguntungkan para pemilik modal saja. UU KEK sendiri merupakan Undang-undang yang diamanatkan dari UU Penanaman Modal No 25 tahun 2007. Pada pasal 31 ayat 1 UU No 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal berbunyi, “Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.” Sedangkan ayat 2 menyatakan, “Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.” Serta ayat 3, “Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan undang-undang.”

Sementara kita tahu bahwa UU Penanaman Modal hanyalah menguntungkan kepentingan pemilik modal. Pemilik modal diberikan fasilitas dan insentif yang sangat luas dalam penanaman modal. UU KEK pada intinya adalah pemberian fasilitas tambahan untuk penanaman modal di kawasan tertentu yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar baik dalam kedudukan secara territorial, ketersediaan sumber daya alam, dan buruh murah. Perluasan fasilitas yang dimaksud salah satunya adalah pembebasan pajak dan penghilangan bea masuk, yang awalnya untuk menarik investasi asing justru akan menjadi faktor hancurnya industri nasional. Karena jelas dengan bebasnya pajak dan bea masuk, maka produk-produk asing akan membanjiri pasar Indonesia. Banjirnya produk asing akan mengakibatkan persaingan antara produk lokal dan produk asing, sehingga industri-industri yang tidak cukup kuat modalnya akan segera gulung tikar.

Sementara pembiayaan KEK sendiri juga akan menguras kas keuangan pemerintah pusat dan daerah. Karena dalam salah satu pasal yang ditetapkan menyatakan, bahwa setiap pemilik modal diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berasal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Belum lagi pembebasan lahan tersebut tentunya akan berpotensi untuk memunculkan konflik horizontal berkaitan dengan sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah.

Argumen dasar yang dibangun oleh pemerintah kapitalis untuk melancarkan UU

KEK ini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus akan menarik investasi asing dan menyerap pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan. Namun argumentasi dari pemerintah kapitalis akan segera terbantahkan jika kita melihat kenyataan yang berkembang di kasus Batam, yang telah terlebih dahulu menjadi KEK. Penerimaan investasi di Batam ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja yang berada di Batam. Begitu juga dengan upah yang diterima buruh di Batam tidak sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini tentunya menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau semakin meluas.

Jelaslah, bahwa UU KEK ini hanya merupakan perluasan pemberian kenyamanan kepada pemilik modal dalam menanamkan modalnya. Sementara sering kali, rakyat pekerja yang dikorbankan sebagai akiba

t dari keberpihakan pemerintah kapitalis kepada para pemilik modal. UU KEK menjadi salah satu upaya pemerintah kapitalis untuk menyatakan keberpihakannya kepada para pemilik modal. Dalam mengesahkan UU KEK ini, jelas pertimbangan pemerintah kapitalis semata-mata hanyalah untuk menarik investasi dan menciptakan surga bagi pemilik modal di Indonesia.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

1. Menolak pemberlakuan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK), karena hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia secara keseluruhan dan mengh

ancurkan industri nasional.
2. Disahkannya UU KEK merupakan bukti dari keberpihakan pemerintah kapitalis kepada para pemilik modal. Bila rakyat pekerja membiarkan kondisi ini, maka akan semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kesulitan hidup yang layak. Untuk itu, seluruh rakyat pekerja Indonesia harus menolak UU KEK ini.
3. Sistem Kapitalisme- Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 17 September 2009

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Ketua Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd.

(Anwar Ma’ruf)

ttd.

(Rendro Prayogo)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: