Tinggalkan komentar

Tetap Oposisi: Lawan Reformasi Neoliberal


(Tulisan ini adalah Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat PRP pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan Kongres Hari Ibu)

Jakarta, 10 Desember 2009

Pipa-pipa menancap di tubuh pertiwi kita

Asap-asap dari pabrik-pabrik

Mengotori pertiwi kita, Pak!

Limbah-limbah membuat sungai-sungai

dan kali-kali tercemar…. ……..

Kami terpaksa tutup hidung, Pak!

Pertiwi kita menangis

Pertiwi kita butuh kamu, Pak!

(Fitri Nganti Wani, putri Wiji Thukul, “Pulanglah, Pak!”)

Kawan-kawan seperjuangan,

Hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember, hari kemarin kita memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia 9 Desember, dua minggu yang akan datang kita memperingati Hari Kongres Ibu 22 Desember, dan dua minggu yang lalu pula kita telah memperingati Hari Internasional Kekerasan terhadap Perempuan 24 Nopember. Hari-hari yang kami sebutkan itu berbeda dalam perspektif waktu dan ruang, namun mempunyai pertautan pada ujung yang sama di Indonesia, yakni kebrutalan mafia kekuasaan yang dipimpin oleh seorang patron ekonomi-politik untuk merepresi gerakan oposisi. Soeharto adalah patron ekonomi-politik yang berhasil menyusun mafia kekuasaan Orde Baru, yang melakukan pelanggaran HAM sejak Tragedi 1965 sampai dengan penembakan mahasiswa tahun 1999, melakukan korupsi secara sistemik, membiarkan brutalitas militer merajalela terhadap perempuan dalam situasi konflik di Papua, Aceh, Jawa, Timor Leste, dan mengukuhkan ideologi koncowingking (peran domestik) untuk depolitisasi perempuan Indonesia. Presiden SBY maupun presiden sebelumnya ternyata tidak ada yang secara tuntas menyelesaikan pelanggaran HAM di masa Soeharto. Sekali pun membentuk KPK untuk memberantas korupsi dan membuka akses perempuan ke ranah politik, namun pada dasarnya membiarkan berbagai macam pelanggaran HAM di masa Orde Baru, korupsi, dan kekerasan terhadap perempuan hanya tersentuh secara tebang pilih lalu kasusnya mengambang tanpa kabar.

Kawan-kawan seperjuangan,

Mafia kekuasaan orde SBY yang akan berkuasa hingga 2014 jelas tanpa agenda penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights) di masa lalu. Mari kita buka apa yang dibahas di dalam National Summit yang diselenggarakan 29-30 Oktober 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tak lama setelah rezim SBY dilantik sebagai presiden RI. Ternyata National Summit hanyalah pertemuan untuk menyusun perencanaan strategis (renstra) program rezim ini dalam perspektif pemulihan krisis neoliberal. National Summit bukanlah istilah yang dipahami rakyat pekerja secara umum dan karena ia memistifikasi arti sejatinya. Padahal arti sejati National Summit adalah koordinasi antara aparatus rezim SBY dengan dewan pengusaha, yang terhimpun dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin), untuk menjabarkan agenda neoliberal selama lima tahun mendatang. Simaklah, apa artinya 80% panitia National Summit dipegang oleh anggota Kadin di bawah koordinasi Menko Ekonomi? Tidak lain bahwa perencanaan program strategis Indonesia dalam 100 hari ataupun lima tahun mendatang ditujukan kepada kaum pengusaha. Tak ada program untuk penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu. Tak ada pula program kesejahteraan untuk kelas pekerja.

Bila kita blejeti renstra tersebut sesungguhnya membangun tiga sendi program neoliberal, yakni pembangunan infrastruktur, revitalisasi pengusaha mikro-kecil- menengah dan pasar tradisional, serta neo-institusionalis asi2, yang seluruhnya akan berupa program deregulasi atau neo-regulasi serta debirokratisasi atau neo-birokratisasi.

Untuk rentang 100 hari pemerintahan rezim SBY, mereka menjanjikan revisi regulasi ataupun pembuatan regulasi baru dan pemangkasan birokrasi ataupun penciptaan biro/lembaga baru, yang direncanakan akan mencakup 15 area perhatian, yang meliputi (1) pemberantasan mafia hukum; (2) revitalisasi industri pertahanan; (3) penanggulangan terorisme; (4) mengatasi permasalahan listrik; (5) meningkatkan produksi dan ketahanan pangan; (6) revitalisasi pabrik pupuk dan gula; (7) membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang; (8) meningkatkan infrastruktur; (9) meningkatkan kredit pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah; (10) perubahahan iklim dan lingkungan; (11) usaha pendanaan; (12) reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat; (13) reformasi di bidang pendidikan; (14) kesiap-siagaan penanggulangan bencana; dan (15) koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Bayangkanlah, betapa dalam tempo 100 hari ini DPR akan sibuk menerima rancangan regulasi baru atau pun revisi; serupa juga dengan eksekutif yang akan dipadati kehebohan untuk membentuk lembaga-lembaga baru atau merevisi/menghilang kan lembaga yang sudah ada. Terang sudah, pekerjaan rezim SBY sebagai jongos rezim neoliberal berkutat dalam urusan mekanisme dan prosedur pembuatan regulasi baru atau merevisi regulasi yang dianggap kurang menguntungkan agenda neoliberal, penciptaan lembaga baru untuk menjalankan regulasi dan menseleksi siapa regulatornya atau pejabat yang menjalankan regulasi tersebut.

Itulah memang maksud rezim neoliberal, menjadikan negara sebagai tukang pencetak regulasi dan birokrasi untuk menjamin investasi pada industri strategis sekaligus pasar bebas.

Kawan-kawan seperjuangan,

Bagaimana renstra ala National Summit itu dibaca dari perspektif rakyat pekerja?

Pertama, rakyat pekerja tidak boleh terkecoh. National Summit sebenarnya adalah penjabaran politik pembangunan jangka menengah dan jangka panjang rezim neoliberal, terhitung sejak krisis ekonomi global 1997 untuk merestruktur Indonesia sebagai lahan reproduksi kapital.

Kedua, bagi pemerintahan rezim SBY, National Summit adalah usaha untuk mekanisme koordinasi menjalankan agenda neoliberal selama lima tahun ke depan, di mana Kadin menerupakan pintu utama masuknya investasi ke Indonesia. Program itu sendiri sudah ada dan berjalan, sehingga yang dibahas hanyalah mekanisme koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha belaka.

Ketiga, sebagai pemenang Pemilu 2009, rezim SBY tampil sebagai patron ekonomi-politik di dalam oligarki partai politik borjuasi saat ini. Dari sini lah mereka menciptakan konsensus ekonomi-politik untuk mengkonsolidasi gesekan persaingan dan pertentangan di dalam oligarki tersebut. Politik pembangunan yang telah dikoordinasikan dalam National Summit merupakan medan peraupan keuntungan ekonomi politik untuk kesejahteraan partai politik borjuasi.

Keempat, rezim neoliberal bukan tidak tahu mengenai kehendak meraup keuntungan ekonomi politik oleh partai politik borjuasi. Maka rezim neoliberal menggunakan patronase rezim SBY untuk mengendalikan persaingan dan pertentangan di antara mereka melalui tata pemerintahan yang baik (good governance) yang menekankan pada mekanisme dan prosedur. Neoliberal juga menuntut dibentuknya lembaga penjamin keuangan untuk pengamanan investasi dan pasar bebas.

Kawan-kawan seperjuangan,

Mari kita periksa bagaimana konsekuensi bagi rakyat pekerja ketika tiga sendi politik pembangunan —pembangunan infrastruktur, revitalisasi pengusaha mikro-kecil- menengah dan pasar tradisional, serta neo-institusionalis asi— dijalankan.

Pertama, tentang politik pembangunan infrastruktur untuk pembuatan jalan tol di Pulau Jawa dan Trans di Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua, mengancam kepentingan hidup rakyat pekerja. Kendati pembangunan jalan, terlebih di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, acapkali dianggap berguna oleh rakyat pekerja, tetapi harap diwaspadai bahwa pembangunan jalan tersebut hanyalah melingkari pusat industri yang memudahkan jalur transportasi dari dan ke pelabuhan. Pembangunan jalan ini bukan untuk kepentingan rakyat pekerja, melainkan kami tegaskan, adalah untuk kepentingan industrialisasi pertambangan, perkebunan, dan manufaktur.

Menurut road map Kadin, contohnya pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, telah direncanakan sepanjang 1.700 km, yang membutuhkan tanah seluas 6.734 Ha, namun sejak 1978-2009 hanya dapat terbangun sepanjang 690 km (639 Ha).. Faktor penghambat pembangunan jalan tol ini dikambinghitamkan pada mekanisme pengadaan tanah karena rumitnya melaksanakan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Dalam UU tersebut dinyatakan, penetapan ganti rugi berdasarkan musyawarah antara rakyat pemilik tanah dengan pihak pengusaha atas nama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dipandang tidak tegas dalam mengendalikan harga tanah dan resiko waktu untuk negosiasi harga dengan rakyat petani. Karena itu para pengusaha pembangunan insfrastruktur menuntut pemerintah untuk: (1) menerbitkan PERPU tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan melakukan perubahan terhadap UU No. 20 tahun 1961 tersebut, dengan menyatakan: “Untuk kepentingan umum dan demi hukum hak tanah dapat dicabut secara otomatis”, di mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan bertindak sebagai penanggung jawab pembebasan tanah yang dapat menggunakan jasa pihak ketiga; (2) pemerintah harus memberi dukungan agar investasi infrastruktur yang tidak layak menjadi layak dan dimungkinkan adanya insentif fiskal dari pemerintah dengan syarat tertentu.

Selain revisi regulasi tentang tanah, untuk industri pertambangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan, juga dilakukan revisi UU Kelautan yang mensahkan privatisasi laut untuk industrialisasi perikanan. Laut serupa tanah yang dikapling oleh pemilik modal untuk eksplorasi perikanan di perairan Indonesia yang kaya. Sudah barang tentu, nelayan miskin tanpa perahu tak bisa melaut karena setiap mil telah menjadi milik pengusaha. Mereka telah hidup dalam masa paceklik yang tak berkesudahan.

Kedua, mari kita periksa keadaan buruh-buruh pabrik di Tangerang, Jakarta, Bandung, Indramayu-Cirebon, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar/Maros, dan Medan, yang mengalami PHK (tanpa pesangon) atas dalih perusahaan mengalami pailit. Contohnya, terjadi PHK terhadap 700 orang buruh perempuan PT Uni Enlarge Industry Indonesia di Semarang atas nama palilit —yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Anehnya, pihak kreditor (China Trust) mengajukan jadwal pelelangan, yang hal itu seharusnya dilakukan oleh kurator. Buruh-buruh perempuan dari Semarang ini kemudian meninggalkan keluarga, pergi ke Jakarta untuk membatalkan proses lelang. Dalih pailit juga diajukan oleh pemilik PT Istana Magnoliatama, Kapuk, Jakarta Utara, yang memproduksi garmen dengan tenaga buruh perempuan sekitar 400-an orang. Dua tahun lalu para perempuan ini menduduki pabrik, menjaga, dan mencoba mendayagunakan aset untuk produksi. Selain dalih pailit, PHK dilakukan dengan cara merumahkan buruh tetap atau mengubah status mereka menjadi outsourcing. Kehidupan buruh pun mengalami paceklik berat. Inilah kawan-kawan, sebuah era yang disebut dekapitalisasi manufaktur sebagai salah satu petunjuk adanya krisis di dalam kapitalisme.

Anehnya, upaya meningkatkan kesejahteraan buruh tidak menjadi perhatian dalam renstra National Summit, kecuali hanya disebutkan adanya pengaturan UMR sektoral. Padahal ada yang harus diwaspadai, yakni tentang penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berhubungan dengan pembukaan industri baru dan infrastruktur. Dalam perburuhan akan terjadi fleksibilitas yang sangat masif. Hubungan kerja menjadi informal dalam pola outsourcing. Buruh tidak tahu siapa bosnya. Keadaan ini tentulah semakin menjauhkan harapan adanya kesejahteraan buruh. Perlindungan hukum, jaminan sosial kesehatan-pendidika n untuk anak buruh tidak ada. Saat ini status buruh yang bekerja tidak formal semacam itu, menurut data BPS, telah mencapai 70% Hal ini masih diperparah oleh uji kompetensi pekerja, yakni diberlakukannya standardisasi kualitas buruh melalui sertifikat. Ini artinya, makin sulit menjadi buruh dan ketika menjadi buruh pun, tenaganya dapat dieksploitasi secara bebas serta tidak bertanggung jawab.

Kalaulah ada regulasi pemerintah terhadap perburuhan, ternyata hanyalah untuk mencetak peraturan daerah penerapan KEK dan sistem ketenagakerjaan yang meliputi upah, outsourcing, dan bebas pemakelaran buruh. Kawasan industri yang buruhnya belum ada kesadaran politik dan jauh dari pusat birokrasi sering direlokasi dengan atau tanpa PHK untuk pembangunan insfrastruktur. Contohnya di Sumedang, Subang, Cirebon, Jawa Tengah, dan daerah lainnya.

Ketiga, saat ini meluasnya penggusuran masyarakat kampung kota demi penataan kota secara kapitalis, di mana setiap jengkal tanah untuk komoditi, telah merambah ke kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sekaligus dengan adanya kebutuhan tanah untuk KEK dan pembangunan infrastruktur, penggusuran pun terjadi secara massal di pedesaan. Pembangunan kota kapitalis dimaksudkan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi berbasiskan belanja. Lalu demi kepentingan ini, rezim SBY merevitalisasi usaha mikro-kecil- menengah dan pasar tradisional.

Keempat, kita telah dan akan semakin menyaksikan rezim SBY mencetak lembaga-lembaga baru sebagai penjamin dan pengawas proses neoliberalisasi di Indoensia yang dewasa ini digenjot untuk pemulihan krisis ekonomi global.

Kawan-kawan seperjuangan,

Menyimak keadaan yang dialami rakyat pekerja dan renstra rezim SBY ke depan, semakin terasalah perang penghancuran kehidupan rakyat pekerja berkobar di mana-mana. Sampai akhir tahun ini, bahkan ketika korupsi terbongkar untuk membangun mafia kekuasaan dan memenangkan patron ekonomi-politik saat ini di Indonesia, para “Buaya” koruptor yang menjarah hak rakyat ini masih dapat berdalih. Dengan dalih itu pula para pelanggar berat hak asasi manusia di masa lalu hingga saat ini dapat berkuasa tanpa tersentuh proses peradilan (impunitas). Cara-cara untuk mewujudkan keadilan transisional dengan menyelesaikan pelanggaran berat HAM yang dilakukan rezim Orde Baru, untuk pembungkaman rakyat pekerja selalu dibekukan di tengah jalan. Sedangkan pola korupsi di kalangan mafia kekuasaan telah hidup pula secara endemik di kalangan rakyat pekerja akibat perputaran sumber ekonomi hanya berada di lapisan kekuasaan. Maka mafia kekuasaan di Indonesia telah membangun jaring-jaring sosial yang membuatnya aman, selain karena dalih, juga karena menjadi jongos rezim neoliberal.

Kawan-kawan seperjuangan,

Setelah melihat gambaran situasi nasional seperti itu, yakni gambaran reformasi neoliberal sedang bekerja di Indonesia di bawah kepemimpinan sebuah mafia penguasa, sangatlah dibutuhkan keberanian sejati rakyat pekerja untuk melawan dengan mengajukan politik pembangunan tandingan.

Rakyat pekerja harus membangun kekuatan yang meluas, dari sektor tani, buruh, nelayan, mahasiswa, perempuan, dan kaum urban yang hidup melata di perkotaan, untuk menempatkan diri sebagai oposisi terhadap reformasi neoliberal. Gerakan rakyat antikorupsi yang disimbolkan sebagai cicak-cicak melawan buaya, harus disertai struktur mobilisasi massa yang menjadikan “Cicak vs Buaya” sebagai simbol pertentangan atau kontradiksi kelas tertindas (Cicak) dengan penindas (Buaya). Jelaskan pada massa rakyat pekerja, bahwa “Cicak vs Buaya” bukanlah hanya simbolisasi pada kasus “Bibit-Chandra vs Kepolisian-Kejaksaa n” atau pertentangan antarelit politik semata, tapi juga simbol untuk kaum buruh, tani, nelayan, urban miskin kota, dan lain-lain, sebagai “Cicak”, serta “Buaya” bagi koruptor, pemilik modal, rezim SBY, rezim neoliberal, dan penindas lainnya. Oposisi “Cicak” adalah oposisi kelas terhadap “Buaya” dan ini merupakan perjuangan panjang di semua lini yang dipimpin oleh kaum “Cicak”.

Kawan-kawan seperjuangan,

Maka bukan hanya hari ini kita berbaris sebagai “Cicak” vs “Buaya” di seluruh Indonesia. Di hari-hari besok pun kita akan tetap berbaris sebagai oposisi. Waspadai usaha-usaha yang memecah belah kesejatian perjuangan kaum “Cicak”, dengan berbagai kemungkinan pembelokan ke arah perjuangan yang menghancurkan rakyat pekerja.

Jangan lelah beroposisi menuju Sosialisme.

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja

Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global

Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: