Tinggalkan komentar

Pemerintah kapitalis mendukung penghancuran bumi !!!, Sosialisme: Solusi dari penghancuran bumi oleh pemerintahan kapitalis !!!


Tulisan ini merupakan pernyataan sikap Komite Pusat PRP

 

Salam rakyat pekerja,

Belum lama ini telah terjadi perhelatan akbar mengenai Pertemuan Para Pihak XV (COP XV) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) yang berlangsung dari tanggal 7-18 Desember 2009, di Kopenhagen, Denmark. Sebanyak 192 negara bertemu dalam konferensi tersebut untuk membahas mengenai perubahan iklim yang dampaknya mulai dirasakan negatif oleh penduduk bumi. Namun konferensi tersebut dicurigai hanya akan merugikan negara berkembang dan miskin saja. Hal ini dikarenakan adanya upaya negara-negara maju yang tidak mau menurunkan kadar emisi di negaranya masing-masing dan memaksa negara berkembang dan miskin untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Penolakan terhadap rencana negara-negara maju tersebut pun dilakukan oleh para demonstran yang menginginkan agar negara maju bertanggung jawab dengan menurunkan kadar emisinya di negaranya masing-masing. Namun upaya penolakan dari para demonstran tersebut ditanggapi dengan penangkapan sekitar 260 aktifis yang dilakukan oleh kepolisian Denmark.

Keinginan negara maju untuk mempertahankan sikapnya tentunya didorong agar dapat menjaga kepentingan para pemilik modal yang berinvestasi di negaranya tersebut. Seperti diketahui, bahwa buangan emisi karbon disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Sementara penggunaan bahan bakar fosil yang terbesar hanya dilakukan oleh industri-industri maju. Artinya jelas, bahwa penolakan negara-negara maju tersebut hanya dikarenakan agar pemasukan negara maju, yang berasal dari beroperasinya industrialisasi di negara mereka tidak diganggu gugat.

Penyebab langsung dan utama dari perubahan iklim akibat ulah manusia adalah emisi gas rumah kaca ke atmosfir dalam tingkat yang berlum pernah terjadi sebelumnya, yang berasal dari peningkatan pembakaran bahan bakar fosil antara lain dari industri, perdagangan, transportasi, dan keperluan militer. Pendorong utama perubahan iklim lainnya adalah penggundulan hutan, industri ekstraktif, degradasi hutan (tidak termasuk praktik perladangan berpindah masyarakat adat yang ramah lingkungan), gangguan siklus air, perluasan pencaplokan tanah untuk industri pertanian, peningkatan industri produksi daging, dan jenis penggunaan sumber daya alam lainnya yang tidak berkelanjutan.

Efek dari perubahan iklim yang disebabkan tingginya buangan emisi dari negara-negara maju tentunya juga telah dirasakan oleh Indonesia. Sejumlah bukti ilmiah menunjukkan kenaikan suhu global pada abad ke-21 diperkirakan 2-4,5 derajat Celcius akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer (KOMPAS, 7/12/09). Di Indonesia, perubahan itu terasa pada panjang pendeknya musim hujan atau kemarau. Secara umum, perubahan iklim berdampak pada musim hujan memendek, sebaliknya musim kemarau semakin panjang. Dampak dari perubahan iklim ini tentunya adalah ketersediaan air tanah akibat kekeringan.

Selain itu di bidang pertanian berdampak pada hasil panen. Beberapa kali kegagalan panen sudah sering kita dengar dan lihat dalam pemberitaan media yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrem tentunya juga mempengaruhi terhadap pelayaran dan nelayan karena badai tropis dan gelombang tinggi. Interval kedatangan El Nino juga semakin sering menjadi sekali dalam 3-4 tahun, yang semula intervalnya adalah 7 tahun. El Nino tentunya akan diikuti dengan musim kering yang panjang dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan.

Kenaikan permukaan air laut juga mulai dirasakan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan skenario Panel Internasional Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), kenaikan suhu bumi hingga 6 derajat celcius berpotensi menaikkan permukaan air laut hingga 1 meter pada tahun 2100. Puluhan juta penduduk di seluruh dunia akan terancam migrasi karena banjir, kekurangan air, dan iklim yang ekstrem.

Ironisnya, walaupun dampak yang terbesar dirasakan oleh negara berkembang dan miskin, namun beberapa mereka selalu saja menuruti kemauan dari negara-negara maju. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang selalu menuruti kemauan dari negara maju, karena ingin mengambil keuntungan dari negosiasi yang dilakukan oleh negara maju. Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk skema pendanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang sebenarnya akan merugikan Indonesia sendiri. Salah satu dampak dari REDD ini adalah penghancuran hutan di Indonesia dengan meluaskan perkebunan atau hutan monokultur skala besar yang didanai oleh negara-negara maju tersebut.

Penduduk Indonesia di sekitar hutan akan menjadi obyek eksploitasi hutan yang berujung untuk memenuhi kebutuhan Negara-negara maju atau industri. Konflik akan terjadi akibat pengalihan fungsi dari kawasan hutan menjadi kawasan hutan tanaman industri, perkebunan hingga pertambangan skala besar. Artinya pemerintahan kapitalis di Indonesia hanya mementingkan keuntungan yang diberikan oleh Negara-negara kapitalis yang lebih maju melalui skema pendanaan REDD tersebut.

Hal ini terlihat dari hasil rekomendasi National Summit yang merupakan usaha untuk membentuk mekanisme koordinasi agar dapat menjalankan agenda neoliberal selama lima tahun kedepan. Dalam rentang waktu 100 hari pemerintahan rejim kapitalis, SBY akan menjanjikan revisi regulasi ataupun pembuatan regulasi baru dan pemangkasan birokrasi ataupun penciptaan biro/lembaga baru. Pembangunan infrastruktur untuk pembuatan jalan tol di Pulau Jawa dan Trans di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua hanyalah untuk melingkari pusat industri yang memudahkan jalur transportasi dari dan ke pelabuhan. Pembangunan jalan ini bukan untuk kepentingan rakyat pekerja, melainkan kami tegaskan, adalah untuk kepentingan industrialisasi pertambangan, perkebunan dan manufaktur.

Faktor penghambat pembangunan jalan tol yang mengkambinghitamkan pada mekanisme pengadaan tanah, juga menjadi alasan penyediaan lahan bagi perkebunan, hutan tanaman industri dan pertambangan sehingga pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya akan semakin massif dilakukan oleh pemerintah kapitalis.

Sudah jelas, bahwa pertimbangan pemerintahan kapitalis SBY hanya akan memperlakukan hutan menjadi barang dagangan demi kepentigan para pemilik modal. Juga menjadi jelas bahwa Negara-negara kapitalis lainnya hanya akan mementingkan kepentingan para pemilik modal dan tidak mempedulikan nasib bumi untuk generasi mendatang. Penghancuran terhadap bumi semakin massif dilakukan oleh para pendukung Neoliberal agar dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Kapitalisme- neoliberalisme bukan hanya gagal dalam mensejahterakan kesejahteraan rakyat, namun juga menghancurkan kehidupan di bumi pada akhirnya. Perubahan sistem ekonomi politik yang mendominasi di dunia ini harus diganti dengan SOSIALISME, agar ada jaminan terhadap kesejahteraan terhadap seluruh penduduk di bumi dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Gerakan oposisi rakyat di Indonesia harus segera dibangun di daerah-daerah karena saat ini pemerintah kapitalis telah membawa kehidupan rakyat Indonesia ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan.

Jakarta, 21 Desember 2009

 Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: