Tinggalkan komentar

Bongkar operasi politik borjuasi yang dijalankan pemerintahan kapitalis!


Rezim neoliberal harus bertanggung jawab terhadap mega skandal Bank Century!
Galang Mosi Tidak Percaya terhadap seluruh aparat penyelenggara negara!

(Tulisan ini Merupakan Pernytaan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,

Episode mega-skandal Bank Century sampai saat ini masih berlanjut hingga berkembangnya pengguliran isu untuk menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan mereka sebagai Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Yang menarik dari berkembangnya isu ini adalah mulai muncul perseteruan dua kubu antara yang mendukung isu non aktif tersebut dengan kubu yang tidak setuju dengan isu tersebut. Bahkan ada yang menyatakan, bahwa jika setuju untuk menonaktifkan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, maka sebenarnya kubu tersebut berpihak kepada Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar). Hal ini dipicu karena The Jakarta Post, Senin (18/1/2010), melansir bahwa Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical (Aburizal Bakrie-Ketua Umum Partai Golkar) untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani. Namun yang harus dilihat adalah terjadinya mega-skandal Bank Century adalah merupakan rangkaian operasi politik borjuasi yang dijalankan oleh pemerintahan kapitalis untuk kembali menuju kekuasaan pada Pemilu 2009 yang lalu.

Munculnya mega-skandal Bank Century beberapa waktu belakangan ini telah menyedot perhatian rakyat Indonesia untuk mengetahui motivasi politik penyelematan melalui Bailout terhadap Bank Century dianggap sebagai bank yang tidak layak untuk dibantu serta kemana saja aliran dana dari Bank Century tersebut. Indikasi yang paling kuat dari penyelematan Bank Century tersebut adalah larinya dana dari bank itu ke beberapa politisi dan partai politik untuk dana kampanye Pemilu 2009. Hal ini tentunya mengingatkan kita akan perisitwa BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang telah memakan uang rakyat sekitar Rp 600 triliun hanya untuk menyelematkan dana para pemilik modal.

Penyelematan Bank Century juga terkesan sangat aneh jika dibandingkan dengan fenomena penuntupan Bank Indover pada tahun 2008. Bank negara di bawah Bank Indonesia yang beroperasi di Belanda ini ditutup, karena pemerintahan kapitalis enggan menyuntikkan dananya. Perlu dicatat bahwa Bank Indover memiliki jumlah aset yang hampir sama dengan Bank Century. Pada saat itu dana Bank Indover berasal dari perbankan BUMN seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Bukopin, dan Bank CIMB Niaga. Sementara mayoritas nasabah Bank Century berasal dari pemilik modal seperti Budi Sampoerna dan Murdaya Poo. Hal ini menegaskan, bahwa pemerintahan kapitalis lebih berpihak kepada para pemilik modal dengan berupaya menyelematkan dana para pemilik modal dan membunuh bank-bank milik negara.

Sementara kalau kita kembali kepada isu penonaktifan Sri Mulyani Indrawati dan Boediono, yang menarik adalah pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan, bahwa Sri Mulyani Indrawati tertipu oleh Bank Indonesia. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Sri Mulyani Idrawati bertanggung jawab terhadap permasalahan ini karena telah salah mengucurkan dana rakyat melalui Bailout untuk menyelamatkan Bank Century. Boediono, yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, tentunya pula menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan mega-skandal Bank Century. Bahkan SBY juga bertanggung jawab terhadap permasalahan ini karena sebenarnya mengetahui dan membiarkan terjadinya pengucuran uang rakyat melalui Bailout kepada Bank Century, yang sebenarnya merupakan sebuah bank yang tidak layak untuk diselamatkan.

Sri Mulyani bertanggung jawab karena dahulu pula telah membiarkan terjadinya penggelapan pajak atau rekayasa pembayaran pajak tiga perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun. Pada akhir 2009, terungkap bahwa tiga perusahaan tambang Group Bakrie (PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal-KPC, dan PT Arutmin Indonesia) melakukan penggelapan pajak dan telah merugikan keuangan negara. Yang menariknya pula adalah kasus penggelapan pajak oleh perusahaan tambang Group Bakrie tersebut (yang dimiliki Aburizal Bakrie) telah diketahui oleh Dirjen Pajak sejak tahun 2007. Artinya, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan telah membiarkan Aburizal Bakrie melakukan penggelapan pajak dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa semua polemik yang terjadi di bangsa ini, khususnya mengenai mega-skandal Bank Century, hanya dagelan politik saja. Munculnya isu untuk melengserkan Sri Mulyani dari posisinya sebagai Menteri Keuangan adalah akibat kesepakatan politik yang dibuat antara Aburizal Bakrie dan SBY, sehingga menunjukkan pula suatu fakta maraknya politik dagang sapi di dunia perpolitikan Indonesia. Rakyat kembali dipermainkan oleh manuver-manuver elit politik yang hanya menginginkan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia bangkit dan melawan segala bentuk permainan elit politik. Jelaslah bahwa yang dinikmati oleh elit-elit politik saat ini adalah hasil jerih payah dan keringat rakyat. Para elit politik menikmati fasilitas negara dan kenyamanannya dari hasil keringat rakyat. Sementara elit politik di negeri ini tidak pernah memikirkan kondisi rakyatnya. Sudah saatnya rakyat berdaulat dan tidak melulu dijadikan penonton permainan para elit politik.

Keberpihakan elit-elit politik dan penguasa terhadap para pemilik modal tentunya semakin menegaskan ketertundukan penguasa kepada kapitalisme-neoliberal. Kapitalisme-neoliberal adalah bentuk penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh para aparat penyelenggara negara berkolaborasi dengan pemilik modal. Seluruh kebijakan yang dimunculkan jelas bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, namun hanya untuk menguntungkan kepentingan para pemilik modal. Untuk itu, kapitalisme-neoliberal jelas-jelas tidak akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Hanya dengan SOSIALISME lah, maka rakyat akan sejahtera.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Rezim neoliberal yang dipimpin oleh SBY harus bertanggung jawab terhadap mega-skandal Bank Century, Seluruh rakyat Indonesia harus menggalang MOSI TIDAK PERCAYA terhadap seluruh aparat penyelenggara negara. Karena mereka bekerja bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, namun hanya untuk menguntungkan kepentingan para pemilik modal, Seluruh gerakan rakyat di ibukota dan daerah-daerah harus bersatu dan membangun gerakan oposisi terhadap rezim neoliberal yang jelas-jelas tidak akan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Jakarta, 19 Januari 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: