Tinggalkan komentar

PEREMPUAN ABAD 21


(Tulisan ini Dibuat Untuk Memperingati Hari Perempuan Internasional pada Tanggal 8 Maret 2010)

Oleh: Videlya Esmerella*

Persoalan mendesak kaum perempuan saat ini diseluruh dunia adalah “kemiskinan” (neoliberalisme) dan perang terhadap terorisme (militerisme) — yang jalin menjalin dengan bertahannya sisa-sisa feodalisme demi keberlangsungan kapitalisme. Capaian positif gerakan perempuan gelombang kedua yang seharusnya semakin sulit ditarik mundur oleh pemerintah neoliberal, seperti hak formal untuk upah dan kesempatan bekerja yang sama; serta kebebasan dari diskriminasi seakan mati langkah dihadapan neoliberalisme. Sejak Program Peyesuaian Struktural (SAP) diterapkan, hak-hak kaum perempuan yang sudah dimenangkan sebelumnya dipreteli. Pemotongan besar-besaran jaminan sosial–pendidikan dan tunjangan kesehatan–dinegara-negara berkembang, menghancurkan kaum perempuan. Lewat pembenaran hukum-hukum ideologi patriarki, persoalan ekonomi yang menindas kaum perempuan, seperti mendorong perempuan pada peranan isteri yang baik/patuh dan buruh yang murah. Ketiadaan akses terhadap kesehatan (khususnya reproduksi) ini membuat setiap tahun tingkat produktivitas kaum perempuan diseluruh dunia berkurang.

Neoliberalisme Mempreteli Hak-hak Perempuan

Seharusnya, hampir 3 milyar jiwa tenaga prodiktif kaum muda yang berusia 25 tahun dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan kaum perempuan khussusnya. Namun 85% kaum muda tersebut hidup di negara-negar miskin–bahkan negara termiskin memiliki presentase kaum muda paling tinggi. Dari jumlah itu, 100 juta kaum muda perempuannya dalam 10 tahun kedepan akan menikah sebelum 18 tahun, sehingga setiap tahun 14 juta remaja perempuan melahirkan yang akan berkonsekuensi meninggal terkait komplikasi kehamilan meningkat 2 hingga 5 kali dibanding perempuan berusia duapuluhan. Inilah kenyataan jahat yang dihadapi tenaga produktif perempuan di masa depan dalam neoliberalisme. Ada 3 milyar orang, 500 juta diantaranya adalah kaum muda yang hidup kuarng dari $2 per hari dan menerima hanya 5% saja dari total pendapatan dunia. Ada 600 juta kaum perempuan diseluruh dunia saat ini dalam keadaan buta huruf. Setiap tahun tak kurang dari 800.000 orang diperdagangkan (seksual mayoritas) keluar negeri untuk diekploitasi dan 80% diantaranya adalah kaum muda perempuan. Dihadapan kenyataan-kenyataan diatas serta 500.000 kaum perempuan yang meninggal saat melahirkan setiap tahunnya dan 8 juta lebih kaum perempuan yang menderita sakit jangka panjang akibat komplikasi kehamilan. Salah satu butir Millenium Development Goals (MDG’s) yang “menjamin” kesetaraan dan pemberdayaan perempuan adalah omong kosong. Setiap tahun 76 juta kehamilan yang tidak dikehendaki terjadi di negara berkembang saja. 19 juta diantaranya melakukan aborsi ilegal, bahkan peneyebab utama sakit dan kematian pada perempuan yang berusia 15-44 tahun adalah kondisi kesehatan reproduksinya. Kejamnya lagi, meskipun hampir pasti dapat dicegah 99% dari kematian (ibu) tersebut terjadi dingara berkembang dan miskin. Negara-negara miskin adalah negara-negara dimana ketidakadilan terhadap perempuan terjadi paling tinggi dan akses terhadap kesehatan dan hak reproduksi paling rendah. Kehancuran tenaga produktif negara-negara miskin akibat neoliberalisme berdampak lebih besar pada kaum perempuan berusia antara 15-49 tahun yang merupakan tenaga produktif di negara miskin.

Meskipun semakin banyak kaum perempuan yang memasuki dunia kerja, berbagai bentuk diskriminasi serta keterbatasan pilihan pekerjaan dan upah yang lebih rendah masih menjadi persolan hingga kini. Dalam beberapa kasus–memang– buruh perempuan memperoleh kemajuan dengan mendapatkan akses pekerjaan yang berupah tinggi, namun itu tak sebanding dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh semakin mendalamnya jurang antar-klas. Menurut Bank Dunia (World Bank) dinegara-negara maju, perempuan memperoleh 77 sen dari setiap dollar yang diperoleh laki-laki, dan dinegara berkembang 73 sen saja. Kaum buruh perempuan kehilangan lebih dari 300.000 pekerjaan sejak krisis keuangan global mulai melanda dunia awal November 2008. Di beberapa negara, migrasi kaum laki-laki akibat tekanan ekonomi membuat kaum perempuan harus bekerja diladang sekaligus menjaga anak. Dalam satu abad terakhir, kepala rumah tangga perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, bertambah dua kali lipat jumlahnya.

Perang Melawan Teror, Menteror Perempuan

Perang terhadap terorisme oleh pemerintah AS menambah kesengsaraan kaum perempuan di Iraq dan Afganistan. Sejak pendudukan AS pergantian rezim lebih dari 50% kaum perempuan di Iraq kehilangan lebih banyak kebebasan dari pada yang sebelumnya sudah mereka peroleh; pemerkosaan dan kekerasan adalah ancaman sehari-hari. Serupa dengan kaum perempuan di Afganistan, perdagangan perempuan meningkat tajam; seperti halnya juga pemerkosaan, perkawinan paksa, penggunaan obat bius, dan kekerasan. Satu per tiga perempuan yang tinggal di Kabul tidak dibolehkan keluar dari rumah, tak punya hak waris, hampir tak mungkin melakukan perceraian, dan sedang berjuang untuk memperoleh kembali hak kesehatan dan mata pencaharian.

Penghancuran infrastruktur dan peningkatan kekerasan oleh tentara pendudukan AS, kebangkitan ekstrimis relijius menjadi ancaman baru bagi kaum perempuan. Jaringan Women Living Under Moeslem Laws (WLUML) menunjukkan ada pola yang sedang terjadi di Iraq dan dalam konteks yang sama mungkin terjadi di Afganistan: kekerasan terhadap kaum perempuan sebagai sebuah bentuk intimidasi politik adalah salah satu strategi kekautan ekstrim kanan yang sistematis untuk menerapkan hukum dan negara Islam. Perang terhadap teror tidak pernah terbukti mengahancurkan fundamentalis anti AS dengan rezim yang pro-AS. Kebangkitan fundamentalisme selain oleh karena perang melawan terorisme juga merupakan suatu bentuk ketidakmampuan gerakan memunculkan alternatif dari tatanan neoliberalisme saat ini. Hal yang disebutkan oleh Nawal El Saadawi sebagai “situsi kebingungan, tidak menentu dan tidak aman, banyak orang mencari pemecahan dan kenyamanan di dalam agama”. Muncullah apa yang disebut sebagai kebangkitan agama. Padahal, agama hampir selalu digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Situasi ini dapat menjelaskan tumbuhnya kekuatan fundamentalis. Yang berkuasa di India saat ini adalah kelompok fundamentalis Hindu; di As kelompok neokonservatif, kapitalis neoliberal dan fundamentalis; di negara-negar Asia dan Arab gerakan islam fundamentalis tumbuh; di Israel kelompok fundamentalis berkoalisi dengan pemerintah.

Perempuan Di Negara Imperialis

Kemapanan yang menjadi ciri khas organisasi-organisasi perempuan internasional saat ini adalah kelanjutan dari mandegnya feminisme gelombang kedua. Gelombang pertama dan kedua sama-sama bermuara pada eksistensi feminis pada perempuan klas menengah. Bahkan, di era 80-an pimpinan-pimpinan gerakan perempuan di negara maju kerap disuap dengan kedudukan-kedudukan dalam birokrasi pemerintah, dunia akdemik atau parlementarianisme. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan perempuan gerakan perempuan dinegara-negara maju, selain erat pula kaitannya denagn kemunduran gerakan kiri secara keseluruhan akibat ketidakmampuan melahirkan alternatif dari kapitalisme.

Mayoritas organisasi perempuan dinegara imperilais masih percaya pada penyelesaian persolan perempuan dibawah syarat-syarat kapitalisme. Padahal persoalan yang dihadapi saat ini terus berputar-putar disekitar; bekerja diluar rumah dengan upah lebih rendah–sehingga menjadi lebih miskin dari pada laki-laki, tanggungjawab memelihara anak tetap lebih banyak pada perempuan, dan yang paling gawat, tak ada lagi gerakan massa perempuan.

Padahal, tak terhitung jumlah proyek-proyek kaum feminis yang terorganisir, yang memfokuskan diri pada persoalan-persoalan kekerasan dlam rumah tangga (domestik) dan hak-hak reproduksi serta kesehatan kaum perempuan. Terdapat jaringan (internasional) kaum perempuan, yang melanjutkan usaha-usaha yang telah dimulai pada pertemuan kaum perempuan internasional di Beijing pada tahun 1995. Para penulis feminis muda mempubikasikan buku-bukunya yang dipersembahkan bagi atau berbicara pada generasi mereka. Memang secara umum keterlibatan kaum perempuan didalam aksi-aksi anti perang dan isu-isu anti kapitalisme dan imperialisme meningkat, seperti bentuk-bentuk aksi yang dilakukan jaringan World Women March melawan Kekerasan dan Kemiskinan. Tapi belum terlihat signifikannya terhadap kemunculan dan pembesaran gerakan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam isu-isu tersebut bersifat empirik, artinya dukungan atau keterlibatan meningkat setelah mereka merasakan serangan imperialisme dan perang berdampak langsung pada penurunan hak-hak kesejahteraan mereka. Kondisi ini juga terkait dengan bertahannya sosial demokrasi yang mengkanalisasi perlawanan rakyat dan perempuan pada instrumen-instrumen negara borguis. Diluar kehebohan yang ditampilkan organisasi-organisasi di Barat, sedikit sekali dari mereka yang memimpin partai-partai politik progresif.

Perempuan Di Negara Miskin

Dampak neoliberalisme memupuk perlawanan kaum perempuan di negara dunia ketiga bersama-sama dengan sektor masyarakat lainnya. Dalam sejarahnya, radikalisme gerakan perempuan menyatu dengan gerakan pembenasan nasional, seperti di negara-negara Amerika Latin–Nicaragua dan El Salvador, Nepal, da Palestina. Di Amerika Latin setelah kemenangan hak pilih di awal 1930-an hingga akhir 1950-an, radikalisme dan militansi kaum perempuan berlanjut untuk perjuangan demokrasi di era 70-80an. Setelah liberalisasi politik, tampak gerakan perempuan yang berperan sangat besar dalam perubahan politik Amerika Latin hampir-hampir berhenti pada parlementarianisme, kecuali gerakan massa perempuan yang menjadi bagian dari dan bertujuan untuk perjuangan menuju sosialisme. Namun, tidak seperti di negara induk kapitalis situasi itu tidak kemudian mematikan gerakan massa perempuan. Perubahan politik anti imperialisme di Amerika Latin, memberi ‘angin segar’ pada gerakan perempuan. Di Brazil, terjadi peningkatan 5 kali lipat kaum perempuan yang masuk universitas; peningkatan 18,5% populasi perempuan yang aktif secara ekonomi, didominasi oleh perempuan klas menengah.

Venezuela adalah negara berikutnya yang sedang berjuang memberikan basis bagi pembebasan perempuan melalui Revolusi Bolivarian yang anti imperilaisme. Konstitusi Republik Kelima Venezuela bahkan menjamin hak-hak perempuan secara khusus. Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa perempuan berhak atas kewarganegaraan penuh, berhak bersuara atas diskriminasi, pelecehan seksual dan kekerasan rumah tangga. Tak cukup sampai disitu, Konstitusi Venezuela adalah satu-satunya konstitusi di Amerika Latin yang menyatakan pekerjaan rumah tangga sebagai sebuah aktivitas produktif secara ekonomi, dan menjamin ibu rumah tangga memperoleh jaminan sosial (pasal 88). Bagian dari konstitusi ini termuat setelah diadakan referendum yang melibatkan aktivis-aktivis feminis, mantan-mantan pejuang gerilya perempuan, ibu-ibu rumah tangga, para profesionaldan anggota-anggota organisasi perempuan yang dilakukan oleh kaum perempuan melalui Front Perempuan Konstitusional Pergerakan Republik Kelima (FCMMVR).

Perang Rakyat yang dimulai sejak Februari 1996 di Nepal meluas dari 73 distrik dari 75 distrik. Mobilisasi kaum perempuan adalah yang terbanyak dalam perang tersebut. Diantara semua organisasi massa lainnya, organisasi perempuan ANWA(R)–All Nepalese Women’s Association adalah yang paling aktif dan militan dibarisan depan pergerakan. Terkait erat denagn kepemimpinan Partai Komunis Nepal (CPN-Maois), lapangan perjuangan kaum perempuan adalah didalam partai, Ketentaraan dan Front Persatuan. Saat ini semakin banyak kaum perempuan memiliki keberanian memberontak melawan perkawinan yang menindas dan secara politik tidak tepat. Juga meningkatnya kecenderunagn perempuan yang menjanda untuk menikah lagi (yang dikutuk oleh tradisi Hindu Ortodoks).

Di Palestina, kaum perempuan juga terlibat dalam bermacam bentuk perlawanan termasuk perjuangan bersenjata. Bahkan, perjuangan kaum perempuan Palestina adalah inti dari keseluruhan sejarah perjuangan rakyat Palestina. Pada Intifada I (1987), kaum perempuan berperan penting dalam memimpin demonstrasi, membangun komite-komite pelayanan rakyat, dan mempelopori kampanye boikot produk-produk Israel di jalur Gaza dan Tepi Barat. Kaum perempuan yang bergerak dijalan-jalan berkeyakinan bahwa akar penyebab penindasan mereka juga terkait dengan penjajahan/pendudukan negerinya. Kaum perempuan inilah yang bertahan dalam pergerakan pada Intifada II pasca Perjanjian Oslo. Kaum perempuan Hamas menghendaki kesempatan yang sama untuk menyebarluaskan ideologi pergerakan di sebanyak mungkin rumah rakyat Palestina.

Kondisi Gerakan Perempuan Yang Dihadapi Saat Ini Di Indonesia

Arah pembangunan yang dicanangkan sejak rezim Orde Baru berkuasa menggariskan pertumbuhan ekonomi yang merupakan baju lain dari kapitalisme, dari sebuah sistem yang mengandalkan pada pergerakan akumulasi modal. Model ini tetap berlanjut hingga masa Orde Reformasi. Dalam kungkungan demikianlah gerakan perempuan. Rezim modal dan situasi ekonomi-politik-budaya yang kapitalis selain sisa-sisa feodal yang masih bercokol disebagian rakyat (perempuan) kita.

Lihatlah pada iklan di TV yang banyak mengekspos “kemolekan” perempuan sebagai komoditi sekaligus menjadi sasaran produk yang hendak dipasarkan. Tengoklah lagi sinetron-sinetron Indonesia yang sedang populer di TV yang juga menampilakn citra diri dari sosok perempuan kita. Sementara dipabrik-pabrik para buruh perempuan tidak henti-hentinya mendapat perlakuan yang bukan saja karena ia seorang buruh tapi karena ia juga seorang perempuan, terjadi penindasan ganda. Hak-hak yang sepatutnya diperoleh buruh–semisal gaji yang layak, kebebasan berserikat, tunjangan kesehatan, uang makan, dll–pun belum tentu didapatnya apalagi karena mereka buruh perempuan yang dianggap lebih patuh, oleh karenanya tidak perlu mendapat haknya sebagai buruh perempuan semisal cuti haid, cuti hamil dan menyusui, dll. Jika ada tuntutan normatif demikian terpaksa harus menelan pertimbangan pahit diujung paksaan kerja atau PHK.

Berangkat dari ketertindasan perempuan akibat eksploitasi kapitalis (neoliberalisme) yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan kekuatan negara sebagai basis penindasan. Implementasi dari gerakan ini adalah pada pola gerakan yang radikal (dan militan). Berangkat dari satu asumsi bahwa musuh atau akar penindasan perempuan adalah kekautan kapitalis yang demikian besar, terorganisir menguasai teknologi basis/jaringan ekonomi yang kuat, dan mempunyai pengalaman yang lamadalam proses eksploitasi bahkan semenjak revolusi industri. Apalagi dalam eksploitasi tersebut–bagi kaum kapitalis, hal ini dianggap sebagai proses pengembangan–jadi kekauatan militer selalu digunakan dan terinternalisasi, sehingga kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar.

Berhadapan dengan kekuatan sistem yang mendunia tersebut merupakan hal yang tidak mudah sederhana bagi gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota keluarga, karena penindasan terhadap perempuan juga dilanggengkan bahkan dimulai dari lemabag keluarga. Hal ini memperlihatkan kecanggihan sistem kapitalis dalam mereduksi dan memanfaatkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarkat yang pola hubungannya masih feodal (patriarkhi). Dalam beberapa hal memang seolah perjuangan pembebasan perempuan berhadapan dengan wajah kapitalis yang kian waktu kian hadir dengan tampilan lipstik yang mampu mengaburkan proses penindasan, terkecuali pada beberapa sektor seperti klas buruh, dimana eksploitasinya masih dilakukan secara vulgar.

Kemana Gerakan Feminis Harus Melangkah?

Penindasan terhadap perempuan sudah ada sejak belasan abad lalu, tepatnya ketika corak produksi perbudakan lahir atau ketika masyarakat sudah berklas. Dapat kita lihat bagaimana keadaan perempuan begitu sangat rendah ketika zaman perbudakan, mereka tidak lebih dari barang–sang majikan bisa meniduri mereka tanpa harus bertangungjawab pada anak-anak yang kemudian terlahirkan–nasib budak laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama mengal;ami penindasan. Setelah perbudakan berhasil dihancurkan dan kemudian diganti dengan sistem feodalisme nasib perempuan tidaklah berubah dan begitu juga dengan rakyat tertindas lainnya. Dengan dilindungi dogma dari kitab suci agama, para tuan tanah melegitimasi penindasan terhadap rakyat, juga terhadap kaum perempuan. Ketika feodalisme hancur pun dan terlahir sistem kapitalis keadaan yang ada tidak berubah, penindasan malah semakin menjadi-jadi. Jurang antar klas semakin tajam meruncing dan mendalam, menyingkirkan mereka yang kerap dianggap sampah dalam pembangunan kapitalistik.

Dari sedikit gambaran tentang gerak sejarah yang ada tersebut, dapat kita lihat bahwa mereka yang tidak menguasai alat produksilah tidak peduli mereka laki-laki atau perempuan. Tidak ada jalan lain, ketika gerakan feminis mau menuju kemenangan harus membetulkan dulu basis ideologinya.

Beberapa hal yang harus dilakukan gerakan feminis Indonesia, pertama, berpegang pada ideologi yang benar. Gerakan feminsi harus berani ‘pindah ke lain hati’, berpindah pada ideologi yang beriphak pada rakyat tertindas (kerakyatan). Fungsi dari sebuah ideologi-teori sebagai “kitab suci”, sebagai penunjuk kemana sebuah perjuangan akan dibawa. Disamping itu ideologi-teori juga berfungsi untuk menganalisa apa sebenarnya persolan yang menyebabkan sebuah penindasan terjadi untuk kemudian menyusun strategi taktik. Ideologi ini harus mengakui keberpihakn pada rakyat banyak, pada moyoritas perempuan yang tertindas.

Kedua, menyatu dengan gerakan massa. Sifat sektarian harus dikikis dengan menggabungkan diri dengan gerakan massa. Kita tidak boleh jemu belajar dari sejarah yang ada selama ini, bahwa perubahan tidak mungkin dilakukan oleh segelintir orang. Adalah kekeliruan kalau kemudian gerakan feminis memisahkan diri dari gerakan massa. Persoalan yang dihadapi kaum tertindas adalah sama karena penindasan tidak mengenal jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Sudah saatnya gerakan feminis membangun aliansi dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya.

Ketiga, membangun gerakan feminis yang partisan. Mau tidak mau gerakan feminis harus berubah menjadi gerakan politik, meninggalkan gerakan moral. Perjuangan politik adalah berbeda dengan gerakan morak. Gerakan poltik tujuannya jelas; mengubah sistem yang menindas, dan itu hanya bisa dilakukan denagn alat poltik yang layak yaitu organisasi politik.

Keempat, membangun basis. Perjuangan harus dilakukan oleh kesadaran mayoritas, maka diperlukan kerja-kerja pengorganisiran, begiru juga denagn gerakan feminis. Selama ini gerakan feminis banyak berkutat dari seminar ke seminar atau diskusi ke diskusi, belum ada gerakan feminis yang turun ke massa rakyat untuk melakukan kerja-kerja pengorganisiran. Akibatnya, disamping tekanan terhadap penguasa lemah, massa rakyat sendiri tidak paham apa perjuangna sesunguhnya. Kecenderungan elitis banyak menggarami gerakan perempuan yang disponsori LSM-LSM. Mereka cuma bergerak dari satu seminar ke seminar lain yang biasanya diadakan dihotel-hotel berbintang dan melegitimasi diri mereka telah mengadakan pendidikan penyadaran (bagi klas menengah). Padahal mayoritas perempuan ada dipabrik-pabrik, kampung-kampung dan pemukiman rakyat miskin lainnya.

Kelima, membangun gerakan feminis yang berwatak internasional. Penindasan yang diderita kaum perempuan di Indonesia juga dialami oleh kaum perempuan dibelahan bumi lainnya. Sudah saatnya dilakukan pembangunan jaringan denagn gerakan feminis rakyat tertindas dibelahan bumi lain.

Neoliberalisme yang menghancurkan tenaga produktif kaum perempuan mempreteli hak-hak ekonomi dan politik yang sempat dimenangkan sebelumnya. Solusi ala MDG’s adalah retorika imperialis untuk sekedar membuat negara-negara berkembang dan miskin yang tergantung pada hutang berdaya sebatas bisa membayar cicilan hutang kembali. Perjuangan melawan neoliberalisme dan perang melawan teror sebagi penyebab kemiskinan dan penghancuran tenaga produktif adalah persolan mendesak kaum perempuan diseluruh dunia saat ini. Berfragmentasinya kelompok-kelompok perempuan kedalam isu-isu seperti HAM, aborsi dan lingkungan adalah akibat dari krisis dan hasil dari perbedaan pendapat berbasis klas didalam pergerakan kaum perempuan sedang sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh kenyataan bahwa semakin fragmentatifnya tuntutan perempuan semakin jauh ia dari kemenangan sejati. Fragmentasi isu dapat digunakan sebagai taktik untuk kemenangan kecil namun bukan strategi. Kemandegan kelompok-kelompok di negara imperilais membuktikan bahwa isu fragmentatifpun tak bisa lagi dipenuhi oleh pemerintah imperialis.

Ditengah kemunduran gerakan perempuan internasional secara umum, terdapat sebuah celah dimana konsolidasi gerakan perempuan (seharusnya) menemukan momentum. Kebutuhan alternatif atas model ekonomi neoliberalisme yang sudah bangkrut ini adalah momentum bagi kebangkitan gerakan. Bangkitnya perlawanan hingga berwujudnya sebuah pemerintahan dan sistem alternatif diluar neoliberalisme harus diwujudkan, dan kaum perempuan berada di barisan terdepan.

* Penulis adalah Anggota PRP Makassar

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: