2 Komentar

Solidaritas Terhadap Perjuangan SBN PT. Bomar


Stop Premanisme dalam Penanganan Konflik Ketenagakerjaan

Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja,

Partai Klas Pekerja adalah Alat Mewujudkannya


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap PRP Komite Kota Makassar)

Cara-cara yang tidak elegan dalam menyelesaikan masalah ternyata masih saja diterapkan hingga hari ini, hal ini terlihat dari tindakan beberapa kelompok massa yang melakukan tindak kekerasan terhadap pekerja PT. Bomar yang sedang menuntut hak-haknya dengan melakukan mogok kerja.

PT. Bomar sejak bulan maret telah menuntut perubahan status kerja dan peningkatan upah, telah sempat dimediasi oleh Dinas Tenagakerja dan telah mendapatkan kesepakatan bahwa PT . Bomar tidak boleh memberlakukan system kerja kontrak. Tapi kesepakatan tersebut, tidak di berlakukan oleh pengusaha.

Sebelumnya Buruh PT. Bomar telah melakukan perundingan didinas tenaga kerja yang pada waktu itu mereka menuntut untuk menyesuaikan upah buruh PT. Bomar dengan Upah Minimum Propinsi, dan salah satu yang dituntut adalah status kerja mengingat jenis pekerjaan yang mereka lakukan tidak layak untuk diberlakukan sistem kerja kontrak hal tersebut telah disepakati, tapi pihak pengusaha tidak mau melaksanakan hal tersebut dan bahkan pihak pengusaha mengingkari kesepakatan tersebut sehingga buruh PT. Bomar memilih Jalan mogok.

Beberapa kali mereka telah melakukan perudingan dengan pegusaha, tapi pengusaha tetap ngotot untuk tidak mengangkat status kerja buruhnya, hingga terjadi insiden tindak kekerasan terhadap buruh PT. Bomer oleh sekelompok orang yang diindikasi kuat orang-orang suruhan pengusaha.

Ini semua terjadi karena pemerintah masih saja menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourching yang menjadikan buruh tidak memiliki jaminan kerja, ditambah lagi dengan sistem kotrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan.

Kondisi ini tidaklah sekali terjadi di negeri ini, upaya untuk membubarkan pemogokan buruh dengan cara-cara premanisme sering terjadi.

Hal ini terjadi akibat selain system pengawasan yang lemah dari pemerintah, juga karena system perundag-undangan kita yang masih mengakomodasi system kerja kontrak dan outsourching, buruh menjadi sangat lemah dimata pengusaha buruh karena buruh kontrak dan outsourching dapat saja di PHK kapan saja tanpa pesangon.

Sistem kerja kontrak dan outsourching menggambarkan pemerintah yang lebih berpihak pada pengusaha dan tidak peduli pada apakah kondisi tersebut menguntungkan bagi buruh atau tidak.

Hal ini wajar karena hampir semua yang menguasai Negara hari ini juga pengusaha yang tentunya semua kebijakan dan peraturan akan diabdikan untuk kepentingan pegusaha.

Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kebijakan dan peraturan baik yang telah sah maupun yang baru dalam rancangan peraturan, semua telah jelas keberpihakannya yaitu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pengusaha untuk menindas buruh dan rakyat pekerja lainnya.

Tidak salah apabila kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya dan seluruh rakyat pekerja khususnya untuk membangun kekuatan politik tanding (Oposisi) tersendiri yang berisikan dan dipimpin sendiri oleh mayoritas klas pekerja, tidak dipimpin dan diisi oleh elit-elit politik yang telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat.

Untuk itu, kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap :

  1. Stop Premanisme dalam Penanganan Konflik Ketenagakerjaan
  2. Solidaritas Terhadap Perjuangan SBN PT. Bomar
  3. Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching
  4. Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja, Partai Klas Pekerja adalah Alat Mewujudkannya.

Makassar, 16 Mei 2010

Perhimpunan Rakyat Pekerja

Komite Kota Makassar

Iklan

2 comments on “Solidaritas Terhadap Perjuangan SBN PT. Bomar

  1. Premanisme bukanlah cara baru dalam upaya mematahkan perlawanan kaum buruh, selain cara2 “halus” sperti mutasi, intimidasi dit4 krja, upah yg rendah dan berbagai tindakan diskrimintif lainnx.
    dalam konteks pt bomer, seharusx pihak disnaker sdh hrus melakukan tindakan pro justisia dgn mem-BAP pengusaha, krn utk kasus pelanggaran hak normatif pihak disnakerlah yg hrs bertanggung jwb. tp pd sisi lain, track record disnaker mksr sangat meragukan utk melakukan tindakan tegas thdp pengusaha

  2. Hancurkan saja BOMAR……..!

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: