Tinggalkan komentar

Tolak Korupsi Hak Asasi Manusia!, Hak Pemulihan untuk korban adalah tanggung jawab negara!


(Tulisan ini merupakan pernyataan sikap Komite Pusat PRP)

Pada tanggal 12 Mei 2010, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan pengusutan terhadap kasus orang hilang (penghilangan paksa) akan memunculkan kegaduhan politik. Bersamaan dengan itu, di hari yang sama, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM sedang memperingati peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Seakan-akan pernyataan tersebut memupuskan harapan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, khususnya keluarga korban penghilangan paksa, untuk mencari keadilan. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM pun dapat diartikan bahwa setiap pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya akan membuat negara kita tidak stabil, sehingga sebaiknya dilupakan saja.

Pernyataan lanjut dari Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengungkapkan bahwa keluarga korban penghilangan paksa akan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Bagi Patrialis Akbar, pemberian pekerjaan kepada keluarga korban penghilangan paksa tersebut merupakan bentuk kompensasi kepada keluarga korban penghilangan paksa.

Pemenuhan hak pemulihan dan pengusutan akan suatu kasus pelanggaran HAM masa lalu jelas merupakan tanggung jawab negara. Namun dari kedua pernyataan Menteri Hukum dan HAM tersebut, terlihat bahwa pemberian pekerjaan kepada keluarga korban seperti sebuah “sogokan” dari rezim neoliberal, melalui Menteri Hukum dan HAM, kepada para keluarga korban pelanggaran HAM. “Sogokan” tersebut dimaksudkan agar para keluarga korban pelanggaran HAM tidak selalu menuntut kepada rezim Neoliberal akan keadilan dan pemenuhan hak pemulihan. Inilah korupsi terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Neoliberal kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Hak pemulihan terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM merupakan salah satu tanggung jawab yang harus segera direalisasikan oleh negara. Namun bentuk yang ditawarkan oleh rezim Neoliberal mengenai “kompensasi”pemberian pekerjaan kepada keluarga korban penghilangan paksa, tetapi melupakan proses pengusutan kasus tersebut merupakan salah besar. Ini merupakan upaya dari rezim neoliberal untuk “lari” dari tanggung jawabnya kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Pemberian hak pemulihan kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM tidak boleh melupakan proses pengusutan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dengan memberikan kompensasi pekerjaan kepada para keluarga korban penghilangan paksa tanpa pengusutan kasus tersebut, jelas tidak akan membuat efek jera kepada para pelakunya. Hal ini artinya ada kemungkinan kasus-kasus pelanggaran HAM akan terus terjadi di masa mendatang seperti halnya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Jika pelanggaran-pelanggaran HAM terus berlangsung, maka pelanggaran HAM tersebut bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja. Solusi yang diberikan oleh rezim Neoliberal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di masa mendatang, bisa jadi hanya akan memberikan “pekerjaan” kepada keluarga korban pelanggaran HAM.

Untuk menjalankan atau mensukseskan agenda-agenda Neoliberalisme di Indonesia pada masa Orde Baru, memang membutuhkan suatu “kepatuhan” dari rakyatnya. Untuk itu negara memberikan jaminan keamanan untuk berinvestasi bagi para pemilik modal. Jaminan akan keamanan untuk berinvestasi tersebut akhirnya yang memunculkan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, ketika rakyat berupaya menolak penindasan yang dilakukan oleh para pemilik modal.

Jelas lah, bahwa neoliberalisme bukan hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia, namun juga akan membuat rakyat Indonesia menjadi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di negerinya sendiri. Rezim Neoliberal juga berupaya untuk melindungi para pelanggar HAM, bahkan para pelanggar HAM masa lalu telah mendapatkan posisi yang sangat strategis di kancah perpolitikan Indonesia, baik menjadi pejabat birokrasi di pemerintahan maupun menjadi pemimpin partai politik. Inilah wajah rezim Neoliberal yang selalu berupaya melindungi para pemilik modal, para pelanggar HAM, dan para koruptor.

Untuk itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Tolak Korupsi Hak Asasi Manusia yang ditawarkan oleh Rezim Neoliberal.
  2. Bangun kekuatan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, bersama-sama kekuatan rakyat yang lainnya untuk melawan neoliberalisme.
  3. Neoliberalisme hanya akan menyengsarakan rakyat dan membuat rakyat menjadi korban pelanggaran HAM, dan hanya dengan SOSIALISME lah rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 17 Mei 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: