Tinggalkan komentar

Pengungsi Timor Timur Masih Terabaikan


Oleh : Videlya Esmerella*

Sebelas tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dilalui dengan penuh keterbatasan hidup. Keterbatasan mendapatkan jaminan penghidupan, keterbatasan dalam sarana infrastruktur, keterbatasan informasi, keterbatasan pendidikan, keterbatasan jaminan kesehatan, dan masih banyak lagi. Singkatnya, terbatasnya akses untuk memenuhi hak hidup akan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB). Inilah yang dialami sebagian besar pengungsi eks-Timor Timur didaerah perbatasan antara Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur. Padahal, mereka dengan tegas telah memilih menjadi warga negara Republik Indonesia.

Pasca jajak pendapat tahun 1999, penduduk Timur Timor yang memilih memisahkan diri dari Republik Indonesia memulai hidup baru mereka melalui bantuan internasional dibawah naungan PBB, dan yang menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi WNI mengungsi dibarak-barak pengungsian ala kadarnya. Jajak pendapat membagi dua ideologi dan memisahkan sanak saudara. Jajak pendapat memaksa mereka hijrah dari tanah kelahiran. Begitu besar pengorbanan dan begitu mahal harga dari sebuah tragedi politik.  Dan tragedi ini masih berlanjut bagi mereka yang masih berstatus pengungsi. Hidup dalam ketidakpastian hidup. Hidup dalam semakin lemahnya peran negara kepada warganya yang telah mengkatkan diri untuk setia pada Ibu Pertiwi.

Negara, dalam hal ini pemerintah (baik pusat dan daerah) sepertinya pun mulai mengabaikan mereka. Para pengungsi kian hari kian dijanjikan kesejahteraan, namun tak pernah terealisir. Mereka dijanjikan Rumah Sangat Sederhana, namun tak pernah ada. Ratusan dari mereka hidup dibarak pengungsian beratapkan daun lontar, berdindingkan pelepah pohon, beralaskan kardus bekas, sementara untuk konsumsi sehari-hari mereka hanya mengandalkan hasil panen jagung dari tanah lair (bukan kepunyaan pribadi).  Anggaran yang tiap tahunnya dibahas dengan memakan anggaran yang tidak kalah sedikitnya dari yang akan dikucurkan pun tak menyentuh mereka secara berkelanjutan & optimal. Satu generasi harus menanggung dosa lama.

Pemerintah pusat memberi tanggungjawab pada  pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi. Akibat lemahnya pengawasan pemerintah pusat sudah dapat diduga hasil yang diharapkan tak tercapai karena hilangnya “indera” kepedulian pemerintah terhadap para pengungsi.  Masihkah negara ragu pada komitmen mereka terhadap kesatuan NKRI (yang selalu didengung-dengungkan itu)? Atau negara mengganggap karena terlalu banyak beban sehingga memaksa mereka secara implisit untuk bertahan sendiri dengan kemampuan sendiri ditengah himpitan keterbartasan?

* penulis adalah anggota PRP Makassar, lahir ditanah Timor tepatnya dikota Dili. Jika diberi umur panjang ingin lagi menikmati laut Timor Lorosai..

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: