Tinggalkan komentar

5 Setan Dunia Musuh Demokrasi Rakyat Pekerja, Mari Kibarkan Panji-panji Perang, Lawan Sampai Menang!


(Tulisan ini merupakan Pidato Politik Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja yang Disampaikan pada saat HUT RI ke-65, 17 Agustus 2010)

Jakarta, 17 Agustus 2010

Terbanglah garudaku,

Singkirkanlah kutu-kutu di sayapmu,

Berkibarlah benderaku,

Jangan ragu dan jangan malu,

Bahwa sesungguhnya kita mampu

(“Bangunlah Putra-putri Pertiwi”, Iwan Fals)

Hari ini kita mengenang kembali Proklamasi Kemerdekaan RI dalam umur 65 tahun. Waktu melangkah terus, bangsa Indonesia masih jatuh bangun dalam membangun demokrasi. Model demokrasi seperti apa yang dicari oleh Indonesia? Jika menurut konsepsi umum, Indonesia pernah bereksperimen dengan demokrasi parlementer/liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila di bawah Jenderal Soeharto (1966-1998). Kemudian, pada saat ini di bawah Jenderal SBY-Boediono, Indonesia melangkah pada model demokrasi yang menggunakan pemilihan langsung presiden, gubernur, bupati, dan walikota sebagai mekanisme yang disebut demokratis. Namun, eksperimen model demokrasi selama eksistensi kemerdekaan Indonesia ada, seperti bangunan tanpa fondasi yang ambruk disikat gempa tanpa meninggalkan internalisasi pengetahuan dan tradisi yang demokratis.

Sebagai rakyat pekerja yang setia membayar pajak negara, pada kesempatan ini, mari kita blejeti model-model demokrasi —yang telah disebutkan itu— yang dicangkokkan di negeri ini sejak 17 Agustus 1945, yang terbukti mengalienasikan (mengasingkan) rakyat pekerja dengan relasi-relasi sosial-budayanya terhadap kontrol ekonomi-politik negara.

Kawan-kawan seperjuangan,

Mengapa eksperimen demokrasi dalam sejarah Indonesia merdeka tak menginternalisasikan suatu pengetahuan dan tradisi, baik dalam tatanan pemerintahan maupun relasi dalam berkehidupan bersama sebagai rakyat Indonesia? Mengapa makin lama rakyat pekerja makin merasa tak betah hidup di tanah air sendiri sebagai satu ikatan bangsa yang multi-etnik dan multi-agama, yang di dalamnya terdapat relasi sosial oleh karena perbedaan gender maupun perbedaan kelas? Mengapa rakyat pekerja teralienasi dari model-model demokrasi yang pernah dilahirkan maupun yang sedang dipraktekkan, selama 65 tahun Indonesia merdeka? Jawabannya hanya satu kalimat: Karena konsepsi demokrasi kita merupakan musyawarah mufakat dengan “5 Setan Dunia”, untuk menyingkirkan, mengucilkan, “membunuh” rakyat pekerja dari kehidupannya yang layak. Siapa “5 Setan Dunia” itu? Ialah Neoliberalisme, Kolonialisme, Imperialisme, Patriarkisme, dan Fundamentalisme (NEKOLIMPATFU).

Kawan-kawan seperjuangan,

Secara kesejarahan, Indonesia adalah negara bangsa yang lahir dari kolonialisme. Kolonialisme telah menjajah sekitar 4 abad lamanya dan berganti-ganti alih kekuasaan dari VOC (perusahaan multinasional pertama di dunia), Hindia Belanda, Inggris, Jepang, sampai kemudian Indonesia mempunyai peluang mendeklarasikan kemerdekaannya di tengah kecamuk Perang Dunia II. Secara formal Soekarno-Hatta —atas desakan pemuda revolusioner— mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tetapi masyarakat internasional baru mengakuinya pada 1949. Sedangkan dari perspektif Belanda, baru mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada Oktober 2005. Ini artinya apa? Dari aspek ekonomi, kepentingan Belanda menjajah Indonesia pada mulanya bukan untuk kepentingan politik dan militer, melainkan untuk kepentingan dagang (bisnis). VOC bukan sama dengan pemerintah Belanda, melainkan konsorsium 6 kamar dagang (investasi) di Belanda. Sehingga kolonialisme di Indonesia berwatak mencari peruntungan dagang dengan memonopoli komoditi hasil bumi sejak rempah-rempah, kayu cendana, beras, kopi, tembakau hingga tambang, laut, hutan, dan lain-lain. Maka terang sudah, disain kolonisasi atas Indonesia hanya menjadikan negeri ini sebagai sumber bahan baku sekaligus pasar —sebagai teritorial untuk memutar kapital modal internasional.

Kemerdekaan yang dideklarasikan pada saat itu merupakan gagasan, agar Indonesia tidak lagi menjadi sumber bahan baku dan pasar bagi kepentingan korporasi perusahaan internasional. Syaratnya, secara domestik harus berdikari untuk mengurus dirinya sendiri dari campur tangan kekuatan korporasi modal internasional yang kemudian disebut kaum imperialis. Secara politik, berarti Indonesia harus menciptakan demokrasi yang memberikan kedaualtan kepada rakyat pekerja untuk menentukan sendiri bentuk struktur ekonominya yang tak berwatak kolonial.

Tetapi, rupanya tak semudah Soekarno membaca teks proklamasi di Lapangan Ikada pada 17 Agustus 1945. Sebab, tak lama sesudah itu, pemerintah Indonesia yang merdeka mengadakan transaksi utang kepada imperialisme —karena sebuah kenyataan penguasaan modal terpusat di tangan imperialis, dan Indonesia berada dalam struktur ketergantungan mantan negara jajahan kepada penguasa modal internasional. Sudah barang tentu ada konsekuensinya. Yang terpenting adalah penyusunan model pemerintahan yang tetap dapat melanggengkan kepentingan imperialis atas kekayaan dan tenaga kerja di Indonesia. Itulah sebabnya, bangunan demokrasi di Indonesia selalu mengalami kecelakaan, yang alhasil, malahan hanya menjadikan rakyat pekerja sebagai objek pemberi suara kepada pemimpin yang pro-imperialis. Namun, tekad untuk mengusir imperialisme —terutama dari gerakan rakyat pekerja— santer bergelora sebagai aksi massa yang signifikan mengambil alih aset kolonial antara 1957-1964. Ibu Emi Sukemi, seorang kader Sarikat Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) dan Gerwani dari Garut, merupakan contoh kader perempuan yang pada usia 24 tahun telah memimpin pengambilalihan perkebunan kolonial di sana untuk menjadi aset nasional. Inilah yang dikenal dengan gerakan nasionalisasi aset kolonial, meskipun pemerintah Soekarno belum berhasil menyentuh kelompok perusahaan minyak. Maka bangunan demokrasi liberal dan terpimpin rapuh oleh konflik kepentingan dari dalam negeri, terutama antara yang pro-imperialis versus anti-imperialis.

Ketika demokrasi Pancasila merupakan model yang dibangun pemerintahan Soeharto, sesungguhnya yang terjadi adalah menganulir gagasan proklamasi 17 Agustus 1945. Kenyataannya, atas nama krisis ekonomi-politik sejak 1963-1965, organisasi imperialis IMF mendisain pembangunan Indonesia untuk keluar dari krisis dengan biaya utang. Syaratnya, gerakan rakyat pekerja yang anti-imperialis harus dibabat habis melalui peristiwa genosida terutama antara Oktober 1965-1968 di seluruh Indonesia. Tujuannya agar kepentingan imperialis dan kegiatannya menguras bahan baku, mengeksploitasi tenaga kerja, pendirian pabrik-pabrik, dan mensosialisaskan ideologi konsumtif di Indonesia, tak ada yang mengganggu-gugat. Sehingga demokrasi Pancasila itu sendiri sebenarnya hanyalah sebuah nama, yang substansinya merupakan disain imperialisme.

Baik kolonialisme maupun imperialisme melekat di dalamnya watak patriarki. Artinya apa kawan-kawan? Persisnya, kolonialisme dan imperialisme sama-sama menciptakan sistem untuk menjadikan perempuan sebagai objek seksual, sebagai budak-kuli-buruh yang tenaganya dieksploitasi, baik untuk proses produksi maupun reproduksi sosial (keberlangsungan masyarakat), dan membiarkan kekerasan fisik dan seksual sebagai bagian dari metode penundukan dirinya. Sistem per-nyai-an telah diciptakan sejak masa VOC sampai Hindia Belanda. Mulanya tak resmi, kemudian diresmikan. Hal ini dalam kepentingan agar laki-laki kolonial yang bujang maupun meninggalkan isterinya di Belanda, mulai dari pejabat, pengusaha, administratur, tentara, yang berada di koloni Hindia Belanda tetap terpenuhi kebutuhan seksualnya. Para perempuan pribumi yang dipekerjakan sebagai babu seringkali juga dijadikan pelayan seksual laki-laki kolonial. Sistem perbudakan tenaga dan seksual semacam ini berlanjut ke masa kolonisasi Jepang, yang disebut jugun ianfu.

Kawan-kawan seperjuangan,

Perjuangan gerakan mahasiswa yang didukung rakyat pekerja yang berpuncak mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, telah ditelikung habis-habisan oleh elit borjuasi nasional. Cita-cita kita terhadap demokrasi yang didisain dan dibangun oleh rakyat pekerja telah dibekukan melalui euforia pemilu caleg dan pilkada. Kita disodori dengan ilusi reformasi untuk mengawal transisi politik menuju konsolidasi demokrasi, dengan ciri-ciri adanya keterbukaan partisipasi masyarakat, demiliterisasi, peranan partai politik yang meluas, dan liberalisasi ekonomi. Namun yang sebenar-benarnya adalah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konsepsi demokrasi neoliberal.

Apakah demokrasi neoliberal? Prinsip neoliberalisme adalah menghilangkan aspek negara menjadi pasar investasi dan perdagangan bagi kepentingan korporasi perusahaan-perusahaan transnasional. Imperialisme membutuhkan Indonesia sebagai sumber bahan baku, dan kemudian dipercanggih oleh sistem neoliberal yang melakukan proses penjajahan Indonesia melalui intervensi perundang-undangan. Maka, demokrasi yang harus dibangun di negeri ini adalah yang membuka peluang modal transnasional (supranasional) mempunyai otoritas kekuasaan secara ekonomi politik dan sosial-budaya di Indonesia. Penyelenggara negara yang dipilih rakyat melalui pemilihan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, tidak memiliki otoritas kekuasaan untuk mengelola aset dan memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan. Pengambilan kebijakan di tingkat nasional-daerah berelasi kelindan dengan kepentingan modal transnasional. Inilah keadaan negara yang disebut oleh William I. Robinson dengan sebutan Transnational State, di mana demokrasi yang berlangsung di negeri kita saat ini, sesungguhnya, mengantar Indonesia menuju Transnational State. Pejabat negara kita berkolaborasi secara politik dengan kepentingan modal internasional, antara lain melalui G-20, Asia-Europa Meeting Forum, dan sebagainya. Sedangkan secara ekonomi, melalui forum-forum IMF, Bank Dunia, WTO, dan bank-bank lainnya.

Dalam koridor inilah, kita sekarang mengerti bahwa revisi UU Penanaman Modal Asing (PMA), disusul oleh penyusunan UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Kelautan, dan lain-lain, adalah dalam kerangka menjadikan Indonesia sebagai Transnational State yang dipimpin oleh corpocracy (rezim perusahaan-perusahaan transnasional). Adapun keterbukaan politik yang mengilusikan eksisnya demokrasi di Indonesia, merupakan pintu masuk neoliberalisme mengkonsolidasikan agenda-agenda penjajahannya. Otonomi daerah merupakan pemekaran kekuasaan untuk mencegah sentralisasi kekuasaan, sedangkan pemekaran wilayah merupakan upaya untuk menata kembali kapling-kapling penjarahan bahan baku tambang, laut, hutan, perkebunan, dan penciptaan kawasan industri merupakan pembangunan teritorial yang tak punya ikatan dengan peraturan nasional. Maka, tepatlah, bila kita memberi nama model demokrasi yang berjalan saat ini adalah demokrasi neoliberal.

Pada saat yang sama, kita menghadapi fundamentalisme yang mengatasnamakan kepentingan identitas agama. Perempuan telah diatur dengan segala rambu-rambu kesopanan. Budaya pelarangan, pengharaman, pembubaran pertemuan masyarakat, dan lain-lain tampak dibiarkan berkembang membabi buta. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama (milisi) dibiarkan mengumbar metode kekerasan untuk melakukan teror dan intimidasi kepada kelompok masyarakat yang dipandang haram dan terlarang. Buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan lain-lain, yang seluruhnya ini merupakan komponen rakyat pekerja menjadi sasaran pertama aksi-aksi kekerasan kelompok milisi hampir di seluruh Indonesia. Kemana penyelenggara negara yang seharusnya melindungi rakyatnya? Rupanya mereka membiarkan terjadinya genosida terjadi hingga rakyat pekerja mengalami kematian ekonomi-politik.

Kawan-kawan seperjuangan,

Terang sudah. Dalam usianya yang ke 65 tahun, tepat pada 17 Agustus 2010, teks Proklamasi yang dahulu dibacakan Soekarno tinggal kenangan. Pada usianya yang ke 65 tahun, negeri kita sudah dijajah kembali. Sedangkan para ahli ekonomi, ahli politik, dan ahli-ahli lainnya di Indonesia masih mempercayai ilusi, bahwa Indonesia telah mencapai konsolidasi demokrasi. Tampaklah pula, neoliberalisme memproduksi fundamentalisme untuk menakut-nakuti rakyat pekerja agar tunduk tanpa perlawanan. Terang sudah, patriarkisme bersemayam dalam neoliberalisme dan fundamentalisme untuk menjadikan tubuh perempuan sebagai budak seksual, budak konsumen yang konsumtif, dan diperbudak tenaganya. Namun kepada kaum perempuan pula proses survival (keberlangsungan) hidup keluarga dan masyarakat yang seharusnya ditanggung neoliberalisme, malahan dibebankan kepada mereka.

Inilah jahatnya “5 Setan Dunia”, yaitu NEKOLIMPATFU (Neoliberalisme, Kolonialisme, Imperialisme, Patriarkisme, dan Fundamentalisme), yang menjadi musuh Rakyat Pekerja. Tak ada pilihan lain bagi rakyat pekerja selain harus tetap berjuang untuk hidup dan menang, melalui persatuan organisasi buruh, organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi pedagang kaki lima, organisasi perempuan; dan juga dengan organisasi yang bertujuan pembebasan rakyat pekerja di seluruh dunia untuk membangun unifikasi Sosialis secra nasional maupun internasional.

Untuk itu kami menyerukan satu tindakan, satu tujuan, dan satu tekad untuk mengibarkan panji-panji perang melawan “5 Setan Dunia” menuju pembebasan dan kekuasaan rakyat pekerja. Kita bangun Sosialisme di bawah kontrol rakayt pekerja.

Jangan pernah lelah memperjuangkan Sosialisme.

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!

Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!

Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!

Jakarta, 17 Agustus 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: