Tinggalkan komentar

Pernyataan Sikap PRP dalam Rangka Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional


salam Rakyat Pekerja,

Tanggal 30 Agustus dikenang oleh masyarakat internasional sebagai hari dimana kampanye menentang praktik penghilangan paksa mulai digelorakan oleh para keluarga korban penghilangan paksa di Amerika Selatan. Tanggal 30 Agustus oleh masyarakat internasional dipersembahkan untuk mengenang mereka yang selama ini telah dihilangkan secara paksa. Hal ini bermula ketika sebuah organisasi regional Amerika Selatan yang bernama FEDEFAM (The Latin American Federation of Associations for Relatives of the Detained-Disappeared) memulai kampanyenya menentang praktek penghilangan secara paksa di hampir seluruh regio Amerika Latin, yang diperkirakan menelan korban 90.000 orang.

Praktik penghilangan secara paksa di Indonesia sendiri telah dikenal semenjak peristiwa 1965. Ratusan ribu bahkan jutaan orang kemudian dihilangkan secara paksa oleh pemerintahan militeris-kapitalis pimpinan Soeharto, yang hingga kini tidak kembali ke keluarganya. Praktik ini sendiri kemudian berlanjut terus pada peristiwa pelanggaran HAM lainnya, seperti Penembakan Misterius (Petrus) pada tahun 1983-1984, peristiwa Tanjung Priok 1984, peritiwa Talangsari-Lampung 1989, hingga peristiwa penghilangan paksa terhadap aktifis pro-demokrasi yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Praktik penghilangan orang secara paksa di dunia, dan di Indonesia, biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki aktivitas politik untuk kepentingan menentang rezim yang menindas rakyatnya dan tunduk terhadap kapitalisme. Tanpa jasa-jasa korban yang telah dihilangkan secara paksa oleh pemerintahan kapitalis ini, tidak mungkin rakyat pekerja di seluruh Indonesia dapat menikmati masa-masa saat ini. Bahkan perlawanan yang terjadi terhadap kediktatoran Soeharto di zaman Orde Baru, banyak sekali diinspirasikan oleh perjuangan mereka yang telah hilang hingga saat ini. Sebut saja misalnya, kata-kata “hanya satu kata: LAWAN!” yang sangat menginspirasi perlawanan pada tahun 1998 adalah kutipan sajak dari seorang penyair Wiji Thukul, yang hilang pada periode 1998.

Hingga saat ini, rezim Neoliberal seakan-akan membiarkan kasus ini berlarut-larut dan tidak jelas ujung penyelesaiannya. Orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan secara paksa ini pun, pada saat ini telah duduk manis dan menikmati posisi-posisi strategis di dalam tubuh pemerintahan, militer, maupun partai-partai politik. Hal ini kemudian menjelaskan, bahwa rezim neoliberal saat ini menganggap para pelaku tersebut adalah orang-orang yang telah berjasa dalam mengamankan kekuasaan para pemilik modal, sehingga perlu untuk dilindungi dari hukuman.

Demi melancarkan agande neoliberalisme di Indonesia, tentunya rezim neoliberal membutuhkan tindakan yang keras terhadap rakyat pekerja yang berupaya menggugat berjalannya agenda tersebut. Tindakan kekerasan yang dimaksud salah satunya adalah praktik penghilangan orang secara paksa.

Selama penguasa yang tunduk kepada neoliberalisme berkuasa di Indonesia, maka bisa jadi, praktik-praktik pelanggaran HAM, termasuk penghilangan orang secara paksa akan terus berlanjut di Indonesia. Selama agenda-agenda neoliberalisme dilancarkan di Indonesia, maka rakyat akan terus menjadi korban dan selalu tertindas nasibnya.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Memberi hormat dan apresiasi setingi-tingginya kepada para korban penghilangan orang secara paksa di seluruh Indonesia. Peran para korban yang dihilangkan tentunya sangat berarti bagi perlawanan terhadap neoliberalisme di Indonesia.
  2. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM tidak mungkin dilakukan selama rezim neoliberal berkuasa di Indonesia, untuk itu dibutuhkan persatuan kekuataan seluruh elemen gerakan rakyat, mulai dari korban itu sendiri maupun keluarga korban pelanggaran HAM, buruh, tani, nelayan, urban miskin perkotaan, mahasiswa, perempuan, dan lainnya untuk menumbangkan kekuasaan rezim neoliberal.
  3. Neoliberalisme bukan hanya terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia, namun juga telah membuatnya menjadi korban pelanggaran HAM. Hanya dengan SOSIALISME lah, maka rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera dan terpenuhi rasa keadilannya.

Jakarta, 30 Agustus 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: