1 Komentar

Mosi Tidak Percaya terhadap seluruh aparat penyelenggara Negara!, Sekali lagi, Neoliberalisme terbukti gagal mensejahterakan rakyat!


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,

Desakan untuk menolak pembangunan gedung baru DPR yang super mewah mulai bermunculan di tengah-tengah rakyat. Hal ini disebabkan rencana DPR untuk membangun gedung baru super mewah yang menghabiskan dana Rp 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiayai bantuan iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan iuran Jaskesmas sebesar Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin.

Rincian anggaran Rp 1,6 triliun yang diambil dari uang rakyat tersebut antara lain Rp 1,16 triliun untuk bangunan dan Rp 500 juta untuk interior dan furnitur. Artinya untuk 560 anggota akan menghabiskan anggaran Rp 2,8 miliar per ruangan, karena rencananya ruangan setiap anggota DPR akan diperluas dengan ukuran 120 meter persegi. Ruangan ini masih lebih besar daripada luas lima rumah sederhana sehat bersubsidi, yang masing-masing hanya 21 meter persegi.

Fasilitas untuk gedung baru DPR berlantai 36 itu pun tidak kalah dashyatnya. Rencananya di dalam gedung baru DPR tersebut akan dibangun tempat rekreasi, restoran, kolam renang, spa, apotek, minimarket, ruang istirahat untuk anggora DPR, helipad di lantai atas, serta 14 lift. Menurut beberapa anggota DPR, hal ini diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan serta meningkatkan produktivitas kerja bagi anggota DPR. Bahkan muncul pernyataan, bahwa pembangunan gedung baru DPR ini tidak ada hubungannya dengan kemiskinan di Indonesia. Bagi beberapa anggota DPR, ini merupakan penghargaan bagi anggota DPR, karena telah bekerja untuk rakyat. Suatu peryataan yang sangat menyakiti hati rakyat.

Keblingeran cara berpikir anggota DPR tersebut disebabkan memang semenjak dari awal, mereka menduduki posisi sebagai anggota DPR, hanyalah untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. Tidak pernah ada dalam kamus mereka, bahwa mereka berada di gedung DPR adalah untuk mensejahterakan rakyat.

Hal ini terbukti dari bagaimana mereka bekerja selama ini. Produktivitas anggota DPR sangatlah rendah, terlihat dari delapan bulan pertama 2010, DPR baru menyelesaikan pembahasan tujuh RUU. Itu pun hanya satu RUU, yakni RUU revisi UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang masuk Program Legislasi Nasional (Kompas, 31/8/2010). Kemudian mengenai perilaku anggota DPR yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partai politik, hal ini dapat terlihat selain dari ide kontroversial pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,6 triliun, juga tentang dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota (atau Rp 8,4 triliun untuk seluruh anggota), serta rumah aspirasi Rp 200 juta per anggota (Rp 112 miliar dan Rp 3,3 triliun untuk infrastruktur). Ide-ide tersebut sebenarnya adalah hanya untuk kepentingan pengumpulan suara pada Pemilu 2014 mendatang. Namun ironisnya, semua anggaran itu ditanggung oleh rakyat melalui APBN.

Fungsi pengawasan pun hanya menjadi alat bagi partai politik dan anggota DPR untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Kasus Bank Century, yang hingga kini tidak jelas ujungnya, membuktikan hal tersebut. Kasus ini hanya digunakan untuk menaikkan posisi tawar partai-partai politik dalam skema KARTEL PARTAI POLITIK yang berjalan di sistem perpolitikan di Indonesia.

Namun yang jelas adalah pertarungan yang terjadi antar sesama partai politik borjuis dan juga dengan pemerintah, dimana hanya untuk memperebutkan kucuran keuntungan yang lebih besar dari sistem neoliberal. Karena jelas, produk-produk UU yang dihasilkan dari lembaga “wakil rakyat” itu pun hanyalah menguntungkan para pemilik modal. UU Migas, UU Minerba, UU BHP, UU Ketenagalistrikan, UU Ketenagakerjaan, serta UU yang lainnya membuktikan, bahwa DPR hanyalah menjadi alat untuk melegalkan agenda neoliberalisme di Indonesia.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada seluruh aparat penyelenggara negara di Indonesia.
  2. Bangun kekuatan front politik alternatif dari seluruh gerakan rakyat untuk melawan merebut kekuasaan dari rezim neoliberalisme
  3. Neoliberalisme-kapitalisme terbukti gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 2 September 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Iklan

One comment on “Mosi Tidak Percaya terhadap seluruh aparat penyelenggara Negara!, Sekali lagi, Neoliberalisme terbukti gagal mensejahterakan rakyat!

  1. Kalau menurut saya, jika pembangunan gedung DPR itu lebih efektif untuk menampung aspirasi rakyat, kenapa tidak? itu harus kita dukung sepenuhnya, dibandingkan rencana rumah aspirasi yang jauh tidak efektif..Masalahnya adalah bila dengan gedung baru dan fasilitas mewah tersebut kinerja anggota DPR masih kayak “anak kecil” yang sering tidak masuk kerja, itulah yang harus kita tolak..

    salam,
    Bolehngeblog

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: