Tinggalkan komentar

Realitas Diplomasi RI-Malaysia


Oleh: Videlya Esmerella*

Tidak hanya sekedar terkesan sangat hati-hati yang kurang beralasan (mungkin memang karena sudah pembawaan sang presiden yang kemudian menular ke bawahannya), cara bagaimana pemerintah Indonesia mengatasi insiden penangkapan tiga petugas dinas kelautan dan perikanan oleh satuan Polisi Diraja malaysia, beberapa waktu lalu seseungguhnya mengungkapkan kelemahan yang lebih mendasar. Yakni bahwa pemerintah tampaknya tidak mengembangkan diplomasi yang kuat, tetapi mengambang dalam alasan normatif yang tidak jelas.

Bukan untuk pertama kali insiden terjadi antara RI-Malaysia, setidaknya 5 sengketa kasus mewarnai hubungan diplomatik kedua negara. Sengketa pulau Sipadan dan ligitan (setelah 35 tahun berakhir dengan keputusan Mahkamah Internasional bahwa Malaysia pemilik sah kedua pulau pada tahun 2002), penganiayaan TKI, sengketa kepemilikan Blok Ambalat di perairan sebelah timur pulau Kalimantan, klaim sejumlah budaya Indonesia (batik, angklung, lagu “Rasa Sayange” dan Reog Ponorogo sebagai khazanah budaya Malaysia sejak tahun 2007), dan yang terakhir adalah penangkapan tiga petugas patroli pengawas perikanan Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh lagi, konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi saat Presiden Soekarno menggelorakan Ganyang Malaysia pada tahun 1963, di mana Indonesia kemudian memutuskan hubungan diplomatik serta keluar dari PBB.

Rasa percaya diri Malaysia yang dengan tenang kerap merampas kedaulatan Indonesia bisa jadi merupakan interprestasi dari rasa kemenangannya atas Indonesia. Di hampir segala lini Malaysia memiliki kondisi yang jauh lebih baik dari Indonesia. Negara tetangga ini tumbuh dengan sangat signifikan setelah dirinya mampu bertahan dan tumbuh dari krisis sejak tahun ekonomi di Asia Tenggara 1997. Malaysia melakukan pemulihan tanpa bantuan dari lembaga donor IMF. Jatuhnya perekonomian Malaysia dan bertahannya perekonomian Indonesia pada krisis finansial global direspon tenang Malaysia dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang prospektif untuk pemulihan. Saat ini, Indonesia dibanjiri produk-produk malaysia, dianataranya otomotif dan investasi pertanian. Sebaliknya, Indonesia membanjiri Malaysia dengan para pahlawan devisa yang nasibnya tak kunjung jelas. Berbagai kekerasan fisik dan sosial menempa pekerja kita.

Diplomasi dalam banyak hal adalah sebuah instrumen politik, sebuah cara untuk mencapai kepentingan nasional. Namun, dalam kasus terakhir yang memanaskan hubungan kedua negara, kita tak dapat mengenali dengan jelas kepentingan apa yang sesungguhnya yang demikian mendesak untuk diselamatkan sehingga di tengah persoalan humaliasi dan provokasi kedaulatan yang serius ini kita tak juga muncul dengan ketegasan dalam berdiplomasi. Dalam banyak kasus yang terjadi diplomasi kita tidak banyak mencapai kemajuan berarti. Alih-alih menjadi ujung tombak pencapaian kepentingan nasional diluar negeri, diplomasi kita justru berfungsi sebaliknya, yakni menjadi juru bicara argumentasi luar negeri terhadap beberapa persolan yang menggusarkan negeri. Jika tidak menyerah pada argumentasi lawan, sikap ini hanya berujung pada upaya moderasi humiliasi yang menimbulkan kegusaran didalam negeri. Dalam kasus DPK, kecenderungan ini terulang. Alih-alih menunjukkan sikap empati dan ketegasan yang serupa dengan yang diharapkan masyarakat, Menteri Luar Negeri dalam berbagai keterangannya justru lebih banyak mengungkapkan soal garis perbatasan yang belum jelas, yang selain menjustifikasi sikapnya yang tidak tegas pada dasarnya juga membenarkan sikap Malaysia yang melakukan hal yang sama.

Mungkin memang benar bahwa keberlakuan klaim Malaysia ini dalam beberapa hal banyak mempersulit maksimalisasi posisi diplomatik kita dalam berbagai kasus. Namun, disitulah diplomasi menemukan seni dan tautannya secara politik. Ditengah persoalan perbatasan yang belum tuntas tugas utama diplomasi adalah mencari celah bagi pemenuhan ekspektasi publik yang tinggi, bukannya berusaha memoderasi ekspektasi itu dengan lebih banyak menghadirkan argumentasi pihak lawan.

Dalam kesemua kasus yang terjadi menjadi modus yang memberikan kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia terlihat santai dan tidak akan mempermasalahkan ganjalan-ganjalan permasalahan seperti ini. Mungkin ini sesuai dengan prinsip diplomasi presiden yang kerap diucapkan dalam berbagai kesempatan di forum-forum internasional, “thousand friends, zero enemy” (seribu teman, nol musuh). Namun, benarkah prinsip ini juga melandaskan pada kepentingan nasional jika hasilnya hanya diremehkan dan dipermainkan oleh negara-negara lain?

Bagi negeri yang telah berkali-kali mengalami humalisasi, diplomasi perlu lebih banyak tampil dengan wajah ketegasan hati, bukan curahan hati (curhat) atas kesulitan yang dihadapi.  Dengan kecenderungan mentalitas curhat dan melow seperti belakangan ini, terlihat bahwa pemerintah periode ini cenderung mengembangkan diplomasi tanpa politik. Diplomasi tidak seharusnya melarikan diri bila panggilan nasional menghendaki pemerintah untuk bersikap tegas atas segenap upaya provokasi. Negara sesungguhnya tidak memiliki peran apa pun ketika kedaulatan suatu negara tidak ditegakkan, pun dalam kasus hubungan RI-Malaysia.

* Penulis adalah Anggota PRP Makassar

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: