Tinggalkan komentar

Memperingati Hari Tani Nasional!, Bangun Kekuatan Politik Buruh dan Tani!


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap KP PRP dalam rangka Memperingati Hari Tani Nasional)

Lima puluh tahun yang lalu, tanggal 24 September 1960, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) disahkan oleh negara. UUPA ketika itu diharapkan akan mengakhiri derita kaum tani di Indonesia, karena memang dibentuk untuk merombak ketidakadilan struktur agraria warisan pemerintah kolonial. Oleh karena itulah, lahirnya UUPA 1960 menjadi tonggak sejarah yang sangat berharga bagi kaum tani untuk dilaksanakannya pembaruan agraria.

Namun kenyataannya, setelah 50 tahun UUPA ditetapkan, keadaan kaum tani di Indonesia masih saja dalam keadaan terpuruk dan jauh dari kata sejahtera. Hal ini terutama disebabkan karena kebijakan-kebijakan negara di luar UUPA, semakin massif memiskinkan kehidupan petani di Indonesia. Tanah yang tadinya digunakan untuk persawahan, akhirnya harus rela digusur untuk proyek percepatan pembangunan infrastruktur demi kepentingan para pemilik modal atau kapitalis. Tanah-tanah itu kemudian harus beralih fungsi menjadi daerah-daerah industri baru. Banyak lahan dan sumber daya alam di Indonesia, juga kemudian dikuasai secara monopoli oleh para pemilik modal, baik asing maupun domestik, yang pada akhirnya meminggirkan peran para petani. Belum lagi, kaum tani harus bersaing harga dengan para tengkulak-tengkulak yang dipelihara oleh para pemilik modal.

Karena kehilangan tanah sebagai alat produksinya, maka kebanyakan kaum tani harus beralih pekerjaan menjadi buruh tani atau menjadi buruh di perkotaan. Hal ini kemudian menyebabkan kaum tani akan kembali terjebak dalam pusaran kapitalisme yang lainnya. Mereka diupah murah oleh para majikannya dan tidak memiliki kepastian kerja sehingga setiap saat mereka harus siap jika di PHK.

Segala kesengsaraan yang diderita oleh para petani ini dimunculkan oleh berbagai kebijakan-kebijakan rezim neoliberal yang merampas tanah demi kepentingan para pemilik modal. Perampasan tanah oleh rezim neoliberal demi kepentingan para pemilik modal ini, kemudian juga memunculkan berbagai macam konflik pertanahan di Indonesia. Sudah sangat sering kita melihat dan mendegar, bahwa kekerasan-kekerasan aparat negara atau preman-preman bayaran dilakukan kepada para petani, hanya demi memberikan keamanan dan kenyamanan para pemilik modal.

Itulah dampak neoliberalisme yang diterapkan oleh rezim neoliberal di Indonesia. Strategi pembangunan versi rezim neoliberal jelas-jelas tidak berpihak kepada seluruh rakyat pekerja di Indonesia. Strategi pembangunan versi rezim neoliberal hanya akan berpihak kepada para pemilik modal. Bahkan demi kepentingan dagang, rezim neoliberal tega menghancurkan kehidupan para petani dengan mengimpor bahan pangan, yang pada akhirnya membuat para petani rugi besar dan gulung tikar.

Dengan tidak berjalannya UUPA selama 50 tahun ini, menunjukkan bahwa tidak ada kemauan dari rezim neoliberal dan partai-partai politik borjuis untuk mensejahterakan kehidupan rakyat pekerja. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan kekuatan politik alternatif dari seluruh rakyat pekerja untuk menggulingkan kekuasaan rezim neoliberal dan melawan neoliberalisme di Indonesia. Rakyat pekerja lah yang harus menentukan nasibnya dan kehidupannya di masa mendatang.

Maka dari itu, dalam memperingati setengah abad (50 tahun) diberlakukannya UUPA, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mendesak pada pemerintah agar melaksanakan UUPA, dengan menghapus/mencabut kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan UUPA.
  2. Menuntut pada pemerintah untuk melakukan distribusi dan redistribusi tanah serta lahan pertanian pada rakyat pekerja (buruh tani, petani gurem, petani tak bertanah, korban penggusuran, dan lain-lain) sesuai dengan UUPA.
  3. Bangun kekuatan politik buruh dan tani untuk menggulingkan kekuasaan rezim neoliberal dan melawan neoliberalisme di Indonesia.
  4. Neoliberalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja akan sejahtera.

Jakarta, 22 September 2010

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

<!–[if !mso]>
Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: