Tinggalkan komentar

Menolak dengan tegas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto!!!


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,
Belakangan ini polemik mengenai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto semakin hangat dibicarakan. Beberapa kalangan dengan alasan-alasannya, menyatakan bahwa Soeharto harus dihargai jasa-jasanya semasa ia menjadi Presiden RI yang kedua. Maka dari itu, Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Beberapa kalangan yang lainnya, menyatakan menolak Soeharto diberikan gelar kepahlawanan, karena di masanya lah Indonesia mengalami masa-masa kelam, baik di bidang penegakkan HAM dan korupsi.
Ide pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini sebenarnya bukanlah ide yang baru. Bila kita ingat, pada tahun 2008, PKS juga pernah menggulirkan ide ini. PKS pernah mengiklankan Soeharto sebagai “Guru Bangsa” dan “Pahlawan Nasional” di sebuah stasiun televisi, saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008. Namun ide tersebut kemudian meredup kembali, hingga saat ini.
Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto jelas merupakan rencana yang sangat mengada-ada dan tidak berpihak kepada rasa keadilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta ide reformasi itu sendiri. Pada tahun 1998, rakyat berjuang untuk menumbangkan kediktatoran rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto karena praktek korupsi dan kekerasan yang merajalela di seantero penjuru nusantara.
Pada masa Orde Baru, berbagai kasus pelanggaran HAM mewarnai kehidupan rakyat Indonesia. Demokrasi hancur akibat kediktatoran Soeharto pada saat itu. Sekitar 1,5 juta jiwa akhirnya harus melayang pada masa pembantaian massal di tahun 1965-1970. Pada kasus penembakan misterius, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Petrus pada tahun 1982-1985, sekitar 1.678 orang menjadi korban. Pada kasus Timur Timor yang terjadi pada tahun 1974-1999, sekitar ratusan ribu orang menjadi korban. Kasus Talangsari-Lampung telah menelan sekitar 803 orang menjadi korban di tahun 1989. Kasus penghilangan paksa aktivis pro demokrasi yang terjadi di tahun 1997-1998 telah menghilangkan 23 orang (9 orang dibebaskan, 1 orang ditemukan meninggal dan 13 orang hingga kini masih hilang). Serta masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.
Untuk kasus korupsi, hingga tahun 2008 – tahun meninggalnya Soeharto – sudah 4 presiden dan 8 jaksa agung tidak mampu atau tidak mau membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Pemeriksaan perkara korupsi Soeharto padahal sudah diamanatkan dalam TAP No IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Namun jelas munculnya TAP MPR tersebut dipicu karena praktek korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya.
Artinya Soeharto telah diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kasus-kasus korupsi. Ide menggulirkan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto jelas hanya merupakan upaya dari para “penjilat” yang masih setia pada kepemimpinan Soeharto. Partai-partai borjuis yang mendukung wacana ini tentunya juga patut untuk dicurigai sebagai para pendukung setia Orde Baru, yang telah bersama-sama pada tahun 1998 telah ditumbangkan oleh kekuatan rakyat. Sisa-sisa Orde Baru kenyataanya masih saja berkeliaran di dalam struktur pemerintahan saat ini.
Hal ini tentu saja menjelaskan mengapa sangat sulit untuk membongkar praktek korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Begitu juga akhirnya mulai terkuak sedikit mengapa penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti membentur tembok besar. Dengan tersaringnya nama Soeharto menjadi salah satu calon penerima gelar Pahlawan Nasional saat ini, tentunya juga berkat ketertundukkan rejim SBY kepada para pendukung Orde Baru. Tidak aneh juga, mengapa perilaku rezim SBY sangat mirip dengan perilaku rezim Soeharto, dalam upaya melakukan praktek kekerasan kepada rakyatnya, membuka lebar Indonesia untuk praktek pasar bebas dan yang lainnya.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Menolak dengan tegas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
  2. Menyatakan mosi tidak percaya kepada seluruh aparat penyelenggara negara karena terbukti hanya ingin melanjutkan praktek-praktek yang dijalankan oleh Orde Baru.
  3. Bangun kekuatan alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk melawan rezim SBY yang tidak berpihak kepada rakyat dan melawan sistem Neoliberalisme.
  4. Neoliberalisme telah gagal dalam mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat sejahtera

Jakarta, 26 Oktober 2010
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: