1 Komentar

MEMPERTANYAKAN KEBERPIHAKAN POLITIK HUKUM INDONESIA (Edisi Revisi)


Oleh: Muhammad Haedir*

Muhammad Haedir/Sekertaris Kota PRP Makassar

Hukum Tidak Berjalan Pada Ruang Hampa

Dilihat dari mekanisme pembentukannya maka dapat dikatakan bahwa hukum bertujuan sebagai alat negara untuk menentramkan rakyatnya dari rasa takut dan dengan  demikian menciptakan ketentraman dan keserasian dalam masyarakat.

Dengan demikian, Hukum tidak dapat dipisahkan dari negara sehingga secara Mutatis Mutandis tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, kapan kekuasaan negara itu terbentuk?, kekuasaan negara terbentuk dari proses politik yang jika kita terjemahkan ke Indonesia proses politik tersebut dibentuk 5 tahun sekali pada proses pemilu. Proses politik melalui pemilu inilah yag kemudian menjadi sebuah proses pembentikan hukum pada proses berikutnya.

Pada wilayah penegakan hukum, kita tidak dapat melepaskan diri dari proses pembentukan hukum/undang-undang, walaupun beberapa ahli banyak yang berpandangan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukannya memang merupakan sebuah proses politik, tapi pada proses penerapannya harus dipahami sebagai sebuah proses yang independen.

Sebuah pengalaman yang sering penulis alami dalam melakukan pendampingan kasus pidana bahwa sebuah tindak pidana yang sudah merupakan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk melakukan penyelidikan/penyidikan dan merupakan kewajiban bagi kepolisian untuk menegakkan hukum sesuai dengan kewenangannya, namun dalam beberapa kasus, kepolisian tidak akan menindaklanjuti proses sesuai aturan apabila tidak didesak.

Apabila kita berpandangan bahwa, proses penerapan hukum senantiasa independen dan tanpa interpensi, maka sudah seharusnya hakim tidak perlu menyatakan bahwa peradilan terbuka untuk umum, karena sesungguhnya persidangan yang terbuka untuk umum merupakan bentuk pertanggung jawaban pengadilan kepada masyarakat.

Untuk itu dalam proses apapun, baik itu pada wilayah pembentukan hukum hingga  penerapannya tidak dapat dilepaskan dari interpensi dalam bentuk apapun, karena hukum hidup tidak dalam ruang hampa.

Pengertian Kelas dan Pembentukan Kekuasaan

Mari kita belajar dari beberapa undang-undang yang jika dikaji merupakan sebuah peraturan yang menguntungkan suatu kelas tertentu dalam masyarakat, dan kemudian menyingkirkan kelas tertentu pula.

Perlu penulis bahas secara singkat apa yang penulis maksud dengan “kelas” Dalam hal ini kelas yang penulis maksud adalah kelas yang menurut Marxisme sebagai posisi sesorang/masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, kelas yang penulis maksudkan bukanlah tentang kaya atau miskin, karena kaya ataupun miskin menurut Marxisme ditentukan oleh kedekatan seseorang terhadap faktor-faktor produksi, faktor-faktor produksi yang dimaksud oleh marx adalah tiga komponen penentu pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu alat kerja, tenga kerja,  dan lahan kerja faktor-faktor produksi inilah yang dimaksud dengan Modal (Kapital)

Untuk memudahkan, mengerti tentang kelas yang penulis maksud disini penulis akan memberikan contoh sebagai berikut:

Kita contohkan antara buruh dan pengusaha, buruh merupakan kelas yang tidak memiliki faktor-faktor produksi, sementara pengusaha memiliki/memonopoli faktor-faktor produksi, kita tahu bahwa sesorang yang tidak memiliki faktor-faktor produksi berarti tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itulah seseorang yang tidak memiliki faktor-faktor produksi tersebut dengan terpaksa harus menjual tenaganya kepada yang memiliki faktor-faktor produksi.

Mungkin pembaca bertanya-tanya tentang tujuan penulis dalam mengungkapkan pengertian kelas, ini disebabkan kerana bagi penulis struktur kelas inilah nantinya yang menentukan proses politik hingga menentukan proses pembentukan hukum.

Penulis akan memulai dengan pertanyaan apa tujuan pengusaha dalam membiayai proses kampanye pada pemilu?, kalau memang yang membiayai proses kampanye bukan dari kelompok-kelompok pengusaha, lalu dari mana mereka (para calon dalam pemilu) mendapatkan dana untuk membiayai kampanye?, sementara kita tahu bahwa proses kampanye membutuhkan tidak sedikit dana. Atau kita sudah harus bertanya siapakah pimpinan partai sekarang ini yang bukan berasal dari kelas pengusaha?

Semua pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab untuk mengurai keterkaitan antara kelas-kelas sosial seperti yang diungkap oleh karl marx, dengan proses pembentukan kekuasaan politik.

Tentunya, tujuan pengusaha tersebut tidak semata untuk memuluskan proses bisnisnya, tapi lebih dari itu menginterpensi pembentukan kebijakan pada wilayah regulasi (pembentukan undang-undang).

Begitulah proses kelas bekerja hingga terbentuknya sebuah regulasi, proses politik kekuasaan kelaslah yang menentukan pembentukan hukum, walaupun beberapa ahli mengatakan bahwa hukum itu tidak hanya yang tertulis, tapi perlu diingat bahwa kebanyakan penegak hukum Indonesia masih sangat normatif dalam menegakkan hukum.

Kita sering melihat bagaimana penetapan kawasan hutan lindung secara semenah-menah mengakibatkan penduduk yang sebelumnya mendapatkan makan dari hasil hutan harus diusir (setahu penulis masyarakat dengan kemampuan teknologi pengelolaan hutan yang terbatas tidak akan memperburuk pemeliharaan hutan), sementara pembabatan hutan oleh pemegang (pengusaha) HPH tidak tersentuh sama sekali, malah dibiarkan dengan alasan mereka telah memenuhi syarat karena telah mengantongi HPH. Yang perlu ditanyakan adalah proses pembuatan regulasi yang membolehkan pengelolaan hutan oleh pemegang HPH adalah siapa?, dan peraturan yang dengan semenah-menah menetapkan kawasan hutan lindung dan menjauhkan masyarakat dari proses lingkungannya adalah siapa?.

Dengan demikian Hukum adalah salah satu alat rejim penguasa dalam mempertahankan kekuasaan kelasnya. Kelas berkuasa memanfaatkan segala tenaga dan upaya untuk menjaga posisi kelasnya, termasuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berdiri jauh dari intervensi  masyarakat secara umum. Dari sini, negara membuat sebuah sistem hukum untuk mengikat masyarakat agar tidak berniat untuk merebut kekuasaan.

Hal di atas dapat kita gunakan untuk menganalisis konteks hukum Indonesia hari ini, banyak sebuah peraturan hukum yang dibuat sebenarnya sangat jauh dari kondisi masyarakat.

Buktinya dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang dikembangkan negara ini, dari mulai kebijakan ekonomi, politik,  pengembangan budaya, sampai peraturan hukum semua ditujukan untuk bagaimana memperlihatkan penghambaan negara Indonesia terhadap modal baik lokal maupun internasional.

Pengembangan sistem hukum di Indonesia semua diarahkan untuk memenuhi keinginan-keinginan bos-bos mereka yang tegabung dalam perkumpulan negara-negara G-8.

Produk hukum seperti Undang-Undang Penanaman Modal 2007, Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, PERPU Kawasan Ekonomi Khusus 2007, Undang-Undang BHP, semuanya tidak lepas dari sebuah kebijakan yang lebih menguntungkan korporat-korporat Internasional yang dipaksakan melalui IMF dan WTO juga menuntungkan korporat nasional.

Konstitusi negara kita telah mengatur tentang kesamaan setiap warga negara di mata hukum, tapi kenyataannya sistem hukum yang dibangun di Indonesia tidaklah seperti itu. Seorang pencopet misalnya, yang hanya merugikan satu orang harus mendapatkan perlakukan yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Bandingkan dengan seorang koruptor yang telah merugikan ribuan masyarakat Indonesia dihukum dengan hukuman penjara yang tidak begitu lama, sudah begitu mendapatkan penjara yang sejuk dan ber-AC, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak dapat dijerat hukum (kebal hukum). Hal tersebut adalah contoh kecil keberpihakan sistem hukum indonesia.

Pembuatan Hukum Tanpa Kontrol Masyarakat

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa sistem hukum Indonesia diarahkan untuk sebuah kepentingan proyek besar pemerintah yang sering disebut kebijakan neoliberal.  Hal ini diakibatkan oleh sebuah proses pembuatan hukum yang berjalan tanpa adanya kontrol masyarakat secara luas.

Partisipasi masyarakat dalam politik, yang pada akhirnya akan melahirkan sejumlah kebijakan dan hukum, ditentukan melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu) setiap empat tahun sekali.  Masyarakat yang tidak sadar dimobilisasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan membuat sebuah peraturan hukum. Setelah itu, selesai sudah proses kontrol masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Hal ini berakibat pada semakin leluasanya pemerintah negeri ini untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan dalam proses pembuatan peraturan hukum, maupun dalam menjalankannya.

Sementara itu, pemerintah juga membatasi masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dengan berbagai aturan-aturan hukum yang mereka tetapkan sendiri. Bahkan, mereka juga mengebiri organisasi gerakan rakyat yang selama ini mengontrol kekuasaan karena semua harus berada dalam jalur hukum yang telah mereka buat.

Parahnya karena kontrol terhadap peraturan yang mereka buat dilakukan oleh “mereka-mereka” juga, peran masyarakat dalam kontrol pelaksanaan peraturan sangatlah kecil sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan hukum di mana-mana.

Inilah yang menyebabkan sistem hukum kita lebih berpihak pada korpporat-korporat asing, karena sangat terbuka peluang untuk mengadakan kongkow-kongkow dengan para korporat tersebut.  Tidaklah heran bila korupsi semakin berkembang di negeri ini, yang tidak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif tapi juga melibatkan para penegak hukum.

Mempertegas Kontrol Masyarakat

Hukum adalah produk politik, siapa yang berkuasa pada kekuasaan politik, dialah yang memegang peran dalam setiap pengambilan kebijakan yang ada. Di negara kita (bahkan di negara manapun itu di belahan dunia ini) proses pengambilan kebijakan ditentukan oleh posisi politiknya.

Tidak akan ada sebuah produk hukum yang berkeadilan tanpa dilandasi oleh sebuah sistem politik yang demokratis, sementara kekuatan politik Indonesia didominasi oleh mereka yang pro kebijakan neoliberal, sehingga kebijakan hukum negara inipun selalu berpihak pada pemilik modal.

Hegemonisasi kapitalisme yang semakin massif dipasok, entah itu dengan ilusi politik liberal maupun dengan hegemoni media-media kapitalis yang selama ini banyak berperan dalam pembentukan opini publik, juga telah memberikan ilusi keadilan bagi masyarakat.

Maka untuk merubah sebuah sistem hukum agar menjadi berkeadilan, sebuah kontrol masyarakat mutlak dibutuhkan. Ini untuk mencegah sebuah pemerintahan yang berjalan dan mengambil tindakan sendiri.

Selain itu, kita harus berbesar hati mengakui bahwa kelompok progresif Indonesia (yang selama ini melakukan kontrol) sejauh ini hanya membatasi gerakan mereka dalam mengkritisi kebijakan, tanpa berusaha lebih jauh terlibat dan mendorong kesadaran masyarakat ke dalam proses pembuatan kebijakan.

Hal yang paling penting adalah kekuatan melawan hegemoni yang dilakukan oleh kelompok progresif tidak mampu menyaingi hegemonisasi negara. Untuk itu, kelompok progresif penting memiliki sebuah media yang mampu menjangkau hingga ke pelosok dalam memasok kesadaran sejati bagi rakyat.

* Penulis Adalah Sekertaris Kota PRP Komite Kota Makassar

Edisi Sebelumnya pernah terbit di: http://www.prakarsa-rakyat.org

Iklan

One comment on “MEMPERTANYAKAN KEBERPIHAKAN POLITIK HUKUM INDONESIA (Edisi Revisi)

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: