Tinggalkan komentar

Perempuan Indonesia Saat Ini, Hidup Berlanjut dalam Kehancuran


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap: Barisan Perempuan Indonesia, Gerakan Perempuan Anti Diskriminasi (GADIS) – Komunitas Indonesia yang Adil dan Sejahtera (KIAS) dalam Memperingati Hari Perempuan Internasional))

Berawal pada 8 Maret 1857, para buruh perempuan di pabrik pakaian dan tekstil di New York, Amerika Serikat, mengadakan sebuah aksi protes. Mereka menentang kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah yang rendah. Polisi menyerang para pemrotes dan membubarkan mereka.

Dua tahun kemudian, juga di bulan Maret, untuk pertama kalinya para perempuan itu mendirikan serikat buruh sebagai upaya melindungi diri mereka dan memperjuangkan beberapa hak dasar di tempat kerja.

Berapa puluh tahun kemudian, 8 Maret 1908, sejarah mencatat, sebanyak 15 ribu perempuan turun ke jalan sepanjang kota New York menuntut diberlakukannya jam kerja yang lebih pendek, menuntut hak politik, dan menghentikan adanya pekerja di bawah umur. Mereka menyerukan slogan “Roti dan Bunga”, roti adalah sebagai simbol jaminan ekonomi dan bunga melambangkan kesejahteraan hidup. Kemudian pada 8 Maret 1910, diselenggarakan sebuah konperensi perempuan di Konpenhaden, Denmark, yang mengundang organisasi perempuan dan serikat buruh terutama dari negara-negara Eropa untuk membahas tentang krisis ekonomi-politik saat itu dan mencari solusinya.

Setelah itu, dan pada 8 Maret 1914, perempuan-perempuan di seluruh dunia turun ke jalan untuk menggugat negara dan kapitalisme atas kondisi krisis yang menimpanya. Sejak itu, setiap 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional. Namun, sejak Tragedi 1965, peringatan Hari Perempuan Internasional dilarang oleh pemerintah Orde Baru sebab mendapat stigma dengan Gerwani yang dituduh membunuh para jenderal. Belakangan, berdasarkan riset yang ilmiah, ternyata tuduhan terhadap Gerwani itu tidaklah benar. Setelah orde reformasi, 8 Maret mulai dirayakan kembali oleh organisasi perempuan dan serikat-serikat di Indonesia, tetapi selalu mengalami pasang surut. Peringatan hari perempuan ini digemakan kembali oleh Barisan Perempuan Indonesia (BPI) sejak 8 Maret 2010.

Saat ini,  kondisi krisis perempuan tidak mengalami perubahan dibanding tahun lalu. Kritisnya kondisi perempuan sama artinya dengan ambruknya bangunan masyarakat dan negara. Sementara itu, pemerintahan SBY dan Boediono mengabaikan fakta tentang krisis, dan malahan menjejali masyarakat dengan data-data fiktif kemiskinan dan kondisi krisis perempuan.

Selain itu, bukannya pemerintah SBY memperbaiki kondisi kritis perempuan tersebut, malahan justru menguatkan agenda ekonomi-politik yang jauh untuk pencapaian kesejahteraan perempuan. Hidup Perempuan Indonesia tetap berlanjut dalam 7 kehancuran.

Inilah fakta perempuan di dunia dan Indonesia:

Bahwa perempuan merupakan 40% dari angkatan kerja dunia yang:

  1. Sebesar 70% dari 1,3 Milyar penduduk miskin dunia yang hidup kurang dari $ 1 perhari (Rp 9000,-/hari)
  2. Perempuan menghabiskan 50-70% waktu untuk kerja yang dibayar.
  3. Perempuan menghabiskan 2 kali lipat waktu atau lebih dibanding laki-laki untuk kerja tak dibayar (laporan ILO, 2003)
  4. Perempuan mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual sebagai tenaga kerja dibayar maupun tak dibayar
  5. Mengalami resiko kematian saat hamil dan melahirkan, di mana setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 248 perempuan meninggal (BAPPENAS,2010 )
  6. Menjadi sasaran fundamentalisme agama untuk tubuh dan kebebasan politiknya
  7. Menanggung hutang untuk pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, jaringan sosial Rp 453.569 ribu per bulan (Inkrispena, 2010)

Solusi pemerintah SBY untuk keluar dari krisis melalui program BLT, Kredit PNPM Mandiri, Millenium Development Goals (MDG’s) untuk mengatasi kondisi kritis perempuan tetap membuat perempuan tidak mampu mengubah kondisi krisisnya. Sebab, (1) akses perempuan tidak setara terhadap sumberdaya alam, institusi keuangan, institusi politik, dst.  (2) perubahan yang cepat restrukturisasi makro ekonomi akibat krisis kapitalisme membuat pasar menjadi basis utama pendapatan, (3) solusi negara tersebut bukan dalam kerangka perlindungan sosial perempuan melainkan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan kapitalis dari krisis dunia. Maka solusi tersebut merupakan manipulasi perempuan sebagai properti kapitalis untuk mengatasi krisis.

Karena kegagalan solusi pemerintah SBY untuk keluar dari krisis tersebut, perempuan Indonesia menyangga sendiri beban krisisnya melalui berbagai cara untuk survival, hingga mengalami kehancuran multidimensional. Perempuan yang tak sanggup menanggung krisisnya menempuh metode bunuh diri sebagai solusi keluar dari situasi kehancuran yang dideritanya.

Atas dasar fakta kehancuran perempuan Indonesia itu, kami mengajukan tuntutan kepada pemerintah SBY selaku penanggungjawab negara.

9 Tuntutan PKK (Perempuan Keluar dari Krisis) :

  1. Turunkan harga bahan pangan (produksi, distribusi dan konsumsi)
  2. Dukung keterwakilan perempuan dalam politik dan ruang public
  3. Cabut kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan
  4. Kebebasan informasi dan media yang ramah terhadap perempuan
  5. Peningkatan Akses Pelayanan Publik , Kesehatan dan Pendidikan
  6. Kembalikan Akses dan kontrol Perempuan terhadap Sumber Daya Alam
  7. Perlindungan dan pemenuhan HAM Pekerja Perempuan
  8. Lindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan
  9. Hentikan investasi yang merusak lingkungan dan merugikan perempuan

Di samping “9 Tuntutan PKK” tersebut, kami mengajukan solusi keluar dari krisis dan kehancuran:

  1. Membangun persatuan organisasi-organisasi perempuan di seluruh Indonesia dan saling bersolidaritas dengan organisasi-organsisasi perempuan di seluruh dunia yang mengalami krisis serupa.
  2. Membangun persatuan organisasi perempuan dengan serikat-serikat tani, buruh, miskin kota, mahasiswa, pedagang kaki-lima di seluruh Indonesia dan saling bersolidaritas dengan serikat serupa di seluruh dunia yang mengalami krisis serupa
  3. Persatuan perempuan dengan serikat-serikat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional, dalam rangka membangun gerakan rakyat untuk perubahan ekonomi-politik global
  4. Pemerintah menyelenggarakan perlindungan sosial bagi rakyat, termasuk perempuan, yang bukan diserahkan kepada lembaga bisnis keuangan, melainkan lembaga kontrol rakyat (termasuk perempuan) yang merancang, meng-implementasikan dan meng-evaluasi perlindungan sosial sebagai bagian dari partisipasi politik-ekonomi-sosial.

Barisan Perempuan Indonesia (BPI) – Gerakan Perempuan Anti Diskriminasi (GADIS) – Komunitas Indonesia yang Adil dan Sejahtera (KIAS)

BPI: Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, YAPPIKA/Gerakan ”Ayo Bantu 5,3 Juta Ibu Belajar Membaca”, YLBH APIK Jakarta, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Federasi LBH APIK Indonesia, The Wahid Institute, ANBTI, Solidaritas Perempuan, Sekretariat Jala PRT, Bingkai Merah, WALHI, KIARA, KePPak Perempuan, Himasos UNAS, Aliansi Jurnalis Independen, Migrant CARE, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, Srikandi Demokrasi Indonesia, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, Ardhanary Institute

Gadis: SP Jabodetabek, SP Angin Mamiri, SP Bungong Jeumpa, Seknas SP

KIAS : KPI Aceh, Musin Tuwu Perempuan Poso, FED, Wahid Institute, Fahmina, Mitra Wacana, LKTS, Ichdre, Aliansi Perempuan Kalimantan, Yay Walang Perempuan, LBH Apik Bali, LBH Apik NTB, Rumah Perempuan, TRUKF, Aliansi Perempuan Papua.

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: