Tinggalkan komentar

Menolak RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan!, Undang-undang Neoliberalisme akan semakin menyengsarakan rakyat!


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,

Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) C DPR RI sedang membahas RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Namun desakan-desakan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU ini pun muncul dari kalangan pemerintah dan pemilik modal atau pengusaha. Menteri Perindustrian MS Hidayat bahkan menegaskan, bahwa RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini harus rampung dalam waktu 6-7 bulan mendatang, sehingga pada tahun 2012 RUU ini sudah bisa menjadi UU. Hal ini dikarenakan berdasarkan rancangan pemerintah, dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.500 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan pelabuhan. Sementara pemerintah hanya mampu mengalokasikan dana sekitar 15%, sehingga 85% sisa kebutuhan diharapakan datang dari investasi swasta. Sedangkan kalangan pengusaha menyatakan bahwa RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor proyek pembangunan infrastruktur.

Namun, benarkah RUU ini memang dibahas dan disahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat? Jawabannya: TIDAK! Usulan untuk membentuk RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan Presiden SBY pada tanggal 15 Desember 2010 melalui Amanat Presiden No. R-98/Pres/12/2010 disinyalir sebagai rancangan legislasi yang bakal memicu penggusuran tanah rakyat. Penyerahan usulan tersebut dari Presiden SBY sesuai dengan program Pembangunan Nasional 2009-2014, yang merupakan hasil-hasil rekomendasi dari National Summit 2009. Pada National Summit 2009, yang dihadiri 1.500 peserta, ditegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan listrik.

Dari hasil National Summit 2009, para pemilik modal mengungkapkan bahwa salah satu penghambat investasi adalah kurangnya lahan yang dapat digunakan oleh pemilik modal. Maka dari itu, pengadaan lahan menjadi prioritas rezim neoliberal untuk dijalankan. Namun menurut data dari BPN, ada sekitar 7,2 juta hektar lahan yang ditelantarkan oleh para pemilik modal. Inilah bentuk kerakusan dari pemilik modal untuk mengeruk keuntungan sumber daya alam di Indonesia dan menyengsarakan rakyat. Satu hal yang jelas adalah rezim neoliberal malah berpihak kepada para pemilik modal dengan mengeluarkan berbagai aturan untuk merampas tanah-tanah rakyat.

Upaya untuk merampas tanah-tanah rakyat untuk kepentingan para pemilik modal juga sudah pernah dilakukan oleh rezim neoliberal. Tentunya kita masih ingat dengan ditetapkannya Perpres No 36/2005 jo. Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun sepertinya para pemilik modal masih belum puas dan akhirnya meminta rezim neoliberal untuk mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Tentu saja usulan rezim neoliberal untuk membentuk RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini, tidak bisa dilepaskan dari intervensi agen-agen neoliberal di dunia. Sejak tahun 2005, World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) adalah tiga lembaga kreditor dan agen neoliberalisme yang memainkan peran kunci dalam mengarahkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bercorak pasar di Indonesia. Ketiga lembaga tersebut sejak lama terlibat dalam penyediaan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur serta bantuan teknis untuk perubahan regulasi di bidang energi, jalan, komunikasi, badar udara, air dan pelabuhan. Lewat skema utang untuk “Program Pembangunan Reformasi Sektor Infrastruktur”, pihak kreditor mendorong pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan kebijakan liberalisasi.

Dari intervensi ketiga lembaga (WB, ADB, dan JBIC) tersebut, rezim neoliberal lebih didorong untuk memberikan kenyamanan kepada para pemilik modal atau swasta. Dalam pasal 6 RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dinyatakan, “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum”. Sedangkan dalam pasal 9 dinyatakan, “Pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam undang-undang ini”. Kedua pasal tersebut memastikan kepentingan rakyat ditiadakan dan harus merelakan lahan milik mereka bagi kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum yang dimaksud antara lain; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur dan fasilitas kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, pelabuhan bandar udara dan terminal; infrastruktur migas dan panas bumi yang meliputi transmisi dan/atau distribusi migas dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; jairngan telekomunikasi dan informatika; tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; cagar alam dan cagar budaya; pertahanan dan keamanan nasional; penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah; pembangunan kepentingan umum yang lainnya, yang ditetapkan dengan Keppres.

Dari sekian banyak objek-objek yang disebutkan sebagai kepentingan umum, rata-rata dibiayai, dimiliki, dan dikelola oleh pemilik modal atau pengusaha, baik domestik maupun asing. Misalnya saja, jalan tol saat ini dibangun dan dioperasionalkan oleh pemilik modal, sehingga masyarakat yang membayarlah yang akan menikmati. Begitu pula dengan sektor energi besar yang hanya untuk kepentingan industri, sementara ribuan hektar lahan produktif akan hilang. Pelabuhan bandar udara dan terminal juga hanya untuk kepentingan pelabuhan peti kemas yang yang digunakan oleh pemilik modal, serta yang lainnya.

RUU ini juga akan mempertajam konflik agraria di Indonesia. Hasil pendataan KPA, sepanjang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535.197 hektar dengan melibatkan 517.159 kepala keluarga (KK) yang berkonflik. Selain itu, rezim Neoliberal juga memiliki catatan buruk dalam pengaturan dan pengadaan tanah, karena selalu memakan korban. Berdasarkan data dari LBH Jakarta, terjadi peningkatan penggusuran dari 1.883 KK pada 2006 menjadi 6.000 KK pada tahun 2007 di kawasan perkotaan. Dapat dipastikan, dengan berlakunya RUU ini, maka tingkat penggusuran akan meningkat tajam.

Persekongkolan jahat antara penguasa dan pemilik modal kenyataannya bukan hanya pada pemaksaan pengesahan RUU ini saja. Dalam periode masa jabatan DPR 2009-2014, telah diloloskan beberapa UU berbasis agraria, yang dengan “ramah” memfasilitasi kepentingan pemilik modal asing. Beberapa diantaranya adalah UU Perumahan dan Pemukiman yang justru lebih banyak memfasilitasi penyediaan untuk kepentingan komersil termasuk komersil asing daripada untuk memfasiltiasi penyediaan perumahan untuk rakyat miskin. Berikutnya, UU Hortikultura yang memfasilitasi masuknya penguasaan modal asing di sektor perkebunan hortikultura, termasuk di dalamnya penguasaan lahan, introduksi benih, dan penguasaan pasar. Kemudian akan segera menyusul pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun yang akan menyelipkan kepemilikan asing atas satuan rumah susun. Selain itu, ada juga RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan yang akan membuka kembali pertarungan antara orientasi impor atau pembelaan petani. Kemudian juga ada RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang akan memudahkan pengangkutan minyak dan gas oleh perusahaan asing.

Persekongkolan rezim neoliberal dan pemilik modal jelas akan menyiapkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di Indonesia untuk diserahkan kepada modal asing. Neoliberalisme semakin mencengkeram kehidupan rakyat Indonesia melalui penguasa dan partai-partai politik yang menjalankan agenda Neoliberalisme di Indonesia. Jelas, segala kebijakan yang dimunculkan oleh rezim Neoliberal, baik itu Presiden SBY maupun partai-partai politik akan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Menolak pembahasan dan pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh DPR RI, karena hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Bagi seluruh elemen gerakan rakyat, nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada rezim neoliberal yang dipimpin oleh SBY dan partai-partai politik pendukung neoliberalisme, karena hanya akan memunculkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung agenda neoliberalisme yang tidak berpihak kepada rakyat. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan melawan neoliberalisme.  Kapitalisme-neoliberal terbukti gagal mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

 

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: