Tinggalkan komentar

Menolak RUU Intelijen dan RUU Keamanan Nasional!, Lawan Segala Bentuk Penyempitan Ruang Demokrasi untuk Rakyat!


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,

Bulan ini rencananya DPR akan mengesahkan RUU Intelijen menjadi sebuah undang-undang. Namun penolakan-penolakan terhadap substansi RUU Intelijen yang sangat mengancam kehidupan demokrasi bagi rakyat Indonesia, semakin keras dilakukan oleh berbagai kelompok. Hal ini dikarenakan rezim neoliberal mengusulkan agar Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan wewenang untuk menyadap tanpa izin pengadilan dan menangkap seseorang atau badan hukum. Tentu saja, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen tersebut sama saja artinya dengan melegalisasi kewenangan penculikan di dalam Undang-Undang Intelijen mengingat kerja intelijen yang rahasia dan tertutup.

Selain itu, juga disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa seseorang atau lembaga akan dikenakan sanksi pidana jika dianggap membocorkan rahasia intelijen, termasuk media dan lain sebagainya. Artinya, dengan kategori rahasia informasi intelijen tersebut, maka akan jelas-jelas mengancam kebebasan pers kita dalam konteks kebebasan informasi. Lembaga intelijen juga dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah, bukan alat negara. Dengan demikian, lembaga intelijen akan menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentigan penguasa, dibandingkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jelas artinya, RUU Intelijen ini akan menjadikan rezim neoliberal menjadi sangat mirip kekuasaannya seperti rezim di masa Orde Baru, yang meneror kehidupan rakyat Indonesia dengan berbagai instrumen represif.

RUU Intelijen menjadi alat penguasa untuk mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia. Permasalahan yang lain adalah bukan hanya RUU Intelijen yang dijadikan alat rezim neoliberal untuk memberangus kehidupan rakyat Indonesia. Yang lainnya adalah RUU Keamanan Nasional yang mengatur penanganan ancaman keamanan nasional. Namun permasalahan yang paling penting di dalam RUU Keamanan Nasional (Kamnas) adalah kekuasan presiden yang sangat superior, karena berwenang untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi ancaman nasional aktual dan ancaman potensial. Rezim neoliberal tentunya akan memanfaatkan undang-undang ini untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan mengkategorikannya sebagai sebuah ancaman nasional.

RUU Keamanan Nasional (Kamnas) juga memberikan wewenang kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penyadapan untuk menangani serta mencegah sebuah ancaman nasional. Hal ini sebenarnya sangat mirip dengan substansi RUU Intelijen yang memberikan wewenang kepada lembaga intelijen untuk melakukan penangkapan dan penyadapan.

Dalam RUU Kamnas juga disebutkan, bahwa pemogokan massal dan ideologi juga menjadi sebuah ancaman nasional. Artinya, aksi-aksi pemogokan yang dilakukan oleh rakyat pekerja akan ditangani dengan keras karena dianggap sebuah ancaman nasional. Selain itu, perbedaan ideologi juga nantinya akan ditangani dengan keras oleh rezim neoliberal.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: mengapa rezim neoliberal mengusulkan berbagai RUU yang kenyataannya akan semakin mempersempit ruang-ruang demokrasi bagi rakyat? Berbagai RUU tersebut tentunya akan mengembalikan kehidupan rakyat sipil Indonesia ke masa Orde Baru yang represif, otoriter, dan penuh ketakutan. Namun bagi rezim neoliberal, berbagai RUU yang mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat ini dibutuhkan untuk menciptakan kepatuhan dan ketertundukan rakyat terhadap rezim neoliberal. Karena jelas, dari berbagai agenda neoliberalisme yang saat telah dijalankan atau bahkan yang akan dijalankan nantinya membutuhkan kepatuhan sepenuhnya dari rakyat Indonesia.

Berbagai agenda neoliberalisme yang dijalankan oleh rezim neoliberal tentunya akan mendapatkan penolakan-penolakan sehingga menimbulkan gejolak di tingkatan rakyat. Misalnya saja, aksi penggusuran lahan rakyat untuk memenuhi ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, yang selama ini diinginkan oleh para pemilik modal. Hingga saat ini, rezim neoliberal telah menyiapkan RUU Pengadaan Lahan untuk Pembangunan sebagai alat untuk merealisasikan ketersediaan lahan tersebut. Namun tentunya dibutuhkan alat represi, seperti RUU Intelijen dan RUU Kamnas, agar rakyat tidak menolak dan tunduk dengan keinginan rezim neoliberal dan pemilik modal.

Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2011 ada berbagai macam RUU yang nantinya akan mengancam ruang-ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia. Selain RUU Intelijen dan RUU Kamnas, juga ada RUU Perubahan tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU Rahasia Negara, RUU Penanganan Konflik Sosial, dan yang lainnya. Berbagai RUU tersebut tidak lebih hanyalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para pemilik modal, baik asing maupun domestik di Indonesia.

Namun permasalahan yang lain adalah munculnya berbagai RUU yang akan mengancam ruang-ruang demokrasi serta menguntungkan bagi rezim neoliberal dan pemilik modal, tentunya juga disebabkan oleh tidak adanya kekuatan politik alternatif dari gerakan rakyat untuk menandingi kesewenang-wenangan rezim neoliberal dalam membuat kebijakan. Tentunya kekuatan politik alternatif menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak untuk melawan rezim neoliberal dan partai-partai politik pendukung neoliberalisme.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Menolak pengesahan RUU Intelijen, RUU Keamanan Nasional (Kamnas), dan berbagai RUU lainnya, yang mengancam atau mempersempit ruang-ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia, Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk penindasan serta penyempitan ruang demokrasi yang telah dipersiapkan dan dijalankan oleh rezim neoliberal saat ini, Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan melawan sistem neoliberalisme yang nyata-nyata telah menindas rakyat, Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Komite Pusat PRP

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: