Tinggalkan komentar

Maklumat Front Oposisi Rakyat Indonesia: Tolak Kenaikan Harga BBM!, Nasionalisasi Industri Migas di Bawah Kontrol Rakyat!


 

Ganti Rezim, Ganti Sistem!

Pemerintah sudah bulat akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April 2012. Mereka mengusulkan kenaikannya sebesar Rp1500 per liter. Apa artinya ini bagi kita, rakyat Indonesia?

Dampak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan kita sebagai rakyat semakin menderita. Pengguna langsung BBM, seperti pengendara motor, akan langsung merasakan dampaknya. Transportasi umum juga sudah pasti akan menaikkan ongkos jasanya, sehingga pengguna transportasi umum juga akan segera merasakan dampaknya. Organda DKI Jakarta, misalnya, dalam pernyataannya di media, sudah berencana menaikkan tarif angkutan umum sebesar 35%. Lalu, untuk berhemat, para pengguna transportasi umum kemungkinan akan beralih ke sepeda motor, sehingga kenaikan harga BBM pun berpotensi membunuh transportasi umum. Semuanya jadi terjepit.

Tapi tidak hanya sektor transportasi yang akan terkena dampaknya. Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu, disebutkan beberapa kategori pengguna BBM bersubsidi selain transportasi. Mereka adalah usaha perikanan yang terdiri dari nelayan dan pembudi daya ikan skala kecil; usaha pertanian kecil dengan luas maksimal 2 hektar; usaha mikro; dan pelayanan umum seperti krematorium. Semua pengguna ini akan terkena dampak kenaikan harga BBM.

Logikanya mirip dengan dampak di sektor transportasi. Harga produk pertanian para petani ini akan naik, karena ongkos produksi pertanian akan naik akibat kenaikan harga BBM. Para pembeli produk pertanian para petani pun akan terkena dampaknya. Lalu, dengan lumayan banyaknya tanaman pangan impor, ada kemungkinan para pembeli tanaman pangan si petani akan beralih ke tanaman pangan impor. Akibatnya, kenaikan harga BBM akan membunuh usaha pertanian si petani kecil. Hal yang sama juga akan terjadi pada nelayan. Biaya produksi yang dikeluarkan nelayan akan meningkat, apalagi total biaya pembelian BBM nelayan mencapai 50-60% dalam sekali melaut.

Bagaimana dengan industri sedang dan besar yang sudah tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi? Apakah mereka juga akan terkena dampaknya? Meskipun untuk mesin-mesin, pabrik-pabrik mungkin sudah tidak menggunakan BBM bersubsidi, tapi tidak demikian dengan ongkos pengangkutan barang. Kendaraan pengangkut barang-barang ini kemungkinan besar masih menggunakan BBM bersubsidi. Artinya, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada industri secara umum. Kenaikan harga BBM ini akan memangkas daya saing industri nasional akibat ongkos transportasi barang yang meningkat.

Tapi, tidak hanya itu. Dampak kenaikan harga BBM pada industri besar dan sedang akan mengakibatkan harga barang-barang secara umum naik. Singkatnya, kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi. Para ekonom pun sudah memprediksinya, meski dengan angka yang beragam. Pengamat ekonomi Aviliani, misalnya, menyatakan, kenaikan harga BBM antara Rp1.500 sampai Rp2.000 akan mengakibatkan tingkat inflasi nasional tahun ini menjadi 6,5%. Akibat selanjutnya, daya beli masyarakat kelas menengah-bawah dan kelas bawah akan terpangkas.

Lalu, pabrik-pabrik juga akan dipaksa melakukan efisiensi. Dampaknya adalah pada kaum buruh, bisa berupa PHK atau tekanan atas tingkat upah. Jadi, sudah dijepit oleh harga, kaum buruh juga akan dijepit dari sisi upah dan PHK. Dampaknya, upah riil buruh―yaitu nilai upah berbanding harga-harga―akan turun. Kalau kita lihat data upah riil buruh 2007-2010 dari BPS, kita bisa lihat bahwa pada tahun di mana pemerintah menaikkan harga BBM, yaitu tahun 2008, upah riil buruh cenderung menurun. Dan upah riil ini naik kembali di saat pemerintah menurunkan harga BBM. Berikut datanya:

Berdasarkan data di atas, kita bisa lihat bahwa upah riil buruh mengalami penurunan dari Rp1.019.000 di tahun 2007 menjadi Rp969.100 di bulan Desember 2008. Upah riil ini turun bersamaan dengan naiknya harga BBM di tahun 2008. Pada Mei 2008, pemerintah menaikkan harga minyak tanah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500, harga premium dinaikkan dari Rp4.500 menjadi Rp6.000, dan harga minyak solar dinaikkan dari Rp4.300 menjadi Rp5.500. Upah riil cenderung naik lagi pada akhir 2009. Tahun 2009 adalah tahun di mana pemerintah menurunkan harga BBM dengan premium dan solar turun menjadi Rp4.500. Dan kalau turunnya upah riil terjadi pada kenaikan harga BBM 2008, maka besar kemungkinan hal ini akan terjadi lagi apabila pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan April nanti.

Subsidi BBM: Untuk Orang Kaya atau Miskin?

Tapi, bukankah kata pemerintah, subsidi BBM hanya mengsubsidi orang kaya, bukan orang miskin? Pemerintah memang suka mengulang-ngulang di media massa bahwa 70% penikmat BBM bersubsidi adalah orang kaya, sementara orang miskin hanya 30%. Kemudian, diambil kesimpulan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berdampak banyak pada rakyat miskin. Jelas ini tidak benar. Berdasarkan data Susenas BPS, didapati bahwa 65% bensin ternyata dikonsumsi oleh rumah tangga miskin dan menengah ke bawah, sementara hanya 35% yang dikonsumsi oleh rumah tangga menengah, menengah atas dan kaya. Lengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut:

Selain itu, siapa yang akan paling banyak terkena dampak kenaikan harga BBM bisa kita prediksi dari data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menurut jenisnya. Asumsinya, pengguna terbesar BBM bersubsidi adalah sektor transportasi. Mari kita lihat datanya:

Dari data di atas, kita bisa lihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terbanyak adalah sepeda motor dengan persentase rata-rata sekitar 77,95% dari seluruh kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Sementara, mobil penumpang, meski menempati urutan kedua, tapi jumlahnya jauh di bawah sepeda motor. Persentase rata-rata mobil penumpang dari keseluruhan kendaraan bermotor di Indonesia hanya sekitar 11,96%.

Siapa pengguna sepeda motor? Kebanyakan adalah kelas bawah. Tapi, kita memang tidak bisa mengasumsikan bahwa semua pemilik sepeda motor itu kelas bawah, karena ada juga kelas menengah yang memiliki sepeda motor. Karena keterbatasan data, kita asumsikan saja bahwa semua pemilik mobil itu adalah kelas menengah. Dan bahwa 1 mobil dimiliki oleh 1 orang kelas menengah. Kemudian, tiap kelas menengah pemilik mobil juga memiliki 1 sepeda motor. Dengan demikian, di tahun 2010, kita dapati jumlah sepeda motor kelas bawah adalah 61.133.032 – 8.828.114 = 52.304.918 sepeda motor.

Artinya, jumlah kelas bawah yang menggunakan BBM jauh lebih banyak dari jumlah kelas menengah yang menggunakan BBM. Jika kenaikan harga BBM terjadi, ada 52.304.918 kelas bawah pengguna sepeda motor yang akan terkena dampaknya, sementara hanya 8.828.114 kelas menengah pengguna mobil yang terkena dampaknya. Jadi, tidak benar jika kenaikan harga BBM hanya berdampak pada kelas menengah. Dari data-data di atas, kita bisa lihat bahwa pengguna BBM terbesar adalah kelas bawah, sehingga mereka yang akan paling terkena dampak kenaikan harga BBM.

Apakah Subsidi BBM Membebani APBN?

Ini adalah alasan utama pemerintah untuk menaikkan harga BBM, bahwa harga minyak dunia naik, sehingga menekan anggaran untuk subsidi BBM. Betulkah demikian?

Pertama-tama, harus kita sadari bahwa ekspor minyak mentah Indonesia masih lebih banyak dari impor minyak mentah Indonesia. Jadi, sekalipun kita adalah importir BBM olahan, tapi kita masih merupakan eksportir minyak mentah. Artinya, Indonesia sebenarnya masih surplus atau mendapatkan keuntungan dari ekspor minyak mentah. Demikian datanya:

Dari data di atas, terlihat bahwa ekspor bersih―yaitu ekspor dikurangi impor―minyak mentah Indonesia selalu surplus atau untung. Artinya, kalau ada kenaikan harga minyak mentah internasional, maka Indonesia juga mendulang keuntungan dari situasi itu. Begitu pula, pajak dari sektor minyak akan meningkat jika keuntungan perusahaan minyak meningkat akibat kenaikan harga minyak internasional. Dan kalau kita bandingkan pendapatan dari sektor migas dengan pengeluaran sektor migas, pendapatan sektor migas kita cenderung lebih besar dari pengeluaran sektor migas kita. Berikut datanya:

Dari data di atas, kita bisa lihat bahwa pendatapan bersih migas―pendapatan migas dikurangi pengeluaran migas (subsidi energi)―kita selalu surplus. Bahkan, di tahun 2009 dan 2010, pendapatan dari SDA minyak bumi saja (tanpa diagregasi dengan yang lain) sudah cukup untuk menalangi subsidi BBM. Artinya, pemerintah sebenarnya tidak pernah kekurangan dana untuk subsidi BBM. Sekarang, mari kita coba prediksi pendapatan dan pengeluaran migas dengan memasukkan faktor kenaikan harga minyak dunia 2012, tetapi tanpa kenaikan harga BBM.

Untuk ini, kita akan gunakan angka-angka yang dikeluarkan pemerintah. Untuk menghitung pendapatan SDA minyak, kita akan gunakan asumsi APBN-P 2012, yang sudah disepakati pemerintah dan DPR. Di situ, asumsi harga minyak mentah Indonesia berdasarkan kenaikan harga minyak internasional adalah $105 per barel. Lalu, nilai tukar Rupiah yang disepakati adalah antara Rp8.900 dan Rp9.100 per dolar, kita akan ambil nilai tengahnya yaitu Rp9.000 per dolar. Artinya, kalau dirupiahkan, harga minyak mentah Indonesia adalah $105 x Rp9.000 = Rp945.000 per barel.

Kemudian, asumsi lifting atau produksi minyak Indonesia yang disepakati adalah 930 ribu barel per hari. Berarti dalam 1 tahun, produksi minyak Indonesia adalah 339.450.000 barel. Dengan harga per barelnya Rp945.000, maka kita dapati pendapatan SDA minyak Indonesia adalah Rp945.000 x 339.450.000 barel = Rp320.780,3 milyar rupiah. Tentunya tidak semua ini menjadi milik pemerintah, karena pemerintah harus membagi uang ini dengan pihak swasta, termasuk swasta asing, yang bermain di sektor minyak Indonesia.

Berapa bagian swasta dalam pendapatan minyak Indonesia? Itu bisa kita prediksi dari angka APBN 2012 yang lama. Dalam APBN 2012, asumsi yang digunakan adalah harga minyak mentah Indonesia $90 per barel, nilai tukar rupiah Rp8.800 dan lifting minyak 950 ribu barel per hari. Kalau dirupiahkan, harga minyak mentah Indonesia adalah $90 x Rp8.800 = Rp792.000, sementara produksi minyak setahun adalah 950.000 x 365 = 346.750.000 barel. Dengan demikian, total pendapatan minyak Indonesia seharusnya Rp792.000 x 346.750.000 barel = Rp274.626 miliar. Tapi, di APBN 2012, kita bisa lihat, pendapatan SDA minyak kita hanya Rp112.449 miliar. Dari sini, kita bisa lihat bahwa bagian swasta dari pendapatan minyak Indonesia adalah Rp274.626 miliar – Rp112.449 miliar = Rp162.177 atau sekitar 59%.

Di atas, kita sudah dapati bahwa total pendapatan minyak Indonesia kalau faktor kenaikan harga minyak dunia dimasukkan adalah Rp320.780,3 milyar. Tapi sekarang kita tahu bahwa 59%-nya atau Rp189.260,4 miliar adalah milik swasta. Berarti pendapatan SDA minyak untuk pemerintah adalah Rp320.780,3 milyar – Rp189.260,4 miliar = Rp 131.519,9 miliar. Adapun angka subsidi BBM. kalau harga BBM tidak naik, pemerintah sering menyebut angka Rp178,6 triliun. Kalau angka lain kita biarkan sama dengan APBN 2012 yang lama, maka hasil akhirnya adalah:

Begitulah kira-kira gambaran kasar angkanya jika sektor minyak Indonesia dinasionalisasi, sehingga 80% untuk negara dan 20% untuk swasta. Pendapatan bersih migas kita akan melonjak jadi Rp135.290,8 miliar, 13 kali lebih besar dari apa yang kita dapatkan sekarang. Nasionalisasi migas di bawah kontrol rakyat, dengan demikian, adalah salah satu solusi yang sejati bagi problematika BBM Indonesia. Kita tidak perlu terlalu pusing lagi memikirkan beban anggaran kalau sektor migas Indonesia dinasionalisasi, karena bebannya telah kita pindahkan ke pundak para pemodal swasta. Celakanya, pemerintah SBY saat ini lebih memilih memancung kepala rakyat dengan menaikkan harga BBM daripada mengorbankan kepentingan perusahaan-perusahaan minyak swasta.

Bagaimana dengan Pemborosan BBM?

Pemerintah dan para pendukung kenaikan BBM sering mengatakan bahwa konsumsi BBM kita boros, sehingga kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang positif, karena akan berdampak pada penghematan BBM. Jelas ini tidak benar. Mari kita lihat data-data di bawah tentang konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia 2005-2010. Di sini, yang saya masukkan sebagai BBM bersubsidi hanyalah mogas (motor gasoline atau bensin), solar dan minyak tanah, karena ketiga jenis BBM itulah yang sering disebutkan dalam berbagai peraturan negara tentang penetapan harga eceran BBM (subsidi). Begitu pula, di sini diasumsikan bahwa jumlah total dari ketiga jenis BBM ini disubsidi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tahun 2008 adalah tahun di mana rezim SBY menaikkan harga BBM. Pada bulan Mei 2008, pemerintah menaikkan harga minyak tanah dari Rp2.000 menjadi Rp2.500, harga premium dinaikkan dari Rp4.500 menjadi Rp6.000, dan harga minyak solar dinaikkan dari Rp4.300 menjadi Rp5.500. Tapi dari data di atas, kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konsumsi BBM bersubsidi antara tahun 2008 dengan tahun-tahun lainnya. Bahkan konsumsi mogas dan solar di tahun 2008 lebih besar daripada tahun 2006 dan 2007. Padahal pada tahun 2006 dan 2007, harga premium masih Rp4.500, dan harga minyak solar masih Rp4.300. Jadi, tidak benar jika kenaikan harga BBM akan berdampak pada penghematan BBM.

Meski demikian, ketergantungan umat manusia sekarang ini terhadap bahan bakar fosil memang mengkhawatirkan. Dari sudut pandang ekologis, ada ancaman peak oil dan kelangkaan di depan. Peralihan ke energi terbarukan memang merupakan tuntutan saat ini. Tapi, kita juga harus jernih melihat persoalannya. Modus konsumsi yang sekarang ini ada dikondisikan oleh modus produksi yang sekarang ini dominan, yaitu modus produksi kapital, yang memang hanya peduli dengan pengejaran keuntungan dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Ekspansi industri otomotif, misalnya, terkait erat dengan modus konsumsi BBM yang ada sekarang ini.

Selain itu, peralihan ke energi terbarukan juga terhalangi oleh kapitalisme. Investasi ke sektor energi terbarukan, seperti energi hydro dan tenaga surya, itu kecil, karena energi terbarukan ini tidak menguntungkan seperti minyak. Antonia Juhaz, pengarang buku Tyranny of Oil, pernah mencatat bahwa perusahaan minyak terbesar yang melakukan investasi di energi terbarukan hanyalah BP dan itupun hanya 5%. Yang lainnya lebih rendah dari itu.

Padahal dunia dan juga Indonesia penuh dengan sumber energi terbarukan. Produksi minyak Indonesia yang di APBN 2012 lama berjumlah 950 ribu barel per hari (setara dengan 64.449 MW) masih lebih kecil dibandingkan dengan sumber energi hydro yang jumlahnya 75.670 MW. Begitu pula, hanya diperlukan lahan seluas 1,3 juta Ha yang dipasangi instalasi tenaga surya untuk menyamai jumlah energi yang dihasilkan produksi minyak Indonesia itu. Luas lahan itu lebih kecil dibanding wilayah Kontrak Karya Freeport seluas 2 juta hektar.

Tetapi begitulah kapitalisme, mereka hanya peduli dengan akumulasi kapital, bukan dengan kemaslahatan manusia. Dan karena konsumsi BBM dan ketergantungan umat manusia terhadap bahan bakar fosil sekarang ini dikondisikan oleh modus produksi kapital, maka perjuangan untuk melepaskan ketergantungan manusia dari bahan bakar fosil dan penyelamatan ekologi mensyaratkan perjuangan untuk menghancurkan akar masalahnya, yaitu modus produksi kapital atau kapitalisme.

Rezim SBY dan Liberalisasi Sektor Migas

Di atas tadi sudah dipaparkan bahwa kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Dan tidaklah benar kalau korban kenaikan harga BBM hanya kelas menengah. Justru rakyat miskin lah korban terbesarnya. Lalu, kita juga sudah buktikan bahwa karena Indonesia masih merupakan eksportir minyak mentah sekalipun importir BBM olahan, pemerintah sebenarnya masih memiliki dana untuk menalangi subsidi BBM. Memang betul bahwa harus ada pos lain yang dikorbankan, tapi memang ada pos lain yang harus dikorbankan seperti pos utang luar negeri yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia, selain membuat kita terus-menerus bergantung kepada kreditor imperialis. Lalu, kita juga sudah berikan perhitungan kasar seandainya sektor migas Indonesia dinasionalisasi di bawah kontrol rakyat, di mana pendapatan minyak kita bisa naik 13 kali lipat dari sekarang.

Pertanyaannya, kenapa rezim SBY tetap ngotot menaikkan harga BBM? Kenapa, misalnya, alih-alih mengorbankan para pemodal swasta di sektor migas untuk menyelamatkan anggaran, rezim SBY malah memilih mencekik leher rakyat sendiri dengan menaikkan harga BBM? Jawabannya sederhana, karena rezim SBY adalah rezim yang mewakili kepentingan modal. Dan begitulah watak rezim yang mewakili kepentingan modal, tidak akan segan-segan mencekik leher rakyatnya demi keuntungan tuan-tuan pemodal swasta dan imperialis.

Liberalisasi sektor migas sendiri sebenarnya sudah berusaha didorong sejak lama. Kebijakan ini didorong terutama oleh para pemodal internasional agar bisa mendominasi sektor energi nasional dari hulu ke hilir. Aktor-aktornya, di antaranya adalah IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank dan USAID. Dalam Letter of Intent (LoI) Indonesia dengan IMF, sudah tertera aturan untuk liberalisasi sektor energi melalui pembuatan UU Migas untuk mengganti UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan UU baru yang lebih berpihak pada investor. Pada 1999, RUU Migas disodorkan oleh pemerintahan Habibie kepada DPR, melalui Menteri Pertambangannya, Kuntoro Mangkusubroto. Namun keberadaan RUU tersebut ditolak oleh DPR. Draft RUU Migas itu disebut sebagai “RUU Migas Jilid I.”

Di masa Presiden Abdurahman Wahid, RUU Migas ini kembali ditawarkan kepada DPR, melalui Menteri ESDM, Susilo Bambang Yudhoyono, yang sekarang ini menjadi Presiden kita dan hendak menaikkan harga BBM. Kemudian, diteruskan oleh Purnomo Yusgiantoro untuk menyakinkan DPR agar mengesahkan “RUU Migas Jilid II”, hingga akhirnya resmi menjadi UU pada 2001, di masa kepemimpin Megawati Soekarno Putri. Beberapa ciri dari UU ini adalah: (1) pembagian yang lebih tegas antara fungsi pemerintah (pembuat kebijakan); pengatur (regulator); dan pelaku usaha; (2) pemecahan rantai usaha ke beberapa kegiatan usaha (unbundling); liberalisasi sektor hilir migas; (3) perubahan status Pertamina menjadi persero, dan (4) penentuan harga BBM sesuai dengan mekanisme pasar.

Tapi, UU ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Keluarlah putusan MK tanggal 21 Desember 2004 mengenai perkara Nomor 002/PUU-I/2003, tentang pengajuan uji formil atas Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Migas, yang menyebutkan bahwa MK membatalkan pasal 12 ayat (3), pasal 22 ayat (1), dan pasal 28 Ayat (2). Pasal 28 ayat (2), yang dibatalkan ini adalah pasal yang menyebutkan, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Dalam hal ini MK menilai, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena penetapan harga bahan bakar minyak dan gas tidak boleh diserahkan ke mekanisme pasar, tapi merupakan kewenangan pemerintah. Karena tidak bisa menggunakan pasal ini, maka cara yang kemudian digunakan oleh pemerintah yang merupakan antek pemodal, untuk melepas harga minyak ke pasar adalah dengan mengurangi subsidi BBM pelan-pelan.

Siapa yang paling diuntungkan oleh pelepasan harga BBM ke harga pasar? Jelas industri migas swasta, termasuk swasta asing, di sektor hilir. Tahun 2004, setelah terbit Peraturan Pemerintah No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebanyak 105 perusahaan sudah mendapat izin untuk masuk di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU). Tapi, mereka mengalami kesulitan bersaing dengan BBM bersubsidi, karena harganya yang murah. Artinya, skenario untuk segera membawa harga BBM pada harga pasar sangat terkait dengan kepentingan beberapa perusahaan migas swasta, termasuk yang berasal dari Amerika. Perusahaan tersebut antara lain adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Sikap Kami

Berdasarkan paparan di atas, kami dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) menyatakan:

  1. Tolak kenaikan harga BBM! Kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia dan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak swasta, terutama swasta asing.
  2. Tolak RAPBN-P 2012 yang sekarang sedang dibahas di DPR! RAPBN-P 2012 akan menjadi basis hukum dari kenaikan harga BBM. Kalau rakyat berhasil menggagalkan pembahasan RAPBN-P 2012 di DPR, pemerintah tidak akan memiliki basis hukum untuk menaikkan harga BBM.
  3. Nasionalisasi industri minyak di bawah konrtol rakyat! Renegosiasi kontrak-kontrak migas yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional.
  4. Renegosiasi penghapusan/pengurangan pembayaran utang luar negeri dengan pihak kreditor bilateral dan multilateral.
  5. Revisi UU Migas dan UU energi agar sesuai dengan kepentingan rakyat.
  6. Efisiensi belanja negara untuk kebutuhan birokrasi dalam APBN. Pemerintah dan DPR jangan memboroskan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti studi banding ke luar negeri yang tidak jelas manfaatnya, dan sebagainya.
  7. Maksimalkan penggunaan energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut, biogas, dan lain-lain.
  8. Benahi transportasi publik dan massal untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.

 

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: