Tinggalkan komentar

Mengutuk Tindakan Brutal Aparat Keamanan di Kabupaten Ogan Ilir!, Rezim Neoliberal Melanggengkan Praktik Penindasan terhadap Rakyat!


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,

Konflik lahan di Indonesia kerap kali terjadi di bumi nusantara ini. Pada tanggal 27 Juli 2012, bahkan konflik lahan yang terjadi di Kabupten Ogan Ilir, antara petani, yang tergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB), dengan PTPN VII Cinta Manis, menyebabkan seorang anak berumur 12 tahun (Angga bin Darmawan) tewas tertembak oleh aparat keamanan. Sementara tembakan membabi buta yang ditembakkan oleh aparat keamanan yang sama juga menyebabkan 2 orang perempuan ( bernama Jesica, 16 tahun, dan Dud binti Juning , 30 tahun) serta 1 orang laki-laki bernama Rusman, dan 1 orang belum diketahui namanya, terluka parah. Penembakan oleh aparat keamanan tersebut tentunya semakin menunjukkan kebrutalan perilaku aparat keamanan dalam memposisikan rakyatnya sebagai musuh negara, serta melindungi kepentingan rezim neoliberal, para elit politik, dan pemilik modal.

Aparat keamanan di lapangan jelas hanya merupakan pion dari para elit-elit politik dan pemilik modal, yang dapat digerakkan untuk memberangus gerakan-gerakan rakyat yang mengancam keberadaan mereka. Artinya, tindakan brutal aparat keamanan di lapangan tidak bisa dilepaskan dari kemauan rezim neoliberal yang berkuasa saat ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana rezim neoliberal berupaya untuk menjaga kepentingan investasi dan menjadi sumber daya alam sebagai alat untuk mengeruk keuntungan serta transaksi politik yang berjalan selama ini.

Misalnya saja konflik agraria yang terjadi di Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan menyebutkan, bahwa ketimpangan penguasaan lahan merupakan faktor utama timbulnya konflik agraria yang saat ini banyak bermunculan di daerah tersebut. Menurut catatan Walhi Sumatera Selatan, luas wilayah administrasi provinsi ini hanya 8,7 juta hektar (HA). Kini sebanyak 4,9 juga HA atau sekitar 56,32 persen lahan dikuasai perusahaan dengan rincian 1,2 juta HA merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI), 1 juta HA perkebunan kelapa sawit, dan 2,7 juta HA pertambangan batu bara. Jika disandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 7 juta jiwa, maka penguasaan lahan setiap jiwa berkisar 0,5 HA saja. Tidak heran jika selama tiga tahun terakhir jumlah sengketa agraria yang diadukan masyarakat terus meningkat. Tahun 2009 terdapat 18 aduan sengketa agraria, tahun 2010 jumlahnya meningkat 27 aduan dan tahun 2011 terdapat 32 aduan sengketa agraria.

Ketimpangan lahan yang dilakukan sejak masa Orde Baru ini terus saja dilanggengkan oleh para penguasa di masa Orde Reformasi. Khusus untuk sengketa lahan masyarakat Ogan Ilir, yang melibatkan 20 desa dari 6 kecamatan di Ogan Ilir, dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis juga sebenarnya merupakan sengketa lahan yang sudah bertahun-tahun terjadi. Masyarakat tersebut merupakan korban perampasan lahan yang dilakukan oleh PTPN VII Cinta Manis yang terjadi sejak tahun 1982. Di masa Orde Baru, masyarakat tidak memiliki pilihan ketika kebun karet dan nanas mereka digusur oleh PTPN VII tanpa ganti rugi yang layak. Perampasan lahan tersebut jelas diwarnai intimidasi dan sikap represif dari aparat keamanan. Ganti rugi yang didapatpun sangat tidak adil, contohnya dari 5 HA lahan, hanya 1 HA saja yang diganti, atau bahkan hingga saat ini ada tanah masyarakat yang belum diberikan ganti rugi oleh pihak PTPN VII.

Keberadaan PTPN VII Cinta Manis ini pun juga dinilai tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang 70 persennya didatangkan dari luar daerah tersebut. Artinya, keberadaan PTPN VII itu pun juga tidak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, sungai yang tadinya dijadikan tempat mencari ikan bagi masyarakat sekitar, kini sudah tercemar oleh limbah PTPN VII sehingga ikan-ikan mulai punah. Debu pembakaran tebu dari pabrik gula PTPN VII juga pada akhirnya menjadi polusi bagi pemukiman masyarakat sekitar.

Keberadaan PTPN VII Cinta Manis pun disinyalir juga dijadikan alat pengerukan keuntungan bagi para elit politik dan pemilik modal, dan jelas-jelas merugikan keuangan negara. Dari luas lahan sebesar 20.000 HA yang diusahakan PTPN VII Cinta Manis, hanya 6.000 HA bersertifikat HGU, dimana artinya tercatat sebagai aset negara dan dibayarkan keuntungannya kepada negara. Namun sisanya, sekitar kurang lebih 14.000 HA tidak diketahui penggunaan dan peruntukannya.

Demi permasalahan-permasalahan di atas, kemudian aparat keamanan melakukan penembakan membabi buta kepada para petani yang menuntut haknya atas tanah, yang pada akhirnya menyebabkan tewasnya seorang anak berumur 12 tahun dan jatuhnya korban luka parah. Bahkan sebelum tindakan penembakan tersebut, aparat keamanan telah melakukan penangkapan beberapa kali terhadap masyarakat sekitar. Sudah jelas dimana keberpihakan aparat keamanan selama ini. Namun lagi-lagi, tindakan aparat keamanan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan para elit politik dan pemilik modal di negeri ini.

Berbagai upaya dialog dan mediasi telah ditempuh oleh masyarakat, baik ke pihak PTPN VII maupun Kementerian BUMN, yang merupakan induk dari PTPN VII. Namun usulan masyarakat untuk melakukan pendataan dan pengukuran ulang terhadap lahan PTPN VII secara keseluruhan, sesuai dengan HGU, serta membuka data dan dokumen bukti-bukti lahan, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang dimiliki oleh PTPN VII, telah ditolak oleh PTPN VII dan Kementerian BUMN. Penolakan dari PTPN VII dan Kementerian BUMN tersebut tentunya menunjukkan tidak adanya kemauan dari kedua institusi tersebut untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.

Pada akhirnya, instruksi SBY untuk membentuk tim terpadu guna menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PTPN VII Cinta Manis, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2012, pun seperti lips service belaka. Sudah menjadi rahasia umum, rezim neoliberal saat ini hanyalah rezim yang tunduk kepada kepentingan pemilik modal dan elit-elit politik. Rezim neoliberal saat ini lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan pemilik modal dan melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

Mengutuk keras tindakan brutal aparat keamanan yang melakukan penembakan terhadap rakyat di Kabupaten Ogan Olir. Hal ini menunjukkan keberpihakan aparat keamanan kepada elit politik dan pemilik modal, dibandingkan melindungi hak-hak warga negaranya.Bangun Persatuan seluruh gerakan rakyat untuk melawan segala penindasan yang terjadi di Indonesia.Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal di Indonesia dan melawan sistem neoliberalisme. Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 28 Juli 2012

Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: