Tinggalkan komentar

Tiga Tesis Mengapa PRP Berpeluang Menjadi Partai Kelas Pekerja


(Tulisan ini merupakan Pidato Politik Komite Pusat PRP yang disampaikan pada Kongres III PRP)

“Hanya politik Sosialisme yang akan dapat menggerakkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya untuk memerintah negaranya sendiri dan membagi secara adil pendapatan Negara” (Semaoen)

Kawan-kawan seperjuangan,

Pada hari ini kader-kader PRP akan berkongres sampai 25 Nopember 2012.

Sebagai kader PRP kita patut berbangga hati, di tengah cibiran yang mengira perjuangan kelas bukan zamannya lagi, kita telah menjadi perhimpunan yang mempersiapkan partai kelas pekerja Sekalipun di tengah cibiran bahwa menjadi anggota perhimpunan hanya membuang waktu, hanya investasi keringat-pikiran-dana tanpa prospek, tanpa status sosial, tanpa pangkat dan kekayaan, ternyata kita dapat menyelenggarakan Kongres III. Sedari lahirnya pada 2004 sampai Kongres III pada 2012, hanya kader yang memiliki kesabaran dan kesetiaan, yang berpikir ilmiah, yang tidak bermental budak, yang kritis membaca perkembangan dan perubahan, yang masih bertahan di PRP.

Keadaan kader kita saat ini, hanya sedikit jumlah perempuannya, karena sekali pun mereka aktivis, dapat terkilir daya tahan perjuangannya. Memang tidak mudah bagi perempuan untuk berjuang di dalam Perhimpunan Rakyat Pekerja, karena ia harus berjuang ganda untuk feminisme dan perjuangan kelas pekerja. Dua perjuangan ganda yang secara umum kurang mendapat perhatian dari kader rakyat pekerja. Adapun kader laki-laki karena dituntut sebagai pencari nafkah utama, maka menjadi kader PRP bukan pilihan yang tepat, jika kader itu telah terbawa ke dalam logika keluarga kapitalis. Keluarga kapitalis menuntut kepemilikan pribadi berdasarkan standar konsumtif, dan runyamnya, norma sosial mensyaratkan hal itu sebagai ukuran keberhasilan. Sedangkan menjadi kader PRP saat ini adalah tidak menyerah dalam tawanan kepemilikan pribadi versi standar kapitalis. Maka yang sampai saat ini masih setia sebagai kader tentulah manusia pilihan, manusia yang setia terhadap azas organisasi, yang kokoh terhadap prinsip politik dan ideologi, serta yang berhasil membangun keluarga perjuangan.

Itulah keadaan kita. Kita patut bersyukur telah melampaui rongrongan dari kader yang menghambat prinsip politik dan ideologi, serta berbagai tindak indisipliner. Sedangkan perjuangan kita pada dewasa ini dan ke depan dalam perkembangan politik nasional yang liberal-konservatif dan sebagai NIC (new industrial country) yang berbasis konsumsi. Kita berada di tengah berbagai ilusi demokrasi, ilusi hedonisme, tetapi juga ilusi heroisme sebagai pejuang rakyat. Hidup kita sebagai kader digempur oleh krisis dan ilusi, sedangkan perhimpunan kita masih rapuh untuk membangun daya ofensif-aktif, sehingga taktik bertahan kita masih pada tahap defensif-aktif.

Kawan-kawan seperjuangan,

Mari, kita pelajari terlebih dahulu bagaimana situasi akumulasi-kapital saat ini. Kita tahu bahwa sentral akumulasi-kapital yang berada di kawasan tertentu Eropa dan Amerika Serikat sedang mengalami krisis. Apakah krisis mereka ini? Barangkali secara awam kita membayangkan akumulasi-kapital merupakan kekayaan yang tak terbatas. Tetapi tidak begitu, menurut Karl Marx, akumulasi-kapital mempunyai batas-batasnya. Ketika terjadi keberlebihan-akumulasi-kapital, justru akan menimbulkan krisis. Keadaan itu yang dialami Amerika Serikat dan Eropa yang meledak pada tahun 2008. Sebab, keberlebihan-akumulasi-kapital itu berasal dari cabang produksi tertentu, seperti properti dan manufaktur, namun terjadi tanpa proporsional. Tanpa proporsional artinya, terjadi pertumbuhan penawaran (supply) yang terlampau cepat dan berkelebihan untuk cabang produksi tertentu dibanding dengan cabang produksi lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkembangan kekuatan produksi dan nilai profit yang tidak merata pula. Semakin tinggi pertumbuhan penawaran, semakin rendah nilai profit yang diperoleh.Paradoksnya, keseimbangan akumulasi-kapital memerlukan tingkat pertumbuhan penawaran yang tinggi, tetapi justru hal itu menurunkan tingkat profit. Sedangkan nilai profit merupakan jaminan bagi terselenggaranya proses reproduksi kapitalis, jaminan bagi kelestarian akumulasi-kapital. Jika nilai keuntungan ini mengalami penurunan, maka proses reproduksi itu mengalami goncangan, sehingga nilai kapital harus didevaluasi (penurunan nilai uang), demi merestorasi nilai profit. Maka Dollar-AS dan Euro pun mengalami devaluasi sehingga angka pertumbuhannya saat ini hanya mencapai 2% untuk Amerika Serikat, dan 0,1% untuk Eropa.

Betapa benar pendapat Kawan Marx, dan berulangkali terbukti benar. Dengan adanya krisis ini, Amerika Serikat bukan lagi negara adikuasa, demikian juga sebagian negara-negara Eropa. Sedangkan dari Asia Timur telah bangkit China dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,4% dan sanggup menalangi defisit yang dihadapi sentral kapitalis. Kini, China berupaya membangun blok ekonomi, dimana Indonesia diajak serta, untuk menanggapi pembentukan blok ekonomi Amerika Serikat yang disebut Trans Pacific-Partnership (TPP) dan tidak menyertakan China. Usaha Amerika Serikat untuk melanggengkan penjajahan terhadap kawasan satelitnya, kini menghadapi persaingan yang kuat. Ini artinya, Indonesia bakal tidak sepenuhnya menjadi satelit Amerika Serikat-Eropa, karena ada China. Lalu sebagai geografi eksploitasi bagi pembangunan akumulasi kapital Amerika Serikat-Eropa, justru kini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Pemerintah Indonesia yang diwajibkan blok sentral-kapitalis untuk menyediakan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur fisik untuk investasi dan perdagangan bebas, malahan memperoleh peningkatan profit. Kontradiksi sentra versus satelit kapitalis ini berkat sumbangan sektor jasa dan konsumsi manufaktur yang dipasok oleh barang dari China.

Tetapi apa lacur. Peningkatan profit itu justru menaikkan hasrat belanja konsumsi manufaktur dan jasa yang semakin tinggi. Golongan menengah-atas dari Indonesia berduyun-duyun sebagai turis yang membuang uang di negara-negara sentral kapitalis. Sedangkan pengobatan krisis di sentral kapitalis memang membutuhkan suntikan belanja konsumsi yang tinggi, yang hal ini dipenuhi oleh golongan menengah-atas dari Indonesia. Peningkatan profit ini juga diserap oleh birokrat dan politisi borjuasi, baik individu, kolektif, maupun institusi, untuk berkompetisi memperoleh atau mempertahankan jabatan politik. Pembongkaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap skandal korupsi yang saat ini melibatkan politisi Partai Demokrat dan Kepolisian menandakan, bagaimana dana-dana dijarah untuk politik suap atau membeli suara konstituen. Sedangkan politisi pengusaha yang mengusai bisnis televisi setiap hari bersaing mengkonstruksi berita sesuai dengan kepentingan politiknya.

Malang benar rakyat pekerja. Terjadinya peningkatan profit ini tak setetes pun diserapnya. Malahan terjadi pengekangan terhadap upah, pengambil-alihan tanah, pengusiran petani dari dakuan (klaim) perusahaan perkebunan dan tambang, penghancuran tanamam pangan menjadi komoditas industri besar, penghancuran pantai dan pengambil-alihan laut. Demi penghancuran dan pengambil-alihan ini dibuatlah berbagai rancangan undang-undang, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Massa (Keormassan), RUU Keamanan Nasional (Kamnas), RUU Keamanan Nasional (Kamnas), RUU KUHP, UU Penanganan Konflik Sosial, UU Intelijen, UU BPJS, dan UU Pengadaan Tanah.

Memang demikianlah. Kaum borjuasi di dalam satelit kapitalis bertugas untuk menjaga proses keberlangsungan akumulasi-kapital, sekalipun mereka mencurinya pula. Adalah tugasnya pula untuk melanggengkan prinsip bahwa kemenjadian sistem kapitalis karena harus ada pada susunan kelas proletar dan tenaga kerja upahan. Karena itu buruh dan laskar cadangan (yang sewaktu-waktu dibutuhkan bagi produksi kapitalis) tidak akan pernah mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Terang sudah. Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara industri baru (new industrial country) hanya ilusi yang dinyanyikan pemimpin politik borjuasi kepada rakyat pekerja!

 Kawan-kawan seperjuangan,

Benderang sekali apa yang telah dan bakal kita hadapi di masa depan. Bukan maksud kita untuk membuat hidup rakyat pekerja tidak bisa tidur, tidak bahagia, murung dan apatis. Bukan pula maksud kita untuk menghancurkan semangat juang yang kini mengalami kemajauan-kemajuan radikal. Sungguh tidak! Kita justru hendak mengajak rakyat pekerja secara rasional dapat menilai apa yang selalu dihadapi dalam perkembangan ekonomi-politik. Rakyat pekerja dapat menganalisa serta menyusun strategi dan taktik dalam perjuangan kelas pekerja.

Mari kita pelajari trend kesadaran politik massa secara umum. Telah kita sampaikan di atas, bahwa kelas borjuasi nasional sebagai terwakil dari partai politik, sedang menjarah profit pertumbuhan ekonomi untuk politik elektoral hingga tahun 2014. Dalam penjarahan profit ini terjadi kompetisi antara aliansi borjuasi nasional versus aliansi borjuasi regional/lokal, yang runyamnya, dimutasikan pada masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) di kalangan rakyat pekerja. Perang antar-kampung, bantai- membantai, dan bakar-membakar diantara rakyat pekerja, dengan korban nyawa dan harta-benda yang tidak murah, adalah contoh mutasi konflik tersebut. Sungguh mengenaskan. Pesta profit dinikmati pembuat konflik, yang penderitaannya ditanggung rakyat pekerja.

Adapun kesadaran politik golongan menengah mencapai bentuk ketidakpercayaan terhadap politisi borjuasi dan partai politiknya. Sikap itu ditunjukkan dengan, pada mulanya, mereka bersikap ‘golput’ dalam proses elektoral, lalu setelah Pemilu 2004 wacana untuk mengusung calon independen dari kalangan aktivis mengemuka, dan setelah Pemilu 2009 terwujud untuk mencari karakter pemimpin yang populis. Proses elektoral untuk Gubernur Jakarta pada tahun ini, yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ahok adalah penanda pergeseran dari ‘golput’ ke figur populis. Kemenangan figur populis terhadap antek politik kartel, telah membangun selangkah keyakinan terhadap tesis bahwa partai politik tidak penting. Karena kemenangan Jokowi-Ahok, bukanlah kerja sistematis mesin partai politik pengusungnya, melainkan karena gerakan moral warga –baik di kampung maupun media sosial. Preseden ini kiranya akan menggelinding dalam proses elektoral eksekutif di tempat lainnya. Memilih pemimpin populis pada peran eksekutif kini dipandang lebih strategis ketimbang memilih pemimpin legislatif. Figur populis adalah pemimpin yang tidak menggunakan alat politik borjuasi, sekalipun Jokowi-Ahok didukung oleh partai politik borjuasi, namun kemenangannya didukung oleh mayoritas kaum urban miskin dan golongan menengah yang menderita keprihatinan sosial-politik. Semakin figur populis mengalami ‘penganiayaan’ dari lawannya, semakin besar dukungan massa terhadapnya. Kemenangan Megawati pada masa Orde Baru adalah karena ia dianiaya, seperti halnya Sukarno ayahnya, dan kini Jokowi-Ahok.

Trend terhadap pemimpin populis saat ini memang membawa angin segar dalam tradisi demokrasi elektoral yang pro-borjuasi. Tetapi, dapat berbahaya, karena karakter pendukung yang fanatik cenderung melakukan pemujaan di luar batas, sehingga justru menciptakan relasi patron-klien, suatu bentuk relasi yang feodal. Apalagi, jika para pendukung yang fanatik ini tidak percaya kepada partai politik, sedangkan pemimpin populis itu berbasiskan partai politik borjuasi.

Betapa rentannya gerakan moral populis ini. Karena berlandaskan pada moralitas dan mempercayai bahwa kekuatannya yang tak terorganisasi secara politik akan mampu mengontrol figur pemimpin populisnya. Pandangan ini seperti mengandaikan datangnya Ratu Adil yang bakal membawa perubahan ke arah gemah ripah loh jinawi, yakni kemakmuran dan kedamaian. Pandangan ini merupakan ilusi terhadap kepemimpinan figur orang dan bukan pada organisasi politik. Sedangkan kita merindukan kepemimpinan organisasi politik dengan penciptaan sistem dan program-program yang memungkinkan rakyat pekerja memberikan kepemimpinannya.

Namun begitu, material kesadaran politik massa, terutama dari golongan menengah ini tetap kita apresiasi sebagai perkembangan maju. Sebagaimana halnya kita mengapresiasi tumbuhnya radikalisasi politik dari serikat-serikat buruh dan perlawanan lokal petani. Sikap keduanya terhadap elektoral dapat kita pindai seperti ini:

Pertama, yang bersikap menitip diri sendiri atau menjadi utusan organisasi untuk berkongkalikong (engagement) dengan partai politik borjuasi, terutama pada pemilu legislatif. Sikap seperti ini ada pada golongan menengah aktivis dan beberapa pimpinan serikat buruh. Terbukti sejak proses elektoral tahun 1999, pola engagement dengan partai borjuasi tidak mengubah formasi politik kartel borjuasi. Sikap seperti ini malahan tetap akan dipergunakan berapa pimpinan gerakan buruh dalam rangka go politic pada Pemilu 2014. Adapun golongan menengah aktivis, atas pengalaman kegagalan mengikuti pemili legislative, individu-individu itu masuk ke dalam tubuh partai borjuasi.

Kedua, yang bersikap antipartai politik borjuasi dan partai kelas, baik yang ikut elektoral maupun tidak, melainkan memilih sebagai atom bebas (individu) tanpa partai dan tanpa organisasi massa. Individu ini cukup aktif dalam berbagai aksi gerakan moral dan kian menjadi kecenderungan sikap umum golongan menengah intelektual maupun aktivis.

Ketiga, yang anti-elektoral, anti partai borjuasi, anti-pemimpin populis, namun berilusi revolusi akan terjadi ‘besok lusa’. Sikap ini banyak menjangkiti aktivis yang merasa progresif-revolusioner tetapi tidak melakukan pembangunan partai politik kelas pekerja untuk menciptakan dan memimpin revolusi. Mereka cukup aktif melakukan agitasi sembari menunggu datangnya momentum revolusi. Sikap ini serupa juga dengan menunggu datangnya Ratu Adil dari ruang angkasa, meyakini asas “sesuatu datangnya dari ruang dan waktu yang tak terduga”.

Ketiga sikap politik itu sama-sama menonjol saat ini. Alhasil semakin menciptakan kemenjadian barisan individu yang sadar politik dan kebebasan negatif, yakni yang tidak terikat oleh kewajiban dan tanggung jawab organisasional. Karena partisipasinya semata dilandasi oleh kerelawanan, keprihatinan, dan waktu luang yang dimilikinya. Trend golongan menengah ini merupakan buah dari keberhasilan politik liberal dalam bangunan demokrasi saat ini. Trend “individu-politik” ini kontradiktif dengan kesadaran politik kelas pekerja yang teroganisir dalam satuan-satuan serikat buruh, tani, nelayan, dan perempuan di dalamnya. Alhasil, trend “individu-politik” ini akan mendukung kokohnya kontradiksi kelas dengan kesadaran politik kelas pekerja.

Inilah perkembangan perkembangan kesadaran politik massa setelah pemilu 2009.

Kawan-kawan seperjuangan,

Dengan membaca (1) perkembangan krisis di pusat-akumulasi-kapital, (2) perkembangan politik elektoral, dan (3) kesadaran politik massa, kita menemukan kekhususan kontradiksi di dalamnya. Dalam akumulasi-kapital, kita menemukan kontradiksi penurunan profit di pusat kapital dengan kenaikan profit di satelit kapital. Kenaikan profit di satelit kapital menjadi modal borjuasi politik kartel untuk berkompetisi elektoral sampai tahun 2014. Dalam politik elektoral kita menemukan kontradiksi antara pemimpin dari politik kartel dengan pemimpin populis yang menyimpang (deviasi) dari kartel politiknya. Dalam kesadaran politik massa kita menemukan kontradiksi antara golongan menengah yang “individu-politik” dengan kelas pekerja yang beroganisasi serikat. Untuk melawan keumuman kontradiksi, yakni borjuasi (kapitalis) dengan kelas pekerja, kita membutuhkan partai politik kelas pekerja untuk memimpin perubahan-perubahan segi pokok dalam kekhususan kontradiksi tersebut. Dalam kesadaran politik massa, partai politik kelas pekerja diperlukan untuk memimpin kesadaran politik kelas menjadi segi pokok. Dalam politik elektoral, partai politik kelas diperlukan untuk mengubah dominasi politik kartel borjuasi. Dalam krisis di pusat-akumulasi-kapital, kita memerlukan partai kelas untuk memimpin satelit-akumulasi-kapital memperoleh kemenangan penguasaan kapital oleh kelas pekerja untuk membangun sistem yang Sosialis.

Itulah argumentasi mengapa kita membutuhkan partai kelas pekerja! Mengapa Partai kelas pekerja tetap relevan dan signifikan pada zaman sekarang? Tanpa adanya partai kelas pekerja, siapa yang akan memimpin satuan-satuan organisasi massa buruh, serikat tani, serikat nelayan, dan kaum perempuan di dalamnya, untuk membangun persatuan kelas, untuk menciptakan syarat perjuangan kelas? Partai kelas pekerja memperjuangkan kekuasaan politik kelas pekerja dengan kepemimpinan kelas pekerja yang terorganisir, dan ideologi kelas pekerja yang memberikan panduan bagi tindakan-tindakan politik kelas pekerja. Kekuasaan politik kelas pekerja menuju pada proyek terwujudnya rezim Sosialisme untuk menggantikan rezim kapitalisme-neoliberal, yang saat ini menindas dan menghisap rakyat demi kepentingan dan keberlanjutan sistem kapitalisme.

Dalam Kongres II telah dimandatkan PRP akan menjadi sebuah partai kelas pekerja. Kini dalam usianya perjalanannya yang mencapai 8 tahun lebih, dapatkah PRP meningkatkan status Perhimpunan Rakyat Pekerja menjadi Partai kelas pekerja? Kita telah memimiliki modal: pengalaman mempraktikkan ideologi-politik-organisasi (IPO), pun pemimpin dari kelas pekerja kini telah bermunculan.

Lalu apakah yang kita maksud tentang sebuah Partai kelas pekerja?

Partai kelas pekerja adalah partai kader, yang terdiri dari keanggotaan individu, yang memiliki struktur teritorial, yang memiliki konstitusi, dan norma disipliner. Tugas kader di dalam Partai kelas pekerja adalah melakukan perluasan teritorial, rekrutmen anggota, melakukan propaganda, menyelenggarakan pendidikan kader, memberikan kepemimpinan terhadap satuan-satuan organisasi massa kelas pekerja, dan menciptakan persatuan di dalam kekhususan kontradiksi, di dalam kesadaran massa secara bersyarat. Apa yang disebut syarat persatuan kesadaran politik massa adalah kecocokan dalam menentukan musuh utama kelas pekerja, yakni kapitalisme dalam berbagai bentuknya. Karena itu kesadaran politik massa ini kita sebut kesadaran rakyat pekerja. Golongan menengah pun adalah rakyat pekerja, tetapi mereka bukan kelas buruh, petani, dan nelayan. Selama golongan menengah mempunyai kecocokan dengan politik kelas pekerja untuk melawan musuh utama, mereka adalah rakyat pekerja yang memungkinkan menjadi anggota Partai kelas pekerja.

Adalah tugas kita dalam Kongres III ini untuk menjadikan PRP sebagai Partai kelas pekerja. Adalah tugas kita dalam Kongres ini untuk menyusun taktik dan strategi lebih rinci serta operasional dalam memperkuat PRP sebagai Partai kelas pekerja. Adalah tugas kita untuk mengkaji sejarah Partai kelas pekerja dan perjuangannya, bukan untuk gagah-gagahan dan meromantisirnya, melainkan untuk mempelajari keadaan-keadaannya, kegagalan dan keberhasilannya. Adalah tugas kita untuk menciptakan sosok segar Partai kelas pekerja dan perjuangan kelasnya di Indonesia.

Inilah tantangan Kongres III PRP. Tantangan untuk mampu menanggapi perkembangan situasi ekonomi-politik abad ke-21, dan keadaan negeri kita yang dikuasai politik liberal-konservatif. Liberal terhadap kapitalisme, namun konservatif terhadap dinamika perubahan kesadaran politik rakyat pekerja. Tantangan untuk menciptakan program-program politik yang bersiku-sudut dengan politik elektoral dan kesadaran politik massa yang majemuk.

Tetapi tugas kader tak cukup membangun partai kelas..

Masih ada problem yang menghambat perkembangan ruang dan aspirasi Sosialisme dalam situasi sekarang, karena kelas pekerja masih absen dalam proses elektoral. Kita telah absen di ruang elektoral selama kurang lebih 14 tahun, alhasil membiarkan partai politik borjuasi sukses melakukan kooptasi. Sebaliknya, tumbuh kecenderungan rendah diri di kalangan rakyat pekerja untuk memajukan perjuangan politiknya yang strategis dan otonom.

Jadi, tugas kader partai kelas pekerja ialah memenangkan kelas pekerja sebagai segi pokok di dalam kontradiksi politik elektoral. Sebagai catatan, kita tidak anti terhadap pemimpin populis, tetapi pemimpin populis tidaklah memiliki kesatuan-ideologi-politik dengan kelas pekerja. Oleh karena itu, kita memerlukan partai politik elektoral, yakni persatuan perjuangan dengan partai politik rakyat pekerja untuk berpartisipasi dalam proses elektoral. Sebagai persatuan perjuangan, partai ini berupa payung dari partai-partai politik rakyat pekerja, tanpa menghilangkan eksistensi masing-masing partai tersebut. Adalah tantangan Kongres ini untuk merancang rute perjalanan menuju persatuan politik rakyat pekerja. Rancangan yang harus disertai penghitungan waktu yang tepat.

Jelaslah, tugas kader Partai kelas pekerja adalah untuk memenangkan segi pokok dalam kontradiksi kesadaran politik massa. Sedangkan tugas partai persatuan rakyat pekerja yang berpartisipasi dalam proses elektoral adalah memenangkan segi pokok dalam kontradiksi politik elektoral.

Kawan-kawan seperjuangan,

Jangan pernah lupa, bahwa setiap gerak akan menciptakan kekhususan kontradiksinya. PRP sebagai Partai kelas pekerja pun memiliki kontradiksi di dalamnya. Kontradiksi itu yang selama ini kita kenal sebagai relasi organisasi politik (orpol) dengan organisasi massa (ormas). Masalah ini tetap akan membayangi dalam praktik kesatuan ideologi-politik-organisasi (IPO) kita. Kawan Lenin pun telah mengingatkan, bahwa dalam setiap gerak IPO kita terkandung sepasang hal yang bertentangan. Tantangan ini harus terus menerus hidup dalam kesadaran kita sebagai kader PRP, dan kita menyediakan metode kritik-otokritik untuk memelihara kesatuan ideologi-politik-organisasi kita.

Apapun, pada usianya yang ke-8 ini, orpol kita telah berhasil mematahkan mitos bahwa sektor manufaktur dan non-manufaktur tak dapat disatukan dalam sebuah ormas. Nyatanya mitos itu telah tumbang. Namun demikian, janganlah kita cepat puas. Ormas kelas pekerja harus lebih maju lagi dalam merancang program, menentukan orientasi dan arah perkembangan kerja organisasinya. Kader-kader ormas harus belajar lebih sabar, giat dan cermat dalam membuat penilaian (assessment) yang berbasis analisis situasi. Agar seperti ormas buruh, contohnya, dapat membangun pewadahan untuk menggarap jumlah buruh yang tidak teorganisir atau masih lemah organisasinya.

Tentu kita masih banyak kelemahan menciptakan relasi orpol dengan ormas. Tetapi bukan berarti mengurungkan perubahan perhimpunan menjadi Partai kelas pekerja.

Sebagai penutup, kita boleh mengapresiasi Konfederasi Serikat Nasional (KSN) yang gencar memperjuangkan Trikosum (tolak privatisasi, union busting, outsourcing, dan upah murah), antara lain melalui metode pemogokan serikat pabrik/perusahaan, pengajuan kasus ke Pengadilan Hukum Industrial, dan sebagainya. KSN merupakan terobosan baru yang berhasil membangun persatuan organisasi buruh perkebunan-manufaktur-badan usaha milik negara-kertas dan pulp. Kita patut mengapresiasi Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) yang berhasil merajut persatuan berbagai sektor organisasi kelas dan rakyat pekerja. Kita pun berharap perkembangan ini juga dicapai oleh serikat nelayan, serikat perempuan, serikat miskin kota dan pedagang asongan.

Pada akhirnya, selamat berkongres!

Jangan lelah memperjuangkan Sosialisme!

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!

Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!

Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!

 Garut, 22 Nopember 2012

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

 (KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: