Tinggalkan komentar

Tolak Penggusuran Paksa dan Privatisasi PT KAI!


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap Partai Rakyat Pekerja Komkot Depok)

Tolak Penggusuran Paksa dan Penggunaan Aparat Kekerasan serta Preman dalam Penggusuran!

Tolak Privatisasi PT KAI! Politik Rezim Neoliberal Tidak Berpihak Kepada Rakyat!

Salam rakyat pekerja,

Sejak akhir tahun 2012 yang lalu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan sejumlah penggusuran terhadap pedagang-pedagang kecil yang berjualan di stasiun-stasiun Jabodetabek. Penggusuran ini dilakukan PT KAI dengan dalih penataan ulang stasiun-stasiun agar menjadi lebih rapih dan tertata. Tetapi, penggusuran yang dilakukan PT KAI sejatinya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dimana penggusuran dilakukan secara paksa dan sepihak, tanpa melibatkan dialog dengan para pedagang.

Lebih dari itu, PT KAI menggunakan aparat kekerasan dan preman dalam melakukan penggusuran. Polisi dan TNI dikerahkan di hampir semua stasiun untuk mengintimidasi pedagang. Bahkan, PT KAI mengerahkan preman dalam penggusuran paksa yang terjadi di Stasiun Pondok Cina, Senin, 14 Januari 2013, kemarin. Penggunaan aparat kekerasan dan preman dalam penggusuran tersebut juga menimbulkan korban. Mahasiswa dan pedagang yang dipukuli dengan alat-alat tajam seperti linggis, mengalami luka parah. Tidak cukup dengan itu, PT KAI juga berusaha mengadu-domba antara pedagang dan mahasiswa dengan pengguna kereta api.

Sikap ngotot PT KAI untuk menggusur pedagang dari stasiun sampai dengan menggunakan alat kekerasan adalah bagian dari proses komersialisasi dan privatisasi perkeretaapian Indonesia yang sejatinya merupakan fasilitas publik dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penggusuran para pedagang kecil di stasiun dilakukan PT KAI untuk melapangkan ruang bagi akumulasi modal yang lebih besar melalui retail-retail waralaba seperti Indomaret dan Alfamaret ataupun usaha-usaha menguntungkan lainnya. Di beberapa stasiun, saat para pedagang kecil digusur, Alfamaret dan Indomaret dibiarkan tetap berdiri. Sementara itu, di Bogor, sebagai pengganti dari area parkir mobil dan motor yang digusur untuk dijadikan stabling atau lokasi parkir rangkaian kereta, akan dibangun area parkir baru yang akan dikelola oleh PT Reska Multi Usaha, salah satu anak perusahaan PT KAI.

Kuatnya kecenderungan komersialisasi dan privatisasi pelayanan publik kereta api sebagai transportasi rakyat ini juga dapat dilihat pada upaya PT KAI sekarang untuk menghapuskan KRL ekonomi dari pelayanan rutin kebutuhan transportasi kereta masyarakat. Kemudian, sudah sejak tahun 2010, negara tidak lagi memberikan subsidi kepada PT KAI untuk perbaikan dan pengoperasian prasarana kereta api (infrastructure maintenance and operation, IMO). Sejak tahun yang sama pula, kereta pengangkut barang tidak diperbolehkan lagi menggunakan BBM bersubsidi. Kecenderungan privatisasi lebih jelas lagi terlihat dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2011 yang menugaskan PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, dimana pembiayaannya tidak bersumber dari APBN dan APBD, tetapi harus diusahakan sendiri oleh PT KAI (pasal 4). Hal ini menunjukan bahwa PT KAI semakin didorong untuk mengorientasikan dirinya sebagai pengelola bisnis yang mencari profit diatas kebutuhan dan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan transportasi yang layak.

Proses privatisasi ini bukanlah proses yang jatuh dari langit. Privatisasi pelayanan kereta api oleh PT KAI sekarang adalah bagian dari politik neoliberal yang sekarang tengah berkuasa di Indonesia. Tidak heran jika kepentingan publik, yang mendasari alasan dari keberadaan Republik Indonesia, dalam masa kekuasaan neoliberalisme harus dikalahkan oleh kepentingan akumulasi keuntungan milik kelas borjuasi. Kelas borjuasi yang berselingkuh dengan elit politik dalam sistem neoliberalisme sekarang ini menjadikan rakyat pekerja dan masyarakat kecil yang miskin sebagai sapi perah untuk keuntungan mereka.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Depok menyatakan sikap:

Mengutuk tindakan kekerasan aparat dan preman, juga keterlibatan mereka dalam penggusuran.

penggusuran para pedagang kecil stasiun tanpa dialog. Stasiun adalah fasilitas publik dan penataan ulang stasiun harus melibatkan musyawarah yang demokratis dengan publik, termasuk para pedagang kecil dan pemangku kepentingan lainnya.

Mendukung aksi-aksi pedagang kecil, mahasiswa dan rakyat pekerja lainnya dalam menolak penggusuran pedagang kecil stasiun tanpa dialog.

Menolak rencana penghapusan KRL ekonomi, karena akan merugikan rakyat miskin pengguna KRL ekonomi.

Menolak privatisasi PT KAI yang akan mendorong komersialisasi perkeretaapian Indonesia. Kereta api adalah fasilitas publik yang harus dikuasai negara dan dikelola dengan orientasi pelayanan publik, bukan pencarian keuntungan.

Bangun kesadaran serta solidaritas publik dalam melawan privatisasi PT KAI, yang mengikutsertakan seluruh massa rakyat pekerja yang berkepentingan dengan pelayanan publik kereta api.

Kapitalisme-neoliberal telah gagal mensejahterakan rakyat, hanya dengan SOSIALISME lah rakyat akan sejahtera.

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: