Tinggalkan komentar

TDL Naik, Kaum Buruh yang Dikorbankan


Oleh: William Marthom (Sekretaris PRP Kota Palopo)

Negara tak henti-hentinya memperlihatkan keberpihakannya kepada kaum pemodal (pengusaha atau pemilik alat produksi). Ini adalah bukti konkrit penerapan sistem kapitalisme-neoliberal di Indonesia. Keberpihakan negara terhadap kaum pemodal dapat dibuktikan dengan beberapa fakta konkrit dalam kehidupan kaum buruh. Untuk mengupas fakta keberpihakan negara terhadap kaum pemodal, penulis akan menggambarkannya dengan beberapa peristiwa terbaru yang mungkin belum terlupakan karena waktu kejadiannya masih segar di ingatan kita (akhir tahun 2012 dan awal 2013).

Pertama, ketika kaum buruh menggelar aksi besar-besaran dan pemogokan massal di berbagai daerah, khususnya di kota-kota besar, menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. Keberpihakan negara terhadap kaum pemodal terang-benderang ketika alat negara (TNI/Polri) melakukan tindakan represif terhadap kaum buruh. Selain itu, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengamankan pelaksanaan aksi unjuk rasa dan mogok yang digelar para buruh, ‘terkesan’ melakukan pembiaran saat preman bayaran pengusaha menyerang para buruh yang mogok.Peristiwa seperti itu sebenarnya juga sering terjadi dalam aksi unjuk rasa dan mogok lainnya belakangan ini.

Kedua, di tengah maraknya aksi buruh yang menentang ancaman lock out (penutupan pabrik) dan penangguhan upah oleh pengusaha pasca penetapan UMP dan UMK, pemerintah lewat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) justru mengeluarkan ‘surat edaran,’ yang mengintruksikan jajaran pemerintah khususnya yang paling bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Disnakertrans) agar mempermudah proses penangguhan upah yang diajukan oleh pengusaha yang tidak mampu membayar UMP dan/atau UMK. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Menakertrans RI, Muhaimin Iskandar. Hal itu adalah bukti konkrit keberpihakan negera terhadap kaum pemodal dan mengorbankan kaum buruh.

Ketiga, di tengah sulitnya memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Sebesar 15%. Kebijakan negara yang menaikkan TDL 15% adalah sebuah bukti nyata agenda pemerintah untuk mensubsidi pengusaha dan mengorbankan kaum buruh secara massal. Pernyataan itu akan kita amini setelah membedah secara cermat Permen ESDM tentang Kenaikan TDL, yang ditandatangani oleh Menteri ESDM RI, Jero Wacik, pada tanggal 21 Desember 2012. Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa kenaikan TDL sebesar 15% akan dinaikkan secara bertahap per-triwulan hingga mencapai akumulasi kenaikan sebesar 15%. Dan kenaikan TDL pada tahap awal sebesar 5,3% berlaku per 1 Januari 2013.

Memang tipu muslihat pemerintah kali ini sangat halus jika tidak ditelisik secara seksama dan teliti. Pasalnya, kenaikan TDL sebesar 15% kali ini tidak berlaku bagi pelanggan PLN yang menggunakan daya 450 dan 900 Watt (volt ampere), karena mereka dianggap belum mampu oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam kebijakan tersebut pemerintah juga mensubsidi kaum pemodal (industri garmen) yang hanya dikenakan TDL di bawah 15%. Subsidi terhadap ‘industri garmen’ ini perlu dipertanyakan sebab usaha mikro atau usaha kecil seperti tukang jahit atau usaha meubel tidak disubsidi, padahal sama-sama mengandalkan listrik sebagai tenaga utamanya dalam menjalankan aktivitas produksinya.

Hal miris lainnya adalah dampak dari kenaikan TDL terhadap kaum buruh, khususnya bagi buruh yang bekerja di perusahaan pengguna listrik sebagai tenaga utamanya, seperti perusahaan baja atau metal serta pabrik gelas. Karena kenaikan TDL akan mempengaruhi biaya produksi perusahaan tersebut yang akan membuat pengusaha dan/atau manajemen perusahaan mengambil beberapa langkah seperti pertama, akan menekan upah buruhnya, seperti melakukan penangguhan upah. Kedua, melakukan efisiensi atau pengurangan tenaga kerjanya dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruhnya. Ketiga, memanfaatkan momentum kenaikan TDL untuk merubah status buruh/karyawannya dari buruh tetap (PKWTT) menjadi buruh tidak tetap atau kontrak (PKWT), bahkan berstatus outsourcing.

Momentum kenaikan TDL dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal dengan alasan legal berupa efisiensi atau pailit. Namun, beberapa bulan setelah pengusaha mem-PHK buruhnya yang berstatus buruh tetap, mereka akan merekrut buruh/karyawan baru dengan sistem kerja kontrak atau outsourcing. Jadi kenaikan TDL sama halnya dengan ajang dimana negara mengorbankan kaum buruh Indonesia, dan menyelamatkan kaum pemodal atau pengusaha.

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: