Tinggalkan komentar

Desak Upaya Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965, Mengecam DPR yang Menutup Hak Rakyat Atas Informasi Publik!


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap Partai Rakyat Pekerja)

Salam rakyat pekerja,

Upaya untuk menutup-nutupi kebenaran sejarah peristiwa 1965 masih saja dilakukan oleh rezim neoliberal saat ini. Hal ini terlihat ketika pada tanggal 29 Januari 2013, Komisi II DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepagawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ANRI yang berupaya untuk menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebenarnya berencana akan membuka arsip dokumen terkait peristiwa 1965. Namun rencana ini kemudian ditolak oleh Komisi II DPR, dengan alasan akan menimbulkan kegaduhan politik.

Hal ini tentu saja menunjukkan DPR hingga saat ini masih saja berusaha untuk menutupi kebenaran sejarah dari peristiwa 1965. Informasi mengenai peristiwa 1965 menjadi penting untuk dibuka oleh lembaga negara, mengingat informasi-informasi terkait peristiwa 1965 yang bertolak belakang dengan versi rezim Orde Baru sudah banyak tersebar di masyarakat, baik melalui buku, film, maupun liputan khusus media massa.

Kebohongan Orde Baru terkait peristiwa 1965 bahkan juga telah dibongkar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menyatakan terdapat cukup bukti permulaan telah terjadi 9 (sembilan) kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran HAM berat, dalam peristiwa 1965-1966. Sembilan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut antara lain, pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik; perkosaan; penganiayaan; dan penghilangan orang secara paksa. Bahkan dalam laporan penyelidikannya, Komnas HAM menduga bahwa pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa 1965 adalah Kopkamtib, berdasarkan struktur pelanggaran HAM berat yang terjadi dari tahun 1965 sampai 1968 dan 1970 sampai 1978. Namun hingga saat ini, berkas penyelidikan Komnas HAM tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, sebagai pihak yang seharusnya melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

Rezim neoliberal hingga saat ini memang berusaha untuk menutup rapat-rapat kebenaran sejarah peristiwa 1965, karena dari peristiwa itulah beberapa kebijakan awal yang mendukung sistem neoliberalisme muncul di Indonesia. Kegaduhan politik yang dikhawatirkan oleh rezim neoliberal bukan hanya permasalahan akan munculnya tuntutan akan keadilan dari pihak korban dan keluarga korban peristiwa 1965 yang telah mengalami pelanggaran HAM selama ini. Namun kekhwatiran dari rezim neoliberal juga terhadap gugatan terhadap produk kebijakan-kebijakan Orde Baru yang muncul pasca peristiwa 1965, yang melanggengkan berjalannya sistem Neoliberalisme di Indonesia hingga saat ini.

Pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa 1965 bukan hanya akan meluruskan arah sejarah bangsa Indonesia dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta keluarga korban peristiwa 1965 saja. Namun pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 juga akan membongkar motif utama munculnya peristiwa itu sendiri. Hal ini yang seharusnya diketahui oleh seharusnya diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh permasalahan yang muncul di Indonesia saat ini, sedikit banyak merupakan hasil kontribusi dari kebijakan-kebijakan yang muncul pasca peristiwa 1965. Rezim neoliberal saat ini tentu saja akan berusaha sangat keras untuk menutupi kebusukan-kebusukan Orde Baru, yang saat ini sedang dilanggengkan oleh rezim neoliberal.

Sudah saatnya, rakyat Indonesia mengetahui kebenaran sejarah dari peristiwa 1965. Sudah saatnya rakyat Indonesia mengungkap kebohongan-kebohongan sejarah Orde Baru yang dilanggengkan oleh rezim neoliberal saat ini. Selama ini rakyat Indonesia telah menjadi korban kebohongan dan korban penindasan Orde Baru dan rezim neoliberal.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendesak pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, sehingga peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Bangun persatuan seluruh elemen gerakan rakyat untuk melawan seluruh kebijakan-kebijakan rezim neoliberal yang menindas dan menyengsarakan rakyat.

Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan melawan sistem neoliberalisme di Indonesia.

Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan Sosialisme lah maka rakyat akan sejahtera

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: