Tinggalkan komentar

Pusatkan Pandang untuk Mematangkan Kontradiksi dalam Borjuasi-Kapitalis! Jangan Bingung dengan Hajat Pemilu!


(Tulisan ini Merupakan Pidato Politik Pimpinan KP-PRP Disampaikan Pada Hari Jadi PRP yang ke 9)

Jakarta, 13 Mei 2013

 Salam rakyat pekerja,

Setelah Kongres III yang dilaksanakan di Garut pada November 2012, Perhimpunan Rakyat Pekerja telah mentransformasi diri menjadi sebuah partai kader yang bernamaPartai Rakyat Pekerja. Sebagai partai kader, usia PRP masih terbilang bayi yang baru lahir, tetapi sebagai organisasi politik yang lahir pada 13 Mei 2004, usia PRP dapat dikatakan sebesar anak sekolah dasar. Dalam usia ini, kita telah melewati masa-masa kontradiksi di dalam dan di luar, yang mengajarkan pada kita banyak hal, terutama mempraktikkan cara berfikir: bahwa kontradiksi selalu ada, dan lalu bagaimana kita menyelesaikan berbagai kontradiksi dengan tetap mengarahkan mata pada fokus kontradiksi yang pokok. Masalah kontradiksi pokok kita ialah pertentangan kelas proletar versus borjuasi dalam aspek yang paling menentukan mengenai “kepemilikan pribadi” atas sumber-sumber alam dan manusia oleh kelas borjuasi-kapitalis. Maka tugas PRP dalam transformasi diri menjadi partai kader adalah meningkatkan mutu ideologi-politik kader dalam menyelesaikan berbagai kontradiksi dengan tetap memusatkan diri pada perjuangan untuk mematangkan kontradiksi borjuasi-kapitalis versus proletarpada situasi krisis di dalam kapitalisme dewasa ini. Hal itu adalah sebuah tantangan  produktif yang menjadi dasar argumen mengapa PRP mentransformasi diri dari perhimpunan politik menjadi partai politik dalam sebuah format partai kader.

Tetapi, jika dikaitkan dengan usia proklamasi Indonesia Merdeka –yang pada 17 Agustus nanti genap berusia 68 tahun, tentu saja PRP ibarat cucu atau cicit dari ke-Indonesiaan yang merdeka. PRP sebagai sebuah organisasi dan kader, merupakan regenerasi politik dari Indonesia Merdeka, dan merupakan bagian dari proses “menjadi Indonesia” yang belum selesai. Bagi PRP, bagaimana “menjadi Indonesia” adalah dengan membangun negara, bangsa, dan masyarakatnya berdasarkan tesis “sosialisme yang dikontrol dalam kepemimpinan rakyat pekerja”. Ketika kita meng-imaginasikan tentang keadilan dan pemerataan bagi kelas-kelas proletar ataupun yang disebut terpinggirkan, tak ada konsepsi lain yang memberikan ruang ke arah sana, selain negara ini ditata dengan sistem sosialis.

Kawan-kawan rakyat pekerja,

Jelaslah, pada saat ulang tahunnya yang ke-9, PRP menghadapi dua tantangan yang tidak sederhana, pertama, untuk membangun mutu dan ideologi kader, dan yangkedua, untuk membangun penyelenggaraan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan di dalam serta antar komunitas rakyat pekerja di tengah iklim pasar bebas negara dan rumah tangga kita.

Tantangan pertama tidak ada cara selain harus dijawab dengan menata tertib organisasi sesuai dengan Konstitusi Partai, serta membangun integritas kader yang bertanggung jawab. Kita tidak membutuhkan kader-kader yang menganggap perjuangan PRP semata untuk fashion bagi dirinya. Fashion dalam arti untuk gaya-gayaan, untuk keren-kerenan, untuk gagah-gagahan. PRP bukan karpet-merah tempat peraga busana berlenggak-lenggok mempertontonkan diri agar dianggap “berbeda” dan keren di mata orang lain. PRP tidak mendidik kader untuk menjadi peraga busana, melainkan menjadi kader yang  memberikan kepemimpinan di kalangan rakyat pekerja secara bertanggung jawab.

Apa arti bertanggung jawab? Menegakkan disiplin dalam melaksanakan Konstitusi Partai, ideologi-politik-organisasi (IPO) Partai, serta arahan kepemimpinan yang terstruktur. Bertanggung jawab berarti juga menerima kritik dan otokritik serta tidak lari tunggang langgang dari tugas yang belum selesai. Bertanggung jawab adalah juga mewujudkan seluruh gagasan menjadi kerja politik yang mewujud. Bertanggung jawab ialah sebuah kemampuan yang cerdas dan cermat untuk mengkaitkan secara produktif: melaksanakandisiplin organisasi sebagai anggota Partai dan kehendak bebas sebagai manusia! Sebab PRP juga tidak menghendaki kader-kadernya seperti bebek-bebek yang hanya mengekor atau menjilat orang-orang yang dituan-puankan sebagai pemimpin. Tidak saudara-saudara! Sekali lagi, kami ulangi, PRP menghendaki kader-kadernya mempunyai integritas yang bertanggung jawab, yang melaksanakan kehendak bebasnya sebagai manusia dalam disiplin kepemimpinan partai!

Kawan-kawan rakyat pekerja,

Apabila kita dapat menertibkan diri kita pada tantangan yang pertama, maka kita akan berpikir dan bertindak secara cerdas dalam menghadapi tantangan kedua. Apakah tantangan yang kedua? Tantangan yang kedua ialah tentang relasi PRP dengan sistem penyelenggaraan negara yang makin terang-terangan menggunakan mekanisme pasar. Kita menolak mekanisme pasar diterapkan dalam penyelenggaraan negara, karena menghilangkan otoritas negara dalam mengatur pemerataan dan keadilan atas pemilikan pribadi kepada rakyat pekerja.

Kawan-kawan rakyat pekerja, mari kita uji salah satu dari sistem penyelenggaraan negara menggunakan mekanisme pasar, ialah mengenai sistem pemilihan umum (pemilu) langsung yang menjadi semangat perubahan pada awal reformasi. Semua telah tahu, bahwa sistem pemilu merupakan sarana penting dalam kehidupan politik negara demokratis modern untuk melembagakan kekuasaan rakyat. Sekali pun yang terjadi selalu tidak memenuhi harapan, karena rakyat yang berkuasa adalah borjuasi, maka pemilu —terutama sejak Orde Baru sampai sekarang— sama dengan melembagakan kekuasaan borjuasi. Terpenting pula, bahwa kehidupan politik yang demokratis tidak mungkin tanpa adanya partai politik. Orang yang anti terhadap partai politik dapat dikatakan anti-demokrasi. Tetapi partai politik yang diwariskan Orde Baru ke masa reformasi ialah partai yang ideologinya “tanpa-ideologi”, sekali pun partai Islam dan nasionalis menyatakan bahwa dirinya memiliki ideologi. Maka dapat dikatakan bahwa pelembagaan kekuasaan borjuasi menguat dalam partai yang berideologi tanpa-ideologi. Karena itu ketika sistem pemilu langsung diterapkan, partai-partai politik tidak harus bekerja keras untuk merekrut dan memberikan pendidikan ideologi-politik kepada anggota guna mencetak kader yang daiajukan sebagai kandidat untuk dipilih langsung. Sama sekali tidak. Partai-partai politik itu menerapkan mekanisme pasar untuk memperoleh calon kandidat pada saat dibuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) oleh KPU. Penerapan mekanisme pasar di sini bukan berdasarkan persaingan program politik, melainkan melalui jual-beli dan pertimbangan utilitis (asas manfaat). Maka, orang-orang pun berduyun-duyun mendekati ke partai atau didekati partai untuk mendaftar sebagai bakal caleg. Orang-orang bakal caleg ini tidak mungkin merupakan perwakilan sebuah organisasi rakyat pekerja atau apapun, karena mekanisme pasar yang diterapkan partai politik hanya menghendaki personal yang tidak mewakili siapa-siapa selain dirinya.

Itulah perbedaan sistem pemilu langsung pada 1955 dan saat ini. Pemilu 1955 juga memilih langsung kandidat, namun yang disebut kandidat tersebut adalah kader partai yang tentu sudah dikenal pekerjaan politiknya di kalangan massa. Sedangkan pemilu saat ini, menawarkan kandidat yang sama sekali tidak dikenal massa. Makanya mereka mengandalkan metode iklan untuk memperkenalkan diri, melalui spanduk, banner, kartu nama, dan media sosial. Calon konstituen dipaksa untuk mengingat nama dan wajah, tetapi bukan kualitas atau tindakan politiknya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah orang mencoblos nama dan wajah tadi karena menurut selera pribadi atau dianjurkan oleh orang lain atau uang serta fasilitas yang telah diperolehnya. Orang memilih kandidat bukan menurut kebaikan umum (commod good), melainkan menurut pilihan pasar.

Kini aktifis dekade 1990-an, yang sempat mengambil-alih gedung DPR pada 1998, berduyun-duyun mendaftar sebagai bakal caleg. Tidak laki atau perempuan  memenuhi daftar calon sementara, terutama untuk PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Nasdem, dan Hanura, baik untuk DPR Pusat, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten. Khusus untuk bakal caleg perempuan, dengan adanya pendisiplinan KPU terhadap partai politik agar memenuhi setoran 30 persen kuota perempuan, barangkali merupakan kesempatan yang baik untuk menggunakan hak dipilih. Sekali pun menurut laporan KPU, bakal caleg perempuan itu rata-rata berada pada nomor urut 6 dan 9, jarang yang berada pada nomor urut 3, apalagi 1. Adapun aktifis federasi atau konfederasi serikat buruh, aktifis LSM, juga kita dapati terdapat dalam daftar calon sementara. Tetapi, tentu saja bahwa para aktifis tersebut bukan terwakil dari organisasinya, dan justru harus melucuti ideologi-politik organisasinya, karena partai politik hanya mau mengambil dirinya sendiri. Maka hanyalah ilusi jika aktifis yang mendaftar diri dalam mekanisme pasar bakal caleg ini mengatasnamakan gerakan sosial/politik atau organisasinya. Bakal caleg itu benar-benar personal yang masuk ke dalam mekanisme pasar pemilu. Apa yang mereka harus persiapkan adalah membawa segepok uang agar dapat menembus mekanisme pasar. Tetapi juga sungguh tidak fair, jika bakal caleg ini tetap anti-partai dan menggunakan partai hanya sebagai sarana proses pemilu belaka.

Kawan-kawan rakyat pekerja,

PRP tidak akan mendukung pemenangan salah satu partai ataupun kandidat caleg dalam pemilu. PRP juga tidak membenarkan anggota-anggotanya menjadi tim pemenangan salah satu partai ataupun kandidat. Tetapi, anggota PRP yang mendapat kartu untuk mencoblos pada saat pemilu yang ditetapkan nanti, diwajibkan pergi ke bilik suara untuk mencoblos kandidat yang disukainya sebagai pilihan pribadi. PRP juga tidak anti, apalagi menghalang-halangi aktifis yang hendak menggunakan hak dipilih melalui partai politik seleranya.

Hanya saja kita mengingatkan, pertama, agar para aktifis mengenal dengan sebenar-benarnya geopolitik daerah pemilihannya dan melakukan analisa faktual yang cermat.Kedua, agar para aktifis sejak saat ini tinggal di tengah massa di daerah pemilihan yang telah ditetapkan. Bangunlah basis sosial bukan melalui spanduk, banner, dan kartu nama bergambar, melainkan melalui pengorganisiran masalah dan kebutuhan rakyat pekerja, serta bekerjasama dengan berbagai elemen kelembagaan sosial. Ketiga, agar para aktifis tidak seperti orang kota besar datang ke desa atau perkampungan dengan memamerkan alat-alat teknologi komunikasi yang canggih, tetapi rakyat tidak mengenalnya. Keempat, para aktifis yang kelak terjun ke dalam daerah pemilihan mereka, benar-benar membangun partainya, agar berakar di kalangan massa dan mampu menjawab problem rakyat pekerja. Kelima, pada akhirnya harus mempersiapkan diri masuk ke dalam mekanisme pasar pemilu yang membutuhkan dana besar.

Kawan-kawan rakyat pekerja,

Secara prinsip, tugas kita yang mendesak saat ini ialah membantu pembangunan politik-organisasi kelas pekerja (buruh, tani, nelayan, dan perempuan) untuk melakukan gerakan kontrol rakyat pekerja baik di dalam pabrik maupun unit-unit pemerintahan negara. Berduyun-duyunlah masuk ke dalam berbagai dewan yang mengatur urusan rakyat pekerja, termasuk gunakan berbagai mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

Gerakan kontrol rakyat pekerja dimungkinkan sebagai hak warga negara untuk mengatur dan memutuskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat pekerja yang berkenaan dengan kepemilikan alat produksi dan pemenuhan kebutuhan reproduksi. Pemenuhan kebutuhan reproduksi meliputi reproduksi sosial, yakni subsidi pemerintah atas pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, energi (BBM dan listrik), air bersih dan transportasi. Pemenuhan reproduksi lainnya ialah reproduksi biologis yang berkenaan dengan kesehatan alat-alat reproduksi biologis perempuan, kehamilan, persalinan dan penyusuan bayi. Sedangkan kepemilikan alat produksi mencakup subsidi pemerintah terhadap kepemilikan teknologi, mesin produksi, bahan produksi, tanah, untuk membuka industrialisasi yang dikontrol rakyat pekerja. Tuntutan ini merupakan bagian dari perwujudan perlindungan sosial transformatif yang dasarnya adalah krisis ekonomi kapitalis internasional. Kapitalis justru mewajibkan penyelenggara negara untuk memotong subsidi kebutuhan dasar rakyat dan sekaligus menjual perusahaan negara (privatisasi) yang mengelola kebutuhan dasar tersebut, demi pemulihan krisis di dalam dirinya. Pewajiban kepada negara itu disebut Program Penyesuaian Struktural, dan dengan adanya hal ini maka harga atau tarif kebutuhan dasar melonjak tinggi, Maka, gerakan kontrol rakyat pekerja sejatinya melawan Program Penyesuaian Struktural yang jelas-jelas memiskinkan rakyat pekerja tetapi memulihkan krisis para kapitalis internasional dan borjuasi yang dapat menangguk keuntungan di dalamnya.

Gerakan kontrol rakyat pekerja harus dibangun dari rakyat pekerja. Gerakan ini tidak tergantung pada pemilu dan kandidat-kandidatnya, dan oleh sebab itu tidak diperlukan kontrak politik dengan kandidat-kandidat legislatif maupun eksekutif pada pemilu mendatang. Akan tetapi, gerakan kontrol rakyat pekerja tetap harus mengawasi geopolitik pemilu (daerah pemilihan atau dapil) yang berada di dalam kawasannya, karena rentan dengan penghasutan antar rakyat pekerja yang dapat berujung tawuran dan kekerasan lainnya. Keadaan sistem pemilu, partai politik, dan kandidat caleg yang berorientasi pada pilihan pasar (market choice) rentan menciptakan kekerasan di kalangan massa, karena memang tak ada hubungan ideologi-politik antara mereka dengan massa, selain hubungan transaksional melalui uang.

Sistem pemilu pasar ini bukan akan memberdayakan massa, partai politik, dan kandidat untuk memiliki tindakan politik menurut kebaikan umum, yakni kebaikan bagi rakyat pekerja yang mayoritas miskin dan terbelakang, melainkan mengajari seluruh elemen itu untuk bertindak menurut “suka-suka maunya”, atau menurut selera pasar. Cara berpolitik yang demikian justru akan menghancurkan pengertian demokrasi “pelembagaan kekuasaan rakyat”, dan memang hal itulah yang terjadi. Di sini, tugas gerakan kontrol rakyat pekerja untuk melembagakan kekuasaan rakyat pekerja dan menciptakan titik balik kesadaran massa pada tindakan politik menurut kebaikan umum. Kita tak dapat mengandalkan tugas ini dapat diemban oleh partai politik warisan Orde Baru, karena mereka adalah partai yang telah mengalami amputasi ideologi-politik. Partai-partai itu eksis sebagai makelar atau pedagang dari pasar politik untuk pasar politik oleh pasar politik, dengan tujuan pelembagaan kekuasaan borjuasi.

Kawan-kawan rakyat pekerja,

Dalam kesempatan memperingati hari lahir atau ulang tahun PRP yang ke-9 ini, mari…, pusatkan pandang mata kita untuk terus menerus mempelajari kontradiksi pokok di dalam borjuasi-kapitalis! Mari…, kita persiapkan gerakan kontrol untuk melembagakan kekuasaan rakyat pekerja! Dengan begitu, PRP akan mentransformasi menjadi partai kader yang menciptakan tindakan politik untuk kebaikan umum (rakyat pekerja) dan bukan untuk tindakan pasar bebas. Kita adalah bagian dari Indonesia Merdeka yang berkehendak menata penyelenggaraan negara ini dengan cara yang Sosialis. Sebuah sistem yang mempunyai cara kerja meminimalisir kepemilikan pribadi, sehingga pemerataan dan keadilan dalam tata pemilikan menjadi niscaya bagi rakyat pekerja. Pekerjaan ini masih panjang, namun yakinlah jika diupayakan sendiri oleh rakyat pekerja.

Maka, jangan pernah lelah memperjuangkan Sosialisme!

 Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!

Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!

Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: