Tinggalkan komentar

Reformasi Gagal Karena Dibajak Pemilik Modal dan Oligarki!


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap PRP)

Reformasi Gagal Karena Dibajak Pemilik Modal dan Oligarki!

Bangun Partai Politik Alternatif!

Salam rakyat pekerja,

Sudah 15 tahun reformasi berjalan di Indonesia, namun perubahan apakah yang didapat dari reformasi saat ini? Rezim neoliberal pasti akan selalu membanggakan kemajuan ekonomi dan sistem politik yang lebih demokratis saat ini. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: apakah kemajuan pembangunan ekonomi serta perbaikan di sistem politik ini dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia?

Dalam sisi ekonomi, rezim neoliberal akan selalu mengungkapkan, bahwa ekonomi Indonesia sejak reformasi 1998 telah mengalami pertumbuhan di atas 6 persen. Selain itu, rezim neoliberal juga mengungkapkan, bahwa saat ini jumlah kelas menengah tumbuh pesat hingga di atas 55 juta orang. Selain itu rezim neoliberal juga pasti akan mengatakan, bahwa angka kemiskinan sudah mengalami penurunan. Menurut data BPS pada tahun 2012, angka kemiskinan berkisar pada angka 11-12 persen, lebih baik jika dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 16 persen. Tetapi dari data pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kelas menengah tersebut, apa artinya buat rakyat pekerja Indonesia?

Pada kenyataanya, pertumbuhan ekonomi yang selalu dibangga-banggakan oleh rezim neoliberal sepertinya tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat pekerja di Indonesia. Di 15 tahun reformasi ini, ketimpangan ekonomi semakin melebar. Koefisien Gini yang menjadi indikator ketimpangan ekonomi semakin besar. Koefisien Gini tahun 1997 sebesar 0,35, sementara pada tahun 2012 sebesar 0,41. Semakin besar Koefisien itu (mendekati angka 1), maka ketimpangan makin besar. Hal ini menunjukkan, bahwa jarak antara si kaya dan si miskin semakin melebar.

Besarnya angka Koefisien Gini Indonesia saat ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa distribusi kekayaan masih berada di tangan segelintir orang. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sebanyak 40 orang kaya di Indonesia memiliki aset setara dengan separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini akibat pembangunan di masa rezim neoliberal sejak reformasi cenderung meliberalisasi berbagai sektor yang menyangkut kehidupan seluruh rakyat pekerja di Indonesia, seperti pertanian, listrik, air, sumber daya alam, dan sebagainya.

Angka kemiskinan yang dipaparkan oleh rezim neoliberal pun bermasalah. Jika menggunakan data Global Hungry Index periode 2004-2012, maka akan terlihat angka kemiskinan hanya berkutat pada angka yang sama, yakni 11-13 persen. Sementara jika menggunakan data UNDP terkait Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, yang dipatok dari pendapatan per orang sebesar US$ 1,25/Rp 11.250 per hari, maka angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 18 persen. Ini menunjukkan, bahwa rezim neoliberal berusaha untuk memanipulasi angka kemiskinan di Indonesia sehingga angka kemiskinan terlihat mengalami penurunan.

Pemangkasan subsidi pun kerap kali dilakukan oleh rezim neoliberal hanya demi menyelamatkan dirinya dari krisis kapitalisme. Subsidi pangan, BBM, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya harus dipangkas, agar rezim neoliberal dapat menyesuaikan biaya di berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab negara tersebut sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan. Rezim neoliberal menginginkan agar berbagai sektor tersebut menggunakan harga internasional, sehingga memberikan kesempatan bagi para pemilik modal, baik asing maupun domestik, agar dapat juga mengambil keuntungan dari sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Inilah salah satu bukti bahwa rezim neoliberal memang lebih memilih tunduk dan berpihak kepada para pemilik modal, dibandingkan mensejahterakan rakyatnya.

Rezim neoliberal juga dengan bangga mempromosikan upah buruh yang murah kepada para pemilik modal, agar para pemilik modal mau menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, rezim neoliberal juga akan dengan senang hati membuka seluruh wilayah sumber daya alamnya kepada para pemilik modal untuk dikeruk hasilnya. Padahal, dampak dari politik upah murah serta pengerukan sumber daya alam tersebut malah akan menyengsarakan rakyat. Rakyat pekerja di Indonesia akan semakin hilang kesempatannya untuk sejahtera serta kehilangan lahan untuk berproduksi meupun bertempat tinggal.

Sementara di sisi lain, kebanggaan rezim neoliberal terhadap sistem politik yang semakin demokratis ini, juga patut untuk dipertanyakan. Saat ini, rezim neoliberal melalui lembaga penilai demokrasi selalu mengukur demokratisasi di Indonesia tanpa mempertimbangkan kesempatan yang sama untuk terjun dalam demokrasi. Jika kita amati, keriuhan menjelang pesta demokrasi atau Pemilu selalu saja diembel-embeli dengan seberapa besar seseorang mampu untuk membiayai kampanye politiknya, ketika orang tersebut memilih untuk terjun dalam kontes pemilu. Artinya, sistem politik di Indonesia pun hanya akan berkutat pada orang-orang yang memiliki modal besar saja, dan tidak pernah memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh rakyat pekerja di Indonesia.

Rakyat pekerja di Indonesia hanya diberikan pilihan untuk memilih calon legislatif, calon penguasa daerah, atau partai politik yang didukung oleh para pemilik modal. Padahal, sepanjang reformasi ini kita tahu, bahwa para calon legislatif, calon penguasa daerah, atau partai-partai politik tersebut hanya membutuhkan rakyat pekerja di Indonesia saat Pemilu atau Pemilukada saja. Setelah pesta demokrasi itu berakhir, maka anggota legislatif, penguasa daerah, atau partai-partai politik tersebut tidak akan pernah memikirkan nasib rakyatnya, namun lebih memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pribadi, golongan, atau kelompoknya saja. Tidak aneh, jika banyak sekali produk kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa daerah, Presiden, maupun DPR yang selalu digugat oleh rakyat pekerja Indonesia.

Seluruh permasalahan ini menunjukkan bahwa reformasi telah gagal untuk mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia. Kegagalan reformasi ini jelas disebabkan, karena reformasi telah dibajak untuk kepentingan para pemilik modal ataupun kepentingan para penguasa dan partai-partai politik saat ini. Sejak reformasi ini bergulir, rakyat pekerja di Indonesia tidak pernah merasakan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh rezim neoliberal maupun partai-partai politik yang berada di parlemen.

Untuk itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Pembajakan reformasi oleh para pemilik modal dan penguasa ini harus dihentikan dengan menggalang dan membangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat.

Menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di Indonesia untuk menyatukan kekuatannya di seluruh teritorial dan membangun persatuan gerakan rakyat di berbagai teritori tersebut.

Pembangunan partai politik alternatif oleh elemen-elemen gerakan rakyat pekerja menjadi penting, agar dapat menumbangkan rezim neoliberal dan melawan sistem neoliberalisme di Indonesia.

Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera.

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: