Tinggalkan komentar

Tolak Kenaikan Harga BBM, APBN-P 2013 Hanya Untuk Kepentingan Partai Politik.


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap PRP Menolak Kenaikan Harga BBM)

Salam rakyat pekerja,

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 17 Juni nanti. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan dirapatkan pada sidang paripurna DPR RI. Hingga saat ini, hampir seluruh partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR telah sepakat akan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

Pemerintah akan menaikkan harga Premium sebesar Rp. 2.000,- dari Rp. 4.500,- menjadi Rp. 6.500,- Sedangkan harga solar akan dinaikkan sebesar Rp. 1.000,- dari Rp. 4.500,- menjadi Rp. 5.500,-. Pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini dikarenakan rasio subsidi BBM yang memberatkan APBN sehingga terjadi defisit anggaran APBN yang telah melebihi batas yang ditetapkan oleh UU, yaitu sebesar 3 persen dari GDP. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah bersama DPR akan mengajukan Rancangan APBN-Perubahan 2013.

Namun, kenaikan harga BBM bersubsidi justru malah membengkakkan alokasi belanja subsidi sebesar Rp 16,1 triliun. Padahal pemerintah mengaku bisa menghemat anggaran sebesar Rp 30 triliun, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Selain itu, subsidi BBM di APBN 2013 hanya sekitar 12 persen dari total APBN. Sementara anggaran untuk membiayai aparatus negara mencapai 79 persen dari APBN dan untuk membayar gaji pegawai mencapai 21 persen. Dalam APBN 2013 juga dicantumkan anggaran pembayaran utang yang mencapai 21 persen. Bahkan menurut data FITRA, tiap tahun kebocoran APBN mencapai 30 persen. Dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden SBY, sedikitnya Rp. 103 triliun uang negara disalahgunakan atau dikorupsi. FITRA juga menyebutkan bahwa membengkaknya defisit APBN, sebesar Rp 80 triliun rupiah lebih dikarenakan turunnya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun. Tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi sebesar 20 persen terhadap defisit, sementara penurunan pajak berkontribusi sebesar 66 persen terhadap defisit. Dari data-data ini, apakah benar kita bisa menyebut bahwa anggaran subsidi BBM telah menyebabkan ABPN defisit atau tidak sehat?

Namun sepertinya pemerintah tidak peduli dengan defisit APBN yang ternyata lebih disebabkan oleh anggaran belanja aparatus negara, pembayaran utang, korupsi atau penurunan penerimaan pajak. Bagi pemerintah, yang harus disalahkan dari defisitnya APBN adalah rakyat, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi atau memangkas anggaran subsidi BBM di APBN. Pemerintah pun tahu, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan dampak sosial dan menyebabkan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Diperkirakan, kenaikan BBM bersubsidi akan membuat angka kemiskinan melonjak hingga 13,11 persen. Pada tahun 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari total penduduk.

Perkiraan lonjakan jumlah masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut sebenarnya menarik. Perkiraan lonjakan tersebut membantah argumentasi pemerintah bahwa selama ini BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh kaum kaya. Perkiraan ini sebenarnya memperkuat kebohongan pemerintahan saat ini, yang mengatakan bahwa BBM bersubsidi dinikmati oleh kaum kaya. Berdasarkan penelitian ECONIT, 65 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 dollar AS ke bawah. Sisanya baru dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 dollar AS ke atas. Dalam penelitian yang lain, juga menyatakan bahwa BBM bersubsidi ternyata dikonsumsi oleh motor sebanyak 64 persen, dan 36 persen oleh mobil. Sementara kita tahu, motor saat ini bukanlah barang mewah lagi di Indonesia, karena banyak rakyat miskin yang menggantungkan hidupnya sebagai tukang ojek.

Namun lagi-lagi sepertinya pemerintah tidak akan peduli dengan naiknya jumlah masyarakat miskin di Indonesia akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Mereka beralasan dampak sosial yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan dituntaskan melalui berbagai program bantuan pemerintah. Komisi VII DPR telah menyetujui usulan anggaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp. 12,009 triliun pada APBN-Perubahan 2013. BLSM itu akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM), yakni sebesar Rp. 150.000 per bulan untuk jangka waktu 5 bulan. Artinya pemerintah hanya akan menekan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini hanya selama 5 bulan saja. Selain itu, dalam paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga mengajukan kenaikan anggaran Rp 728,8 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 2,4 juta RTSM, yang nilainya naik dari Rp 1,28 juta menjadi Rp. 1,80 juta per tahun. Pemerintah juga menaikkan anggaran program bantuan bea siswa untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bea Siswa Bidik Misi.

Peningkatan anggaran kompensasi kenaikan BBM dengan bentuk BLSM, tambahan Rasidin, beasiswa masyarakat miskin, PKH dan yang lainnya justru juga menambah beban anggaran di APBN sebesar Rp 30 triliun. Angka ini dua kali lipat dari kenaikan subsidi BBM yang sebesar Rp 16,1 triliun. Apa arti semua ini? Jelas, pemerintah dan DPR hanya ingin menyusupkan program-program populis untuk kepentingan mereka di Pemilu 2014. Namun selalu saja yang disalahkan adalah rakyat.

Namun penyusupan program-program populis melalui kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan anggaran program bantuan bukanlah satu-satunya motif bagi pemerintah yang untuk kepada Neoliberalisme. Sejak 2008, lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB telah memaksa pemerintah Indonesia segera menghapus subsidi energi (BBM dan TDL) paling lambat tahun 2014. Penghapusan subsidi energi tersebut ditujukan untuk mempercepat liberalisasi sektor hilir migas di Indonesia, sehingga perusahaan asing juga dapat bermain dalam bisnis BBM di Indonesia.

Sejak 2005, tiga perusahaan asing sudah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing tersebut antara lain Shell (milik Inggris dan Belanda), Petronas (Malaysia) dan Total (Prancis). Di tahun 2006, Dirjen Migas ESDM telah mencatat, setidaknya 25 persen perusahaan swasta (lokal dan asing) sudah mendapat ijin prinsip ataupun ijin usaha untuk terlibat dalam bisnis BBM.

Sementara di sektor hulu migas, data Kementerian ESDM tahun 2009 menunjukkan bahwa Pertamina hanya memproduksi 13,8 persen. Sisanya dikuasai oleh perusahaan asing seperti Chevron (41 persen), Total E&P Indonesia (10 persen), Chonoco-Philips (3,6 persen), dan CNOOC (4,6 persen). Sedangkan temuan Indonesian Resource Studies (IRESS) menunjukkan bahwa Pertamina hanya memproduksi 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh perusahaan asing.

Kenaikan harga BBM bersubsidi jelas hanya akan menyengsarakan rakyat. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi jelas akan menaikkan kenaikan harga bahan pokok, harga transportasi dan yang lainnya. Upaya pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak lain adalah untuk menjaga kekuasaannya melalui program-program populis, yang telah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2013. Artinya, kenaikan harga BBM bersubsidi sebenarnya hanya untuk melancarkan program-program kampanye politik para elit dan partai-partai politik, melalui program-program bantuan pemerintah. Selain itu, jelas kenaikan harga BBM bersubsidi juga untuk kepentingan para pemilik modal di bisnis BBM.

Rakyat harus menasionalisasi seluruh perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang Migas.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena akan semakin menyengsarakan rakyat.

Menolak rancangan APBN-Perubahan 2013 yang digunakan oleh partai politik untuk menyusupkan program-program populis demi kepentingan Pemilu 2014

Bangun kekuatan politik rakyat alternatif untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini, perusahaan-perusahaan asing menikmati keuntungan dari bisnis Migas di Indonesia, sementara rakyat hanya dibebankan kemiskinan oleh negara.

Bangun kekuatan politik rakyat alternatif untuk melawan seluruh kebijakan pemerintah yang tunduk kepada Neoliberalisme.

Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Pernyataan Sikap-Tolak Kenaikan BBM

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: