Tinggalkan komentar

Mendukung Mogok Nasional Buruh! Tolak Politik Upah Murah, Naikkan Upah Minimum 50%!


Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap Partai Rakyat Pekerja

Salam rakyat pekerja,

Pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2013, jutaan buruh di Indonesia, yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), merencanakan aksi mogok nasional untuk menuntut kenaikan upah minimal 50%, serta penghapusan sistem kerja kontrak/outosurcing. Aksi-aksi pemanasan mogok nasional pun telah dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober hingga tanggal 30 Oktober di berbagai daerah.

Mogok nasional yang akan dilaksanakan jutaan buruh tersebut pun telah mendapatkan pernyataan-pernyataan miring dari kelompok pemilik modal dan penguasa, yang menganggap buruh tidak mengerti dengan kondisi ekonomi saat ini, serta dianggap egois, memaksakan kehendak atau bahkan menilai produktivitas buruh masih buruk. Para pemilik modal, yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pun telah meminta pemerintah untuk tidak tunduk kepada tekanan buruh dalam menetapkan  Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014.

Tidak bisa dipungkiri, kontribusi buruh bagi perekonomian Indonesia sudah sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama 2001-2010, yang telah mengalami lonjakan drastis. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produktivitas tenaga kerja 2001-2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2001 produktivitas tenaga kerja hanya Rp 164,12 juta. Namun pada tahun 2010, produktivitas tenaga kerja telah mencapai Rp 490,62 juta. Artinya, produktivitas tenaga kerja meningkat sekitar 199% selama tahun 2001-2010. Namun jika diperbandingkan dengan upah riil buruh industri selama 2007-2011, upah riil buruh cenderung stagnan. Pada tahun 2007, upah riil buruh hanya 1019, sementara pada Desember 2011 upah riil buruh mencapai 1036,42. Berdasarkan data BPS tersebut menunjukkan bahwa kontribusi buruh bagi perekonomian Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain, upah yang diterima buruh hampir tidak berubah atau hampir tidak mengalami kenaikan. Data ini sekaligus membantah pernyataan para pemilik modal yang menilai bahwa produktivitas buruh di Indonesia masih sangat buruk.

Produktivitas buruh Indonesia pun jelas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam pidato Presiden SBY mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2014 di DPR pada 16 Agustus 2013, SBY menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009-2013 mencapai rata-rata 5,9%, yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Ia bahkan menyebutkan bahwa di antara negara anggota G-20 pada tahun 2012 dan 2013, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Cina. Pernyataan Presiden SBY ini sebenarnya kembali menunjukkan bahwa produktivitas atau kontribusi buruh di Indonesia terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangat besar. Namun pertanyaannya kemudian, mengapa kotribusi buruh Indonesia selama ini selalu saja dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan seakan tidak berhak mendapatkan kenaikan upah yang layak?

Jawaban yang masuk akal dari pertanyaan tersebut adalah kenaikan upah buruh akan menyebabkan keuntungan para pemilik modal berkurang. Selama ini, pemerintah Indonesia yang merupakan rezim Neoliberal selalu menerapkan politik upah murah. Politik upah murah ini selalu digunakan untuk menarik para pemilik modal agar mau menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini bahkan ditunjukkan dalam situs Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyebutkan, “upah buruh di pusat-pusat urban masih relatif rendah, bahkan jika dibandingkan dengan pusat urban yang telah menarik banyak investasi seperti di Cina dan India.”

Pemerintah bahkan berusaha mempertahankan praktek politik upah murah tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Inpres No 9 tahun 2013, merupakan salah satu turunan dari “Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi,” yang dikeluarkan pemerintah pada 23 Agustus 2013, sebagai respon terhadap krisis anjloknya nilai tukar rupiah ini akan semakin melanggengkan politik upah murah yang selama ini dijalankan oleh rezim Neoliberal. Pasalnya, dalam Inpres ini disebutkan, “untuk daerah yang upah minimunya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan upah minimum dibedakan antara indsutri padat karya tertentu dengan industri lainnya.” Artinya, untuk daerah yang upah minimumnya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tidak boleh ada kenaikan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang bersifat umum atau lintas-sektoral. Dalam Inpres tersebut hanya diperbolehkan ada kenaikan upah minimum sektoral (UMSP/K).

Selain itu, Inpres ini juga menyebutkan, “besaran kenaikan upah pada provinsi dan/atau kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing.” Artinya, untuk daerah yang upah minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, tidak boleh ada kenaikan UMP/K, hanya boleh ada kenaikan upah aktual di tingkat perusahaan yang ditetapkan secara bipartit. Padahal dalam pasal 89 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dijelaskan bahwa UMP/K ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Hal ini menyebabkan UMP/K mustahil ditetapkan secara bipartit karena harus dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Inpres No 9 Tahun 2013 ini juga menginstruksikan Kepolisian untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan Upah Minimum. Artinya, Inpres ini mengharuskan keterlibatan kepolisian dalam proses penentuan upah minimum, sehingga membuka peluang bagi tindakan represif dari kepolisian dalam proses penentuan upah minimum.

Dari kemunculan berbagai regulasi tersebut mengindikasikan pemerintah memang sangat berpihak dan mementingkan kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan kesejahteraan rakyat pekerja di Indonesia. Keberpihakan kepada kepentingan pemilik modal ini sudah diperlihatkan oleh pemerintah ketika rezim Neoliberal ini meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) pada Mei 2011 lalu. Dalam abtrak MP3EI disebutkan bahwa, “Pihak Swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator.”

Permasalahan upah murah ini sebenarnya hanyalah salah satu masalah yang ditimbulkan oleh model pembangunan kapitalisme yang dianut oleh rezim Neoliberal saat ini. Selain masalah upah murah, model pembangunan yang dianut rezim Neoliberal ini juga telah berdampak pada munculnya berbagai konflik agraria. Sumber Daya Alam (SDA) memang merupakan sektor yang ditekankan oleh MP3EI untuk investasi,  yang akhirnya berdampak pada maraknya perampasan lahan untuk kepentingan pemilik modal.

Untuk itu, Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

Mendukung sepenuhnya Mogok Nasional Buruh untuk menuntut kenaikan upah minimal 50% dan penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing.

Menolak Inpres No 9 Tahun 2013  Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Bangun persatuan gerakan rakyat untuk melawan kebijakan-kebijakan Neoliberalisme yang menindas dan menyengsarakan rakyat pekerja Indonesia

Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh gerakan rakyat di Indonesia untuk menumbangkan rezim Neoliberal di Indonesia

Sistem Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera

 

Jakarta, 28 Oktober 2013

Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Download Pernyataan Sikap PRP Tentang Mogok Nasional

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: