Tinggalkan komentar

Negara Membiarkan Ancaman Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Warga Negara!


(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap PRP)

Salam rakyat pekerja,

Dalam bulan Februari 2014 ini, masyarakat dikejutkan kembali dengan pembubaran diskusi buku tentang Tan Malaka di Surabaya dan Semarang. Tidak lama kemudian, di Semarang kembali terjadi penggerebekan sebuah rumah mantan tahanan politik Peristiwa 1965, karena dicurigai ada pertemuan yang membahas ideologi terlarang (komunis). Menariknya, khusus untuk kasus-kasus yang terjadi di bulan Februari 2014 saja, para pelaku pembubaran ini beragam, mulai dari Front Pembela Islam (FPI) di Surabaya, Pemuda Pancasila di Semarang, dan pihak kepolisian yang menggerebek rumah mantan tahanan politik di Semarang.

Peristiwa yang terjadi di bulan Februari 2014 ini sebenarnya hanya menambah daftar panjang ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara di Indonesia. Berbagai pembubaran dan pelarangan kegiatan diskusi, pertemuan, konser musik, bahkan sosialisasi mengenai kesehatan gratis telah mewarnai media-media massa di Indonesia. Namun hingga saat ini, para pelaku yang membubarkan berbagai kegiatan tersebut tidak pernah ditindak secara hukum, walaupun telah menyebabkan korban luka-luka karena beberapa kali pembubaran suatu kegiatan menggunakan tindak kekerasan.

Praktik pembubaran dan pelarangan sebuah kegiatan tersebut jelas telah melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berbagai aturan tersebut seharusnya memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat pun bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, namun juga terjadi di ranah maya. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah maya ini dilancarkan oleh pemerintah melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diberlakukan sejak tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan catatan ELSAM, sejak diberlakukannya UU ITE ini di tahun 2008, UU ini telah menjerat 32 kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dan 5 kasus penyebaran kebencian. Tentunya kita masih ingat kasus Prita Mulyasari yang terjerat UU ITE dengan tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dari berbagai kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat di atas, baik offline maupun online, menunjukkan bahwa rezim neoliberal berusaha untuk membatasi kebebasan berekspresi warga negara, secara tidak langsung ataupun langsung. Didalam pembubaran dan pelarangan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, rezim neoliberal membiarkan pembubaran dan pelarangan tersebut berlangsung serta tidak menindak para pelaku. Bahkan beberapa kali diketahui, elit-elit politik dan aparat keamanan mendukung upaya pembubaran dan pelarangan tersebut. Sementara di sisi lain, rezim neoliberal melalui aparat keamanan juga turut secara langsung melakukan tindakan pembubaran dan pelarangan serta membuat berbagai aturan yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warga negaranya.

Upaya yang dilancarkan oleh rezim neoliberal ini, sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Motif rezim Orde Baru membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat saat itu, adalah untuk memastikan kelancaran gagasan pembangunan yang berorientasi kepada para pemilik modal. Motif yang sama ditiru oleh rezim neoliberal saat ini, dengan membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negaranya, untuk melancarkan cengkeraman neoliberalisme di Indonesia.

Khusus mengenai pembubaran dan pengancaman terhadap diskusi tentang Tan Malaka, kejadian itu menunjukkan pula serangan terhadap gagasan dan cita-cita awal pendirian Republik Indonesia yang merdeka serta bebas dari penjajahan kolonialisme, imperialisme, maupun kapitalisme, dimana hal tersebut dipelopori gagasannya oleh Tan Malaka dan tokoh pemimpin revolusioner lainnya, seperti Sukarno, Hatta, Amir Syarifudin, Syahrir, dan lainnya. Serangan terhadap gagasan dan cita-cita pendirian Republik Indonesia adalah sebab utama maraknya kembali pembubaran terhadap diskusi serta perkumpulan warga yang dianggap beraliran kiri maupun anti kapitalisme-neoliberalisme.

Para manula mantan tahanan politik terkait Peristiwa 1965 juga mengalami pelecehan dan pembubaran saat mereka berkumpul. Seluruhnya dilakukan untuk menguatkan pesan dari para pendukung kapitalisme-neoliberalisme, bahwa di era pasca rezim Orde Baru inipun, kemerdekaan dimaknai hanya sebatas yang menyenangkan hati para pemilik modal serta kacung-kacungnya.

Untuk itu, karena hal tersebut adalah serangan terhadap gagasan dan cita-cita awal pendirian Republik Indonesia, dimana sepenuhnya merdeka dari kapitalisme dan imperialisme, maka tugas dari rakyat pekerja sebagai warga RI yang sadar untuk mulai menggalang kekuatan dalam wadah-wadah pertahanan agar dapat menghadapi ancaman kaum pendukung kapitalisme-neoliberalisme.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

Mengutuk tindakan pembubaran dan pelarangan yang dilakukan oleh berbagai kelompok organisasi masyarakat (ormas), dengan membatasi kebebasan berekspresi serta berpendapat bagi warga negara;

Mengutuk serangan rezim neoliberal terhadap gagasan awal Republik Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan penuh dari penjajahan kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme;

Lawan segala kebijakan rezim neoliberal yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara;

Bangun persatuan kekuatan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal yang secara terang-terangan melakukan pembiaran dan ikut terlibat dalam memangkas hak-hak rakyat serta mengkhianati cita-cita Republik Indonesia yang merdeka secara penuh dari kapitalisme maupun imperialisme;

Bangun kekuatan politik alternatif dari rakyat, dengan membangun partai politiknya sendiri, untuk memastikan seluruh kebijakan politik yang dihasilkan oleh negara diperuntukkan bagi kepentingan rakyat;

Kapitalisme-neoliberalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 20 Februari 2014

Komite Pusat – Partai Rakyat Pekerja

(KP-PRP)

Download Pernyataan Sikap PRP Tentang_Negara-Membiarkan-Ancaman-Kebebasan-Berekspresi-dan-Berpendapat-Warga

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: