Tinggalkan komentar

Warisan Rejim SBY-Boediono: Penyerahkan Kedaulatan Negara Kepada Asing


(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP)

Salam rakyat pekerja,

Di akhir periode kekuasaannya, rezim SBY-Boediono menyerahkan kedaulatan rakyat Indonesia atas aset-aset nasional kepada pihak asing. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perpres Nomor 39 tahun 2014 ini disahkan pada tanggal 24 April 2014 dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat.

Melalui Perpres Nomor 39 tahun 2014 ini, semakin banyak sektor yang dibuka untuk asing. Selain itu, batas kepemilikan terhadap sektor-sektor yang sudah dibuka untuk asing pun dinaikkan porsinya. Liberalisasi investasi ini menyentuh sektor energi, perhubungan, keuangan dan ekonomi kreatif, pertanian dan sektor kesehatan.

Di dalam Perpres tersebut disebutkan, di sektor energi, pemilik modal asing dapat membangun pembangkit listrik hingga kepemilikan saham hingga 95 persen. Sementara usaha di sektor distribusi dan transmisi listrik dapat dimiliki pemodal asing hingga 95-100 persen. Pemilik modal asing juga boleh menguasai saham antara 45-95 persen untuk usaha jasa konstruksi migas, jasa survey migas, survey panas bumi dan jasa pengeboran migas di laut.

Pemilik modal asing juga dapat menguasai bidang penyediaan fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, terminal, peti kemas, terminal curah cair dan terminal ro-ro, dengan kepemilikan maksimal 95 persen. Sedangkan di bidang kesehatan, kepemilikan pemilik modal asing untuk industri bahan baku obat dan industri obat jadi, dinaikkan hingga 85 persen, yang semula 75 persen.

Pembukaan kepemilikan modal asing di atas jelas akan melambungkan tarif dasar listrik, biaya transportasi serta biaya obat-obatan bagi rakyat Indonesia. Rakyat akan semakin sulit untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan energi listrik, transportasi dan juga hak atas kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Sementara di sektor pertanian, banyak sekali usaha yang dibuka untuk kepemilikan asing, diantaranya semua usaha hortikultura, budi daya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 hektare (ha), industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih, usaha perkebunan tanpa unit pengolahan di atas 25 ha, industri pengolahan hasil perkebunan, usaha pasca panen buah dan sayuran, wisata Agro serta penelitian dan pengembangan rekayasa genetika.

Dibukanya sektor pertanian bagi kepemilikan asing akan menyingkirkan petani dan penguasaan pertanian di tangan rakyat. Rezim Neoliberal lebih memilih untuk menyerahkan sektor pertanian kepada korporasi-korporasi asing di bidang pertanian dibandingkan kepada rakyat. Hal ini sebenarnya sudah terlibat dalam Sensus Pertanian di tahun 2013 yang menyebutkan jumlah petani menurun hingga 5,04 juta rumah tangga dan jumlah perusahaan pertanian pangan yang menguasai pangan masyarakat semakin meningkat hingga 5.486 perusahaan. Petani-petani yang kehilangan tanahnya akan dipaksa untuk menjadi buruh perusahaan-perusahaan pertanian tersebut, atau menjadi buruh pabrik di perkotaan.

Bagi rezim Neoliberal, disahkannya Perpres ini merupakan upaya untuk merangsang masuknya investasi asing agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemberlakuan Perpres ini juga dilakukan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015, di mana negara-negara ASEAN akan memperebutkan pemilik modal asing agar mau menginvestasikan modalnya di negaranya, termasuk di Indonesia.

Namun orientasi pembangunan rezim Neoliberal yang berpihak kepada para pemilik modal ini tentunya tidak akan mampu mensejahterakan rakyat, bahkan akan semakin menyengsarakan rakyat dengan menyingkirkan dan menutup akses rakyat kepada kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Rezim Neoliberal juga sangat sadar bahwa pemberlakuan Perpres ini akan memunculkan perlawanan rakyat, maka dengan kelicikannya pemberlakuan Perpres ini tidak pernah diumumkan kepada rakyat Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan cara apapun, hingga melakukan penipuan kepada rakyatnya, rezim Neoliberal akan berusaha untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan pemilik modal asing.

Pemilihan Presiden di tahun 2014, pada tanggal 9 Mei ini, seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk memastikan calon presiden mendatang berani untuk mencabut Perpres yang merugikan bagi rakyat ini. Rakyat Indonesia harus mampu untuk menyeleksi calon-calon presiden yang lebih berpihak kepada kepada kepentingan-kepentingan rakyat serta mencabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus memastikan Indonesia tidak akan dipimpin lagi oleh rezim Neoliberal, yang hanya mau berpihak kepada kepentingan pemilik modal.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

Mengecam keras Presiden SBY atas dikeluarkannya Perpres 39/2014 yang berarti membuka pintu lebar-lebar dan membentangkan karpet merah kepada pemodal asing untuk menguasai aset bangsa secara luas.

Bangun kekuatan politik rakyat agar dapat menekan penguasa hasil pemilihan presiden 2014 agar mencabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat dan memunculkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat;

Neoliberalisme-Kapitalisme telah gagal menyejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 8 Mei 2014
Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja

Download: Pernyataan Sikap terhadap Perpres 39_2014

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: