Tinggalkan komentar

BERITA RAKYAT PEKERJA

PRP Tolak Pengesahan RUU Ormas

Partai Rakyat Pekerja (PRP) menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas), yang rencananya disahkan oleh DPR tanggal 12 April mendatang, akan membelenggu organisasi yang dibangun oleh masyarakat.

“Definisi Ormas dalam RUU itu adalah sangat umum, dimana akan memaksa seluruh bentuk organisasi apapun yang dibangun oleh masyarakat untuk masuk dalam definisi tersebut,” kata Ketua Nasional PRP, Anwar Ma’ruf, di Jakarta (8/4).

PRP Kecam Aksi Premanisme Dan Penyerangan Posko Buruh

Aksi premanisme dan penyerangan posko buruh di Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2012 lalu, terus menuai protes. Aksi premanisme dan penyerangan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Masyarakat Bekasi Bergerak (MBB).

Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menganggap aksi penyerangan kelompok MBB ini tidak dapat dilepaskan dari situasi-situasi yang berkembang sebelumnya di Bekasi, yakni aksi pemogokan buruh di kawasan industry untuk menuntut penghapusan outsourcing dan menolak upah murah.

PRP: Pembunuhan Di LP Cebongan Bukan Pemberantasan Preman

Partai Rakyat Pekerja (PRP) menilai, setelah terkuaknya pelaku pembunuhan terhadap 4 orang tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-B Cebongan, Sleman, Yogyakarta, telah terjadi pergeseran isu dari pembunuhan terhadap para tersangka di LP Cebongan menjadi pemberantasan preman.

“Pergeseran isu dari pembunuhan menjadi pemberantasan preman hingga pujian kepada para anggota Kopassus seperti menjadi pembenaran atas tindakan pembunuhan para tahanan titipan di LP Cebongan,” kata Ketua Nasional PRP, Anwar Ma’ruf, di Jakarta, Selasa (9/4).

RUU Ormas Untuk Kepentingan Pemilik Modal

PerspektifNews, Jakarta – Tanggal 12 April 2013 nantinya, DPR RI rencananya akan mengesahkan RUU Ormas menjadi Undang-Undang. Padahal penolakan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap RUU Ormas ini telah terdengar dimana-mana

ANRI Desak DPR Ungkap Peristiwa 1965

SEMARANG, suaramerdeka.com – Upaya untuk menutup-nutupi kebenaran sejarah peristiwa 1965 masih saja dilakukan oleh rezim neoliberal saat ini. Hal ini terlihat ketika pada tanggal 29 Januari 2013, Komisi II DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepagawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

ANRI berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berupaya membuka arsip dokumen terkait peristiwa 1965. Namun rencana ini ditolak oleh Komisi II DPR, dengan alasan akan menimbulkan kegaduhan politik.

PRP Desak Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965

Akhir Januari lalu, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkeinginan membuka ke publik semua arsip dokumen terkait peristiwa 1965.

Keinginan itu lalu diungkapkan saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepagawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Selasa (29/1)

PRP Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan tariff dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada tahun 2013 ini. Kebijakan pemerintah itu dinilai akan semakin menyengsarakan rakyat.

Dalam siaran pers-nya, Senin (14/1), PRP membantah berbagai argumentasi pemerintah terkait alasan kenaikan TDL, termasuk alasan bahwa subsidi listrik telah memberatkan anggaran negara.

Ratusan Buruh Makassar Tuntut Penghapusan Outsourcing

MAKASSAR,UPEKS ––Sekira ratusan buruh menolak keputusan Pemkot Makassar yang telah menentukan Upah Minimum Kota (UMK) Rp1,5 juta. Menurutnya, Penetapan UMK Rp1,5 juta masih sangat kecil, buruh pun meminta dan menuntut UMK Makassar di atas Rp 2 juta.

Perwakilan Buruh Makassar yang bersatu dalam Solidaritas Rakyat Sulsel, Muhammad Akbar , menjelaskan nilai Rp2 juta berdasarkan survey kebutuhan masyarakat yang dilakukannya 100 responden

PRP : Setor 1 Miliar USD ke IMF Bukti Rezim SBY Neolib dan Menindas!

Jakarta, Seruu.com – Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyanggupi untuk membantu meningkatkan permodalan IMF dinilai oleh Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menjadi bukti kiblat ekonomi SBY-Boediono yang pro Neo liberalisme.

MK Diminta Cabut UU Perguruan Tinggi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT) yang dinilai inkonstitusional dan diskrimintatif.

MK Didesak Cabut UU PT

Rabu, 31 Oktober 2012

JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT). Pasalnya, UU tersebut dinilai Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) inkonstitusional dan diskrimintatif.

Satu Tewas di Cinta Manis, Aparat Dikritik

Angga bin Darmawan yang masih berusia 12 tahun tewas diterjang peluru.

Bentrokan massa di pabrik Gula Cinta Manis yang dikelola PT Perkebunan Nusantara VII, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengakibatkan satu orang tewas. Angga bin Darmawan yang masih berusia 12 tahun tewas diterjang peluru.

Pernyataan Sikap PRP: Usut Keterlibatan Aparat di Belakang FPI

Usut Keterlibatan Aparat Negara yang Membangun FPI sebagai Alat Teror Kebebasan Masyarakat Sipil! Konsolidasikan Gerakan Demokratik untuk Segera Menghentikan Praktik Intimidasi ala-FPI!

Salam rakyat pekerja,

KOPI – Tanggal 14 Februari yang lalu, beberapa warga yang jengah terhadap aksi kekerasan yang selama ini dipraktikkan oleh FPI (Front Pembela Islam), melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI untuk menutut pemerintah agar membubarkan organisasi FPI. Aksi ini sendiri ditengarai muncul karena beberapa hari sebelumnya terjadi penolakan dari komunitas masyarakat Dayak yang menolak kehadiran FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kenyataannya, penolakan terhadap keberadaan FPI juga terjadi Kediri beberapa waktu sebelumnya.

Mogok Pengrajin Tahu-Tempe Dampak Kebijakan Impor Pangan

Oleh Steffani Anggraita Sari
Kamis, 26 Juli 2012 | 15:06

Jakarta, InfoPublik – Rencana sebagian besar perajin tahu-tempe melakukan aksi mogok produksi, Jumat (27/7), adalah dampak kebijakan impor pangan yang terjadi selama ini.

PRP: Tolak Politik Upah Murah

JAKARTA, Berita HUKUM – Banyaknya persoalan yang diterima buruh belakangan ini menyebabkan buruh tersebut melakukan aksi mogok kerja. Aksi – aksi mogok ini didasari atas penerimaan upah yang tidak layak, pemberantasan serikat pekerja, union busting, outsourching, dan sebagainya.

PRP Dukung Pemogokan Serikat Pekerja Kertas PT. Pindo Deli

Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan dukungan atas rencana pemogokan yang akan digelar oleh serikat pekerja kertas PT. Pindo Deli. Pemogokan itu sedianya akan digelar pada 4 Juni 2012 dan akan berlangsung selama 14 hari.

KP-PRP Dukung Aksi Mogok Karyawan Freeport

Jakarta, Tambangnews.com.- Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja mendukung aksi mogok massal yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI).

FPI Dituding Muncul karena Tak Ada Pekerjaan

TEMPO.CO, Jakarta – Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menilai organisasi yang kerap melakukan tindak kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) terbentuk karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan. “Milisi-milisi itu muncul karena pengangguran begitu besar,” kata Ketua Nasional Komite Pusat PRP, Anwar Ma”ruf, saat dihubungi Tempo, Selasa 21 Februari 2012

Bekingan Aparat di Ormas Anarkis

Jakarta – Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan ini adalah kekerasan massa. Pada sebagian kasus anarkis, nama Organisasi Massa (OrMas) Front Pembela Islam (FPI) kerap terlibat baik sebagai pelaku maupun korban.

UU Penanganan Konflik Sosial Ancam Gerakan Buruh

UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang disahkan pada April lalu oleh DPR menuai kritik dari sejumlah LSM. Pasalnya, UU PKS dianggap tidak jelas dalam mendefinisikan konflik sosial sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Salah satu elemen masyarakat yang dirugikan adalah kaum pekerja.

Terlalu Liberal, Kedaulatan Pangan RI Terancam

Jurnas.com | KEBIJAKAN Pangan Indonesia dinilai terlalu liberal atau terlalu tunduk kepada neoliberalisme sehingga merugikan rakyat sebagai konsumen dan menggoyahkan kedaulatan pangan Indonesia.

Duit Freeport Diduga Mengalir Hingga Jenderal

akarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum didesak untuk segera mengusut bantuan PT. Freeport Indonesia (FI) ke TNI dan Polri sebesar 14 juta dollar (sekitar Rp 124,6 miliar) sebagai imbalan jaga keamanan di kawasan tambang. Pasalnya, ada indikasi duit itu mengalir hingga ke jajaran petinggi (jenderal) Polri.

Duit Freeport Diduga Mengalir Hingga Jenderal

Senin, 31/10/2011 | 13:47 WIB

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum didesak untuk segera mengusut bantuan PT. Freeport Indonesia (FI) ke TNI dan Polri sebesar 14 juta dollar (sekitar Rp 124,6 miliar) sebagai imbalan jaga keamanan di kawasan tambang. Pasalnya, ada indikasi duit itu mengalir hingga ke jajaran petinggi (jenderal) Polri.

Kenaikan Harga BBM Untungkan Perusahaan Asing

Kebijakan untuk menaikkan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan asing sementara rakyat selalu dirugikan.

JAKARTA, Jaringnews.com – Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, April mendatang ditentang oleh Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP).

KP-PRP Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA, RIMANEWS – Komite Pusat  Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Marsinah yang tewas pada tahun 1993 dinilai  telah menjadi inspirasi untuk perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

Ada Pemilik Modal Dibalik Insiden Kebumen

AKARTA – Penembakan terhadap sejumlah petani oleh aparat TNI AD di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 16 April 2011, mendapat beragam reaksi.

PRP Kecam Tindak Kekerasan Aparat Terhadap Anggota LBH Jakarta

PADANG  Persatuan Rakyat Pekerja (PRP) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat hukum Jakarta Utara terhadap salah seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ketua Nasional PRP, Anwar Ma’ruf dan Sekretaris Jenderal, Rendro Prayogo dalam relisnya yang diterima padangmedia.com, Kamis (30/7) mengatakan, paradigma kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya dapat dijalankan oleh aparat kepolisian di Indonesia.

PRP: Mafia Hukum Juga Menyusup di PHI

Batam, batamtoday – Penangkapan dan penetapan status tersangka hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Imas Dianasari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan, bahwa dalam dunia hukum ketenagakerjaan juga terbangun nafia hukum. Demikian disampaikan Ketua Nasional dan Sekretaris Jenderal Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja Anwar Ma’ruf dan Rendro Prajogo.

FPI Dituding Muncul karena Tak Ada Pekerjaan

TEMPO.COJakarta – Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menilai organisasi yang kerap melakukan tindak kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) terbentuk karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan. “Milisi-milisi itu muncul karena pengangguran begitu besar,” kata Ketua Nasional Komite Pusat PRP, Anwar Ma’ruf, saat dihubungi Tempo, Selasa 21 Februari 2012.

Partai Rakyat Pekerja: Lindungi Penyelenggaraan Perburuhan di Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap terhadap perlindungan penyelenggaraan perburuhan di Indonesia melalui siaran pers yang dirilis, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 2013 hari ini, Rabu (1/5).

KP-PRP Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA, RIMANEWS – Komite Pusat  Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Marsinah yang tewas pada tahun 1993 dinilai  telah menjadi inspirasi untuk perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

 

Iklan

Tinggalkan Komentar, Komentar anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Harap jangan mengirimkan link yang tidak perlu, khususnya link yang mengandung iklan dan spam

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: