HUKUM DAN HAM

Sistem Pengadilan Indonesia Harus untuk Kepentingan Rakyat!

(Tulisan ini Merupakan Pernyataan Sikap KP PRP) Salam rakyat pekerja, Akhir-akhir ini, para hakim di seluruh Indonesia mengancam akan melancarkan aksi mogok sidang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak sejahteranya kehidupan sebagian besar hakim di Indonesia, sehingga mereka menuntut peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Para hakim ini mengancam akan mogok bersidang jika tidak ada remunerasi dalam […]

Rakyat Pekerja Makin Terancam: Tingkatkan Persatuan Progresif untuk Reorganisasi Produksi

(Tulisan ini merupakan Pidato Politik Komite Pusat PRP, yang disampaikan pada pada Deklarasi Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional) Bandung, 10 Desember 2011 “…Keadilan sosial yang dimaksud di dalam Pancasila itu adalah Sosialisme. Maka oleh karena itu jangan menderita penyakit Sosialisme fobi…” (Soekarno) Kawan-kawan Rakyat Pekerja, Apa yang kita rasakan […]

MEMPERTANYAKAN KEBERPIHAKAN POLITIK HUKUM INDONESIA (Edisi Revisi)

Oleh: Muhammad Haedir* Hukum Tidak Berjalan Pada Ruang Hampa Dilihat dari mekanisme pembentukannya maka dapat dikatakan bahwa hukum bertujuan sebagai alat negara untuk menentramkan rakyatnya dari rasa takut dan dengan  demikian menciptakan ketentraman dan keserasian dalam masyarakat. Dengan demikian, Hukum tidak dapat dipisahkan dari negara sehingga secara Mutatis Mutandis tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, […]

Mengecam keras pembubaran aksi tenda keprihatinan korban pelanggaran HAM!, Rezim neoliberal terbukti tidak berkomitmen terhadap agenda penegakan HAM!

(Tulisan ini merupakan Pernyataan Sikap KP-PRP) Aksi tenda keprihatinan korban pelanggaran HAM yang diikuti sebagian besar oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM telah dibubarkan oleh aparat kepolisian pada 27 September 2010 sore hari. Bahkan sekitar 30-an peserta aksinya ditangkap dan digiring ke Mapolres Jakarta Pusat dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Dalam aksi tenda keprihatinan […]

Pernyataan Sikap PRP dalam Rangka Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional

salam Rakyat Pekerja, Tanggal 30 Agustus dikenang oleh masyarakat internasional sebagai hari dimana kampanye menentang praktik penghilangan paksa mulai digelorakan oleh para keluarga korban penghilangan paksa di Amerika Selatan. Tanggal 30 Agustus oleh masyarakat internasional dipersembahkan untuk mengenang mereka yang selama ini telah dihilangkan secara paksa. Hal ini bermula ketika sebuah organisasi regional Amerika Selatan […]

Mempertanyakan Keberpihakan Politik Hukum Indonesia (Diambil Dari www.prakarsa-rakyat.org)

Oleh : Muhammad Haedir* Hukum adalah salah satu alat rejim penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya.  Pemerintah memanfaatkan segala tenaga dan upaya untuk menjaga posisinya, termasuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berdiri jauh dari intervensi  masyarakat secara umum. Dari sini, negara membuat sebuah sistem hukum untuk mengikat masyarakat agar tidak berniat untuk merebut kekuasaan. Hal di atas […]

Tolak Korupsi Hak Asasi Manusia!, Hak Pemulihan untuk korban adalah tanggung jawab negara!

(Tulisan ini merupakan pernyataan sikap Komite Pusat PRP) Pada tanggal 12 Mei 2010, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan pengusutan terhadap kasus orang hilang (penghilangan paksa) akan memunculkan kegaduhan politik. Bersamaan dengan itu, di hari yang sama, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM sedang memperingati peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta pada tanggal […]