TENTANG KAMI

prp logo

Sejarah PRP

Latar Belakang

Memandang situasi sosial yang berkembang belakangan ini, kita akan melihat bahwa ekonomi, politik dan budaya telah dikuasai oleh mereka yang pro dengan kapitalisme. Mulai dari berjalannya pemilu borjuis, lemahnya posisi tawar organisasi-organisasi rakyat terhadap kebijakan pemerintah borjuis, serta penguatan kembali peran militer. Kemudian dalam bidang ekonomi, juga dapat kita relative mulusnya pasar bebas masuk ke Indonesia. Pencabutan subsidi terus terjadi sekalipun dibuat bertahap dan kadang tanpa pemberitahuan pada publik.

Ditengah kondisi objektif semacam ini, hampir tidak ada alternative yang terbuka bagi pertisipasi massa rakyat. Ada beberapa partai yang mewakili buruh tapi kita lihat upaya untuk menjalin sebuah perlawanan terorganisir dan berbasiskan massa terhadap peraturan perundang-undangan yang menindas buruh seperti UU PPHI dan UUTK. Jalan yang mereka tempuh tidaklah sesuai dengan prisnip bahwa pembebasan rakyat pekerja hanya akan tercapai jika merupakan hasil jerih payah rakyat pekerja itu sendiri.
Untuk keperluan itulah kita membutuhkan sebuah formasi baru. Formasi yang anti-kapitalisme, yang menyatukan kekuatan-kekuatan rakyat pekerja yang selama ini terpencar-pencar dan tidak efektif kerjanya.

• Pertemuan Nasional Unifikasi (Solo)

Ide tentang perlunya persatuan kiri ini telah muncul beberapa waktu sebelumnya. Beberapa kelompok yang waktu itu sepakat untuk mengadakan peleburan kemudian memutuskan untuk mengambil inisiatif memulai proses peleburan secara resmi. Selain keuntungan adanya komitmen terrtulis, kami juga bisa membuat sebuah struktur yang akan memungkinkan adanya kesatuan tindakan dan keserasian gerak dalam mewujudkan persatuan ini.

Oleh karena itulah kami kemudian mengadakan sebuah Pertemuan Nasional Unifikasi pada tanggal 13 – 15 Mei 2004 di Surakarta. Pertemuan ini didahului oleh pembentukan Kolektif di berbagai kota. Ada sepuluh (10) kota dimana proses ini telah mulai berjalan yakni Medan, Padang, Jabotabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Palu, Banjar, Makassar. Melalui kolektif inilah Pertemuan Nasional Unifikasi diadakan, dan persis pada pukul 22.45 WIB, tanggal 13 Mei 2004, seluruh peserta Pertemuan Nasional Unifikasi menyepakati secara aklamasi terbentuknya sebuah Komite Persiapan Unifikasi yang bekerja secara nasional. Komite Persiapan ini diberi nama Komite Persiapan Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Pertemuan ini menyepakati satu isu mendasar, yakni keprihatinan bahwa di tengah semakin menguatnya politik kelas yang dilancarkan oleh penguasa modal, rakyat pekerja malah semakin kehilangan identitasnya dan tidak mampu mengenali kepentingannya sendiri ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan politik pemerintah yang berpihak pada pemilik modal. Dengan kata lain, Pertemuan Nasional Solo menyimpulkan bahwa pembangunan kembali politik kelas bagi rakyat pekerja adalah satu tugas mendesak yang harus diemban oleh organisasi yang dihasilkan oleh Pertemuan Nasional tersebut.

Dalam perjalanannya, KP-PRP mengalami pasang-surut seperti halnya semua organisasi lainnya. Terlebih lagi, “persatuan” nampaknya merupakan satu fatamorgana, yang dicanangkan oleh hampir semua kelompok di sayap kiri, namun selalu lenyap tak berbekas ketika didekati. Tekanan kelas borjuis yang memunculkan watak-watak sektarian, oportunis maupun apatis di kalangan kelompok-kelompok kiri nampaknya masih terlalu berat untuk diatasi.

• Pertemuan Nasional Parung (Bogor)

Pertemuan Nasional Parung, yang diadakan tahun 2005, mengoreksi haluan yang ditetapkan oleh Pertemuan Nasional Solo. Disadari bahwa untuk bersatu, kita membutuhkan satu pusat (sentral) yang dapat berfungsi sebagai magnet, di mana semua kelompok lain dapat bergerak mendekat sebelum proses peleburan yang dialektis dapat dilancarkan.

Pertemuan Nasional Parung menegaskan kembali asas dan prinsip perjuangan kelas. Dan bersandarkan pada kedua hal ini, Pertemuan Nasional Parung menyimpulkan bahwa hanya sebuah organisasi kelas yang akan dapat menjadi sentral untuk membangun unifikasi ini. Oleh karenanya, Pertemuan Nasional Parung kemudian mengamanatkan penguatan organisasi sebagai titik tekan kerja PRP berikutnya.

Namun, tekanan dari luar terhadap organisasi maupun individu-individu di dalamnya ternyata tidak dapat dipandang remeh. Cara pandang borjuis dalam memahami dunia dan pergerakan di dalamnya merembes bahkan ke dalam organisasi kelas pekerja, terlebih lagi PRP yang masih sangat rapuh karena baru saja dibangun. Disiplin ideologis, politik dan organisasi mengalami keruntuhan. Beberapa cabang yang telah terbangun mengalami kemerosotan tajam dalam jumlah anggota dan aktivitasnya.

Namun, untunglah PRP telah berhasil mengikat banyak kader kelas pekerja di dalamnya, sehingga – pelan tapi pasti – badai pengaruh luar ini akhirnya berhasil diatasi. Kritik-otokritik yang jujur dan objektif, evaluasi menyeluruh yang dilakukan dari atas sampai ke bawah, upaya-upaya tidak kenal menyerah untuk membangun kembali struktur yang compang-camping, dan dorongan tidak kenal surut untuk semakin melibatkan kelas pekerja dalam pengambilan keputusan di segala tingkatan organisasi telah berhasil memulihkan kembali kepercayaan diri seluruh jajaran organisasi.

• Pertemuan Nasional I PRP (Jakarta)

Untuk menyempurnakan proses pemulihan kembali ini, PRP kemudian menyelenggarakan kongres pada tanggal 1-4 September 2006 di Jakarta. Kongres ini didahului oleh “kongres-kongres mini” (yang disebut Konferensi Kota Pra-Kongres) di seluruh cabang PRP, di mana setiap anggota digairahkan untuk memperdebatkan semua pokok bahasan yang akan dibicarakan dalam kongres. Dalam konferensi pra-kongres ini, para anggota didorong berinisiatif menyusun materi, laporan, kesimpulan dan usulannya sendiri – tanpa adanya “draft” yang biasanya membatasi munculnya inisiatif ini. Dengan berbekal keputusan konferensi kotanya masing-masing para utusan yang hadir dalam Kongres berdebat dengan hasil keputusan kota lain.

Di antara sekian banyak keputusan penting yang diambil dalam Kongres I PRP ini, salah satu yang terpenting adalah keputusan untuk memajukan haluan organisasi dan mempertegas PRP akan membangun sebuah partai kelas pekerja. Strategi pembangunan partai ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan nasional PRP berikutnya.

Kongres I PRP telah memperbaharui komitmen organisasi untuk mewujudkan sebuah politik kelas pekerja di Indonesia. Pengalaman selama dua tahun telah menunjukkan berbagai aral yang merupakan hambatan serius dalam perjuangan ini. Namun, keberhasilan organisasi untuk kembali bangkit setelah mengalami berbagai kesulitan merupakan satu modal yang sangat berharga dalam perjalanan panjang ke masa depan, di mana hambatan dan rintangan yang lebih besar dan keras sudah pasti menghadang upaya rakyat pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri.

Asas dan Prinsip Perjuangan
Pertemuan Nasional Solo, dengan diperkuat oleh Pertemuan Nasional Parung dan Kongres I PRP di Jakarta, menetapkan asas dan prinsip-prinsip berikut ini:
• Asas, yaitu Sosialisme Ilmiah dan Garis Massa.

• Prinsip-Prinsip Perjuangan Kelas, yakni:
1. Sebuah politik kelas akan selalu mendekatkan kelas pekerja pada kekuasaan ekonomi, politik dan teori (Ideologi dan kesadaran).
2. Perjuangan untuk kekuasaan ekonomi, politik dan ideologi itu dilakukan melalui organ partai kelas pekerja, namun jika tiba saatnya, hanya sebuah Dewan Rakyat sajalah yang akan mampu menjadi alat kelas pekerja untuk memegang kekuasaan riil.
3. Sebuah partai akan dapat disebut partai kelas pekerja jika di dalamnya kelas pekerja juga berdominasi, kelas-kelas dan sektor-sektor lain di dalam partai tersebut berada di bawah kepemimpinan ideologi kelas pekerja dan mengabdikan perjuangan sektoralnya untuk kepentingan kemenangan kelas pekerja.
4. Salah satu syarat untuk terjadinya dominasi kelas pekerja ini adalah pada “komposisi kelas” di dalam organisasi, sebuah partai kelas pekerja harus dapat membuat komposisi kelas di dalam dirinya didominasi oleh kelas pekerja.
5. Karena mayoritas kelas pekerja dan rakyat pekerja lain saat ini berada di bawah cengkeraman hegemoni ideologi borjuasi, maka perlu ada sebuah organisasi pelopor, yakni organisasi yang memanggul tugas untuk memajukan kesadaran kelas pekerja menuju sebuah kesadaran bahwa kelas pekerja baru akan bebas menentukan nasibnya sendiri jika mereka memegang kekuasan ekonomi dan politik.
6. Untuk dapat menjadi pelopor, sebuah organisasi harus memiliki sentralisme di dalam dirinya, sentralisme yang akan memungkinkannya untuk bergerak sebagai satu tubuh dan satu jiwa. Namun, sentralisme ini tidak dapat didasarkan semata-mata pada wewenang atau mandat kepada Pusat, melainkan terutama oleh pemahaman bersama atas langkah-langkah yang harus diambil untuk menanggapi situasi tertentu.
7. Yang meyakini bahwa perjuangan kelas pekerja hanya akan menjadi kekuatan utuh jika disandarkan pada kekuatan Internasionalisme.

Tentang Sosialisme Ilmiah

Sosialisme adalah anti-tesis (lawan) dari kapitalisme. Segala nilai, moral, tata-berpikir, susunan kemasyarakatan dan cara kerja yang ada di bawah kapitalisme mendapatkan lawannya di bawah sosialisme. Jika kapitalisme mendewakan kepentingan pribadi, maka sosialisme mendahulukan kepentingan orang banyak. Jika kapitalisme mengejar kekayaan perorangan, sosialisme bekerja demi pemerataan kesejahteraan. Jika kapitalisme memperkenankan eksploitasi terhadap alam dan perempuan (termasuk seksualitas) demi memberi keuntungan pada segelintir orang, sosialisme berusaha keras memelihara keharmonisan dengan alam dan martabat perempuan. Jika kapitalisme menggunakan upah sebagai alat untuk membius buruh agar bekerja membanting tulang di pabrik-pabrik, sosialisme menggunakan alat-alat kesejahteraan sosial untuk membuat kehidupan buruh bertambah nyaman. Jika kapitalisme memperkenankan perang untuk berebut sumberdaya dan memaksa pihak yang lemah untuk tunduk, sosialisme berupaya memajukan perdamaian dunia dan hanya memperkenankan perang sebagai alat bela diri. Jika kapitalisme menghancurkan perikehidupan bertani dengan perampasan-perampasan tanah, sosialisme berusaha memajukan pertanian dengan melatih kaum tani bekerja dengan cara produksi yang modern dalam kemandirian dan kebersamaan. Pendeknya, sosialisme berusaha membalik segala keburukan dan dampak kapitalisme.

Sosialisme ilmiah adalah salah satu cabang sosialisme yang memandang bahwa sosialisme tidaklah dapat dibangun di ruang hampa. Sosialisme adalah penerus kapitalisme, dalam arti sosialisme akan menggantikan kapitalisme sebagai cara hidup. Karena sosialisme adalah penerus kapitalisme, ia akan membangun dirinya dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kapitalisme. Karena sekalipun dicapai dengan mengorbankan rakyat banyak, tak dapat disangkal bahwa kapitalisme menghasilkan berbagai kemajuan. Sosialisme ilmiah tidak menolak kemajuan ini, melainkan akan merangkulnya, memberinya arah baru sehingga bermanfaat bagi khalayak ramai, dan mengaturnya secara demokratis, di mana semua orang – laki-laki dan perempuan – berhak bersumbang-saran dan bahu-membahu demi kemajuan bersama.

Sosialisme ilmiah juga menganggap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan adalah cara terbaik untuk melatih kelas pekerja dan rakyat pekerja lainnya agar mampu merebut dan mengendalikan kekuasaan (jika sudah tergenggam). Kelas pekerja dan rakyat pekerja pada umumnya harus menguasai ilmu pengetahuan modern, mampu menggunakan analisa dan teknik modern untuk memecahkan masalah serta meninggalkan tradisi lama yang menghambat kemajuan-kesetaraan-keadilan. Dengan demikian, kelas pekerja tidak akan lagi menjadi warganegara kelas dua, yang hanya memiliki otot tapi tidak punya otak – seperti anggapan para penguasa dan (sayangnya) sebagian besar kelas pekerja itu sendiri.

Namun, bagi PRP, sosialisme bukan sekedar panggilan moral melainkan sebuah seruan agar rakyat pekerja memegang sendiri kekuasaan secara ekonomi dan politik. Sosialisme yang diinginkan PRP adalah sistem masyarakat di mana rakyat pekerja, mereka yang tidak memiliki modal dan harus menjual tenaganya agar dapat hidup, memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Secara praktek, hal ini dapat diwujudkan jika rakyat pekerja memegang kekuasaan atas negara, dengan demikian, segala alat dan sumberdaya yang ada pada negara akan dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pekerja. Hanya jika demikianlah semua UU dan peraturan negara, pembagian anggaran dan dana publik, birokrasi dan kependudukan, serta tata-pembangunan secara umum akan berpihak pada rakyat pekerja

Tentang Garis Massa

Berada di “garis massa” berarti selalu berada di tengah massa, menyerap aspirasinya, mendorong partisipasinya, melatih tiap individu di dalamnya untuk dapat memimpin kelasnya sendiri. Garis massa mengakui bahwa massa rakyat pekerja berada di bawah tekanan ideologi borjuis – bahkan mereka yang telah maju kesadarannya pun tidak dapat sepunuhnya luput dari tekanan ideologi borjuis ini. Inilah akibat dari apa yang disebut hegemoni kapitalisme. Untuk dapat memperoleh secercah kemandirian dari hegemoni kapitalisme ini, massa rakyat pekerja membutuhkan “suntikan kesadaran” dari para aktivis. Namun sebaliknya, hanya dalam gerak yang dinamis bersama massa para aktivis akan dapat mempertahankan kesadaran maju yang telah diperolehnya.

Oleh karena itu, Garis Massa melarang dengan keras sektarianisme, di mana para segelintir aktivis menganggap dirinya lebih pandai dari massa, dan membuat massa sebagai kerbau dicocok hidung. Di sisi lain, Garis Massa juga menolak voluntarisme, di mana massa dianggap sebagai penentu kebenaran sejati dan para aktivis menolak untuk mendahului atau memimpin kehendak massa. Garis Massa mengamanatkan kesalingterhubungan yang timbal-balik antara para kader organisasi, di mana kedua pihak saling membelajari, saling mendorong dan mendukung, saling mengritik dan memperbaharui diri. Kader-kader organisasi harus mendorong dan melatih agar massa melahirkan kader-kader baru, sebaliknya massa memberikan kekuatan dan menjaga komitmen para kader.

Tujuh Prinsip Perjuangan Kelas

Perjuangan Kelas adalah Perjuangan untuk Kekuasaan
Sebuah perjuangan kelas bertujuan mengangkat kelas tertentu ke tampuk kekuasaan. Dalam arti, bahwa kekuasaan negara secara umum akan mencerminkan kepentingan dari kelas tertentu. Perjuangan kelas terus terjadi sekalipun kita tidak menyadarinya karena kelas pemilik modal sebenarnya terus berusaha mempertahankan keadaan di mana negara berpihak pada pemilik modal. Seperti yang kita tahu, semua lembaga kekuasaan kini dikuasai oleh para pemilik modal. Jika kita lihat susunan anggota parlemen, para menteri, bahkan juga para calon presiden, kita akan mendapati bahwa sebagian besar (bahkan hampir 100%) adalah pengusaha. Jika para pengusaha bertemu untuk membicarakan penyusunan UU, sudah hampir dapat dipastikan bahwa isi UU tersebut tidak akan berpihak pada rakyat pekerja. Jika pemerintah dikuasai oleh pengusaha, kita tidak dapat menyalahkan mereka jika keputusan yang diambilnya juga menguntungkan pengusaha. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk membuat keputusan semacam itu.

Kelas pengusaha ini berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Terutama sekali mereka berusaha membuat rakyat pekerja tetap bodoh. Mereka membuat sebuah sistem pendidikan yang mahal sehingga anak-anak rakyat pekerja tidak sanggup untuk menanggung biaya pendidikan. Oleh karena itu sebagian besar anak rakyat pekerja kemudian juga terpaksa menjadi pekerja juga. Mereka juga mengisi pendidikan itu dengan dasar berpikir yang tidak ilmiah dan menjejali anak dengan pola pikir kapitalis. Di tengah masyarakat, kita terus dicecar dengan pola hidup boros melalui iklan. Mereka terus memelihara budaya feudalistik di mana para pemimpin diperbolehkan memiliki kuasa mutlak atas kawulanya. Tapi, di atas segalanya, mereka mengandalkan perangkat hukum dan perundang-undangan untuk mencegah munculnya perlawanan terorganisir terhadap sistem kekuasaan mereka.

Di Indonesia, kita kadang dibingungkan oleh kenyataan bahwa seringkali peraturan perundangan yang disusun pemerintah merugikan juga para pengusaha. Namun, jika kita telisik lebih dalam, nampaklah bahwa hal ini sesungguhnya hanya mencerminkan persaingan antar kaum pengusaha itu sendiri, di mana faksi (golongan) yang paling dekat dengan kekuassaanlah yang akan diuntungkan oleh keputusan ekonomi-politik pemerintah. Jangan pula dilupakan tekanan modal internasional yang seringkali lebih kuat daripada modal nasional dalam hal pengambilan keputusan pemerintah. Bahkan juga modal nasional itu seringkali bersikap tunduk menjadi pelayan dari kepentingan modal internasional.

Dengan menandaskan perjuangan kelas, kita berusaha mengangkat perjuangan kelas agar rakyat pekerja menyadari bahwa merekalah yang seharusnya mengisi parlemen-parlemen, merekalah yang seharusnya mengisi jabatan-jabatan penting negara (bahkan juga presiden dan menteri-menteri), merekalah yang harus mengambil keputusan dalam hal-hal yang menyangkut hukum dan peraturan. Kemudian kita harus melatih rakyat pekerja itu supaya sanggup melakukan hal-hal tersebut. Dan, akhirnya, kita harus pula membajakan rakyat pekerja itu agar sanggup mengambil-alih kekuasaan tersebut dengan cara apapun yang paling dimungkinkan.

Hanya jika rakyat pekerja duduk di tampuk kekuasaan negara, segala keputusan yang diambil oleh negara akan memihak pada nasib rakyat pekerja.

Bentuk kekuasaan kelas pekerja harus melalui Dewan Rakyat

Kita dapat mengambil alih kekuasaan melalui jalan apa saja, termasuk jalan parlementer jika dimungkinkan. Sedapat mungkin kita harus mengusahakan jalan damai dalam pengambilalihan kekuasaan ini. Namun sejarah telah mengajar pada kita bahwa kelas pemilik modal tidaklah segan untuk menggunakan kekerasan dalam mempertahankan hak-hak istimewanya. Kita hanya bisa menggunakan jalan damai 100% jika kita bersedia menyerah pada tuntutan pemilik modal agar tidak mengganggu-gugat penghisapan yang mereka lakukan. Jika kita bersikeras untuk membebaskan seluruh rakyat pekerja dari penghisapan dan penindasan, jalan revolusioner mau tidak mau akan tetap kita tempuh. Persoalannya cuma lebih cepat atau lebih lambat. Maka, jauh lebih baik kalau dari awal kita sudah menegaskan bahwa kita tidak akan meninggalkan jalan revolusioner, bahkan kalaupun kita menempuh metode parlementer dalam perjuangan kita. Ini untuk terus mengingatkan diri kita sendiri dan seluruh rakyat pekerja bahwa cepat atau lambat kelas pemilik modal pasti akan mencoba menghancurkan kekuatan terorganisir rakyat pekerja melalui kekerasan. Dan jika saat itu tiba, kita hanya memiliki dua pilihan: mengkhianati rakyat pekerja dan tunduk pada ideologi borjuasi; atau revolusi.

Kelas Pekerja adalah ujung tombak perjuangan

Kenyataannya, kelas pekerja adalah anak kandung kapitalisme. Kapitalisme tidak dapat hadir tanpa lebih dahulu merampas alat produksi dari para pekerja bebas (seperti tukang atau tani atau nelayan) dan memaksa mereka untuk menjual tenaga sebagai kelas pekerja. Kelas-kelas lain dalam masyarakat juga berkonflik dengan kapitalisme, tapi itu karena kapitalisme sedang berupaya untuk memaksa kelas-kelas lain itu untuk menyerahkan alat produksi mereka dan menjadi kelas pekerja. Kasus penggusuran tanah, misalnya, memaksa petani kehilangan alat produksi mereka yang paling utama, yakni tanah. Karena mereka kehilangan tanah, mereka akan terpaksa memburuh di kota-kota besar. Pedagang kecil juga tak pernah lepas dari penggusuran oleh aparat “ketertiban” kota. Tidak jarang seluruh modal mereka ludas karena barang dagangan mereka dirampas oleh alat-alat kekerasan rejim. Nelayan dan tukang (empu) tradisional semakin terpojok dan tersingkir akibat munculnya produksi massal yang menuntut modal dalam jumlah besar.

Oleh karena mereka berkonflik juga dengan kapitalisme, kita harus merangkul kelas-kelas tertindas di luar kelas pekerja ini untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Tapi, untuk dapat menuntaskan perlawanan terhadap kapitalisme, kelas-kelas lain ini harus ditempa agar memahami bahwa masyarakat niscaya akan terus memodernisasi alat-alat produksi– dengan kata lain, masa depan semua orang adalah menjadi kelas pekerja. Hal ini akan menjadi sangat penting justru pasca kemenangan perjuangan kelas, saat sosialisme boleh mulai diwujudkan. Sosialisme hanya dapat dibangun di atas sebuah masyarakat industrial modern, dan dalam sebuah masyarakat semacam itu, kelas pekerjalah yang berdominasi dalam seluruh struktur masyarakatnya. Jika kelas-kelas lain ini tidak menyadari bahwa kelas pekerjalah yang harus memimpin perjuangan, kelak pasti akan terjadi bentrokan antara mereka dengan kelas pekerja, justru setelah perjuangan kelas melawan kapitalisme dimenangkan.

Namun demikian, PRP merangkul semua rakyat pekerja, bukan hanya kelas pekerja, agar perjuangan rakyat pekerja di luar kelas pekerja dapat diarahkan bukan pada restorasi (dikembalikannya) pola produksi lama yang ketinggalan jaman, melainkan menuju satu cara produksi yang lebih modern dan dapat memberi jaminan produksi yang menghasilkan kelimpahan bagi rakyat banyak. Misalnya, di bidang pertanian, kita akan memperjuangkan pertanian kolektif yang berskala besar agar memampukan petani menyerap dan mengembangkan teknologi yang lebih maju. Hal yang sama juga berlaku di tengah kaum nelayan dan tukang tradisional, di mana pembaharuan alat tangkap yang lebih memberi jaminan penghidupan merupakan prioritas perjuangan.

Organisasi untuk Perjuangan Kelas harus didominasi oleh kelas pekerja

Prinsipnya sederhana: kami meyakini bahwa pembebasan kelas pekerja hanya dimungkinkan melalui perjuangan kelas pekerja itu sendiri. Tidak cukup jika ada orang di luar kelas kelas pekerja yang “berniat baik” untuk memperjuangan nasib kelas pekerja tapi tidak mau atau hanya sedikit melibatkan kelas pekerja dalam perjuangan mereka. Sudah berkali-kali terbukti dalam sejarah bahwa para “pembebas” kelas pekerja ini pada akhrnya justu mengkhianati perjuangan kelas pekerja ketika saat-saat yang menentukan tiba, yakni saat di mana benturan kepentingan antara kelas pekerja dan pemilik modal sudah semakin tak terhindarkan. Hanya mereka yang benar-benar berkepentingan sajalah yang akan sanggup bersetia dengan perjuangan sampai ke titik yang penghabisan. Hal ini sesungguhnya sudah merupakan kebijaksanaan orang-orang tua dari tempo dulu, sebuah ujar-ujar Konfusius, misalnya, menyatakan, “Daripada memberi ikan, lebih baik memberi pancing. Daripada memberi pancing, lebih baik mengajar orang membuat pancing.” Kita akan mengajar dan melatih kelas pekerja agar dapat mempertahankan kepentingannya sendri berhadapan dengan penindasan dan penghisapan borjuasi, sampai akhirnya dia dapat memenangkan pertarungan itu sepenuhnya. Tapi, bagaimana kita dapat mengajar dan melatih kelas pekerja jika organ atau partai kita tidak diisi dengan sebanyak-banyaknya kelas pekerja?

Manfaat Kepoloporan

Perjuangan kelas pekerja adalah sebuah perjuangan yang sulit. Salah satu sebabnya adalah karena kita harus melakukan perjuangan itu di bawah kapitalisme, tapi justru untuk membawa diri kita keluar dari kapitalisme itu. Ketika kita berjuang di dalam kungkungan kapitalisme, kita tidak hanya akan berhadapan dengan represi telanjang, namun juga dengan badai propaganda ideologi kapitalisme yang merasuki kesadaran kita dari segala penjuru. Film, hiburan, iklan, sampai lirik lagu bahkan juga berita, hampir 100% mengandung ide-ide yang membenarkan keberadaan kapitalisme sebagai sebuah sistem. Lagipula, secara umum manusia niscaya bersifat konservatif, enggan untuk berubah. Hampir semua orang memimpikan kemapanan dalam hidup mereka. Dalam keadaan semacam ini, mayoritas kelas pekerja sebenarnya menyadari dari pengalaman kongkrit bahwa kepentingan mereka berbeda dari kepentingan pemilik modal. Tapi, mereka tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal karena semua propaganda dn pendidikan yang mereka terima membenarkan apa yang dilakukan oleh para pemilik modal. Oleh karena konflik batin itulah kemudian banyak anggota kelas pekerja kemudian mengambil sikap tidak peduli. Bagaimana pun juga, ada individu-individu, betapapun kecil jumlahnya, yang mampu keluar dari perangkap ini dan sanggup melihat dengan jelas apa yang terjadi. Oleh karena itulah kemudian orang-orang ini harus memanggul beban untuk membuka mata anggota-anggota kelas pekerja yang lain. Mereka harus berjuang, bukan hanya mengatasi penindasan kapitalisme, tapi juga ketidakacuhan dari kelas pekerja. Inilah tugas yang mereka panggul sebagai pelopor.

Hakikat Organisasi Pelopor itu

Bagi kami, tandanya sederhana saja: sebuah organisasi pelopor akan terus mendekatkan rakyat pekerja pada kesadaran bahwa mereka sendirilah yang harus memegang kekuasaan,. Dan bukan hanya itu, sebuah organisasi pelopor akan terus mengambangkan jumlah rakyat pekerja yang menyadari ini, dan ini akan tercermin dalam komposisi keanggotaannya. Jika sebuah organisasi pelopor perjuangan kelas kelas pekerja masih didominasi oleh borjuis kecil, misalnya, setelah lima tahun bekerja artinya mereka sudah gagal menjadi pelopor. Mereka tidak sanggup menarik lebih banyak anggota kelas kelas pekerja ke dalam organisasi mereka, itu artinya apa yang mereka serukan tidaklah dekat dengan hati dan pikiran kelas pekerja. Namun sebaliknya, jika sebuah organisasi dapat meraup lebih banyak kelas pekerja sekalipun, itu belum berarti mereka lantas menjadi pelopor. Kita harus lihat peningkatan kualitas anggota-anggotanya, apakah mereka sudah dapat bicara tentang alternatif terhadap kapitalisme atau belum. Jika kerangka perjuangan mereka masih berada di dalam batas-batas kapitalisme, itu artinya organisasi masih gagal menanamkan kesadaran kelas kepada kelas pekerja.

Internasionalisme

Internasionalisme gerakan kelas kelas pekerja adalah satu-satunya cara yang tepat untuk melawan strategi pemilik modal yang juga meluaskan lapangan permainannya ke tingkat internasional melalui neoliberalisme dan globalisasi. Mereka menjalin kerjasama di tingkat internasional, baik dalam tingkatan perusahaan (melalui merger, sindikasi, atau perjanjian dagang) maupun dalam tingkat kenegaraan (melalui blok-blok perdagangan, IMF, WTO, Bank Dunia). Dengan semakin globalnya perekonomian, semakin nyata pula bahwa modal tidak mengenal kebangsaan. Dan ketika modal sudah menjadi global, semakin tidak mungkin perlawanan hanya dilakukan di satu negeri. Sebuah kesatuan tindakan dan keserasian gerak dari organisasi-organisasi kelas pekerja sedunia adalah syarat mutlak bagi kemenangannya. Tentu saja kita menyadari bahwa perjuangan yang sesungguhnya tetap berlangsung di tingkat nasional, dan bahwa perjuangan ini tidak akan dapat dimenangkan secara serempak di semua negeri. Namun, tanpa internasionalisme yang kokoh, tidaklah mungkin ada kemenangan yang akan dapat dipertahankan untuk waktu lama. Kalaupun ada, kemenangan itu sendiri akan sia-sia karena ia justru akan terjebak pada chauvinisme-sosial, seperti Uni Sovyet tempo dulu. Jadi, sebuah organisasi pelopor tidaklah boleh terjebak ke dalam nasionalisme, ia harus berwatak internasionalis.

Tentang Empat Musuh Rakyat Pekerja

Pertemuan Nasional Solo (2004) memutuskan rumusan tentang Empat Musuh Rakyat Pekerja, empat kekuatan yang akan menghalangi rakyat pekerja mencapai kekuasaan dan (melalui kekuasaan itu) mencapai kesejahteraan. Rumusan ini tidak mengalami perubahan pada Pertemuan Nasional Parung (2005) maupun Kongres I PRP (2006).

Keempat Musuh Rakyat Pekerja itu adalah:
1. Militerisme
2. Imperialisme
3. Borjuasi yang sedang berkuasa
4. Ilusi Fundamentalisme

Militerisme adalah musuh terbesar rakyat pekerja. Rakyat pekerja hanya akan dapat meraih dan menjalankan kekuasaannya dengan baik di bawah sebuah demokrasi sepenuhnya. Demokrasi sejati menjamin semua orang mampu dan berkesempatan untuk mengungkap pendapatnya demi kemaslahatan publik. Pembungkaman atas suara kritis, penganiayaan dan pembunuhan atas para pemimpin rakyat pekerja, pembubaran kegiatan dan penangkapan-penangkapan berdasarkan interpretasi hukum seenak sendiri akan merupakan rintangan hebat yang harus diatasi oleh perjuangan rakyat pekerja. Rakyat pekerja tidak akan punya kesempatan jika argumen yang diajukannya berdasarkan pengalaman nyata dihadapi dengan kekerasan senjata. Kami tidak mengidealisasi demokrasi, melainkan sadar bahwa untuk mematahkan kekuatan kekerasan ini kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Untuk itulah rakyat pekerja harus berorganisasi, melatih diri bersama-sama agar dapat menghadang kekuatan kekerasan terorganisir yang ditujukan untuk menghalangi perjuangan rakyat pekerja ini.

Imperialisme adalah musuh rakyat pekerja sedunia. Sistem dunia ini mencengkeram dengan hebat perekonomian dan perpolitik di negeri berkembang, menjadikannya sapi perah untuk keuntungan para direktur, CEO dan manajer perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan kekuatan uangnya, mereka melimpahi para intelektual, pemimpin negara dan pemimpin militer dengan kemewahan duniawi – dan mendapatkan berbagai kemudahan dan perlindungan (baik teori, peraturan perundangan maupun “keamanan”) ketika menjalankan penghisapan di negeri perahan mereka. Perlawanan terhadap jaring-jaring kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional inilah yang membuat internasionalisme perlawanan rakyat pekerja menjadi sebuah keharusan.

Faksi borjuasi yang sedang berkuasa tentunya merebut kekuasaan dengan pengorbanan besar (tentunya dalam bentuk dana kampanye) dan mereka berharap “investasi” mereka itu dapat membuahkan keuntungan berlipat ganda bagi faksi mereka ketika proyek-proyek pemerintah berikutnya akan diserahkan pada mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi salah satu pihak yang paling tidak rela bila kekuatan rakyat pekerja berkembang dan tumbuh menjadi salah satu pesaing (sekalipun dalam pemilu). Mereka akan bekerja sekeras mungkin agar kekuatan rakyat pekerja ini dapat dipasung, agar tidak ke mana-mana. Berbagai peraturan pemerintah akan dikeluarkan untuk mempersulit kehidupan organisasi-organisasi rakyat pekerja. Perlawanan terhadap politik faksi borjuasi yang sedang berkuasa juga merupakan latihan bagi rakyat pekerja itu sendiri agar mampu mengkritisi politik pemerintah, memaksanya menempa diri agar dapat menyusun politik dan peraturannya sendiri, dan membangkitkan semangatnya untuk menyusun bentuk kekuasaannya sendiri.

Ilusi fundamentalisme dicantumkan sebagai musuh rakyat pekerja, karena sepanjang sejarah umat manusia agama selalu disalahgunakan oleh mereka yang memegang kekuasaan sebagai alat untuk memaksa orang tunduk. Padahal, agama-agama (terutama agama-agama wahyu) muncul sebagai alternatif pemikiran yang memperkenalkan kesetaraan, keadilan dan kedamaian bagi semua orang. Melalui caranya masing-masing, tiap agama merupakan panggilan moral agar kesejahteraan diberlakukan bagi semua orang, agar penindasan dihapuskan dan agar tidak ada orang yang dipaksa tunduk menghamba pada orang lain. Ilusi fundamentalisme menyulitkan rakyat pekerja memahami bahwa perjuangan menyejahterakan diri sendiri dan seluruh masyarakat adalah perjuangan paling hakiki dan asasi bagi tiap manusia. Oleh karena itu, bersama semua pemimpin agama yang beritikad baik dan bertulus hati berjuang bagi kesejahteraan semua orang tanpa memandang latar belakangnya, ilusi fundamentalisme haruslah dilawan. Agama dan panggilan nuraninya haruslah diluruskan ke jalan pembebasan umat manusia dari keterbelakangan, kemiskinan, penderitaan dan ketidakberdayaan

Perhimpunan Rakyat Pekerja
Komite Kota Makassar

Sekretariat : Jl. Maccini Raya Nomor 14 G, HP : 085255705503 Email: komkot.makasar@prp-indonesia.org. web : www.prp-indonesia.org. webblog : www.prpmakasar.wordpress.com

Iklan
%d blogger menyukai ini: