Memperkenalkan PRP

Partai Rakyat Pekerja (PRP) yang sebelumnya adalah Perhimpunan Rakyat Pekerja, didirikan pada Pertemuan Nasional Solo (13-15 Mei 2004). Pertemuan Nasional ini dihadiri oleh utusan dari sepuluh kota (Medan, Padang, Jabotabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Palu, Banjar, Makassar) dan utusan peninjau dari Purwokerto. Berangkat dari keprihatinan bahwa di tengah semakin menguatnya politik kelas yang dilancarkan oleh penguasa modal, rakyat pekerja malah semakin kehilangan identitasnya dan tidak mampu mengenali kepentingannya sendiri, pertemuan ini menyimpulkan, pembangunan kembali politik kelas bagi rakyat pekerja adalah satu tugas mendesak.

Dalam perjalanan selanjutnya, PRP menyadari bahwa untuk membangun kembali politik kelas bagi rakyat pekerja, diperlukan adanya partai politik yang berbasiskan pada rakyat pekerja. Dalam Kongres I PRP pada 1-4 September 2006 di Jakarta, diputuskan bahwa PRP akan membangun sebuah partai kelas pekerja, sementara Kongres II PRP pada 23-26 Januari 2009 di Kota Bogor, memandatkan kepada PRP untuk membangun dirinya menjadi sebuah partai yang berbasiskan pada kelas pekerja. Akhirnya, pada tanggal 22-25 November 2012, PRP yang waktu itu masih berbentuk Perhimpunan, berhasil menyelenggarakan Kongres III dan memutuskan dirinya untuk menjadi Partai Rakyat Pekerja (PRP).

PRP bertujuan mengakhiri sistem kapitalis di Indonesia dan membangun Sosialisme, yaitu sebuah sistem sosial dimana alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki secara sosial serta digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Sistem sosialisme juga bersifat partisipatif dan didasarkan pada kontrol kelas pekerja terhadap alat produksi, dengan tetap menghormati dan melindungi kepemilikan individu non-eksploitatif. Selain memerangi kapitalisme, PRP juga memerangi militerisme, sisa-sisa feodal dalam budaya dan politik, patriarki, rasisme, diskriminasi kelas dan gender, fundamentalisme serta semua bentuk nasionalisme sempit.

Dalam menjalankan aktivitas dan perjuangannya, PRR berazas dan berprinsip pada Sentralisme Demokratik, yang berarti seluruh kebijakan dan rekomendasi organisasi dibuat melalui proses yang demokratis, tetapi ketika telah menjadi keputusan bersama, maka semua anggota dan pimpinan PRP wajib menjalankannya. Sentralisme Demokratik dalam PRP didasarkan pada kekuasaan mayoritas, tetapi juga mengakui dan melindungi hak beroposisi bagi minoritas, sehingga suatu keputusan yang telah dihasilkan melalui proses yang demokratis, tetap dapat digugat tanpa mengganggu jalannya organisasi. Dalam PRP, Sentralisme Demokratik juga dipadukan dengan Kolektivisme, yang dijalankan melalui kebebasan berdiskusi dan berpendapat, kesatuan dalam tindakan.

Sumber: http://www.prp-indonesia.org/tentang-kami

%d blogger menyukai ini: